Sering Main Gadget, Anak Akan Jadi Autis

XPOSNEWS.com (Bandung) - Direktur Autisme Care Center, Juju Sukmana mengatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menderita Autis terkadang terjadi sejak lahir. Namun dalam perkembangannya kini, anak hingga usia lima tahun memiliki kemungkinan menyandang autisme jika kurangnya stimulus dari orang sekitar khususnya orangtua. 

Untuk itu, mengajak bicara, bercanda, hingga bercengkrama bersama anak sangatlah penting dilakukan orang tua.

"Kebanyakan autis itu sejak lahir tapi hati-hati sekarang dengan marakaya gadget, kurangnya perhatian orang tua bisa memicu autis," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, banyak orangtua sekarang memberikan gadget ke anak biar asik bermain. Padahal kesibukan anak dengan gadget dan kurangnya perhatian dari orangtua bisa memicu ke autis. 

"Setiap anak punya gejala autis tapi karena stimulusnya baik jadi enggak muncul. Kalau kurang perhatian, anak bisa autis," ujarnya.

Juju menjelaskan, pemberian sederet alat berteknologi canggih dengan harga yang tergolong mahal bukan menjadi jalan keluar agar anak bisa asyik dan tidak mengganggu orangtua. 

"Jangan sampai pemberian gadget justru membuat orangtua menjadi menyesal. Tiba-tiba anak kaya punya dunianya sendiri, itu tidak akan baik untuk tumbuh kembangnya," tuturnya.

Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK, General Manager Indo Wisata Permata (IWP) Wahyudi menggelar kegiatan mewarnai dengan mengundang 15 anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Autisme Care Center.

"Kita mengundang dari Yayasan anak autis untuk datang ke sini sesuai dengan budaya perusahaan kita, ingin berbagi dengan mereka agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya," ungkapnya. 

IWP ingin memfasilitasi baik ABK maupun para pendidiknya. Pasalnya, dalam membimbing ABK ini memerlukan perhatian yang lebih.

"Apa yang kita punya dan bisa diberikan kepada mereka kita berikan, terus membantu tenaga pendidiknya karena dinilai sangat berjasa. Mengingat ABK ini butuh penanganan khusus dari gurunya," ungkapnya. 

"Kami juga ingin merasakan betapa susahnya mendidik anak autis. Sebab ini baru pertama kali kami lakukan sebagai bagian dari program corporate social responsibility kita kepada mereka," tambahnya.

Wahyudi berharap dengan kegiatan ini bisa mengenalkan lokasi wisata permata yang dibuat, bukan hanya sebatas destinasi wisata saja, melainkan untuk kegiatan positif lainnya.

"Sekaligus menegaskan bahwa tempat ini bukan hanya untuk wisata permata saja tapi bisa juga untuk outing, gathering, apalagi event lainnya yang bisa berguna bagi masyarakat," pungkasnya. (Hilda)

453 Pejabat Fungsional Pemprov Jabar Dilantik

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) melantik dan mengambil sumpah jabatan 453 Pejabat Fungsional Pemprov Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (27/7/2017).

Diantara pejabat yang dilantik yaitu dua orang pejabat Widyaiswara Ahli Utama atas nama Tati Iriani dan Endang Juhari pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat. Pelantikan pejabat Widyaiswara Ahli Utama ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 dan 40 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Mei 2017.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan. Karena biasanya pelantikan hanya dilakukan terhadap para pejabat struktural. Selain pejabat Widyaiswara Ahli Utama atau Tenaga Kependidikan, ada juga mereka yang dilantik menempati posisi sebagai Penyuluh Kehutanan, Pejabat Arsiparis, Pengawas Ketenagakerjaan, Dokter Muda, Apoteker, dan Perawat.

“Ini sangat baik, positif. Jabatan itu dibagi dua, ada jabatan struktural itulah Eselon I paling tinggi, Eselon II, III, dan IV. Ada juga Pejabat Fungsional, ternyata Fungsional juga adalah pejabat,” ujar Aher usai pelantikan.

“Nah untuk sekarang ini, berdasarkan peraturan yang baru. Dua pejabat tersebut (Struktural dan Fungsional) ada pelantikannya. Sekarang ini adalah pertama kali kita melantik Pejabat Fungsional semenjak ada pelimpahan sejumlah kewenangan yang berasal dari kabupaten/kota dan pusat ke provinsi,” paparnya.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang semula merupakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Dalam sambutannya, Aher memberikan amanat agar para pejabat dimana pun mereka bekerja harus sepenuh hati melakukannya. “Yang penting ikhlas, tulus dan bening hati. Dan kemudian dihadapan Allah seluruh gerak-gerik pekerjaan kita menjadi ibadah dihadapan-Nya. Dan kemudian dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aher berharap para pejabat fungsional yang dilantik pada kesempatan ini dapat menjadi aparatur yang Profesional, Bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Mereka juga diminta dapat menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan ASN Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu ujung tombak dan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, ke depan para Pejabat Fungsional, baik yang merupakan pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

“Lebih jauh, Bapak dan Ibu juga diharapkan dapat melaksanakan tugas pembangunan dengan baik, yang dilaksanakan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” pungkas Aher. (Frida)

Minim Pasokan, Jawa Barat Kekurangan Garam

XPOSNEWS.com (Bandung) - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Hening Widyatmoko, mengatakan pasokan garam untuk wilayah Jawa Barat terbilang minim sehingga garam yang beredar di pasaran berkurang, bahkan langka.

"Saya belum mendapat laporan resmi dari Kab/Kota tentang penyebab atau pemicu kelangkaan garam di Jabar," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/7/2017).

Widi, begitu sapaan Kadis Indag Jabar, menjelaskan distributor garam mengalami pengurangan pasokan dari penyalur utama PT. Garam (persero).

Seperti diketahui, bahwa terdapat dua jenis garam yakni garam konsumsi, atau nama lain untuk pengguna rumah tangga disebut garam meja, dan Garam industri, yaitu bahan yang digunakan oleh industri pengolah pangan, kosmetika, dan pertambangan. 

Dikatakan Widi, garam konsumsi tergolong dalam produk yang wajib SNI dengan 13 syarat yang salah satunya kadar keasinan (NaCl) minimal 97 persen. Garam rakyat masih lebih rendah dari kebutuhan. Sementara garam industri lebih ketat lagi persyaratannya dan diimpor. 

"Sejauh yang saya ketahui, berlakunya hukum pasar, barang berkurang pasokan dan kebutuhan tetap, maka harga naik," ungkapnya.

Kelangkaan garam saat ini dipicu salah satunya karena sejumlah gagal panen yang terjadi. Beberapa daerah penghasil utama garam di Jawa Timur seperti di pulau Madura megalaminya, disebabkan kemarau saat ini kemarau basah. Padahal produksi garam sangat bergantung pada matahari. Jadi di hulu terjadi kendala produksi, di hilir terkena dampak harga naik. 

Selain itu, produksi garam rakyat sulit memenuhi persyaratan wajib SNI, yakni beryodium, sehingga sebagian garam rakyat yang di produksi di Indarmayu dan Cirebon sulit mendapatkan harga yang sesuai disamping saat ini terkendala cuaca kemarau basah.

"Kami masih mencoba berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk mendata seberapa besar kelangkaan garam terjadi. Bila sangat  mendesak, kami akan minta Kemendag membantu menambah pasokan garam konsumsi untuk menekan harga garam di pasar," pungkasnya. (Hilda)

Unpad Siapkan Asrama untuk Mahasiswa Baru

XPOSNEWS.com (Bandung) - Calon mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun akademik 2017/2018 program studi Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi, D4 Kebidanan, serta penerima Bidikmisi secara khusus akan tinggal di asrama dalam kampus untuk tahun pertama perkuliahan. Aktivitas di asrama ini nantinya akan diisi dengan berbagai program penguatan karakter bagi mahasiswa baru.

Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan (SDAP) Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M.Kes., mengatakan berbagai program yang dilaksanakan di asrama nanti merupakan program yang dibuat oleh Ketua Program Studi. Dengan demikian, kaprodi benar-benar dilibatkan dalam membentuk karakter mahasiswa baru.

Dalam pelaksanaannya, setiap asrama akan dibantu dengan ibu asrama dan dua kakak senior per program studi. Ibu asrama dan kakak senior ini berperan dalam melaksanakan program, mendukung stabilitas asrama, serta melakukan pengawasan terhadap mahasiswa. 

“Tapi tidak akan mengganggu aktivitas perkuliahan dari kakak pendamping tersebut,” ujar Prof. Budi.

Untuk tahun ini, Unpad telah menyediakan 772 kamar dengan daya tampung 1.433 mahasiswa dari beberapa asrama di dalam kampus Jatinangor. Setiap kamar akan diisi setidaknya untuk dua hingga empat mahasiswa.

Prof. Budi menilai, kapasitas asrama saat ini belum memadai untuk menampung seluruh mahasiswa baru Unpad. Untuk itu, hanya prodi Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi, D4 Kebidanan, serta mahasiswa penerima Bidikmisi seluruh program studi yang wajib untuk masuk asrama.

Meski demikian, mahasiswa baru reguler dari program studi lainnya tetap mendapatkan pembinaan karakter melalui pengayaan mata kuliah Olahraga, Kesenian, dan Kreativitas (OKK) sebagai bagian dari program Tahapan Persiapan Bersama (TPB).

Saat ini, Unpad memiliki setidaknya 10 gedung asrama dan wisma yang terletak di dalam lingkungan kampus. Rencananya, asrama dalam kampus ini akan diseragamkan namanya menjadi “Bale Wilasa” dan diberi nomor urutan. (Hilda)

Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi BPB Tingkat Kota Tahun 2017

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Guna mensukseskan kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar sosialisasi Bulan Penimbangan Balita tingkat Kota Bogor. Kegiatan secara resmi dibuka Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Edgar Suratman di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (27/07/2017).

Edgar mengatakan, kegiatan BPB rutin dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu harus menghasilkan kualitas. Jadi bukan hanya sekedar dilakukan, tetapi harus berdampak terhadap efektifitas bagaimana gizi anak-anak di Kota Bogor bisa terjamin.

Edgar menyebutkan, Bulan Penimbangan Balita adalah salah satu tolok ukur yang bisa memberikan jaminan ada tidaknya gizi buruk di Kota Bogor. Semuanya berpulang kepada gerakan BPB. Oleh karena itu, kepada Camat, Lurah, kader dan termasuk TP PKK diupayakan agar mengoptimalkan peran bersama dengan jajaran Puskesmas yang ada di wilayah.

“Gizi buruk sangat berdampak terhadap masalah pendidikan. Dapat dibayangkan apabila sejak dini kita tidak bisa menjamin kesehatannya otomatis tidak bisa mengakselerasi pendidikannya. Oleh karena itu kami berharap kegiatan BPB tahun ini semua dapat tersisir dengan maksimal sehingga bisa mencapai target 100 persen,” jelas Edgar. (Urip)

Program Kesehatan Gizi Balita Salah Satu Program Prioritas Dinkes

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Program kesehatan gizi balita masuk dalam program prioritas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, salah satunya melalui Bulan Penimbangan Balita, jangan sampai mengenai gizi ini masuk dalam beban ganda pemerintah seperti penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sebab, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian serius yakni triple burden.

Hal itu diutarakan Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah pada saat sosialisasi Bulan Penimbangan Balita (BPB) tingkat Kota Bogor di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (27/07/2017).

“Kalau gizi balita menjadi beban pemerintah maka akan menjadi triple burden (jumlah kelahiran bayi yang masih tinggi, masih dominannya penduduk muda, dan jumlah lansia yang terus meningkat) dan itu yang harus dicegah,” kata Rubaeah.

Menurut Rubaeah, dalam siklus kehidupan manusia, usia balita merupakan masa yang sangat penting. Pada saat itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan  cukup pesat. Jika terjadi kelainan pada kelompok usia masa ini akan mengakibatkan hal serius pada generasi yang akan datang.

Untuk mengetahui perkembangan tersebut, Rubaeah menyebutkan setiap tahun pemerintah melaksanakan Bulan Penimbangan Balita. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat menjaring lebih banyak sasaran dan dapat mendeteksi secara dini bayi dan balita yang bermasalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Di tahun 2017 pihaknya menargetkan sasaran Bulan Penimbangan Balita se Kota Bogor di enam kecamatan dengan jumlah 95.427 balita, diantaranya Bogor Selatan 18.037 balita, Bogor Timur 9.468 balita, Bogor Tengah 9.769 balita, Bogor Barat 21.193 balita, Bogor Utara 17.202 balita dan Tanah Sareal 19.758 balita.

Lebih lanjut Rubaeah mengatakan, berbarengan dengan Bulan Penimbangan Balita dilakukan juga pemberian kapsul Vitamin A dan monitoring garam beryodium. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi BPB dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. (Urip)

KPU Kota Bogor Gelar Seminar Isu Strategis Pilkada dan Pemilu

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar tanggal 27 Juni 2018 mendatang diharapkan berkualitas dan berintegritas. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor Undang Suryatna dalam pidatonya saat membuka Seminar Isu-isu strategis Pilkada dan Pemilu yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor di Bale Seda Kencana, BKPP Bogor, Selasa (16/05/2017).

Undang Suryatna mengatakan, tujuan seminar ini untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018. 

“Kami belajar dari pengalaman daerah lain yang telah menggelar Pilkada, salah satunya yakni di DKI Jakarta,” kata Undang.

Selain belajar dari pengalaman kota lain, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dan masukan dari pengamat. Oleh karena itu, pada kegiatan ini KPU sengaja mengundang Direktur Executif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

“Pilkada serentak ini selalu dipantau oleh Perludem dalam penyelenggaraannya dan juga suka memberi masukan,” jelasnya.

Undang menuturkan, kita masih banyak terkendala yakni masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebab, pemilih harus melakukan yang sudah melakukan atau e-KTP.

"Sekarang ini persyaratan peserta pemilih agak berat, karena pemilih harus mempunyai e-KTP, jika belum mempunyai e-KTP maka minimal pemilih harus sudah melakukan perekaman e-KTP," paparnya.  

Hal itu yang menjadi masalah di beberapa daerah. Permasalahan lainnya lanjut Undang, masih adanya pemungutan suara ulang. (Iqbal) 

Tantowi Terpilih Jadi Dubes RI Untuk New Zealand

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota BKSAP DPR RI, atas prakarsa untuk melaksanakan acara pelepasan dirinya dari kursi Dewan, karena terpilih menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand (Selandia Baru).

“Saya harus menerima kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjadi wakil beliau, karena Duta Besar menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri adalah bentuk representasi dari Presiden, Rakyat, dan Negara Indonesia di negara agreditasi,” ucap Tantowi dalam sambutannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

Baginya hal itu adalah bukan tugas mudah, menurutnya menjadi Duta Besar sekaligus Kepala Perwakilan RI di negara agreditasi adalah pengejawantahan dari kiprah dirinya di Komisi I DPR selama dua periode.

“Menjadi Dubes sebenarnya melanjutkan apa yang saya jalankan di Komisi I terkhusus fungsi-fungsi diplomasi selama saya menjadi Anggota dan Pimpinan BKSAP,” ujar politisi Golkar itu.

Tantowi menjelaskan bahwa tugas Duta Besar sebagaimana digariskan oleh Presiden, dapat disarikan menjadi empat bidang yang merupakan program prioritas, yakni : penguatan NKRI, diplomasi ekonomi, penguatan dan pemberdayaan serta perlindungan warga negara Indonesia dan badan usaha Indonesia di luar negeri, dan penguatan diplomasi bilateral, regional, dan dunia.

Dari keempat bidang tersebut, lanjutnya, semua ada kaitannya dengan DPR. Penguatan NKRI tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri apalagi oleh Kepala Perwakilan Duta Besar, khususnya bila berhadapan dengan negara yang menganut sistem parlementer.  Akses masuk eksekutif agak lebih sulit bila dibandingkan dengan akses yang dimiliki oleh anggota parlemen. 

“Saya sangat berharap GKSB Indonesia – New Zealand dapat benar-benar dimanfaatkan, karena kita punya permasalahan yaitu mengenai internasionalisasi isu Papua. Penguatan GKSB dalam kaitan Papua adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Jadilah tamu saya yang pertama sebelum yang lain datang, sebab New Zealand adalah salah satu negara tercantik di dunia. Tolong do’a kan saya, agar selalu sukses dalam menjalankan tugas,” mantapnya. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Ketua DPR RI Apresiasi Aksi Damai 212

XPOSNEWS.com, (Jakarta) Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi umat Islam yang telah menunjukkan bahwa islam selalu menyampaikan aspirasi secara damai.

"Semua tentunya bersyukur bahwa unjuk rasa, aksi damai di depan Gedung DPR RI yang berlangsung hari ini, berjalan lancar, tertib, aman dan damai,"Kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Hari Selasa, (21/2/2017)

Selain itu, Lanjutnya, perwakilan umat muslim yang berunjuk rasa juga diterima sangat baik oleh DPR RI yang diwakili oleh Komisi III DPR. "Seluruh aspirasi mereka, suara mereka, keinginan mereka pasti akan didengarkan kemudian dibahas sebelum ditindak lanjuti oleh DPR RI,"ujarnya. 

Menurut Setya, pertemuan perwakilan umat muslim dengan Komisi III DPR merupakan tradisi yang sangat baik dan harus dicontoh oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat di muka umum, meski hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan Konstitusi.

"Saya juga turut berbangga bahwa seluruh komponen bangsa telah memahami jika negara kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta mengedepankan supremasi hukum dalam penyelesaian sebuah kasus hukum,"ujarnya.

Karena itu, sebaiknya seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak justru mencampuradukkannya dengan mekanisme politik, apalagi sampai mempolitisir proses yang sedang berlangsung.

Setya mengatakan, dapat kita lihat dan rasakan saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang beberapa diantaranya dinilai berbeda cara pendang dengan pengunjuk rasa, namun diterima dan dipersilahkan untuk berbicara ditengah ratusan massa, oleh saudara kita yang berunjuk rasa.

"Para alim ulama, para pemuka agama juga telah menganjurkan hal yang sama untuk sama sama membuktikan bahwa Islam adalah ajaran damai, membawai rahmat bagi seluruh kalangan, seluruh golongan dan mengayomi perbedaan,"tambahnya.

Setnov juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang bertugas, Polri dan TNI yang sangat baik menjaga berjalannya unjuk rasa yang disuarakan oleh saudara-saudara kita. sehingga aksi berjalan lancar, aman dan damai.  "Saya juga melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ditemani oleh Kapolda Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Edi Laksmana turun langsung mengamankan aksi damai ini,"ujarnya.

Pada kesempatan itu, dirinya berdoa semoga para demonstran dapat selamat kembali ke tujuan serta Sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya. "Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar dan menerima nserta menindak lanjuti seluruh aspirasi rakyat, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Mari kita hidupkan terus suasana demokrasi ini sebagai kekuatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,"terangnya. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Komisi III DPR RI: Jangan Sampai Ada Persepsi, Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam Ke Ulama

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Anggota Komisi III, Abu Bakar Al Habsy mengapresiasi langkah aksi massa yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima perwakilan FUI di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (21/02/2017).

“Kami mengapresiasi langkah FUI untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, karena memang ini rumah rakyat dan wakil rakyat. Saya memahami FUI, karena setiap kasus penistaan agama selalu ditangkap, tapi berbeda dengan ini, terdakwa penista agama namun tidak ditangkap. Hal inilah yang menjadikan ‘permasalahan’,”jelas Abu Bakar.

Di sini, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, publik melihat telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, dan itu sangat nampak. Habib Rizieq dikenai berbagai perkara, ustad Bachtiar Nasir dikenai TPPU (tindak pidana pencucian uang). Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada Ahok, kenapa dana miliaran rupiah yang digunakan untuk mendukung Ahok tidak diperiksa. Hal ini tentu menimbulkan persepsi tersendiri dari publik. Dimana kalau Ahok selalu benar terus, sementara Habib Rizieq dan ulama selalu salah terus.

“Kita Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jangan sampai ada persepsi di masyarakat bahwa Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam Ke Ulama. Kalau sampai itu terjadi, bahaya sekali. Meski demikian sebagaimana dikatakan tadi bahwa kami sudah berbuat maksimal dengan melakukan hak angket. Namun sejauh ini masih sembilan puluh orang, dan itu tergantung dalam sidang paripurna mendatang. Kita sudah berbuat, tapi Allah SWT juga yang menentukan. Untuk tuntutan penegakan hukum, kami Komisi III akan tetap menyalurkan aspirasi tersebut ke Polri dalam rapat kerja mendatang,” pungkas Al Habsy.

Senada dengan Al Habsy, Muhamad Syafi’i juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi hukum saat ini. Begitupun dengan ungkapan tidak adanya kriminalisasi terhadap ulama. Pemerkosaan hukum tidak boleh terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Romo ini juga berharap agar FUI juga membantu pihaknya dalam menyebarkan hak angket, yakni lewat cara meloby fraksi-fraksi dan anggota yang belum menandatangani hak angket tersebut. Agar perjuangan empat fraksi sebelumnya yang menginisiasi hak angket berbuah hasil. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Komisi III DPR RI Terima Perwakilan Massa Aksi Damai 212

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Komisi III DPR RI menerima perwakilan massa aksi damai 212 yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) yang tengah berdemo di halaman Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

“Kami baru saja menerima perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI) untuk menyerap beberapa aspirasi yang ingin mereka sampaikan.  Ada beberapa aspirasi yang disampaikan  FUI, salah satunya adalah tentang pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama alias Ahok yang notabene berstatus sebagai tersangka,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang memimpin pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa segala aspirasi atau tuntutan masyarakat ke DPR RI itu akan diakomodasi oleh DPR RI melalui sebuah mekanisme yang ada. Dimana di DPR RI telah bergulir hak angket dari sejumlah fraksi.

“Ada sembilan puluh anggota dewan dari empat fraksi yang sudah menandatangani hak angket, tinggal pengesahannya di DPR. Lalu, apakah ini akan berhasil? Tergantung pada peta politik yang ada di DPR RI sendiri,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Selain itu, perwakilan FUI yang dipimpin  Sekjen MUI Muhammad al-Khathat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Diantaranya meminta Komisi III DPR RI yang notabene membidangi masalah hukum untuk mendesak mitra kerjanya, yakni Polri untuk menahan terdakwa kasus penistaan Al Quran, Ahok. Hal ini untuk menghindari terdakwa mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu terdakwa, Ahok kembali mengulangi perbuatannya, menghina agama Islam. Dengan masih menggunakan pakaian seragam dinas, PDH, ia mengatakan akan berencana membuat wifi yang akan dinamai dengan Al Maidah, dengan password Kafir sambil tertawa. Hal ini tentu sangat melecehkan dan menghina kami. Jika terdakwa tidak ditahan, kami khawatir umat Islam akan emosi dan malah melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kami meminta Komisi III untuk mendesak Polri menahan terdakwa Ahok,” papar Al Khathah.

Tuntutan ke tiga dan ke empat dalam aksi tersebut adalah meminta Komisi III DPR untuk mendesak Polri menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam. Serta menghentikan tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa. Muhammad Al Khathah juga meyakini bahwa aksi FUI ini bukanlah aksi politik, namun murni sebagai tuntutan terhadap kasus penghinaan Al Quran dan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Usai menerima perwakilan dari aksi massa FUI, Ketua Komisi III DPR RI, Bamsoet  didampingi  Wakil Ketua Komisi III, Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota Komisi III lainnya, seperti Arsul Sani, Muhammad Syafi’i, Abu Bakar Al Habsyi, Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Riska Mariska, dan Refrizal langsung menemui puluhan ribu massa  yang tengah melakukan aksi di halaman gedung DPR RI. Dihadapan puluhan ribu umat Islam yang tergabung dalam FUI, Bamsoet mengatakan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang ada di negeri ini. (*)

Sumber : Parlemantaria DPR-RI

Hak Angket Untuk Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menyatakan  Aksi Bela Islam 21 Februari 2017 atau yang dikenal dengan Aksi 212, jangan sampai umat Islam mengambil tindakan sendiri atas tidak kunjung diberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari posisi sebagai Gubernur DKI.

“Ini sudah berulang kali aksinya, jangan sampai umat Islam ini mengambil tindakan sendiri,” jelas Refrizal di sela-sela Aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

Oleh karena itu, Politisi PKS ini menilai Hak Angket yang diajukan DPR kepada pemerintah adalah salah satu upaya menegakkan keadilan.

“Saya minta tegakkan keadilan, nonaktifkan segera Ahok. Di DPR akan bergerak Hak Angket, saya salah satu inisiator Hak Angket akan terus perjuangkan agar ini diterima,” jelas wakil rakyat dari Sumatera Barat ini.

Sebagaimana diketahui, pada 21 Februari 2017 para ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mendatangi DPR RI untuk meminta agar Ahok segera dinonaktifkan sementara. Selain itu, mereka juga meminta agar tidak terjadi kriminalisasi atas para ulama yang diperiksa oleh kepolisian dengan dugaan tindakan pencucian uang.

“Tadi semua aspirasi diperjuangkan, ada yang diterima oleh pimpinan dpr, ada yang besok raker dengan Kapolri agar tidak dikriminalisasi para ulama. Mereka minta kalau bisa dihentikan (SP3) kasus yang menimpa Habib Rizieq,  Bachtiar Nasir, dan sebagainya,” jelas Refrizal.

Jika presiden tidak kunjung menonaktifkan sementara Ahok, maka, tegas Refrizal, DPR akan terus perjuangkan Hak Angket di Rapat Paripurna DPR. “Karena kita berkeyakinan pemerintah telah melanggar UU 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya

Diketahui, dalam kasus Penistaan Agama, Ahok didakwa dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. Pasal 156 KUHP akan bersinggungan dengan persoalan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” di UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1.

Sedangkan, Pasal 156a, menyebutkan hukuman selama-lamanya lima (5) tahun yang dalam UU Pemda tersebut, harus dinonaktifkan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. (*)

Sumber : Parlemetaria DPR-RI

Forum Tahunan IBRAF Bahas Digitalisasi dan Konvergensi Media

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Forum Tahunan Penyiaran negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yaitu OIC Broadcasting Regulatory and Authorities Forum (IBRAF) digelar di Bandung pada 22-23 Februari 2017 mengambil tema Media for World Harmony.

Forum ini diawali dengan penyelenggaraan international conference yang diikuti delegasi dari berbagai negara antara lain, Turki, Maroko, New Zealand, Korea Selatan, Singapura dan Australia.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sekaligus Presiden IBRAF, Yuliandre Darwis mengatakan tujuan diadakan pertemuan tahunan ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa penyiaran memiliki peran dalam menghadirkan harmoni kehidupan antar bangsa.

"Kami juga akan saling bertukar informasi tentang trend dunia penyiaran dan berbagai regulasi yang muncul serta cara mengantisipasinya," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (22/2/2017).

Menurutnya, masalah digitalisasi dan konvergensi media menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tahunan ini. Dia menilai, belum semua negara memberikan kewenangan pada regulator penyiaran untuk ikut mengatur media-media baru.

"Tentu menjadi sangat menarik, jika masing-masing negara mendapat 'sharing' pengalaman dari negara lain tentang pengaturan media baru dalam konvergensi media," ungkapnya.

Yuliandre berharap, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri IBRAF dapat memberikan kontribusi untuk mencapai pemahaman bersama dengan negara-negara anggota lainnya.

"Saya berharap Indonesia memberikan kontribusi positif bagi negara-negara lain untuk dijadikan dasar dalam rangka merancang solusi dan jalan implementasinya," pungkasnya. (HPP Jabar/Frida)

Pemprov Jabar akan Bangun Big Data Center

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan membangun Big Data Center guna menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat.

Aher sapaan Gubernur Jabar menjelaskan tujuannya untuk mengefektifkan pemantauan pembangunan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Nanti isinya pelayanan satu pintu. Kita ingin ada data yang lengkap misalnya kita punya data SMA yang ada di Jawa Barat, termasuk di dalamnya kepala sekolah dan infrastrukturnya," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (22/2/2017).

Aher menambahkan pihaknya akan mengumpulkan data dari berbagai elemen yang ada agar bisa memudahkan pelayanan publik. Selain itu untuk memudahkan pengawasan yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Ketika ada pembangunan, saya tinggal klik sehingga diketahui perkembangannya," pugkasnya. (Hilda)

Pemkot Bogor Segera Perbaiki Jalan Penghubung Kampung Mandala Ciparigi Akibat Lonsor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Kerusakan akibat longsornya jalan penghubung  di Kampung Mandala RT 01/09, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara pada Selasa (21/02/2017) pagi akan secepatnya diperbaiki. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya saat mengunjungi lokasi longsor sore harinya dan didampingi Lurah Ciparigi. Bima segera menginstruksikan Kecamatan dan Kelurahan untuk berkordinasi dengan PLN, PGN dan Telkom karena di lokasi banyak jaringan dan utilitas lain yang dikhawatirkan ikut rusak..

Bima juga meminta untuk dibuat pembatas agar lokasi longsor tidak dilalui warga, karena kondisi tanah sekitarnya sangat rentan terjadi longsor susulan. Hal itu dilakukan sambil dibuat penutupan untuk menahan derasnya air sungai. Sedangkan untuk perbaikan jalan tersebut akan diambil dari biaya tak terduga untuk penanganan bencana. Bima memastikan, "Diusahakan cepat diperbaiki." 

Menuurut Darman (70), salah seorang warga  setempat, longsornya jalan penghubung ke RT 01/09 tersebut karena hujan deras yang terus mengguyur. Debit air sungai jadi bertambah  sehingga saluran air tidak mampu menampung dan akhirnya air meluap ke jalan. Pada jam 09.00 pagi saat salah seorang warga melewati jalan selebar empat meter tersebut, terdengar bunyi gemuruh dari bawah dan seketika tanah langsung amblas. Beruntung warga tersebut selamat karena langsung lari ke ujung jalan. "Sekarang warga takut lewat jalan ini dan harus memutar ke jalan lain,” katanya. (Urip)

Bank Dunia Tawarkan Kota Bogor Sebagai Pilot Project Snapa

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Kota Bogor kembali dipilih sebagai pilot project. Kali ini Bank Dunia yang menawarkan Kota Bogor sebagai pilot project penerapan aplikasi Sub National Poverty Assessment (Snapa). Aplikasi berbasis website ini diklaim mampu menyatukan seluruh data dari 17 Dinas yang menangani penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor.

Kepala Bidang Perencanaan, Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Bogor Rudiyana mengatakan, selama ini dinas yang ada di Kota Bogor masing-masing melakukan pendataan. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendata tenaga kerja, Dinas kesehatan yang mendata jumlah pasien, kematian ibu dan anak, serta Dinas Pendidikan yang  mendata pelajar dan dinas-dinas lainnya. “Semua data tersebut disimpan sendiri-sendiri dan hanya akan dipublikasi jika diminta datanya,” jelas  Rudi seusai briefing staf Selasa (21/02/2017) di Balaikota, Bogor.

Dengan memanfaatkan aplikasi Snapa, semua data tersebut akan diintegrasikan dalam satu aplikasi. Selain mengintegrasikan data, Snapa juga memudahkan dinas untuk menganalisa data-data yang ada, sehingga strategi penanggulangan dan penangan kemiskinan ke depan akan diperkuat dengan basis data dan fakta yang lebih kuat.

“Snapa juga bisa memperlihatkan kondisi fiskal Pemkot Bogor, khususnya besaran porsi APBD yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya untuk membantu masyarakat tidak mampu,” kata dia.

Menurutnya, analisa tidak hanya dilakukan kepada warga miskin saja tetapi juga warga yang rentan miskin. Pasalnya, sampai pada tingkat kesejahteraan 15 persen sangat rentan menjadi miskin ketika terjadi krisis moneter, PHK, bencana dan lainnya. Selain itu, lewat Snapa bisa terlihat pertumbuhan perkapita masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. “Setelah adanya Snapa, diharapkan bisa terlihat jumlah realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di seluruh OPD.” pungkasnya. (Madiqtera)

Majukan Perekonomian, Provinsi Jambi Jalin Kerjasama dengan Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Guna menjalin kerja sama di bidang perekonomian, Yayasan Desa Tuntas Jambi kunjungi Kota Bogor. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Yayasan Desa Tuntas, Irina Safitri Rusdi diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman di Paseban Sura Dipati Balaikota Bogor, Senin (20/02/2017) lalu.

Irina mengungkapan, Jambi memiliki program yang dinamakan Program Desa Tuntas. Di dalam program tersebut terdapat lima pilar, tiga diantaranya yakni karakter, keluarga yang bagus, dan ekonomi. “Di dalam bidang perekonomian, kami akan mengajukan kerja sama dengan Kota Bogor. Kerja sama yang terjalin bisa saja berupa pertukaran produk,” ujarnya.

Kerja sama tersebut menurutnya berupa pertukaran produk dari daerah masing-masing. Produk dari Jambi dapat dipasarkan di Kota Bogor, pun sebaliknya produk Kota Bogor dapat dipasarkan di Jambi. Selain itu, dalam menyukseskan program, Irina juga mengajak Kota Bogor bekerja sama dalam pembentukan Baitul Maat Wat Tamwil (BMT) di Jambi. Irina berharap agar Kota Bogor dapat memberikan ilmu terkait BMT, juga pendampingan. “Kami pilih Kota Bogor, sebab Kota Bogor bisa menjadi referensi kami dalam membangun perekonomian bidang jasa,” lanjut Irina.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas S. Rasnana membenarkan adanya kerja sama yang terjalin. Menurt Anas, kerja sama yang terjalin memang sebatas kerja sama dan pertukaran ilmu. Sebab menurutnya, program yang sudah ada di Jambi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebenarnya sudah sama dengan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP) milik Kota Bogor. 

“Kita bertukar pengalaman terutama dibidang koperasi, dalam hal ini BMT. Sebagai contoh, di Kota Bogor sudah ada BMT yang sukses memiliki lima cabang dalam empat tahun dengan karyawan sebanyak 10.000 karyawan, yakni BMT Berkah,” tutur Anas. (Rahmat Maulana)

Yayasan Desa Tuntas Provinsi Jambi Belajar Koperasi ke Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anas S Rasmana, menerima rombongan Yayasan Desa Tuntas Jambi. Kunjungan yang dilakukan dalam rangka Studi Banding tersebut berlangsung di Paseban Sura Dipati, Balaikota Bogor, Senin (20/02/2017) lalu.

Gerakan Desa Tuntas merupakan gerakan independen kota kabupaten di Jambi yang mendorong tercapainya gerakan Desa Emas 2017. Mereka ke Kota Bogor bermaksud belajar terkait dengan 5 pilar yang menjadi dasar pedoman dalam melaksanakan gerakan Desa Tuntas. Diantaranya tentang pembelajaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bogor.

“Kami sampaikan,  Pemerintah Kota Bogor terus berupaya menghidupkan perkoperasian dan menggulirkan dana simpan pinjam yang sudah hampir mencapai 68 Kelurahan,” ungkap Usmar.

Selain menjelaskan tentang pengembangan perkoperasian, pada kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Anas S Rasmana menjelaskan tentang keberadaan BMT di Kota Bogor yang salah satunya sudah memiliki omset yang luar biasa. Dalam kurun waktu 3 tahun BMT ini sudah mempunyai omset di atas Rp 40 miliar. (Rahmat Maulana)