Nilai Ekspor Florikultura Indonesia Capai 20 Juta US Dollar

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Nilai ekspor Indonesia dari bidang florikultura mencapai sekitar 20 juta US Dollar, sedangkan total nilai impor di tahun 2016 lalu sekitar 12,7 juta US Dollar. Jika didukung oleh standar mutu yang konsisten, inovatif, dan pasokan yang berkesinambungan maka Indonesia akan kuat bersaing di tingkat dunia.

Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) Glenn Pardede mengatakan hal itu usai pembukaan Florikultura Indonesia 2017 di lapangan Kampus IPB Baranangsiang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu (29/07/2017).

Menurutnya, usaha florikultura Indonesia sangat menjanjikan. Namun dengan catatan mendapatkan dukungan seperti regulasi yang kondusif serta meningkatkan peran asosiasi sebagai mitra pemerintah.

"Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPN yang sangat ramah terhadap usaha tentunya sangat dinantikan oleh para pelaku usahanya. Dengan demikian mereka dapat segera bangkit dan bisa bersaing di pasar florikultura," papar Glenn.

Dengan dicanangkannya Hari Kebangkitan Florikultura Indonesia, katanya, menunjukkan keseriusan, komitmen, dukungan serta perhatian pemerintah terhadap potensi florikultura.

"Sebagai salah satu bentuk dukungan kebangkitan florikultura Indonesia ini, maka akan diadakan lomba dan pawai mobil hias Minggu (30/7/2017) besok," ujarnya.

Pembukaan Florikultura Indonesia 2017 itu dihadiri istri Wakil Presiden RI Mufidah Jusuf Kalla bersama rombongan istri Kabinet Kerja, Wali Kota Bogor Bima Arya serta Rektor IPB Herry Suhardiyanto dan tamu undangan lainnya. (Isp)

Pengunjung Istura dan Museum Open 2017 Tembus 21.332

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Hari terakhir pelaksanaan Istana Bogor untuk Rakyat (Istura) dan Museum Open 2017, Jumat (28/07/2017), total jumlah pengunjung yang tercatat tembus hingga mencapai 21.332 orang. Jumlah tersebut berdasarkan catatan yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

Seperti disampaikan Kepala Disparbud Kota Bogor Shahlan Rasyidi, tingginya jumlah pengunjung itu tentunya menjadi kabar gembira. Sebab, tingginya jumlah pengunjung itu pun sesuai dengan prediksi dan target yang telah Disparbud untuk pelaksanaan tahun 2017 ini.

"Jadi, berdasarkan catatan kami dari jumlah tiket yang dikeluarkan dan hasil check door pihak istana dan Paspampres total jumlah pengunjung pada kegiatan Istura dan Museum Open 2017 ini sebanyak 21.332 orang," jelas Shahlan.

Jumlah sebanyak itu, kata Shahlan, diantaranya berhasil dipecahkan pada rekor jumlah pengunjung di hari terakhir Istura dan Museum Open 2017 yang tercatat hingga mencapai 6.752 orang. Angka tersebut tentunya menjadi yang tertinggi dibanding pelaksanaan empat hari sebelumnya.

"Hari ini (hari terakhir Istura dan Museum Open 2017) mencapai yang tertinggi dengan total jumlah pengunjung yang masuk sebanyak 6.752 orang. Kemudian tertinggi kedua terjadi di hari kemarin (Kamis, 27/7/2017) yang tercatat sebanyak 5.705 orang," ungkapnya.

Atas capaian target itu pun, masih kata Shahlan, Disparbud mengaku cukup puas. Pasalnya, target 20 ribu yang ditetapkan untuk tahun 2017 tercapai dan bahkan terlampaui. "Semoga saja ini akan terus meningkat dan tetap menjadi salah satu favorit warga dalam rangkaian Hari Jadi Bogor (HJB)," ujarnya. (Isp)

PMI Kabupaten Bogor Gelar Rakor SIBAT

XPOSNEWS.com (Babajan Madang-Kabupaten Bogor) - Palang Merah Indonesia (PMI) se- Indonesia akan melakukan temu sukarelawan yang dipusatkan di Taman Wisata Gunung Pancar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada 16-20 September 2017 dimana PMI Kab. Bogor akan bertindak sebagai tuan rumah. Terkait hal ini, PMI Kab. Bogor mengundang pihak – pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan nanti untuk mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan pada Jum’at (28/7), di ruang rapat PMI Kab. Bogor.

Kegiatan yang rencananya akan berlangsung selama lima hari tersebut akan diikuti oleh kurang lebih 2.000-an perwakilan sukarelawan atas nama provinsi yang merupakan perwakilan dari beberapa kabupaten/kota.

Sekretaris PMI Kabupaten Bogor, Makmur Rozak mengatakan tujuan rakor kali ini sebagai pedoman dan pegangan bagi panitia dan unsur yang terlibat dalam kegiatan temu sukarelawan PMI Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) Tingkat Nasional 2017 nanti. “ Saya harap dengan adanya pertemuan kali ini dapat lebih mempersiapkan berjalannya pelaksanaan kegiatan nanti agar berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,” katanya.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Sumarsono selaku pengurus pusat ketua bidang penanggulangan bencana mengatakan dengan mengusung tema membangun ketangguhan bersama masyarakat, kegiatan nanti akan dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebuah ajang pertemuan bagi para sukarelawan PMI diseluruh Indonesia. "Jangan menutup diri, manfaatkan moment nanti untuk menggali informasi, pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta dari daerah lain,” himbaunya.

Masih di tempat yang sama, pengurus pusat ketua bidang relawan Muhammad Muas mengatakan Temu Sukarelawan Palang Merah Indonesia tingkat Nasional nanti merupakan forum untuk sosialisasi dan komunikasi dengan sesama anggota PMI. “Manfaatkan moment – moment pertemuan seperti itu untuk pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Temu Sukarelawan PMI Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) Tahun 2017 dihadiri oleh para pengurus PMI dari berbagai daerah, SKPD terkait, perwakilan Polres dan Kodim serta Kepala Desa Karang Tengah dan Camat Babakan Madang selaku pemilik wilayah diselenggarakannya  kegiatan nanti. (Gio) 

BPOM Sambangi Pasar Ciawi Sosialisasi Program Pasar Aman

XPOSNEWS.com (Ciawi-Kabupaten Bogor) - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) menyambangi pasar tradisional Ciawi Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan program pasar aman dari bahan berbahaya dan satu unit teskit yaitu alat pendeteksi bahan makanan berbahaya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang di serahkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM, Suratmono MP yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar  pada Kamis (27/7) kemarin.

Suratmono mengatakan dalam 3 tahun terakhir penggunaan bahan berbahaya dari 24 persen turun menjadi 15 persen dan sekarang naik lagi menjadi 16 persen akan tetapi penyalahgunaan formalin adanya penurunan dan tahun ini ditargetkan 139 pasar aman di seluruh Indonesia maka kita akan berupaya untuk mewujudkan itu dengan memberikan sosialisasi dan mengandeng komunitas pasar.

"Intinya BPOM dan Pemerintah Daerah terbatas untuk mengawasi bahan-bahan berbahaya masuk ke pasar jadi konsep mengandeng komunitas pasar perlu dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada mereka terhadap bahan berbahaya," ungkapnya.

Suratmono MP juga mengatakan pemberian Teskit ini untuk menekan penyebar luasan penggunanan bahan makanan berbahaya di masyarakat luas. Apalagi berdasarkan data BPOM penyalahgunaan bahan berbahaya bagi makanan masih banyak terjadi di Indonesia, walau sudah terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

”Pemberian teskit kepada para pengelola pasar dinilai efektif menekan penyebarluasan bahan makanan berbahaya,” jelasnya.

Ia juga berharap pasar pasar yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga setelah mendapatkan pelatihan bersih dari bahan berbahaya, kalau dimungkinkan setiap kios atau lapak ditandai oleh stiker untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa tempat tersebut aman untuk berbelanja karena tidak mengunakan bahan berbahaya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar pun berjanji akan menindaklanjuti terkait kunjungan BPOM dengan memperintahkan PD Pasar Tohaga dan OPD terkait agar semua pasar di Kabupaten Bogor bebas dari bahan berbahaya yang membahayakan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap nantinya seluruh pasar yang ada di kabupten Bogor secara mandiri bisa melakukan teskit hingga makanan yang beredar selalu dalam keadaan aman.

“Yang merasakan dampak kerugian menkonsumsi bahan makanan berbahaya adalah masyarakat, saat ini mereka tidak tahu apakah makanan yang dibelinya aman atau tidak. PD Pasar Tohaga harus secara terus menerus mengaplikasikan ini di seluruh pasar,” tegasnya. (Gio)

Presiden Jokowi Luncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di Jawa Barat

XPOSNEWS.com (Cikarang) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran program Pendidikan Vokasi Industri, di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/07/2017).

Program pendidikan vokasi industri merupakan bagian dari revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Jokowi mengatakan, selama ini Pemerintah memiliki kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal demikian ditujukan guna mempersiapkan daya saing Indonesia, dari segi aksesbilitas.

Maka untuk memperkuat itu, yang tentu tak kalah penting untuk digalakan, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Pemerintah tengah mengupayakannya lewat berbagai pelatihan, training, hingga memasukan kurikulum vokasional mulai pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan pembekalan vokasional pun mulai diberikan kepada pendidikan pesantren.

"Pemerintah fokus infrastruktur, palabuhan, airport, jalur kereta api luar Jawa, jalan tol, untuk apa? Untuk mempersiapkan daya saing kita kompetitif, untuk bisa berkompetisi dengan negara lain. Karna persaingan global memerlukan itu," kata Jokowi.

"Tapi setelah infrastruktur itu, tahapan besar kedua yaitu pembangunan SDM, dan ini sudah kita mulai pada hari ini dengan training-training, kerjasama, 'link and match' antara industri dan SMK, juga dengan Pondok Pesantren. Saya senang sekali SMK sekarang sudah bekerjasama dengan industri," sambungnya.

Jokowi juga berharap, Sekolah Menengah Kejuruan tidak terjebak dengan kurikulum lama yang kaku, akan tetapi kurikulum sekolah vokasional, harus bisa lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan industri.

"Mestinya jangan sampai kita kerjebak kurikulum lama, kurikulum harus fleksibel, jurusan jangan itu- itu aja, berkembang saja sesuai kebutuhan," katanya.

Terkait Pendidikan Vokasi Industri yang bekerjasama dengan PT Astra Otoparts Tbk ini, Presiden menilai kerja sama antara SMK dan industri tersebut sangat strategis. Presiden pun berharap BUMN ataupun swasta lainnya, mau membuka kerja sama dengan SMK maupun pondok pesantren.

"Dengan kerja sama yang konsisten, sudah dikalkulasikan tahun 2040 atau 2045 nanti, Indonesia bisa menjadi empat besar negara terkuat ekonomi," harapnya.

Senada Jokowi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan memanglah penting 'link and match' antara kebutuhan industri dengan jurusan, ataupun kurikulum vokasional yang diajarkan pada siswa menengah kejuruan.

Hal ini menjadi penting supaya lulusan SMK nantinya 'siap terjun' langsung di dunia usaha, maupun industri. Karena jaman pun terus menuntut kemajuan yang cepat. Maka peningkatan potensi SDM juga perlu dipacu.

"Sekarang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mendorong supaya ada 'link and match' antara SMK dengan dunia usaha, atau dunia industri, ini untuk meningkatkan kompetensi supaya bangsa kita berdaya saing," kata Gubernur usai acara.

Aher pun menilai baik bila ada Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki jurusan yang spesifik, atau spesialis. Misalkan dalam cakupan otomotif, bisa saja dibuka jurusan khusus mesin mobil, atau motor, bahkan bila perlu spesialisasi di mesin saja, atau konsentrasi mempelajari part tertentu.

"Kemudian SMK dan industri diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulumnya, ini bisa lebih tepat sesuai kebutuhan industri," imbuhnya.

Sementra itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan melalui program vokasi, pemerintah tengah menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang kompeten.

Di wilayah Jawa Barat, menurut Airlangga, Kementerian Perindustrian melibatkan 141 industri dan 393 SMK di program vokasi industri.

"Ke depan, pemerintahan Jokowi menargetkan 845 ribu lulusan SMK bisa tersertifikasi dari hasil program vokasi industri," katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, kata Airlangga, kurikulum dan silabus SMK akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. (Anwar Sadat)

Gubernur Jabar : Ada Dua Hal Yang Harus Dilaksanakan, Loyalitas dan Kinerja

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)  melantik sebanyak 238 pejabat struktural Eselon III, dan IV, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.28/Kep. 674-BKD/2017, tanggal 27 Juli 2017, tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural/jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat keputusan nomor 821.2/Kep. 676-BKD/2017, tanggal 27 Juli 2017, tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, melantik sebanyak empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kepala Daerah ditugaskan untuk membina Aparatur Silpil Negara (ASN), adapun perubahan harus dilakukan demi hadirnya reformasi birokrasi, dan tatanan organisasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang lebih baik, dan kuat dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik. Tidak ada "like and dislike," tidak ada sogok-sogokan, yang ada adalah sebuah evaluasi, sebuah perbaikan tatanan struktur pemerintahan,” kata Ahmad Heryawan, pada acara pelantikan pejabat Eselon II, III, IV, serta pelantikan SMA/SMK Negeri, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepada para pejabat Struktural yang dilantik, Gubernur mengatakan rotasi, atau pergeseran posisi jabatan dimaksudkan untuk penyegaran organisasi. Sehingga, hal yang tak boleh dilupakan para Eselon tersebut yakni menunjukan kualitas, dan kompetensi terbaiknya. Secara gamblang Aher pun menuntut, para ASN tersebut supaya menegakan loyalitas kepada Negara, serta menunjukan performance, atau kinerja yang sebaik-baiknya.

“Selamat bekerja, yang pertama loyalitas kepada Negara, Kedua kinerja yang sebaik-baiknya, hanya dua tuntutan saya,” tegas Aher.

Adapun sejumlah nama yang mengalami pergeseran diantaranya Hening Widiatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.  Sedangkan yang menggantikan Hening Widiatmoko adalah Anton Gustoni.

Kemudian, Dewi Sartika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana kini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Selanjutnya, Dody Firman Nugraha, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, saat ini mendapatkan amanat menjalankan tugasnya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah. (Frida)

Wujud Keseriusan “Alan Juyadi Bersilaturahmi dengan Bapak Arsyad Hamzah Tokoh Presidium Kabupaten Bengkulu Tengah” untuk Bengkulu Lebih Baik

XPOSNEWS.com (Bengkulu) - Pengurus  DPP Perindo dari Bengkulu Alan Juyadi  bertemu dengan Bapak Arsyad Hamzah tokoh presidium pendiri Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga Ketua DPD Partai Perindo Kab Benteng. Adapun pertemuan kedua tokoh itu lebih merupakan konteks silaturahmi. Membahas isu-isu terkait dengan Internal Partai Perindo dan kondisi update Bengkulu.

Menurut Alan, pertemuannya dengan Pak Arsyad memberikan pencerahan dalam berdemokrasi. 

"Bagus dong. Saya kira dalam kondisi seperti saat ini kita yang muda bisa menimba pengalaman dari senior," Ujar Alan

Silaturahmi tersebut membuktikan keseriusan Alan Juyadi dalam memulai langkah konsolidasi dan mempersatukan visi dan misi konkrit dari para tokoh Bengkulu dalam menjaring isu-isu dan potensi apa saja yang kedepan bisa ditetapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan 

Alan mengakui, persoalan cukup berat di Bengkulu, terjadi mulai dari birokrasi. Diperlukan pembenahan struktural dan konsisten. Misalnya dengan memberikan kemudahan izin untuk sektor swasta membangun infrastruktur.

"Jadi solusinya kita harus paham dulu kondisi perekonomian sebenarnya di Bengkulu yang sekarang ini masih harus membenahi birokrasi dan tatanan pondasi perekonomian, simbol-simbol kemewahan dan kesejahteraan masyarakat itu masih di birokrasi, gimana kita menggesernya ke swasta atau private sektor, swasta akan masuk kalau infrastruktur dasar dibangun," terang Alan. (Sandi)

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bengkulu Mutlak Sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Alan Juyadi

Ketua Departement Penanaman Modal dan Investasi DPP Perindo

Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang sebagai aktivitas illegal dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. 

PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Terbatasnya dukungan kebijakan, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Namun sebenarnya fakta menunjukkan bahwa PKL merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban.

Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Menurut Alan Juyadi, PKL justru menjadi solusi untuk Kemajuan Kota Bengkulu saat ini, karena PKL ini menyediakan harga barang yang lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Padahal setiap hari, mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga. 

Khusus di  Kota Bengkulu kita sering melihat dan mendengar penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Modern, Barukoto II dan Pasar Panorama dan hal ini lah yang menimbulkan perlawanan masyarakat sehingga tidak jarang para PKL pun Bentrok dengan petugas Satpol PP dan para pedagang melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya apabila keberadaan PKL ini dipoles dan ditata dengan konsisten, maka keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah tengah kota Bengkulu.

Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (part of solution), “ Kita akan menjadikan kawasan Suprapto yang merupakan jantung ekonomi Kota Bengkulu kembali berdenyut dan memihak Masyarakat Kecil, begitupun dengan lokasi-lokasi lainnya kita harus menciptakan satelit-satelit roda perekonomian kerakyatan untuk menampung seluruh Produksi dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dan tentu juga untuk kabupaten Provinsi tetangga dan dengan pengalaman yang diikuti kerja keras kita bisa mewujudkan itu” Ujar Alan, yang penting Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Ada banyak cara dalam melakukan pemberdayaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi. Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. 

Dari ulasan diatas artinya penataan dan dukungan kepada para PKL itu sebuah hal mutlak dan bisa menjadi sumber PAD untuk Kota Bengkulu, perekonomian di Kota Bengkulu harus berdenyut lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi Bengkulu bisa lebih baik lagi, tidak boleh Pemerintah menggusur pedagang dengan kekerasan dan tanpa solusi untuk para pedagang. (*)

238 Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Jabar Dilantik

XPOSNEWS.com (Bandung) - Ratusan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Jabar Juma'at sore (28/7/2017) dilantik Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), di Gedung Sate. Pejabat yang dilantik itu mulai Kepala Dinas, Kabid, Kasi dan juga para Kepala Sekolah SMK/SMK. 

Dalam sambutan pelantikan, Aher menegaskan, dalam roling dan penggantian jabatan tidak ada transaksi apapun. 

"Jika diantara saudara-saudara ada yang merasa dibebani pungutan atau apapun untuk mendapatkan jabatan ini, tunjuk orangnya lalu nanti malam kita pecat bareng-bareng" tegasnya.

Menurut Aher, perputaran atau pergantian jabatan ini semata-mata hanya untuk meningkatkan performa kinerja, bukan karena suka atau tidak suka atau masalah subjektif lainnya.

"Tidak ada landasan suka dan tidak suka, masalah pribadi dan lain-lain. Ini masalah peningkatan performa kinerja. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang kurang srek atau tidak suka dengan jabatan baru ini, tetapi terimalah sebagai tugas negara" katanya.

Dintara kepala OPD yang diroling adalah Kadiskominfo Anton Gustoni dipindah menjadi Kadisindag, sementara Kadisindag Hening Widiyatmoko kini menjabat Kadiskominfo Prov.Jabar. (Frida)

Kota Bogor Terima Bantuan Riset Program Kota Ramah Air

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mewujudkan Program Bogor Kota Ramah Air adalah menyusun kerangka kebijakan dan skema pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan berbagai perencanaan kota yang sudah disusun sebelumnya.

“Bagi kami di Kota Bogor, kami ingin seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan tentunya didukung dengan perencanaan yang memadai,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Pertemuan tele-Conference - Urban Water Cluster Adivisory Board The Australia Indonesia Centre di Batavia Room ANZ Tower Jakarta, Jumat (28/07/2017).  

Pertemuan ini kata Bima, merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya di Bogor pada 21 November 2016 lalu. Selama tiga tahun, mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 kedepan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor akan menerima bantuan berupa riset dari The Australia-Indonesia Centre untuk Program Bogor Kota Ramah Air yang akan melibatkan para akademisi dari Monash University Australia, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Indonesia (UI). Khusus untuk Kota Bogor lokasi riset dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kampung Pulo Geulis dan Griya Katulampa, sedangkan untuk Kabupaten Bogor di Cibinong Raya dan Perumahan Sentul City.

Lebih lanjut Bima Arya menambahkan, saat ini Pemkot Bogor sedang melakukan evaluasi dan revisi terhadap rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031, sebab program ini harus selaras dengan kebijakan tersebut..

“Namun sebagai Wali Kota, saya dan jajaran akan mendukung penuh program dan kegiatan ini untuk mewujudkan Bogor sebagai Kota Ramah Air. Saya berharap warga kota Bogor dapat mendapatkan manfaat dari program,” harapnya.

Dalam mendukung kesuksesan Program Bogor Kota Ramah Air menurut Bima dibutuhkan adanya sinergitas banyak pihak seperti pemerintah atau birokrasi, sektor swasta, para akademisi, media massa dan komunitas.(Rahmat)

Dukung Gemar Membaca, Orang Tua SD Ini Sumbang Banyak Buku

XPOSNEWS.com (Tana Toraja, Sulawesi Selatan) - Usai belajar, Aprilia, Dana, dan teman-teman kelas 5  SDN 102 Makale 5 Tana Toraja berhamburan mengambil buku di sudut baca kelas.  Mereka kemudian duduk santai membaca di lantai, kursi atau membawanya keluar kelas. Hari itu, para siswa sekolah tersebut mengetahui ada banyak buku bacaan baru. Buku itu sumbangan dari warga Toraja yang juga anggota komite sekolah, namanya ibu Meri D Sintia. 

Kesadaran ibu Meri D Sintia menyumbang buku lahir setelah sebulan sebelumnya, Kepala Sekolah SDN 102 Makale 5, YM Reata, menyatakan pentingnya ketrampilan literasi bagi siswa dan sekolah butuh bacaan bermutu untuk mendukung gerakan literasi tersebut. Ibu Meri D. Sintia  kemudian berjanji mengumpulkan buku-buku dari relasi-relasinya dan nantinya disumbangkan ke sekolah.

Dalam waktu singkat, ibu Meri ternyata mampu mengumpulkan banyak buku. Buku-buku tersebut menarik karena sesuai dengan usia anak. Jumlahnya 98 eksemplar.  Saat menyerahkan sumbangan, Ibu Sintia  berjanji akan menghimpun kembali banyak buku dari relasi-relasinya  dan menyumbangkannya kembali ke sekolah. “Asal kelihatan dampak dan juga ongkos kirimnya ditanggung sekolah," ujarnya.

Buku-buku tersebut diletakkan di sudut baca dan taman baca di sekolah. “Kita fokus letakkan buku-buku di tempat-tempat tersebut, sebagai salah satu strategi untuk mendekatkan buku langsung dengan siswa,” ujar YM Reata Kepala salah satu Sekolah Binaan USAID PRIORITAS di Tana Toraja.

Selama ini, USAID PRIORITAS telah mengenalkan beberapa strategi meningkatkan budaya baca di sekolah tersebut.  Salah satu strateginya adalah “mendekatkan buku bacaan dengan siswa”. Strategi tersebut dilakukan dengan membangun sudut baca di kelas, taman baca di lapangan sekolah, atau dinding baca yang biasa terletak di depan kelas. Dengan strategi tersebut, siswa akan terus menerus dekat dengan buku-buku dan tidak harus ke perpustakaan untuk membaca buku. “Karena dekat, siswa akan terpapar terus menerus dengan buku,” ujar Bahar, District Coordinator USAID PRIORITAS untuk Tana Toraja. 

Untuk meningkatkan jumlah buku, sekolah juga menggalang donasi buku dari alumni.  Setiap bantuan buku dari komite, alumni atau dari warga ditulis dan dipajang di sekolah. “Ini upaya kita agar warga semakin semangat menyumbang buku ke sekolah,” ujar Reata. (CJ/Mustajib)

Keterangan Foto;

1. Penyerahan Sumbangan Buku oleh Ibu Meri ke Guru Kelas

2. Buku bacaan yang disumbangkan oleh ibu Meri D Sintia

3. Siswa senang membaca buku-buku bermutu sumbangan orang tua siswa

Guru Jakarta Dilatih Integrasikan Budaya Baca dalam Pembelajaran

XPOSNEWS.com (Jakarta) - USAID  melalui program PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students) bersama dengan Fakultas Pendidikan Sampoerna University menggelar pelatihan kepada 100 guru dari sekolah dan madrasah di Jakarta yang menjadi mitra Fakultas Pendidikan Sampoerna University. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam menerapkan praktik pembelajaran yang efektif di kelas, serta mendorong budaya membaca.

”Fakultas Pendidikan Sampoerna University memiliki visi menyiapkan guru yang profesional dan kompeten. Melalui kerja sama dengan USAID PRIORITAS, kami ingin membekali para guru sekolah mitra dengan sebuah pelatihan untuk meningkatkan pembelajaran aktif,  menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mampu mengembangkan kemampuan literasi mereka. Ketika diaplikasikan dalam pengajaran di kelas, hal ini akan mendukung siswa untuk melatih kemampuan berpikir kreatif, kritis, serta memecahkan masalah,” kata Nisa Felicia PhD, Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University di sela-sela acara pembukaan pelatihan di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurut Stuart Weston, Direktur Program USAID PRIORITAS, pelatihan tiga hari ini akan lebih banyak kegiatan praktik agar peserta dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013, mengembangkan pertanyaan tingkat tinggi dan lembar kerja, melakukan penilaian autentik, menerapkan literasi lintas kurikulum dalam pembelajaran kelas awal, IPA, dan matematika, dan mengembangkan budaya baca.

“Para guru juga diberi kesempatan membuat perencanaan pembelajaran yang memuat konten pelatihan dan menerapkannya dalam kegiatan praktik mengajar di kelas. Setelahnya, mereka akan berefleksi bersama fasilitator untuk melihat pembelajaran yang berhasil dan yang perlu diperbaiki agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi,” tukas pria asal Inggris tersebut.

Fathurin Zein, Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, mengapresiasi kegiatan pelatihan untuk guru-guru di Jakarta ini. Menurutnya, pelatihan ini mendukung para guru agar dapat mengajar siswa untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan literasi yang baik. ” Jakarta adalah provinsi literasi. Perlu komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kemampuan literasi siswa di Jakarta. Saya meminta guru-guru harus menerapkan hasil pelatihan ini di sekolah,” katanya kepada para guru peserta pelatihan.

Mengacu pada studi “Most Littered Nation in The World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia menduduki posisi yang rendah dalam hal minat membaca. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat kebiasaan membaca merupakan salah satu modal utama dalam mengembangkan kemampuan berpikir individu. Melalui Program ini, para guru yang mendapatkan pelatihan diharapkan dapat mendiseminasi hasil pelatihan kepada lebih banyak guru lainnya, dan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas belajar siswa di sekolah dan di luar sekolah. (CJ/Kholil Anwar)

Keterangan Foto:

1. Dari kiri ke kanan, Stuart Weston, Fathurin Zein, Nisa Felicia saat membuka pelatihan praktik yang baik dalam pembelajaran dan budaya baca di Jakarta.

2. Teddy (kiri) fasilitator pembelajaran matematika sedang mendampingi peserta berdiskusi di kelompok.

3. Peserta sedang berdiskusi membuat peta konsep materi IPA dalam pembelajaran kurikulum 2013.

Kadiskominfo Jabar Apresasi Penyelenggara Seminar Riset dan Pengembangan

XPOSNEWS.com (Bandung) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, memberikan apresiasi kepada penyelenggara atas dilaksanakannya Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Defence".

Kepala Diskominfo Jawa Barat, Anton Gustoni menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar sangat perhatian terhadap perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, terbukti dengan terus dilakukannya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK.

"Kita sudah mulai meningkatkan kemampuan SDM di bidang TIK, yang tentunya mereka nantinya harus memiliki sertifikat," kata Anton, saat membuka Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Deffence", Kamis (27/07).

Menurut Anton, ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita semua dalam masalah peningkatan keamanan TIK, diantaranya SDM, Proses, Program, Performance dan Teknologi.

"SDM harus yang mumpuni di bidangnya, proses bagaimana melakukan pengelolaan yang baik, program harus terus dikembangkan, dan performance kita harus mengukur kinerja," tuturnya. (Frida)

Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC

XPOSNEWS.com (Bandung) - Sebanyak 200 peserta dari sejumlah lembaga di Jawa Barat mengikuti Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System "Attack and Defence".

Ketua Penyelenggara Kegiatan, Iwan Sumantri mengatakan, kegiatan yang ke-8 kali ini bertujuan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat terkait dengan masalah sistem keamanan dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Kita akan laporkan beberapa hasil riset yang telah dilakukan baik yang dilakukan akademisi maupun komunitas. Ada 8 judul yang bertema IOT Mobile System," ucapnya.

Iwan berharap, selain sebagai ajang silaturahim antara penggiat security, juga menjadi tempat untuk berdiskusi dan tukar informasi diantara para peserta terkait dengan keamanan di dunia maya.

"Beberapa waktu lalu ada serangan virus, kemudian isu telegram, medsos hingga perang software yang tentunya sangat menarik untuk dibahas," kata Iwan, dalam acara Seminar Riset dan Pengembangan VIII Id-SIRTII/ CC Trend IOT dan Mobile System di Hotel Tjokro Bandung, Kamis (27/07). (Frida)

PT Len Uji Terbang Pesawat Tanpa Awak Keempat Kalinya

XPOSNEWS.com (Bandung) - PT Len Industri (Persero) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang melakukan uji coba Mission System UAV atau Mission System PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak) di Lapangan terbang Rumpin Bogor yang disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kamis (27/07). Uji coba berjalan dengan baik dan uji coba kali ini merupakan uji terbang yang keempat kalinya.

"Mission system yang dikembangkan oleh Len dapat diimplementasikan di platform UAV Kelas Tactical dan saat ini telah diinstall di UAV Wulung. Pengembangan Mission System PTTA akan dilanjutkan untuk PTTA kelas MALE mulai tahun 2018 bersama Konsorsium Nasional Pengembangan PTTA MALE," ujar Priono Joni Hartanto, Ketua Tim Uji Coba dari Len melalui siaran pers Humas PT Len, Kamis (27/7).

Len berhasil mengembangkan Mission System UAV dan telah dipasang di PTTA Wulung hasil pengembangan BPPT dan siap diimplementasikan untuk PTTA kelas Tactical lainnya. Demo terbang PTTA dan statis display hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

Mission system tersebut merupakan hasil Program Pengembangan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan melalui program BANGTEKINHAN Tahun Anggaran 2015-2016, dengan tujuan untuk membangun kapabilitas industri pertahanan dalam mengembangkan, merekayasa, dan memproduksi Mission System dan Flight Control System untuk UAV.

Mission System UAV berfungsi sebagai sistem kendali pada pesawat terbang tanpa awak (PTTA), melakukan misi surveilance dan reconnaisance, serta melakukan fungsi following way point dan return to home.(Hilda)

2020 Indonesia Bebas Campak dan Rubella

XPOSNEWS.com (Bandung) - Penyakit Campak dan Rubella atau CRS (Congenital Rubella Syndrome) adalah suatu infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus dan keduanya mudah menular dengan hanya bersin atau batuk melalui udara sehingga membuat penyakit ini tergolong penyakit yang mudah menular.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghilangkan penularan dan populasi virus campak dan rubella di tahun 2020 melalui gebrakan kegiatan vaksinasi tambahan berskala Nasional.

Dan tahun ini, pemerintah mulai melaksanakan kampanye vaksin-vaksin baru, diantaranya vaksin MR atau Measles Rubella dengan lebih dulu dilakukan di pulau Jawa yang akan dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2017. 

Berkaitan rencana tersebut Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan melakukan Kampanye Imunisasi Vaksin MR pada anak usia 9 Bulan hingga dibawah 15 Tahun, pada Bulan Agustus dan September.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita mengatakan, vaksinasi pada usia 9 bulan hingga dibawah 15 tahun adalah usia anak-anak sekolah yang sangat mudah terkena paparan Virus CRS.

"Kami sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan ini di sekolah-sekolah, sedangkan anak-anak yang tidak sekolah tapi ada dalam usia tersebut dilaksanakan pada September 2017 di posyandu, klinik lainnya atau rumah sakit setempat," katanya.

Menurut Rita, untuk kegiatan ini pihaknya akan dibantu oleh sekitar 156 orang dokter, perawat sebanyak 347 orang, bidan sebanyak 376 orang, tenaga kesehatan lainnya sebanyak 585 orang dan akan ada supervisi sebanyak 278 orang serta melibatkan 11.396 kader kesehatan untuk menjemput sasaran yang sulit menjangkau tempat imunisasi terdekat.

"Tempat imunisasi disiapkan di 652 PAUD, 649 TK, 378 SD, 279 SMP dengan total lokasi pelaksanaan Bulan Agustus 2017 sebanyak 2.290 titik," ucap Rita, ketika ditemui wartawan di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (27/07). (Hilda)

Berita Bahasa Sunda, Seharusnya Bukan Translate Tetapi Rewrite

XPOSNEWS.com (Bandung) - Sastrawan yang juga wartawan senior, Abdullah Mustafa menegaskan jika membaca berita berbahasa Sunda saat ini semakin kentara kesalahkaprahannya, hal itu diduga terjadi karena penulis tidak memahami rasa bahasa, kosa kata dan juga struktur Bahasa Sunda itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Abdullah saat menjadi salah seorang pembicara dalam Pelatihan Menulis Berita dalam Bahasa Sunda bagi media cetak dan elektronik yang digelar Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, di Padepokan Seni Mayang Sunda Kota Bandung Jl. BKR Bandung, Kamis (27/7).

"Memang selama ini, yang dilakukan redaksi adalah hanya menerjemahkan berita yang sudah ada dalam Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda. Seharusnya bukan proses translate yang dilakukan tetapi rewrite atau menulis ulang berita dalam Bahasa Indonesia itu ke dalam Bahasa Sunda," katanya.

Abdullah khawatir jika kondisinya terus seperti saat ini, yang diharapkan pembaca bisa menikmati, malah justru sebaliknya.

"Jika terus seperti ini sebaiknya format berita dalam Bahasa Sunda jangan dibuat straight news, tetapi lebih baik dengan format feature atau berita mendalam," jelasnya.

Tentu saja menurut Abdullah, membuat berita mendalam juga memiliki tantangan tersendiri, tetapi setidaknya bagi penulis ada kesempatan untuk mengeksplor Bahasa Sunda lebih lengkap lagi sehingga berita yang disajikan bisa dinikmati baik rasa maupun logikanya. (Hilda)

Pihak-Pihak yang Tidak Setuju PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Bisa Tempuh Jalur Hukum

XPOSNEWS.com (Semarang-Jateng) - Diberlakukannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas, menurut Wakil Ketua DPRD Jateng Fery Wawan Cahyono, sebenarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari gerakan-gerakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

''Bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum,''katanya di Gedung Berlian DPRD Jateng jalan Pahlawan Semarang,Kamis (27/7). 

Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak setuju atau tidak sepaham berlakunya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru, diperbolehkan  "Kalau ada yang tidak setuju ya silakan menempuh jalur hukum, negara ini kan negara hukum dipersilakan," katanya lagi.

Politisi dari Partai Golkar ini, menyebutkan saat ini Perppu Nomor 2 Tahun 2017 masih dibahas di DPR. "Ini masih dibahas di DPR, itu juga proses demokrasi,"paparnya. 

Ia menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Pancasila jangan sampai digoyang-goyang yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.

"Sekali lagi saya sampaikan Perppu ini terbit demi menjaga keamanan dan keutuhan negara dalam jangka sekarang maupun yang akan datang," katanya 

Sebelumnya diberitakan sejumlah ormas dan aksi mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI dan PII menolak diberlakukannya PerppuNo.2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Aksi itu bertujuan untuk menyuarakan pembatalan Perppu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta Dewan supaya memperhatikan aspirasinya.(suparman) 

Kabupaten Buton “Belajar” Bengkel WTP di Kota Bogor

XPOSNEWS.com (Kota Bogor) - Sebanyak 32 orang rombongan Pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton Tengah bertandang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (27/07/2017). Rombongan diterima langsung Asisten Administrasi Umum Arief Mustofa Budianto di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor. Kunjungan yang dipimpin L. M. Mursal Zubair tersebut dalam rangka mempelajari pengelolaan keuangan untuk kemudian diterapkan di Kabupaten Buton Tengah.

Assisten Administrasi Umum Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara L. M Mursal Zubair mengatakan, dipilihnya Kota Bogor sebagai kota yang dikunjungi karena keberhasilan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2016 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP tersebut tentu didapat dari pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Maka, Kabupaten Buton Tengah yang baru saja pemekaran dari Buton pada tahun 2014 lalu ingin juga mempelajari pengelolaan keuangan dari Kota Bogor. 

"Di tahun 2015 dan 2016 kami masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," akunya. 

Tak hanya terkait pengelolaan keuangan dan aset, lanjut Mursal, ia beserta rombongan yang terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Tapem ini juga ikut mempelajari terkait Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) mengingat dalam hal pengadaan barang dan jasa Kota Bogor yang cukup berhasil. Ia mengakui, jika masih banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terutama dalam hal Sumber Daya Manusianya yang masih kurang. 

"Hasil dari Kota Bogor akan jadi motivasi dan akan diterapkan juga disana sehingga pengelolaan keuangan dengan anggaran yang masih kecil menjadi lebih efektif dan efesien," tuturnya. 

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor Arief Mustofa Budianto turut mengiyakan tujuan Kabupaten Buton Tengah yang ingin menggelai informasi terkait upaya-upaya pencapaian WTP Kota Bogor. Pasalnya, keberhasilan Kota Bogor meraih WTP atas persiapan sejak jauh-jauh hari dengan dibentuknya bengkel WTP. Bengkel WTP ini menjadi wadah untuk memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kesulitan atau mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan dan aset. 

"Di bengkel WTP ini memperbaiki kesalahan dari laporan keuangan terutama terkait aset yang masih terhitung nol karena itu tidak akan diterima BPK," pungkasnya. (Rahmat)

Lima Warga Tiongkok Diduga Terlibat Jaringan Peniupuan Internasional

XPOSNEWS.com (Semarang-Jateng) - Penangkapan lima warga negara asing berasal dari Tiongkok yang berhasil ditangkap dirumah Jalan Kawi Raya No.48 Kecamatan Candisari Semarang, akan terus dikembangkan apakah ada keterlibatan dengan jaringan sindikat penipuan Internasional atau tidak, hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan.

''Kasus lima warga negara asing (WNA) tidak mempunyai paspor itu, masih menjadi misteri atau pertanyaan besar bagi POlrestabes Semarang,''Kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abioso Seno Aji di Semarang,kemarin.

Dijelaskan, kelima warga asing itu bernama Zhun Zhan Tao, Zhan Zhin Hao, Cheng We, Cheng Kang, danCheng Guan. Namun dari kelima ini diduga masih ada tiga orang yang kini masih terus diburu.''Jadi dalam kasus ini belum final, masih terus dikembangkan,''ujarnya.

Meski demikian, Polrestabes meyakini pasti salah satu dari mereka diduga terlibat sebagai penyokong dana. Namun dari ketiga warga ini bisa diungkap dengan jelas setelah dilakukan croscek dari berbagai sumber, salah satunya dari warga negara dari Tiongkok yang juga berhasil ditangkap di Bandung Jawa Barat.

''Dari hasil penangkapan warga negara asing yang tidak mempunyai paspor dengan jelas ini, diduga akan melakukan perbuatan kriminal di negara Indonesia dengan sasaran warga keturunan China lainnya,''paparnya.

Lima warga Tiongkok ini, kata Abioso, sudah diserahkan kepada pihak Keimigrasian untuk dilakukan penanganan secara intensif, apakah kedatangan ke Indonesia ini atas perintah orang lain.

''Kami masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak imigrasi, kami masih tunggu 

hasilnya,''ungkapnya.

Sebagaimana diketahui lima warga asing dari Tiongkok yang tidak mempunyai paspor dengan lengkap, berhasil ditangkap dalam sebuah rumah mewah di Jl Kawi Raya No.48 Semarang, Dari lima orang yang ditangkap ada dua orang lainnya berhasil melarikan diri dengan jalan kabur melompat pagar rumah.

Dari pemeriksaan bersama petugas kepolisian didalam rumah berhasil ditemukan puluhan pesawat telpon serta berkas-berkas nomor telepon.(suparman)

KPU akan Sosialisasi Tahapan Pilgub Jabar di 5 Lokasi

XPOSNEWS.com (Bandung) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar sosialisasi tahapan penyelenggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 kepada sejumlah instansi pemerintahan dan partai tingkat provinsi. Rencananya, sosialisasi ini akan dilakukan di lima lokasi.

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan tahapan Pilgub ke KPU Kabupaten/Kota. 

"Kita akan sosialisasikan per wilayah, misalnya pantura di Cirebon, wilayah selatan, Bandung Raya dan wilayah bagian barat," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/7/2017).

Sejumlah pengurus partai DPW partai politik turur hadir dalam sosialisasi ini. Pasalnya, informasi tahapan Pilkada ini semakin dekat penyelenggaraannya.

"Kegiatan ini bagian dari tahapan persiapan Pilgub 2018, yakni sosialisasi terhadap masyarakat terkait jadwal dan tahapan," ungkapnya. 

Selain itu, ada peraturan KPU yang harus diketahui oleh masyarakat. Dikatakannya, ada lima PKPU dan masyarakat harus mengetahuinya. Yayat berharap mereka dapat menyebarkan informasi itu, dan 

dapat dimengerti peraturan yang ada di PKPU.

"PKPU tahapan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, kampanye dan dana kampanye," pungkasnya. (Frida)

Gubernur Jabar Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Jawa Barat

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) secara resmi mengukuhkan pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2017-2022 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (26/7/2017). Sebagai organisasi yang ada di pelosok desa/kelurahan hingga kota, Aher ingin Karang Taruna mempunyai garapan atau program yang jelas.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 427/Kep.657-Yanbangsos/2017 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2017-2022. Berdasarkan keputusan tersebut, Subchan Daragana akan mengomandani Karang Taruna Jabar lima tahun ke depan.    

Dalam arahannya Aher mengatakan, Karang Taruna harus bisa menjadi gerakan sosial atau social movement di tengah masyarakat. Dengan begitu, Karang Taruna akan terasa manfaat dan kehadirannya oleh masyarakat, tidak hanya ada ketika 17 Agustus saja.

“Saya berharap minimal di Jawa Barat menjadi pelopor, Karang Taruna punya garapan yang jelas. Pertanda Karang Taruna itu ada dimana-mana, jangan hanya ada, kelihatan ketika mau 17 Agustusan. Jangan hanya itu, tapi jelas ada gerakan sosialnya,” ujar Aher.

Aher meminta hal tersebut bisa dirumuskan oleh Karang Taruna Jawa Barat. Masalah-masalah sosial yang ada menunggu sentuhan tangan-tangan lembut dari seluruh anak bangsa untuk diselesaikan termasuk dari Karang Taruna.

“Karang Taruna ini kan sebuah gerakan sosial yang menyatukan potensi para pemuda dari tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat pusat untuk bersatu padu, bahu membahu membangun kebersamaan,” ungkap Aher yang juga sebagai Pembina Umum Karang Taruna Jawa Barat.

“Kemudian mengokohkan nilai-nilai kebangsaan, dan juga mengukuhkan fakta kebhinnekaan, fitrah kebhinnekaan yang hadir di tengah-tengah kita. Saya kira kalau fungsi besar ini kita pahami dengan baik niscaya kita akan sangat aktif di Karang Taruna. Karena keaktifan ini akan menjadi sebuah gerakan sosial untuk merajut, menenun kebangsaan kita,” tambahnya.

Hal lain Aher menekankan kontribusi Karang Taruna juga diperlukan di bidang ekonomi. Menurut Aher, koperasi bisa menjadi salah satu jalan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Karang Taruna. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang kemudian mengumpulkan modal bersama-sama. Koperasi bukan usaha kecil atau UMKM yang bisa menyejahterakan para anggotanya bersama-sama secara merata hingga membentuk sebuah usaha besar.

“Koperasi itu cara memeratakan pendapatan, cara memeratakan kesejahteraan. Jadi sejahtera bareng-bareng, kaya bareng-bareng itu koperasi bentuk ekonominya. Itulah Ekonomi Pancasila,” ucap Aher.

“Mari kita ubah sekarang dan yang mengubah dan kemudian mempeloporinya adalah Karang Taruna Indonesia. Insya Allah,” lanjutnya. (Frida)

Sering Main Gadget, Anak Akan Jadi Autis

XPOSNEWS.com (Bandung) - Direktur Autisme Care Center, Juju Sukmana mengatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menderita Autis terkadang terjadi sejak lahir. Namun dalam perkembangannya kini, anak hingga usia lima tahun memiliki kemungkinan menyandang autisme jika kurangnya stimulus dari orang sekitar khususnya orangtua. 

Untuk itu, mengajak bicara, bercanda, hingga bercengkrama bersama anak sangatlah penting dilakukan orang tua.

"Kebanyakan autis itu sejak lahir tapi hati-hati sekarang dengan marakaya gadget, kurangnya perhatian orang tua bisa memicu autis," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, banyak orangtua sekarang memberikan gadget ke anak biar asik bermain. Padahal kesibukan anak dengan gadget dan kurangnya perhatian dari orangtua bisa memicu ke autis. 

"Setiap anak punya gejala autis tapi karena stimulusnya baik jadi enggak muncul. Kalau kurang perhatian, anak bisa autis," ujarnya.

Juju menjelaskan, pemberian sederet alat berteknologi canggih dengan harga yang tergolong mahal bukan menjadi jalan keluar agar anak bisa asyik dan tidak mengganggu orangtua. 

"Jangan sampai pemberian gadget justru membuat orangtua menjadi menyesal. Tiba-tiba anak kaya punya dunianya sendiri, itu tidak akan baik untuk tumbuh kembangnya," tuturnya.

Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK, General Manager Indo Wisata Permata (IWP) Wahyudi menggelar kegiatan mewarnai dengan mengundang 15 anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Autisme Care Center.

"Kita mengundang dari Yayasan anak autis untuk datang ke sini sesuai dengan budaya perusahaan kita, ingin berbagi dengan mereka agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya," ungkapnya. 

IWP ingin memfasilitasi baik ABK maupun para pendidiknya. Pasalnya, dalam membimbing ABK ini memerlukan perhatian yang lebih.

"Apa yang kita punya dan bisa diberikan kepada mereka kita berikan, terus membantu tenaga pendidiknya karena dinilai sangat berjasa. Mengingat ABK ini butuh penanganan khusus dari gurunya," ungkapnya. 

"Kami juga ingin merasakan betapa susahnya mendidik anak autis. Sebab ini baru pertama kali kami lakukan sebagai bagian dari program corporate social responsibility kita kepada mereka," tambahnya.

Wahyudi berharap dengan kegiatan ini bisa mengenalkan lokasi wisata permata yang dibuat, bukan hanya sebatas destinasi wisata saja, melainkan untuk kegiatan positif lainnya.

"Sekaligus menegaskan bahwa tempat ini bukan hanya untuk wisata permata saja tapi bisa juga untuk outing, gathering, apalagi event lainnya yang bisa berguna bagi masyarakat," pungkasnya. (Hilda)

453 Pejabat Fungsional Pemprov Jabar Dilantik

XPOSNEWS.com (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) melantik dan mengambil sumpah jabatan 453 Pejabat Fungsional Pemprov Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (27/7/2017).

Diantara pejabat yang dilantik yaitu dua orang pejabat Widyaiswara Ahli Utama atas nama Tati Iriani dan Endang Juhari pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat. Pelantikan pejabat Widyaiswara Ahli Utama ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 dan 40 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Mei 2017.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan. Karena biasanya pelantikan hanya dilakukan terhadap para pejabat struktural. Selain pejabat Widyaiswara Ahli Utama atau Tenaga Kependidikan, ada juga mereka yang dilantik menempati posisi sebagai Penyuluh Kehutanan, Pejabat Arsiparis, Pengawas Ketenagakerjaan, Dokter Muda, Apoteker, dan Perawat.

“Ini sangat baik, positif. Jabatan itu dibagi dua, ada jabatan struktural itulah Eselon I paling tinggi, Eselon II, III, dan IV. Ada juga Pejabat Fungsional, ternyata Fungsional juga adalah pejabat,” ujar Aher usai pelantikan.

“Nah untuk sekarang ini, berdasarkan peraturan yang baru. Dua pejabat tersebut (Struktural dan Fungsional) ada pelantikannya. Sekarang ini adalah pertama kali kita melantik Pejabat Fungsional semenjak ada pelimpahan sejumlah kewenangan yang berasal dari kabupaten/kota dan pusat ke provinsi,” paparnya.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang semula merupakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Dalam sambutannya, Aher memberikan amanat agar para pejabat dimana pun mereka bekerja harus sepenuh hati melakukannya. “Yang penting ikhlas, tulus dan bening hati. Dan kemudian dihadapan Allah seluruh gerak-gerik pekerjaan kita menjadi ibadah dihadapan-Nya. Dan kemudian dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aher berharap para pejabat fungsional yang dilantik pada kesempatan ini dapat menjadi aparatur yang Profesional, Bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Mereka juga diminta dapat menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan ASN Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu ujung tombak dan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, ke depan para Pejabat Fungsional, baik yang merupakan pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

“Lebih jauh, Bapak dan Ibu juga diharapkan dapat melaksanakan tugas pembangunan dengan baik, yang dilaksanakan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” pungkas Aher. (Frida)