Dukung Gemar Membaca, Orang Tua SD Ini Sumbang Banyak Buku

XPOSNEWS.com (Tana Toraja, Sulawesi Selatan) - Usai belajar, Aprilia, Dana, dan teman-teman kelas 5  SDN 102 Makale 5 Tana Toraja berhamburan mengambil buku di sudut baca kelas.  Mereka kemudian duduk santai membaca di lantai, kursi atau membawanya keluar kelas. Hari itu, para siswa sekolah tersebut mengetahui ada banyak buku bacaan baru. Buku itu sumbangan dari warga Toraja yang juga anggota komite sekolah, namanya ibu Meri D Sintia. 

Kesadaran ibu Meri D Sintia menyumbang buku lahir setelah sebulan sebelumnya, Kepala Sekolah SDN 102 Makale 5, YM Reata, menyatakan pentingnya ketrampilan literasi bagi siswa dan sekolah butuh bacaan bermutu untuk mendukung gerakan literasi tersebut. Ibu Meri D. Sintia  kemudian berjanji mengumpulkan buku-buku dari relasi-relasinya dan nantinya disumbangkan ke sekolah.

Dalam waktu singkat, ibu Meri ternyata mampu mengumpulkan banyak buku. Buku-buku tersebut menarik karena sesuai dengan usia anak. Jumlahnya 98 eksemplar.  Saat menyerahkan sumbangan, Ibu Sintia  berjanji akan menghimpun kembali banyak buku dari relasi-relasinya  dan menyumbangkannya kembali ke sekolah. “Asal kelihatan dampak dan juga ongkos kirimnya ditanggung sekolah," ujarnya.

Buku-buku tersebut diletakkan di sudut baca dan taman baca di sekolah. “Kita fokus letakkan buku-buku di tempat-tempat tersebut, sebagai salah satu strategi untuk mendekatkan buku langsung dengan siswa,” ujar YM Reata Kepala salah satu Sekolah Binaan USAID PRIORITAS di Tana Toraja.

Selama ini, USAID PRIORITAS telah mengenalkan beberapa strategi meningkatkan budaya baca di sekolah tersebut.  Salah satu strateginya adalah “mendekatkan buku bacaan dengan siswa”. Strategi tersebut dilakukan dengan membangun sudut baca di kelas, taman baca di lapangan sekolah, atau dinding baca yang biasa terletak di depan kelas. Dengan strategi tersebut, siswa akan terus menerus dekat dengan buku-buku dan tidak harus ke perpustakaan untuk membaca buku. “Karena dekat, siswa akan terpapar terus menerus dengan buku,” ujar Bahar, District Coordinator USAID PRIORITAS untuk Tana Toraja. 

Untuk meningkatkan jumlah buku, sekolah juga menggalang donasi buku dari alumni.  Setiap bantuan buku dari komite, alumni atau dari warga ditulis dan dipajang di sekolah. “Ini upaya kita agar warga semakin semangat menyumbang buku ke sekolah,” ujar Reata. (CJ/Mustajib)

Keterangan Foto;

1. Penyerahan Sumbangan Buku oleh Ibu Meri ke Guru Kelas

2. Buku bacaan yang disumbangkan oleh ibu Meri D Sintia

3. Siswa senang membaca buku-buku bermutu sumbangan orang tua siswa

Guru Jakarta Dilatih Integrasikan Budaya Baca dalam Pembelajaran

XPOSNEWS.com (Jakarta) - USAID  melalui program PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students) bersama dengan Fakultas Pendidikan Sampoerna University menggelar pelatihan kepada 100 guru dari sekolah dan madrasah di Jakarta yang menjadi mitra Fakultas Pendidikan Sampoerna University. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam menerapkan praktik pembelajaran yang efektif di kelas, serta mendorong budaya membaca.

”Fakultas Pendidikan Sampoerna University memiliki visi menyiapkan guru yang profesional dan kompeten. Melalui kerja sama dengan USAID PRIORITAS, kami ingin membekali para guru sekolah mitra dengan sebuah pelatihan untuk meningkatkan pembelajaran aktif,  menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mampu mengembangkan kemampuan literasi mereka. Ketika diaplikasikan dalam pengajaran di kelas, hal ini akan mendukung siswa untuk melatih kemampuan berpikir kreatif, kritis, serta memecahkan masalah,” kata Nisa Felicia PhD, Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University di sela-sela acara pembukaan pelatihan di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurut Stuart Weston, Direktur Program USAID PRIORITAS, pelatihan tiga hari ini akan lebih banyak kegiatan praktik agar peserta dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013, mengembangkan pertanyaan tingkat tinggi dan lembar kerja, melakukan penilaian autentik, menerapkan literasi lintas kurikulum dalam pembelajaran kelas awal, IPA, dan matematika, dan mengembangkan budaya baca.

“Para guru juga diberi kesempatan membuat perencanaan pembelajaran yang memuat konten pelatihan dan menerapkannya dalam kegiatan praktik mengajar di kelas. Setelahnya, mereka akan berefleksi bersama fasilitator untuk melihat pembelajaran yang berhasil dan yang perlu diperbaiki agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi,” tukas pria asal Inggris tersebut.

Fathurin Zein, Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, mengapresiasi kegiatan pelatihan untuk guru-guru di Jakarta ini. Menurutnya, pelatihan ini mendukung para guru agar dapat mengajar siswa untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan literasi yang baik. ” Jakarta adalah provinsi literasi. Perlu komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kemampuan literasi siswa di Jakarta. Saya meminta guru-guru harus menerapkan hasil pelatihan ini di sekolah,” katanya kepada para guru peserta pelatihan.

Mengacu pada studi “Most Littered Nation in The World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia menduduki posisi yang rendah dalam hal minat membaca. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat kebiasaan membaca merupakan salah satu modal utama dalam mengembangkan kemampuan berpikir individu. Melalui Program ini, para guru yang mendapatkan pelatihan diharapkan dapat mendiseminasi hasil pelatihan kepada lebih banyak guru lainnya, dan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas belajar siswa di sekolah dan di luar sekolah. (CJ/Kholil Anwar)

Keterangan Foto:

1. Dari kiri ke kanan, Stuart Weston, Fathurin Zein, Nisa Felicia saat membuka pelatihan praktik yang baik dalam pembelajaran dan budaya baca di Jakarta.

2. Teddy (kiri) fasilitator pembelajaran matematika sedang mendampingi peserta berdiskusi di kelompok.

3. Peserta sedang berdiskusi membuat peta konsep materi IPA dalam pembelajaran kurikulum 2013.

Kadiskominfo Jabar Apresasi Penyelenggara Seminar Riset dan Pengembangan

XPOSNEWS.com (Bandung) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, memberikan apresiasi kepada penyelenggara atas dilaksanakannya Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Defence".

Kepala Diskominfo Jawa Barat, Anton Gustoni menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar sangat perhatian terhadap perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, terbukti dengan terus dilakukannya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK.

"Kita sudah mulai meningkatkan kemampuan SDM di bidang TIK, yang tentunya mereka nantinya harus memiliki sertifikat," kata Anton, saat membuka Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Deffence", Kamis (27/07).

Menurut Anton, ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita semua dalam masalah peningkatan keamanan TIK, diantaranya SDM, Proses, Program, Performance dan Teknologi.

"SDM harus yang mumpuni di bidangnya, proses bagaimana melakukan pengelolaan yang baik, program harus terus dikembangkan, dan performance kita harus mengukur kinerja," tuturnya. (Frida)

Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC

XPOSNEWS.com (Bandung) - Sebanyak 200 peserta dari sejumlah lembaga di Jawa Barat mengikuti Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Defence".

Ketua Penyelenggara Kegiatan, Iwan Sumantri mengatakan, kegiatan yang ke-8 kali ini bertujuan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat terkait dengan masalah sistem keamanan dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Kita akan laporkan beberapa hasil riset yang telah dilakukan baik yang dilakukan akademisi maupun komunitas. Ada 8 judul yang bertema IOT Mobile System," ucapnya.

Iwan berharap, selain sebagai ajang silaturahim antara penggiat security, juga menjadi tempat untuk berdiskusi dan tukar informasi diantara para peserta terkait dengan keamanan di dunia maya.

"Beberapa waktu lalu ada serangan virus, kemudian isu telegram, medsos hingga perang software yang tentunya sangat menarik untuk dibahas," kata Iwan, dalam acara Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System di Hotel Tjokro Bandung, Kamis (27/07). (Frida)

PT Len Uji Terbang Pesawat Tanpa Awak Keempat Kalinya

XPOSNEWS.com (Bandung) - PT Len Industri (Persero) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang melakukan uji coba Mission System UAV atau Mission System PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak) di Lapangan terbang Rumpin Bogor yang disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kamis (27/07). Uji coba berjalan dengan baik dan uji coba kali ini merupakan uji terbang yang keempat kalinya.

"Mission system yang dikembangkan oleh Len dapat diimplementasikan di platform UAV Kelas Tactical dan saat ini telah diinstall di UAV Wulung. Pengembangan Mission System PTTA akan dilanjutkan untuk PTTA kelas MALE mulai tahun 2018 bersama Konsorsium Nasional Pengembangan PTTA MALE," ujar Priono Joni Hartanto, Ketua Tim Uji Coba dari Len melalui siaran pers Humas PT Len, Kamis (27/7).

Len berhasil mengembangkan Mission System UAV dan telah dipasang di PTTA Wulung hasil pengembangan BPPT dan siap diimplementasikan untuk PTTA kelas Tactical lainnya. Demo terbang PTTA dan statis display hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

Mission system tersebut merupakan hasil Program Pengembangan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan melalui program BANGTEKINHAN Tahun Anggaran 2015-2016, dengan tujuan untuk membangun kapabilitas industri pertahanan dalam mengembangkan, merekayasa, dan memproduksi Mission System dan Flight Control System untuk UAV.

Mission System UAV berfungsi sebagai sistem kendali pada pesawat terbang tanpa awak (PTTA), melakukan misi surveilance dan reconnaisance, serta melakukan fungsi following way point dan return to home.(Hilda)

2020 Indonesia Bebas Campak dan Rubella

XPOSNEWS.com (Bandung) - Penyakit Campak dan Rubella atau CRS (Congenital Rubella Syndrome) adalah suatu infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus dan keduanya mudah menular dengan hanya bersin atau batuk melalui udara sehingga membuat penyakit ini tergolong penyakit yang mudah menular.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghilangkan penularan dan populasi virus campak dan rubella di tahun 2020 melalui gebrakan kegiatan vaksinasi tambahan berskala Nasional.

Dan tahun ini, pemerintah mulai melaksanakan kampanye vaksin-vaksin baru, diantaranya vaksin MR atau Measles Rubella dengan lebih dulu dilakukan di pulau Jawa yang akan dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2017. 

Berkaitan rencana tersebut Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan melakukan Kampanye Imunisasi Vaksin MR pada anak usia 9 Bulan hingga dibawah 15 Tahun, pada Bulan Agustus dan September.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita mengatakan, vaksinasi pada usia 9 bulan hingga dibawah 15 tahun adalah usia anak-anak sekolah yang sangat mudah terkena paparan Virus CRS.

"Kami sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan ini di sekolah-sekolah, sedangkan anak-anak yang tidak sekolah tapi ada dalam usia tersebut dilaksanakan pada September 2017 di posyandu, klinik lainnya atau rumah sakit setempat," katanya.

Menurut Rita, untuk kegiatan ini pihaknya akan dibantu oleh sekitar 156 orang dokter, perawat sebanyak 347 orang, bidan sebanyak 376 orang, tenaga kesehatan lainnya sebanyak 585 orang dan akan ada supervisi sebanyak 278 orang serta melibatkan 11.396 kader kesehatan untuk menjemput sasaran yang sulit menjangkau tempat imunisasi terdekat.

"Tempat imunisasi disiapkan di 652 PAUD, 649 TK, 378 SD, 279 SMP dengan total lokasi pelaksanaan Bulan Agustus 2017 sebanyak 2.290 titik," ucap Rita, ketika ditemui wartawan di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (27/07). (Hilda)

Berita Bahasa Sunda, Seharusnya Bukan Translate Tetapi Rewrite

XPOSNEWS.com (Bandung) - Sastrawan yang juga wartawan senior, Abdullah Mustafa menegaskan jika membaca berita berbahasa Sunda saat ini semakin kentara kesalahkaprahannya, hal itu diduga terjadi karena penulis tidak memahami rasa bahasa, kosa kata dan juga struktur Bahasa Sunda itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Abdullah saat menjadi salah seorang pembicara dalam Pelatihan Menulis Berita dalam Bahasa Sunda bagi media cetak dan elektronik yang digelar Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, di Padepokan Seni Mayang Sunda Kota Bandung Jl. BKR Bandung, Kamis (27/7).

"Memang selama ini, yang dilakukan redaksi adalah hanya menerjemahkan berita yang sudah ada dalam Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda. Seharusnya bukan proses translate yang dilakukan tetapi rewrite atau menulis ulang berita dalam Bahasa Indonesia itu ke dalam Bahasa Sunda," katanya.

Abdullah khawatir jika kondisinya terus seperti saat ini, yang diharapkan pembaca bisa menikmati, malah justru sebaliknya.

"Jika terus seperti ini sebaiknya format berita dalam Bahasa Sunda jangan dibuat straight news, tetapi lebih baik dengan format feature atau berita mendalam," jelasnya.

Tentu saja menurut Abdullah, membuat berita mendalam juga memiliki tantangan tersendiri, tetapi setidaknya bagi penulis ada kesempatan untuk mengeksplor Bahasa Sunda lebih lengkap lagi sehingga berita yang disajikan bisa dinikmati baik rasa maupun logikanya. (Hilda)

Pihak-Pihak yang Tidak Setuju PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Bisa Tempuh Jalur Hukum

XPOSNEWS.com (Semarang-Jateng) - Diberlakukannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas, menurut Wakil Ketua DPRD Jateng Fery Wawan Cahyono, sebenarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari gerakan-gerakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

''Bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum,''katanya di Gedung Berlian DPRD Jateng jalan Pahlawan Semarang,Kamis (27/7). 

Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak setuju atau tidak sepaham berlakunya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru, diperbolehkan  "Kalau ada yang tidak setuju ya silakan menempuh jalur hukum, negara ini kan negara hukum dipersilakan," katanya lagi.

Politisi dari Partai Golkar ini, menyebutkan saat ini Perppu Nomor 2 Tahun 2017 masih dibahas di DPR. "Ini masih dibahas di DPR, itu juga proses demokrasi,"paparnya. 

Ia menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Pancasila jangan sampai digoyang-goyang yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.

"Sekali lagi saya sampaikan Perppu ini terbit demi menjaga keamanan dan keutuhan negara dalam jangka sekarang maupun yang akan datang," katanya 

Sebelumnya diberitakan sejumlah ormas dan aksi mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI dan PII menolak diberlakukannya PerppuNo.2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Aksi itu bertujuan untuk menyuarakan pembatalan Perppu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta Dewan supaya memperhatikan aspirasinya.(suparman) 

Kabupaten Buton “Belajar” Bengkel WTP di Kota Bogor

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Sebanyak 32 orang rombongan Pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton Tengah bertandang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (27/07/2017). Rombongan diterima langsung Asisten Administrasi Umum Arief Mustofa Budianto di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor. Kunjungan yang dipimpin L. M. Mursal Zubair tersebut dalam rangka mempelajari pengelolaan keuangan untuk kemudian diterapkan di Kabupaten Buton Tengah.

Assisten Administrasi Umum Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara L. M Mursal Zubair mengatakan, dipilihnya Kota Bogor sebagai kota yang dikunjungi karena keberhasilan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2016 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP tersebut tentu didapat dari pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Maka, Kabupaten Buton Tengah yang baru saja pemekaran dari Buton pada tahun 2014 lalu ingin juga mempelajari pengelolaan keuangan dari Kota Bogor. 

"Di tahun 2015 dan 2016 kami masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," akunya. 

Tak hanya terkait pengelolaan keuangan dan aset, lanjut Mursal, ia beserta rombongan yang terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Tapem ini juga ikut mempelajari terkait Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) mengingat dalam hal pengadaan barang dan jasa Kota Bogor yang cukup berhasil. Ia mengakui, jika masih banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terutama dalam hal Sumber Daya Manusianya yang masih kurang. 

"Hasil dari Kota Bogor akan jadi motivasi dan akan diterapkan juga disana sehingga pengelolaan keuangan dengan anggaran yang masih kecil menjadi lebih efektif dan efesien," tuturnya. 

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor Arief Mustofa Budianto turut mengiyakan tujuan Kabupaten Buton Tengah yang ingin menggelai informasi terkait upaya-upaya pencapaian WTP Kota Bogor. Pasalnya, keberhasilan Kota Bogor meraih WTP atas persiapan sejak jauh-jauh hari dengan dibentuknya bengkel WTP. Bengkel WTP ini menjadi wadah untuk memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kesulitan atau mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan dan aset. 

"Di bengkel WTP ini memperbaiki kesalahan dari laporan keuangan terutama terkait aset yang masih terhitung nol karena itu tidak akan diterima BPK," pungkasnya. (Rahmat)

Lima Warga Tiongkok Diduga Terlibat Jaringan Peniupuan Internasional

XPOSNEWS.com (Semarang-Jateng) - Penangkapan lima warga negara asing berasal dari Tiongkok yang berhasil ditangkap dirumah Jalan Kawi Raya No.48 Kecamatan Candisari Semarang, akan terus dikembangkan apakah ada keterlibatan dengan jaringan sindikat penipuan Internasional atau tidak, hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan.

''Kasus lima warga negara asing (WNA) tidak mempunyai paspor itu, masih menjadi misteri atau pertanyaan besar bagi POlrestabes Semarang,''Kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abioso Seno Aji di Semarang,kemarin.

Dijelaskan, kelima warga asing itu bernama Zhun Zhan Tao, Zhan Zhin Hao, Cheng We, Cheng Kang, danCheng Guan. Namun dari kelima ini diduga masih ada tiga orang yang kini masih terus diburu.''Jadi dalam kasus ini belum final, masih terus dikembangkan,''ujarnya.

Meski demikian, Polrestabes meyakini pasti salah satu dari mereka diduga terlibat sebagai penyokong dana. Namun dari ketiga warga ini bisa diungkap dengan jelas setelah dilakukan croscek dari berbagai sumber, salah satunya dari warga negara dari Tiongkok yang juga berhasil ditangkap di Bandung Jawa Barat.

''Dari hasil penangkapan warga negara asing yang tidak mempunyai paspor dengan jelas ini, diduga akan melakukan perbuatan kriminal di negara Indonesia dengan sasaran warga keturunan China lainnya,''paparnya.

Lima warga Tiongkok ini, kata Abioso, sudah diserahkan kepada pihak Keimigrasian untuk dilakukan penanganan secara intensif, apakah kedatangan ke Indonesia ini atas perintah orang lain.

''Kami masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak imigrasi, kami masih tunggu 

hasilnya,''ungkapnya.

Sebagaimana diketahui lima warga asing dari Tiongkok yang tidak mempunyai paspor dengan lengkap, berhasil ditangkap dalam sebuah rumah mewah di Jl Kawi Raya No.48 Semarang, Dari lima orang yang ditangkap ada dua orang lainnya berhasil melarikan diri dengan jalan kabur melompat pagar rumah.

Dari pemeriksaan bersama petugas kepolisian didalam rumah berhasil ditemukan puluhan pesawat telpon serta berkas-berkas nomor telepon.(suparman)

KPU akan Sosialisasi Tahapan Pilgub Jabar di 5 Lokasi

XPOSNEWS.com (Bandung) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar sosialisasi tahapan penyelenggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 kepada sejumlah instansi pemerintahan dan partai tingkat provinsi. Rencananya, sosialisasi ini akan dilakukan di lima lokasi.

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan tahapan Pilgub ke KPU Kabupaten/Kota. 

"Kita akan sosialisasikan per wilayah, misalnya pantura di Cirebon, wilayah selatan, Bandung Raya dan wilayah bagian barat," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/7/2017).

Sejumlah pengurus partai DPW partai politik turur hadir dalam sosialisasi ini. Pasalnya, informasi tahapan Pilkada ini semakin dekat penyelenggaraannya.

"Kegiatan ini bagian dari tahapan persiapan Pilgub 2018, yakni sosialisasi terhadap masyarakat terkait jadwal dan tahapan," ungkapnya. 

Selain itu, ada peraturan KPU yang harus diketahui oleh masyarakat. Dikatakannya, ada lima PKPU dan masyarakat harus mengetahuinya. Yayat berharap mereka dapat menyebarkan informasi itu, dan 

dapat dimengerti peraturan yang ada di PKPU.

"PKPU tahapan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, kampanye dan dana kampanye," pungkasnya. (Frida)

Gubernur Jabar Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Jawa Barat

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) secara resmi mengukuhkan pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2017-2022 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (26/7/2017). Sebagai organisasi yang ada di pelosok desa/kelurahan hingga kota, Aher ingin Karang Taruna mempunyai garapan atau program yang jelas.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 427/Kep.657-Yanbangsos/2017 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2017-2022. Berdasarkan keputusan tersebut, Subchan Daragana akan mengomandani Karang Taruna Jabar lima tahun ke depan.    

Dalam arahannya Aher mengatakan, Karang Taruna harus bisa menjadi gerakan sosial atau social movement di tengah masyarakat. Dengan begitu, Karang Taruna akan terasa manfaat dan kehadirannya oleh masyarakat, tidak hanya ada ketika 17 Agustus saja.

“Saya berharap minimal di Jawa Barat menjadi pelopor, Karang Taruna punya garapan yang jelas. Pertanda Karang Taruna itu ada dimana-mana, jangan hanya ada, kelihatan ketika mau 17 Agustusan. Jangan hanya itu, tapi jelas ada gerakan sosialnya,” ujar Aher.

Aher meminta hal tersebut bisa dirumuskan oleh Karang Taruna Jawa Barat. Masalah-masalah sosial yang ada menunggu sentuhan tangan-tangan lembut dari seluruh anak bangsa untuk diselesaikan termasuk dari Karang Taruna.

“Karang Taruna ini kan sebuah gerakan sosial yang menyatukan potensi para pemuda dari tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat pusat untuk bersatu padu, bahu membahu membangun kebersamaan,” ungkap Aher yang juga sebagai Pembina Umum Karang Taruna Jawa Barat.

“Kemudian mengokohkan nilai-nilai kebangsaan, dan juga mengukuhkan fakta kebhinnekaan, fitrah kebhinnekaan yang hadir di tengah-tengah kita. Saya kira kalau fungsi besar ini kita pahami dengan baik niscaya kita akan sangat aktif di Karang Taruna. Karena keaktifan ini akan menjadi sebuah gerakan sosial untuk merajut, menenun kebangsaan kita,” tambahnya.

Hal lain Aher menekankan kontribusi Karang Taruna juga diperlukan di bidang ekonomi. Menurut Aher, koperasi bisa menjadi salah satu jalan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Karang Taruna. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang kemudian mengumpulkan modal bersama-sama. Koperasi bukan usaha kecil atau UMKM yang bisa menyejahterakan para anggotanya bersama-sama secara merata hingga membentuk sebuah usaha besar.

“Koperasi itu cara memeratakan pendapatan, cara memeratakan kesejahteraan. Jadi sejahtera bareng-bareng, kaya bareng-bareng itu koperasi bentuk ekonominya. Itulah Ekonomi Pancasila,” ucap Aher.

“Mari kita ubah sekarang dan yang mengubah dan kemudian mempeloporinya adalah Karang Taruna Indonesia. Insya Allah,” lanjutnya. (Frida)

Sering Main Gadget, Anak Akan Jadi Autis

XPOSNEWS.com (Bandung) - Direktur Autisme Care Center, Juju Sukmana mengatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menderita Autis terkadang terjadi sejak lahir. Namun dalam perkembangannya kini, anak hingga usia lima tahun memiliki kemungkinan menyandang autisme jika kurangnya stimulus dari orang sekitar khususnya orangtua. 

Untuk itu, mengajak bicara, bercanda, hingga bercengkrama bersama anak sangatlah penting dilakukan orang tua.

"Kebanyakan autis itu sejak lahir tapi hati-hati sekarang dengan marakaya gadget, kurangnya perhatian orang tua bisa memicu autis," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, banyak orangtua sekarang memberikan gadget ke anak biar asik bermain. Padahal kesibukan anak dengan gadget dan kurangnya perhatian dari orangtua bisa memicu ke autis. 

"Setiap anak punya gejala autis tapi karena stimulusnya baik jadi enggak muncul. Kalau kurang perhatian, anak bisa autis," ujarnya.

Juju menjelaskan, pemberian sederet alat berteknologi canggih dengan harga yang tergolong mahal bukan menjadi jalan keluar agar anak bisa asyik dan tidak mengganggu orangtua. 

"Jangan sampai pemberian gadget justru membuat orangtua menjadi menyesal. Tiba-tiba anak kaya punya dunianya sendiri, itu tidak akan baik untuk tumbuh kembangnya," tuturnya.

Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK, General Manager Indo Wisata Permata (IWP) Wahyudi menggelar kegiatan mewarnai dengan mengundang 15 anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Autisme Care Center.

"Kita mengundang dari Yayasan anak autis untuk datang ke sini sesuai dengan budaya perusahaan kita, ingin berbagi dengan mereka agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya," ungkapnya. 

IWP ingin memfasilitasi baik ABK maupun para pendidiknya. Pasalnya, dalam membimbing ABK ini memerlukan perhatian yang lebih.

"Apa yang kita punya dan bisa diberikan kepada mereka kita berikan, terus membantu tenaga pendidiknya karena dinilai sangat berjasa. Mengingat ABK ini butuh penanganan khusus dari gurunya," ungkapnya. 

"Kami juga ingin merasakan betapa susahnya mendidik anak autis. Sebab ini baru pertama kali kami lakukan sebagai bagian dari program corporate social responsibility kita kepada mereka," tambahnya.

Wahyudi berharap dengan kegiatan ini bisa mengenalkan lokasi wisata permata yang dibuat, bukan hanya sebatas destinasi wisata saja, melainkan untuk kegiatan positif lainnya.

"Sekaligus menegaskan bahwa tempat ini bukan hanya untuk wisata permata saja tapi bisa juga untuk outing, gathering, apalagi event lainnya yang bisa berguna bagi masyarakat," pungkasnya. (Hilda)

453 Pejabat Fungsional Pemprov Jabar Dilantik

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) melantik dan mengambil sumpah jabatan 453 Pejabat Fungsional Pemprov Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (27/7/2017).

Diantara pejabat yang dilantik yaitu dua orang pejabat Widyaiswara Ahli Utama atas nama Tati Iriani dan Endang Juhari pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat. Pelantikan pejabat Widyaiswara Ahli Utama ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 dan 40 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Mei 2017.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan. Karena biasanya pelantikan hanya dilakukan terhadap para pejabat struktural. Selain pejabat Widyaiswara Ahli Utama atau Tenaga Kependidikan, ada juga mereka yang dilantik menempati posisi sebagai Penyuluh Kehutanan, Pejabat Arsiparis, Pengawas Ketenagakerjaan, Dokter Muda, Apoteker, dan Perawat.

“Ini sangat baik, positif. Jabatan itu dibagi dua, ada jabatan struktural itulah Eselon I paling tinggi, Eselon II, III, dan IV. Ada juga Pejabat Fungsional, ternyata Fungsional juga adalah pejabat,” ujar Aher usai pelantikan.

“Nah untuk sekarang ini, berdasarkan peraturan yang baru. Dua pejabat tersebut (Struktural dan Fungsional) ada pelantikannya. Sekarang ini adalah pertama kali kita melantik Pejabat Fungsional semenjak ada pelimpahan sejumlah kewenangan yang berasal dari kabupaten/kota dan pusat ke provinsi,” paparnya.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang semula merupakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Dalam sambutannya, Aher memberikan amanat agar para pejabat dimana pun mereka bekerja harus sepenuh hati melakukannya. “Yang penting ikhlas, tulus dan bening hati. Dan kemudian dihadapan Allah seluruh gerak-gerik pekerjaan kita menjadi ibadah dihadapan-Nya. Dan kemudian dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aher berharap para pejabat fungsional yang dilantik pada kesempatan ini dapat menjadi aparatur yang Profesional, Bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Mereka juga diminta dapat menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan ASN Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu ujung tombak dan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, ke depan para Pejabat Fungsional, baik yang merupakan pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

“Lebih jauh, Bapak dan Ibu juga diharapkan dapat melaksanakan tugas pembangunan dengan baik, yang dilaksanakan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” pungkas Aher. (Frida)

Minim Pasokan, Jawa Barat Kekurangan Garam

XPOSNEWS.com (Bandung) - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Hening Widyatmoko, mengatakan pasokan garam untuk wilayah Jawa Barat terbilang minim sehingga garam yang beredar di pasaran berkurang, bahkan langka.

"Saya belum mendapat laporan resmi dari Kab/Kota tentang penyebab atau pemicu kelangkaan garam di Jabar," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/7/2017).

Widi, begitu sapaan Kadis Indag Jabar, menjelaskan distributor garam mengalami pengurangan pasokan dari penyalur utama PT. Garam (persero).

Seperti diketahui, bahwa terdapat dua jenis garam yakni garam konsumsi, atau nama lain untuk pengguna rumah tangga disebut garam meja, dan Garam industri, yaitu bahan yang digunakan oleh industri pengolah pangan, kosmetika, dan pertambangan. 

Dikatakan Widi, garam konsumsi tergolong dalam produk yang wajib SNI dengan 13 syarat yang salah satunya kadar keasinan (NaCl) minimal 97 persen. Garam rakyat masih lebih rendah dari kebutuhan. Sementara garam industri lebih ketat lagi persyaratannya dan diimpor. 

"Sejauh yang saya ketahui, berlakunya hukum pasar, barang berkurang pasokan dan kebutuhan tetap, maka harga naik," ungkapnya.

Kelangkaan garam saat ini dipicu salah satunya karena sejumlah gagal panen yang terjadi. Beberapa daerah penghasil utama garam di Jawa Timur seperti di pulau Madura megalaminya, disebabkan kemarau saat ini kemarau basah. Padahal produksi garam sangat bergantung pada matahari. Jadi di hulu terjadi kendala produksi, di hilir terkena dampak harga naik. 

Selain itu, produksi garam rakyat sulit memenuhi persyaratan wajib SNI, yakni beryodium, sehingga sebagian garam rakyat yang di produksi di Indarmayu dan Cirebon sulit mendapatkan harga yang sesuai disamping saat ini terkendala cuaca kemarau basah.

"Kami masih mencoba berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk mendata seberapa besar kelangkaan garam terjadi. Bila sangat  mendesak, kami akan minta Kemendag membantu menambah pasokan garam konsumsi untuk menekan harga garam di pasar," pungkasnya. (Hilda)

Unpad Siapkan Asrama untuk Mahasiswa Baru

XPOSNEWS.com (Bandung) - Calon mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun akademik 2017/2018 program studi Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi, D4 Kebidanan, serta penerima Bidikmisi secara khusus akan tinggal di asrama dalam kampus untuk tahun pertama perkuliahan. Aktivitas di asrama ini nantinya akan diisi dengan berbagai program penguatan karakter bagi mahasiswa baru.

Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan (SDAP) Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M.Kes., mengatakan berbagai program yang dilaksanakan di asrama nanti merupakan program yang dibuat oleh Ketua Program Studi. Dengan demikian, kaprodi benar-benar dilibatkan dalam membentuk karakter mahasiswa baru.

Dalam pelaksanaannya, setiap asrama akan dibantu dengan ibu asrama dan dua kakak senior per program studi. Ibu asrama dan kakak senior ini berperan dalam melaksanakan program, mendukung stabilitas asrama, serta melakukan pengawasan terhadap mahasiswa. 

“Tapi tidak akan mengganggu aktivitas perkuliahan dari kakak pendamping tersebut,” ujar Prof. Budi.

Untuk tahun ini, Unpad telah menyediakan 772 kamar dengan daya tampung 1.433 mahasiswa dari beberapa asrama di dalam kampus Jatinangor. Setiap kamar akan diisi setidaknya untuk dua hingga empat mahasiswa.

Prof. Budi menilai, kapasitas asrama saat ini belum memadai untuk menampung seluruh mahasiswa baru Unpad. Untuk itu, hanya prodi Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi, D4 Kebidanan, serta mahasiswa penerima Bidikmisi seluruh program studi yang wajib untuk masuk asrama.

Meski demikian, mahasiswa baru reguler dari program studi lainnya tetap mendapatkan pembinaan karakter melalui pengayaan mata kuliah Olahraga, Kesenian, dan Kreativitas (OKK) sebagai bagian dari program Tahapan Persiapan Bersama (TPB).

Saat ini, Unpad memiliki setidaknya 10 gedung asrama dan wisma yang terletak di dalam lingkungan kampus. Rencananya, asrama dalam kampus ini akan diseragamkan namanya menjadi “Bale Wilasa” dan diberi nomor urutan. (Hilda)

Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi BPB Tingkat Kota Tahun 2017

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Guna mensukseskan kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar sosialisasi Bulan Penimbangan Balita tingkat Kota Bogor. Kegiatan secara resmi dibuka Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Edgar Suratman di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (27/07/2017).

Edgar mengatakan, kegiatan BPB rutin dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu harus menghasilkan kualitas. Jadi bukan hanya sekedar dilakukan, tetapi harus berdampak terhadap efektifitas bagaimana gizi anak-anak di Kota Bogor bisa terjamin.

Edgar menyebutkan, Bulan Penimbangan Balita adalah salah satu tolok ukur yang bisa memberikan jaminan ada tidaknya gizi buruk di Kota Bogor. Semuanya berpulang kepada gerakan BPB. Oleh karena itu, kepada Camat, Lurah, kader dan termasuk TP PKK diupayakan agar mengoptimalkan peran bersama dengan jajaran Puskesmas yang ada di wilayah.

“Gizi buruk sangat berdampak terhadap masalah pendidikan. Dapat dibayangkan apabila sejak dini kita tidak bisa menjamin kesehatannya otomatis tidak bisa mengakselerasi pendidikannya. Oleh karena itu kami berharap kegiatan BPB tahun ini semua dapat tersisir dengan maksimal sehingga bisa mencapai target 100 persen,” jelas Edgar. (Urip)

Program Kesehatan Gizi Balita Salah Satu Program Prioritas Dinkes

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Program kesehatan gizi balita masuk dalam program prioritas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, salah satunya melalui Bulan Penimbangan Balita, jangan sampai mengenai gizi ini masuk dalam beban ganda pemerintah seperti penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sebab, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian serius yakni triple burden.

Hal itu diutarakan Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah pada saat sosialisasi Bulan Penimbangan Balita (BPB) tingkat Kota Bogor di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (27/07/2017).

“Kalau gizi balita menjadi beban pemerintah maka akan menjadi triple burden (jumlah kelahiran bayi yang masih tinggi, masih dominannya penduduk muda, dan jumlah lansia yang terus meningkat) dan itu yang harus dicegah,” kata Rubaeah.

Menurut Rubaeah, dalam siklus kehidupan manusia, usia balita merupakan masa yang sangat penting. Pada saat itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan  cukup pesat. Jika terjadi kelainan pada kelompok usia masa ini akan mengakibatkan hal serius pada generasi yang akan datang.

Untuk mengetahui perkembangan tersebut, Rubaeah menyebutkan setiap tahun pemerintah melaksanakan Bulan Penimbangan Balita. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat menjaring lebih banyak sasaran dan dapat mendeteksi secara dini bayi dan balita yang bermasalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Di tahun 2017 pihaknya menargetkan sasaran Bulan Penimbangan Balita se Kota Bogor di enam kecamatan dengan jumlah 95.427 balita, diantaranya Bogor Selatan 18.037 balita, Bogor Timur 9.468 balita, Bogor Tengah 9.769 balita, Bogor Barat 21.193 balita, Bogor Utara 17.202 balita dan Tanah Sareal 19.758 balita.

Lebih lanjut Rubaeah mengatakan, berbarengan dengan Bulan Penimbangan Balita dilakukan juga pemberian kapsul Vitamin A dan monitoring garam beryodium. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi BPB dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. (Urip)