Obat dan Makanan Berbahaya Dimusnahkan Senilai 12,6 Miliar

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Lebih dari 3.000 jenis obat, kosmetik, makanan, jamu ilegal yang dimusnahkan Balai POM di Bandung senilai Rp 12,6 Miliar. Semua jenis obat, makanan, kosmetik dan jamu tradisional itu hasil dari penindakan dari bulan Januari hingga pertengahan Desember 2016 di wilayah Jawa Barat.

"Ini merupakan hasil penindakan kami di jajaran Balai POM di Bandung dari awal tahun hingga saat ini" ujar Kepala Balai POM di Bandung, Abdul Rahim dalam acara pemusnahan obat dan makanan berbahaya dan ilegal di Gedung Sate, Rabu (21/12/2016).

Berbagai jenis obat, makanan dan kosmetik yang dimusnahkan adalah yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar di Balai POM.

"Jadi alasannya tiga unsur itu. Ada yang tidak memiliki izin edar, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya" katanya.

Pemusnahan ini merupakan pemusnahan kedua di tahun 2016. Hadir dalam acara itu Kepala Badan POM Pusat Penny Kusumastuti Lukito, Ketua Komisi V DPR RI Dede Yusuf dan mewakili Gubernur Jabar, Asisten Administrasi Setda Jabar M. Solihin. (Hilda)

1.333 PNS Guru SMA ke Pemprov Jabar

XPOSNEWS.com, (Kab. Bandung) - Terhitung sampai dengan bulan Maret tahun 2016, progres pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari unsur guru Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 1.333 orang, dengan alihtugas ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Erick Juriara pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan PNS di Lingkungan Pemkab Bandung, yang dipusatkan di RM. Sindang Reret, Pasirjambu, Selasa (20/12/2016).

Disamping itu juga Erick menjelaskan, terdapat 5 urusan pemerintah yang PNS nya dialihkan ke Pemprov Jabar berdasarkan keputusan dari pusat, yakni urusan pengelolaan kehutanan dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) sebanyak 17 orang, penyuluh kehutanan 17 orang, dan 9 orang pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans).

“Untuk urusan bidang energi dari Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) yakni 11 orang dan 25 orang dari urusan terminal Tipe B Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung juga dialihtugaskan ke Pemprov Jabar,” ucap Erick.

Sedangkan lanjut Erick untuk pengalihan tugas PNS ke Pemerintah Pusat, terdapat 3 urusan pemerintahan. Sebanyak 10 orang penyuluh perikanan dari BKPPP, 99 orang petugas lapangan KB dari BKBPP dan 1 orang inspektur tambang urusan energy dari SDAPE.

“Sementara, masih terdapat beberapa PNS urusan Metrologi legal dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang alihtugasnya masih dalam proses untuk ke Pemkab lain,” imbuhnya.

Perpindahan PNS merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Erick dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemindahan PNS dilingkungan Pemkab Bandung, telah diatur langkah penataan pegawai dalam rangka menjamin tersedianya jumlah PNS yang tepat, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Dengan terbitnya Perbup ini, telah diatur beberapa langkah penataan pegawai, termasuk untuk penempatan pegawai yang berpedoman pada hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK),” kata Dia.

Erick menjelaskan bahwa Perbup ini merupakan upaya penataan pegawai untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan SDMnya dengan kuantitas yang tepat sesuai dengan beberapa ketentuan.

“Sosialisasi ini adalah upaya penataan pegawai sesuai dengan beban kerja, kompetensi keilmuan, keahlian, atau keterampilan sesuai dengan jabatan yang diemban, serta sesuai dengan formasi pegawai hasil Anjab dan ABK,” pungkas Erick. (Hilda)

Pemprov Jabar Peringati Hari Bela Negara

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Upacara Peringatan ke-68 Hari Bela Negara dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, digelar di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin (19/12). Wakil Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara (IRUP), membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo.

Dalam amanatnya Jokowi menyatakan bahwa saat ini, berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sudah berkembang, baik fisik maupun non-fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi, karena karakter ancaman bersumber dari ideologi, politik, ekonomi dan social budaya. Maka lahirlah ancaman nasional seperti korupsi, narkoba, ekstrimisme, terorisme, dan lain sebagainya.

“Dalam menghadapi ancaman multidimensi tersebut, maka konsep bela negara yang kita miliki juga harus bersifat multidimensi. Membela negara dengan memberantas narkoba, melawan praktik korupsi, pungli, mencegah berkembangnya bibit-bibit ekstrimisme dan terorisme di bumi nusantara,” kata Jokowi pada sambutannya yang dibacakan Wagub Deddy Mizwar.

Di era kompetisi global sekarang, kata Jokowi, kesadaran bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara. Contohnya pengabdian para guru, bidan, dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, di kawasan perbatasan, di pulau- pulau terdepan, anak-anak muda yang kreatif, yang peduli lingkungan, yang menegakan kebhinekaan, sesungguhnya adalah  bentuk mulia bela negara.

“Saya ingin menegaskan tantangan besar dalam sejarah, adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” ujarnya.

“Maka, saya ingin mengajak seluruh warga untuk membangun keinsyafan bersama, bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa, adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat. Dengan kekuatan rakyat, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta, yang terbukti dalam sejarah bisa membuat republik ini berdiri tegak,” tambahnya.

Sementara itu, terkait Peringatan Hari Nusantara 2016 Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kembali membacakan sambutan, yang kali ini merupakan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Susi Pudjiastuti.

Susi menjelaskan bahwa, Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan  tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, dan diantara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional. Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa.

Melalui Deklarasi Djoenda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta km2. Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126 Tahun 2001.

“Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, sebagian besar wilayah Indonesia, hampir 75 %, merupakan laut. Laut yang demikian luasnya  itu memiliki kandungan potensi yang luar biasa berupa ikan, terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, bahkan sumber energi yang dapat dibangkitkan dari gelombang, pasang surut air laut, dan lain-lain yang dapat menjadi alternatif bagi sumberdaya di daratan yang sudah semakin terbatas,” Kata Susi.

Momen Hari Nusantara, selain bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan bercirikan nusantara, juga dimaksudkan untuk mengubah mindset terhadap ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut, serta meningkatkan pemahaman wawasan kelautan kepada masyarakat. Hal ini tentunya ditujukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumberdaya alam laut bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkan arahan Presiden tersebut dengan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional, melalui 3 misi, yakni: Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan,” ungkap Susi.

“Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan memberantas illegal fishing melalui penegakan hukum di laut, Pemberantasan illegal fishing telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi perikanan di  Indonesia, bahkan bagi dunia internasional. Sumber daya ikan semakin melimpah dan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan Indonesia,” sambungnya.

Adapun tema peringatan Hari Nusantara 2016 ini adalah “Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”, dan puncak acaranya dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susi menekankan, Peringatan Hari Nusantara ini tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi juga menjadi model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil, yang merupakan wujud sinergitas program Kementerian/Lembaga dalam pembangunan kelautan. (HPP Jabar/Frida)

Demiz : Pemerintah Harus Kaji Ulang PP Ormas Asing

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Tantangan maupun ancaman terhadap kedaulatan bangsa kini semakin kompleks. Lebih mengerikan lagi, kini ancaman pun menyerang berbagai lini kehidupan berbangsa, seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menanggapi ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing pada 2 Desember 2016 lalu, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dirinya menilai pendirian organisasi masyarakat (ormas) oleh warga negara asing (WNA) cukup meresahkan. Maka Wagub Deddy Mizwar meminta, supaya pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Kalau bicara Bela Negara ideologi, nah ini harus diwaspadai. Jangan-jangan undang-undangnya bertentangan. Undang-undangnya mungkin harus ke MK dikaji kembali, bisa jadi kan. Bertentangan tidak dengan Pancasila kita yang paripurna, kalau saya sih agak resah ya, meresahkan, manfaatnya apa ada ormas asing di Indonesia, ada ga untungnya? Secara nalar kita lihat seperti itu, apalagi bicara bela negara, bicara ideologi," kata Deddy Mizwar, usai Peringatan ke-68 Hari Bela Negara, dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gedung sate Bandung, Senin (19/12).

“Sementara Tap MPRS belum dicabut kan, masalah komunis. Jadi sebaiknya diuji di MK. Harus diuji karena sudah di undang-undangkan, atau memang parlemen yang mencabut kembali, atau diuji di MK karena PP nya sudah keluar," sambung Deddy.

Hal yang Deddy khawatirkan lagi yakni, berdirinya ormas WNA, justru malah menimbulkan gejolak baru ditengah masyarakat. (HPP Jabar/Frida)

Inilah Kerugian Besar Akibat Illiterasi

XPOSNEWS.com, (Makassar, Sulawesi Selatan) - Illiterasi atau cacat literasi yang mengindikasikan rendahnya ketrampilan literasi,  menyebabkan rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di suatu daerah, yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat perekonomian secara nasional. Data September 2015, dari World Literacy Foundation memperkirakan Indonesia secara ekonomis merugi sekitar 10,7  milyar dolar atau lebih kurang 144 triliun rupiah karena  masih tingginya tingkat illiterasi di Indonesia. “Potensi kerugian atau ongkos triliunan  rupiah ini seharusnya menjadi catatan penting pemerintah untuk menjadikan  literasi sebagai program prioritas dan tak masuk hanya sebagai bagian Permendikbud tentang budi pekerti,” ujar Mustajib  Communication Specialist  USAID PRIORITAS Sulawesi Selatan, Rabu, (21/12/2016).

Illiterasi  ini mencakup  kemampuan secara dasar membaca dan menulis, tapi  seseorang tidak bisa menstransfernya menjadi ketrampilan untuk membaca label obat, mengisi surat lamaran kerja, berkorespondensi  memakai internet, mengoperasikan kalkulator dan lain sebagainya. “Walaupun memiliki level dasar membaca dan menulis, tapi mereka gagap dalam menggunakannya di bidang yang lain  yang membutuhkan pemikiran kritis dan penghitungan,   sehingga tidak mampu, umpamanya,  membantu anak-anaknya sendiri mengerjakan pekerjaan rumah, menggunakan computer banking, dan lain-lain, yang bisa menghambat keefektifan seseorang   terjun dalam kehidupan sosial dan ekonomi,” ujarnya lebih lanjut.

“Karena hal tersebut, orang yang literasinya rendah, berdasarkan penelitian UNESCO, menunjukkan kecenderungan untuk memperoleh pendapatan yang tetap seumur hidupnya. Mereka menjadi terbatas kesempatannya memperoleh kerja yang lebih baik dan pendapatan lebih besar,” ujarnya.

Mereka juga cenderung untuk mengalami malnutrisi, dan hidup dalam kemiskinan. “Mereka yang literasinya baik, karena sering membaca, akan cenderung mengerti tentang cara mencegah penyakit, dan memilih menu makanan yang bergizi, sehingga lebih tinggi kesempatan untuk hidup  lebih sehat dan mengurangi  beban negara dalam subsidi kesehatan,” ujarnya.

Hubungan antara literasi yang rendah dengan kejahatan juga sangat jelas. Kebanyakan penjara-penjara memang diisi oleh orang-orang yang tingkat literasinya rendah. Mustajib juga menunjukan data dari World Literacy Foundation yang menunjukkan bahwa 60 – 80 persen orang-orang yang dipenjara di hampir seluruh dunia adalah orang-orang yang mengalami illiterasi. “Kerugiannya tentu banyak bagi negara, karena harus membiayai pendirian rutan, memberi makan dan menjaga kesehatan mereka,” ujarnya lebih lanjut. 

Orang-orang yagn literasinya rendah juga cenderung memiliki harapan rendah terhadap tingkat edukasi untuk anak dan juga untuk dirinya sendiri. Mereka juga jarang memberikan dorongan belajar pada anak-anaknya. “Kita bisa lihat pada orang-orang tua yagn pendidikannya rendah juga cenderung membiarkan anaknya tidak belajar,” ujarnya.

Tanpa tingkat literasi dasar yang mencukupi dan ketrampilan penghitungan yang baik, literasi teknologi juga akan susah dicapai.  Tanpa literasi teknologi, maka susah bagi suatu negara untuk berkompetisi dalam pasar global. (CJ/Mustajib)

TEKS FOTO : 

1. Jurnalis lokal sedang membimbing siswa SD 11 Pangsid Sidrap untuk menulis berita dan fiksi

2. Siswa SD 11 Pangsid Sidrap rajin membiasakan diri membaca di salah satu taman baca di sekolah tersebut

3. Kepala Sekolah SD 11 Pangsid Sidrap memberikan sambutan pembukaan sebelum siswa SD 11 Pangsid Sidrap diajar membuat berita

Dewan Kota Geoje Do Korsel, Tertarik Ragam Wisata Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Untuk mengetahui dan melihat langsung obyek-obyek wisata di Kota Bogor, Tim  Dewan Perwakilan Kota Geoje Do, Korea Selatan mengunjungi Kota Bogor, Selasa (20/12/2016). Kedatangan tim diterima langsung Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Shahlan Rasyidi didampingi Kepala Bagian Humas Setdakot Bogor Tyas Ajeng dan Kasubag Kerjasama Ara Wiraswara di Paseban Punta Balaikota Bogor.

Kepada tim Dewan Perwakilan Kota Geoje Do Korea Selatan, Kepala Disbudparekraf Kota Bogor Shahlan Rasyidi mengungkapkan, Kota Bogor memiliki sedikit wisata alam seperti Kebun Raya dan Situ Gede. Meski demikian, Kota Bogor memiliki obyek wisata yang baru yaitu Tepas Salapan Lawang Dasakerta (TSLD).

Rombongan tertarik dengan icon terbaru Kota Bogor tersebut. Dalam kesempatan itu,  mereka sempat meminta penjelasan falsafah Lawang Salapan. Dijelaskan Shahlan, Sembilan Lawang itu ada ditubuh manusia, mata, hidung, telinga dan sebagainya. Jadi sembilan lawang itu menggambarkan karakter manusia. Artinya setiap pejabat harus melihat masyarakat kecil dan berbicaranya harus sesuai dengan apa yang diucapkan.

Shahlan menambahkan, Kota Bogor juga banyak dikunjungi negara lain melalui berbagai kegiatan. Bahkan belum lama ini dikunjungi turis Jepang dan Korea melalui kegiatan turnament Golf. “Tim Dewan Perwakilan Kota Geojo Do Korea Selatan sangat tertarik dan ke depannya mereka akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor,” ujar Shahlan. “Mereka juga akan membantu memasarkan obyek wisata Kota Bogor di wilayahnya,” lanjutnya.

Usai beradiensi selanjutnya rombongan mengunjungi Kebun Raya dan Balai Kirti. Menurut rencana Tim Dewan Perwakilan Kota Geoje Do akan berkunjung ke Taman Bunga puncak dan obyek wisata lainnya. (Rahmat Maulana)

BPJS Kesehatan Cabang Utama Teken Kerjasama dengan Pemkot Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Dalam rangka mensinergikan peran dan fungsi BPJS dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, Pemerintah Kota Bogor menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kantor utama cabang Bogor.

Kerjasama tersebut ditandai dengan Penandatanganan bersama oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dengan Kepala BPJS Kesehatan cabang utama Bogor Mahat Kusumadi. Penandatanganan disaksikan langsung Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman di Paseban Sri Bima Balaikota Bogor, Selasa (20/12/2016).

Perjanjian kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial para pihak telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerjasama  Nomor: 440/Perj.93-Dinkes/2015 dan Nomor:781/KTR/IV.07/1215 tentang integrasi Kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS tanggal 31-12-2015.

Sedangkan maksud perjanjian kerjasama adalah sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Kota Bogor dalam program JKN. Sementara tujuannya adalah menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di Kota Bogor. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan pembayaran iuran peserta. (Rahmat Maulana)

100 Perwakilan Sekolah Ikuti Penyuluhan Anti Narkoba

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pemerintah Kota Bogor menggelar penyuluhan bahaya narkoba tingkat Kota Bogor tahun 2016, Senin (19/12/2016). Penyuluhan diikuti oleh  sekitar 100 perwakilan sekolah. Termasuk diantaranya  guru-guru pendamping, dari organisasi, KNPI, Karang Taruna kemudian, ada dari PKK serta PEKA.

Penyuluhan yang digelar di  gedung serba guna YPHB Kota Bogor ini mengangkat tema

”Bersama kita selamatkan masa depan bangsa dari bahaya narkoba”. Penyuluhan diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bogor.

Kasubag Kemasyarakatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bogor Arif R Badruddin menyampaikan, kegiatan digelar sebagai upaya untuk mencegah bahaya narkoba terhadap generasi muda. Sampai dengan data terakhir di bulan Desember 2015 di Kota Bogor ini tercatat 257 kasus kaitan dengan narkotika yang ada di Kota Bogor. Selain itu, sekitar 440 penghuni Lapas Paledang disinyalir akibat karena narkotika.

“Oleh karena itu kondisi yang seperti ini  perlu diantisipasi dan terus menerus dan kita tanpa mengenal lelah, yaitu bisa mencegah bahaya narkotika,”kata Arif.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor  Usmar Hariman mengatakan, upaya untuk pencegahan dini terkait dengan bahaya narkoba ini menjadi tugas berat yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali Pemerintah, masyarakat dan seluruh instrumen yang ada di tataran pusat Provinsi sampai dengan Kota Kabupaten.

“Kalau kita sempat menyimak apa yang telah didekralasikan, dikumandakan atau disampaikan oleh Presiden kita, bahwa Indonesia telah berada pada kritis darurat narkotika, artinya adalah hal-hal yang disampaikan secara statistik untuk tingkat Kota Bogor itulah kenyataannya, kejadiannya, bahwa narkotika sudah menjadi komunitas yang menyebar dengan pola penyebarannya pun sungguh luar biasa canggihnya, bahwa jenis-jenis tertentu yang ada di lingkungan kita termasuk jenis-jenis narkoba dan lain-lain sebagainya, “jelas Usmar.

Usmar berharap acara penyuluhan bahaya narkoba ini bisa bermanfaat bagi semua. (Rahmat Maulana)  

Festival Kaulinan Urang Lembur Diikuti 15 Perwakilan SMP Se-Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Sebanyak 15 perwakilan SMP se-Kota Bogor mengikuti Festival Kaulinan Urang Lembur tingkat SMP. Festival digelar Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor di Lapangan Heulang Tanah Sareal Kota Bogor, Senin (19/12/2016).

Kegiatan yang diselenggarakan untuk ke-4 kalinya ini secara resmi dibuka Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdakot Bogor Erna Hernawati. 

Erna mengatakan, di era globalisasi seperti sekarang ini banyak anak-anak dan pelajar sudah terbawa arus perkembangan zaman yang serba teknologi. Sehingga, budaya yang menjadi peninggalan nenek moyang dulu, kini mulai luntur dan ditinggalkan oleh sebagian anak di Indonesia, khususnya di Kota Bogor. 

Maka itu, lanjut Erna, Pemerintah Kota Bogor melalui Disbudparekraf berupaya menghidupkan kembali jenis permainan atau kaulinan urang lembur kepada para pelajar yang ada di Kota Bogor. Tujuannya, agar mereka selalu ingat terhadap permainan yang dulu selalu dimainkan oleh orangtuanya semasa masih kecil.

"Permainan tradisonal, seperti Egrang, Kelom Batok, Bedil Jepret dan lain-lain, mengingatkan saya waktu kecil. Karena, permainan tersebut selalu dilakukan bersama teman-teman di kampung halaman. Tak hanya itu, permainan ini pun mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa gotong royong dan meningkatkan kebersamaan," katanya.

Erna berharap, melalui kegiatan ini anak-anak tidak hanya mengenal kaulinan urang lembur tetapi bisa memainkan dan melestarikannya sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat terutama anak-anak generasi muda. Demikian pula pada pelaksanaannya mudah-mudahan kualitas semakin meningkat dan jumlah pesertanya terus bertambah. (Urip).

YKIKI Gelar Silaturahmi Keroncong Antar Negara ASEAN

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pagelaran musik keroncong sekaligus ajang silaturahmi rumpun budaya ASEAN, Minggu (18/12/2016) hadir di Botani Square. Acara yang digagas Yayasan Komunitas Insan Keroncong Indonesia (YKIKI) bersama-sama antar seni dari Singapura dan Yayasan Warisan Johor dihadiri Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman bersama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor Shahlan Rasyidi, serta Ketua Harian Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor (DK3B) Arifin Himawan.

Usmar yang sekaligus merangkap Ketua DK3B juga pembina rumpun budaya ASEAN mengatakan, keroncong di Indonesia sudah ditinggalkan oleh generasi muda. Sehingga suatu hal yang luar biasa jika negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia sudah mengggerakan generasi-generasi dibawahnya untuk mulai mencintai keroncong.

“Mudahan-mudahan pertemuan silaturahmi keroncong hari ini akan terus bergulir menjadi sesuatu yang lebih besar lagi,” harap Usmar.

Dengan demikian, lanjutnya, kebudayaan keroncong ini bisa dilestarikan dan ditularkan kepada generasi berikutnya sehingga lagu-lagu keroncong bisa utuh sepanjang masa. “Mudah-mudahan rumpun budaya ASEAN ini akan terus menjadi kuat perkembangan kedepannya,“ harap Usmar lagi.

Sementara itu Kepala Disbudparekraf Kota Bogor Shahlan Rasyidi berharap dengan dibentuknya rumpun budaya ASEAN ini lebih memperetat tali silaturahmi diantara para pencinta musik keroncong se-ASEAN.

“Dengan adanya pagelaran ini selain ajang bersilaturahim juga untuk lebih menanamkam rasa cinta, khususnya di kalangan generasi muda, terhadap musik keroncong,” ujarnya. Selain memprioritaskan pelestarian seni keroncong, Shahlan mengatakan juga akan kembali mengembangkan permainan tradisional. “Sehingga generasi muda betul-betul mencintai pada permainan anak urang lembur termasuk musik keroncong itu sendiri,” pungkasnya. (Rahmat Maulana)   

Keluarga Besar Putra – Putri Polri Hijaukan Kelurahan Kencana

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Guna merealisasikan program Pemerintah Kota Bogor, Satuan Tugas (satgas) Siaga Bhayangkara (Sibhara) Keluarga Besar Putera Puteri Polri (KBPP Polri) Resort Bogor Kota menggelar kerja bakti dan aksi penanaman pohon di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Bogor, Minggu (18/12/2016).

Aksi penanaman pohon secara simbolis dilakukan Kanit  Binmas Polsek Tanah Sareal mewakili Kapolresta Bogor Kota,Lurah Kencana Syafei dan Wakil Ketua III KBPP Polri Resort Bogor Kota Rudy Kristiadi yang disaksikan langsung sekitar 60 pasukan Satgas Sibhara KBPP Polri Resort Bogor Kota.

Menurut Wakil Ketua III Satgas Sibhara KBPP Polri Bogor Kota Rudy Kristiadi,kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program Wali Kota "Kembali ke Alam". Adapun jenis pohon yang ditanam yaitu buah-buahan sebanyak 150 batang pohon. “Untuk lokasi kami pilih di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal,” ujar Rudy.

Sementara itu Lurah Kencana Syafei R mengapresiasi kegiatan penanaman pohon Sibhara KBPP Polri Resort Bogor Kota di wilayahnya. “ Sejauh ini Kelurahan Kencana telah merealisasikan program Pemkot Bogor yang memanfaatkan lahan – lahan kosong untuk penghinjauan. Salah satu melalui konsep Urban Farming, warga RW 13. “ Kita lebih awal mencetuskan Urban Farming, sebelum dicetuskan oleh Pemerintah Kota Bogor, “ ujar Syafei.

Ia menjelaskan, dengan memanfaatkan lahan kosong seluas 800 meter milik salah satu warga RW 13 telah merelakan lahannya digunakan untuk kebun sayuran. “Kebun itu dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Kentagor Mandiri yang kepengurusannya di SK kan oleh Lurah Kencana. Ada dua kebun yang dikelola oleh KWT. Selain KWT Kentagor Mandiri, kita juga punya KWT Akasia yang mengelola Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) "Untuk kebun toga memanfatkan lahan fasos dan fasum perumahan," paparnya.

Syafei menambahkan, konsep Urban Farming juga diterapkan disetiap rumah rumah penduduk. "Setiap warga di RW 13 dianjurkan memanfaatkan pekarangan rumahnya di tanam sayur mayur dan tanaman obat keluarga, "ungkapnya.

Aksi penanaman pohon di RW 07 selain dihadiri Lurah, Kanit Binmas Tanah Sareal, kegiatan juga dihadiri Babinsa Kelurahan Kencana,  ketua RW 07 Kelurahan Kencana,  dan puluhan Satgas KBPP Polri Resor Bogor Kota. (Isp)

Warunk Upnormal Gelar Diskusi Pendidikan di Sulawesi Selatan, Asa dan Tantangan

XPOSNEWS.com, (Makassar, Sulawesi Selatan) - Masih banyak tantangan pendidikan yang dihadapi oleh Sulsel dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia ke depan. Diantara tantangan terbesar masih pada kualitas guru. Demikian hasil rangkuman dari Diskusi Akhir Tahun “Pendidikan di Sulawesi Selatan, Asa & Tantangan” yang diselenggarakan oleh Jurnalis Pendidikan Sulawesi Selatan di Warunk Upnormal, Makassar, Sulsel (17/12/2016)

Mantan Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Arismunandar memperlihatkan rendahnya kualitas guru ini  berdasarkan nilai Uji Kompentensi Guru tahun 2015, yaitu rata-rata guru Sulsel nilainya hanya 52,55  dari angka maksimal 100. “Masih banyak guru yang mengajar di sekolah hanya tamatan SPG, yang berkualifikasi S1 juga kadang mengajar pada bidang yang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga mempengaruhi kualitas siswa, “ ujarnya.

“Lebih parah lagi ada di TK. Padahal  kecerdasan  terpupuk pada usia  0 – 6 tahun. Banyak guru TK sebelumnya tidak menjalani pendidikan guru khusus TK, sehingga tidak memperhatikan perkembangan psikologi anak ketika mengajar,” ujarnya lagi.

Untuk mengatasi rendahnya kualitas guru, Prof Arismunandar mengusulkan diadakannya reformasi pendidikan terutama di LPTK dengan mengadakan pendidikan guru berasrama. Diharapkan dengan pendidikan model tersebut, guru benar-benar mendalami spesialitas kompentensinya. “Karena berdasarkan hasil riset, 30 persen kualitas pendidikan anak dipengaruhi guru,” ujarnya.

Menurut Prof Heri Tahir, Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Makassar, maraknya kejahatan-kejahatan seperti geng motor di Sulsel tak lepas dari mutu pendidikan. “Pendidikan ke depan harus menciptakan siswa yang berkarakter dan bisa memecahkan masalah kehidupannya. Guru bukan cuma mengajar tapi benar benar ikut mendidik,” ujarnya.

Sementara itu, wakil ketua komisi Pendidikan DRPD Sulsel Syaharuddin Alrif, lebih menyoroti tentang masalah guru honorer. “Saya bertanya kepada 300 ketua OSIS SMA Sesulsel dan ketika saya tanya, mana yang lebih banyak mengajar? Guru PNSnya atau honorernya, Mereka menjawab lebih rajin guru honorernya. Ini menjadi masalah tersendiri di Sulsel,” ujarnya. Menurutnya  Sulsel akan meluncurkan E-Panrita untuk mengawasi tingkat kerajinan para guru mengajar di sekolah sehingga guru PNS akan lebih mengajar dan aktif di sekolah.   

Menurut Mustajib, Communication Specialist USAID PRIORITAS, salah satu masalah terbesar Sulawesi Selatan adalah tingkat literasi yang masih rendah. “Kalau kita lihat di bis-bis, di mall-mall, di taman-taman, belum banyak orang-orang yang duduk membaca buku. Tidak sama dengan negara-negara maju. Padahal tingkat literasi sangat menentukan kemajuan bangsa.” Ujarnya.

Dia berharap para jurnalis, selain mengadvokasi masalah-masalah mutu pendidikan, juga masalah literasi. “Kalau literasi sudah meningkat dengan baik, masyarakat suka membaca, maka mereka akan lebih kritis dan lebih mandiri dalam membangun diri mereka sendiri. Petani akan banyak membaca buku untuk meningkatkan produktifitasnya, demikian juga tukang dan lainnya. Bangsa ini akan lebih cepat majunya, “ ujarnya.

Dialog akhir tahun ini diselenggarakan oleh JUPE Sulsel, sebuah organisasi wartawan yang ke depan akan banyak begerak untuk mengadvokasi peningkatan mutu pendidikan di Sulsel. “Saya berpesan para wartawan terus mengawal program pendidikan di Sulsel, dan melaporkan kepada kami kalau ditemui kejangggalan-kejanggalan dalam bidang pendidikan,” ujar Syaharuddin Alrif, Wakil Ketua Komisi E Pendidikan DPRD Sulsel menutup dialog. (CJ/Mustajib)

TEKS FOTO : Para pembicara dari kiri ke kanan: Prof. Dr. Heri Tahir SH, MH Pakar Hukum UNM, Syaharuddin Alrif, Wakil Ketua Komis E DPRD Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, Mantan Rektor UNM dan Mustajib Communication Specialist USAID PRIORITAS mencoba merefleksi potret pendidikan di Sulsel pada kegiatan Diskusi Pendidikan Akhir Tahun "Pendidikan di Sulawesi Selatan, Asa dan Tantangan" yang diselenggarakan di Warunk Upnormal, Makassar, Sulsel (17/12/2016)

Komisi Informasi Provinsi Jabar Berikan Penghargaan untuk Keterbukaan Informasi Publik

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap pemerintah daerah Kab/Ko di Jawa Barat dengan melibatkan 23 dari Kab/Ko. Tahapan evaluasi dilakukan melalui proses verifikasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Komisi Informasi Prov. Jabar.

Dari hasil evaluasi dan monitoring itu diperoleh pemeringkatan, yaitu : untuk kategori Kelengkapan Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) : Peringkat pertama : Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kabupaten Bogor. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Karawang.

Kategori kelengkapan penyusunan standar pelayanan informasi publik : Peringkat pertama : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung. Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Cimahi. Kategori kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara terbuka, peringkat pertama : Pemerintah Kab.Bandung. Peringkat kedua : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor. Kategori kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat, peringkat pertama : Pemerintah Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kota Bogor. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kategori kelengkapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat di PPID Pembantu (BAPPEDA), peringkat pertama : Bappeda Kota Bekasi dan peringkat kedua, Bappeda Kabupaten Bandung.

Kemudian, Pemeringkatan kabupaten/kota berdasarkan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Terlengkap. Peringkat pertama : Pemerintah Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kab.Bandung. Peringkat ketiga : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat keempat : Kota Bogor dan peringkat kelima : Pemerintah Kota Bekasi.

Pemberian penghargaan Komisi Informasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan  Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni atas nama Gubernur Jawa Barat, didampingi Ketua Komisi Informasi, Dan Satriana.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Kominfo Prov.Jabar mengemukakan, "Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjadikan transparansi sebagai kebutuhan yang dalam penggunaannya harus tepat guna dan tepat manfaat". Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, dimana keterbukaan informasi publik bertujuan "mendorong partisipasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan transparansi yang kita bangun bersama, diharapkan partisipasi aktif masyarakat terus tumbuh secara bertahap untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. (HPP Jabar/Frida)

Kementrian Kesehatan Berikan Penghargaan Swasti Saba untuk 20 Kota/Kab di Jabar

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Sebanyak 20 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat meraih penghargaan Swasti Saba atau Kota berpredikat sehat dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Bupati dan Walikota penerima penghargaan di Aula Barat Gedung Sate, Bandung (14/12/2016).

Ke dua puluh Kota/ Kabupaten tersebut adalah, Penghargaan Swasti Saba Wistara 5 sampai 9 tatanan diberikan kepada Kota Sukabumi dan Kabupaten Cirebon. Swasti Saba Wiwerda 3 sampai 4 tatanan diraih oleh Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. Sementara Penghargaan Swasti Saba Padapa 2 tatanan diraih oleh Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Wagub Deddy Mizwar dalam sambutannya menjelaskan, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai masyarakat yang mandiri agar hidup sehat. Kegiatan pembangunan kesehatan dilaksanakan searah dengan komitmen global untuk mencapai target Millenium Development Goals yang saat ini telah diganti dengan target Sustainable Development Goals. Kegiatan ini juga untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks seperti terjadinya penyakit infeksi dan degeneratif yang masih tinggi saat ini.

“Untuk itu pemberdayaan bidang kesehatan menjadi sangat penting,” kata Wagub.

Untuk tujuh daerah lainnya yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cianjur Wagub berharap lebih terpacu untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sehingga diharapkan di tahun 2017 nanti seluruh Kabupaten dan Kota di Jabar sudah menjadi Kabupaten dan Kota Sehat dalam tahapannya masing-masing.

Penghargaan Swasti Saba yang diberikan setiap dua tahun sekali ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah Provinsi terhadap upaya yang telah dikerahkan oleh Kabupaten/ Kota dalam berproses menjadi Kabupaten/ Kota sehat melalui upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu saya ucapkan selamat kepada 20 Kabupaten/ Kota, 20 tim pembina dan forum Kabupaten/ Kota sehat dan mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat untuk menciptakan Provinsi sehat,” pungkas Wagub. (HPP Jabar/Frida)

Bunda PAUD Kota Bogor Tekankan, ada Tiga Tahapan Mendidik Anak

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Anak adalah titipan dan amanah Ilahi. Sedangkan para orangtua juga adalah  guru yang berkewajiban mengisi dan membekali mereka. Selain memperoleh pendidikan, anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan perlindungan. Hal tersebut diungkapkan Bunda PAUD Kota Bogor, Yane Ardian pada gebyar PAUD Kota Bogor 2016 di GOR Pajajaran Bogor, Rabu (14/12/2016).

Menurut Yane, saat ini banyak kejadian menimpa anak Indonesia, sehingga para orangtua harus terus berjuang memberikan perlindungan kepada mereka. Yane juga mengingatkan, setiap anak memiliki potensi  luar biasa, baik potensi akademik, sosial budaya dan kreatifitas. disamping memiliki potensi spiritual. “Oleh karenanya marilah kita sama-sama mengisinya dengan menjadikan mereka generasi unggul dan manusia holistik, manusia yang luar biasa, yang selalu ingin belajar,” ajak Yane.

Lebih lanjut Yane menuturkan, tentang tiga tahap pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bagi putera-puterinya. Tahapan tersebut antara lain, 7 tahun pertama anak-anak dijadikan sebagai pangeran. Layani dan isi mereka dengan nilai-nilai yang luar biasa. 

7 tahun kedua, jadikan mereka pelayan. Didik mereka agar percaya diri untuk melayani dan memiliki rasa tanggung jawab. 7 tahun ketiga, didik putera-puteri kita menjadi seorang pemimpin. “Mudah-mudahan 3 tahap anjuran Nabi dalam mendidik anak bisa dijalankan untuk menjadikan mereka anak yang berbakti kepada agama, keluarga dan negaranya,” harapnya. (Rahmat Maulana)

Guru Ngaji di Kota Bogor akan Diberi Insentif

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Tahun 2017 mendatang Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memberikan insentif kepada para guru ngaji. Rencananya pemberian insentif itu akan diberikan per triwulan melalui Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Hal tersebut disampaikan Kasubag Kemasyarakatan pada Bagian Kemasyarakatan Setda Kota Bogor Arif Syafrudin usai membuka kegiatan pembinaan guru ngaji masyarakat Kota Bogor Tahun 2016 di Gedung Graha Pool, Jalan Merdeka Bogor, Rabu (14/12/2016).

"Adapun soal besaran anggarannya, sampai saat ini masih terus digodok. Tetapi terlepas dari besar kecilnya insentif itu, ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Bogor kepada para guru ngaji. Apalagi di setiap kegiatan Musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota selalu mengemuka mengenai kesejahteraan para guru ngaji ini," papar Arif.

Pemberian insentif kepada para guru ngaji itu, menurutnya, lantaran mereka pun notabene ikut mencerdaskan masyarakat berkaitan dengan bidang keagamaan. "Terlebih dari aspek ekonomi, para guru ngaji ini kondisinya memprihatinkan," imbuhnya.

Untuk insentif tersebut, lanjut Arif, Bagian Kemasyarakatan sudah mengajukan anggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan DPRD. "Dan alhamdulillah untuk di tahun 2017 sudah dianggarkan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan setiap bulannya, namun akan diberikan per triwulan," pungkasnya. (Rahmat Maulana)

Bogor Expo Pasar Tani Gelar Sembako Murah

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI menggelar Bogor Expo Pasar Tani 2016, Rabu (14/12/2016) di Pasar Devries Jalan Veteran Bogor. Kegiatan yang berlangsung hingga tiga hari ke depan, Jumat (16/12/2016) mendatang, bertujuan mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat. Pasalnya harga sembako yang dijual Kementerian Pertanian RI melalui Toko Tani Indonesia (TTI) lebih murah dibanding harga pasar. 

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahangan Pangan Kementerian Pertanian RI Beni Rahman mengatakan, kegiatan seperti ini sangatlah penting dan strategis dalam rangka menyebarluaskan hasil dari petani lokal sekaligus memperkenalkan produk olahan dari UMKM Kota Bogor. Pada dasarnya jumlah produksi bagi ketahanan pangan sudah mencukupi tetapi mengalami kendala saat pendistribusian. Maka, untuk memangkas jalur distribusi yang panjang, Kementerian Pertanian RI membuat TTI sehingga menjadi lebih ringkas yakni hanya tiga tahapan saja dari Petani, Kelompok Tani lalu ke TTI baru kemudian ke Konsumen.

"Harga di TTI lebih rendah dibanding harga pasar dan harapan kami TTI bersama PD PPJ Kota Bogor bisa kembali melanjutkan acara seperti ini dengan lebih baik lagi," ujarnya. 

Direktur Utama PD PPJ Andri Latief mengatakan, Bogor Expo Pasar Tani ini baru pertama kali digelar dan masih dalam skala kecil. Lewat Bogor Expo Pasar Tani ini juga sekaligus kembali meramaikan Pasar Devries yang beberapa tahun mengalami penurunan minat masyarakat terhadap batu akik. Melalui ide baru dan fasilitas pendukung pihaknya akan menjadikan Pasar Devries bukan sekadar pusat ekonomi melainkan juga pusat interaksi sosial dan budaya.

"Akan ditambah dengan kuliner, panggung untuk perform menyanyi para musisi jalanan ataupun mendongeng namun batu akik akan tetap dipertahankan," kata dia. 

Andri menambahkan, ke depan kegiatan ini akan menjadi program rutin setiap beberapa bulan agar masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah. Dan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan bekerja sama dengan TTI agar TTI membuka cabang di pasar-pasar Kota Bogor sehingga warga Bogor bisa mendapatkan harga murah setiap hari. 

"Ini bisa menjadi kegiatan khas sekaligus daya tarik Kota Bogor," tuturnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Pasar Tani seperti ini sangat dibutuhkan warga. Melalui TTI yang ada di Bogor Expo Pasar Tani harga-harga sembako bisa lebih murah dibanding harga pasar karena memotong rantai panjang distribusi yang langsung ke penjual. Selain juga ikut mendorong produk pertanian dan produk UMKM di Kota Bogor. 

"Harapan saya ini bisa jadi kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan setiap beberapa bulan dan membuat Pasar Devries bangkit dan hidup kembali," pungkasnya (Rahmat Maulana)

Gelas Kertas Mampu Menahan Manusia

XPOSNEWS.com, (Sidoarjo) - Percayakah Anda apabila empat buah gelas kertas mampu menahan beban manusia? Pasti jawabannya mustahil untuk dilakukan. Namun bagi Hafiyyuddin Ahmad, siswa kelas VI MI Roudlatul Banat Sepanjang Sidoarjo hal ini sangat mungkin dilakukan. Hafiy mengungkapkan, empat gelas kertas apabila diatasnya diberi triplek dan peletakannya presisi, maka mampu menahan beban hingga 84kg. 

“Perhitungannya setiap gelas mampu menahan beban 21kg sehingga empat gelas kertas mampu menahan beban hingga 84kg termasuk beban manusia,” terangnya.

"Ini bukan sulap dan bukan sihir lho!" tambahnya.

Dalam pelajaran IPA hal ini bisa dijelaskan. Hal tersebut bisa terjadi karena tekanan udara di dalam gelas kertas mempengaruhi berat beban yang mampu disangga. “Jarak gelas kertas juga mempengaruhi kekuatan daya sangga. Setiap gelas kertas mampu menahan beban sekitar 21kg. sehingga untuk 4 gelas kertas mampu menahan sekitar 84 kg,” ujar Ibu Luluk Ainiyah, guru Kelas VI sekaligus pembimbing kegiatan.

Hafiy menjelaskan, cara pembuatannya adalah dengan menyiapkan triplek ukuran 60 x 60 cm dan 4 gelas kertas ukuran sedang. Cara penggunaannya cukup sederhana, triplek ukuran segi empat sama sisi tadi dibawahnya diletakkan 4 buah gelas kertas pada ujung-ujungnya, dan cara meletakkannya harus presisi. Selanjutnya saat triplek tersebut dibebani oleh benda asalkan beratnya tidak melebihi 84 kg dan berdiri ditengah-tengah triplek maka gelas kertas yang menyangga triplek tersebut akan tetap berdiri kokoh.

“Wah kog bisa ya, hebat sekali timbangan ini. Bagaimana cara kerjanya?” Tanya Femmy Eka Kartika Putri Asisten Deputi Urusan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang sempat mencoba.

Dengan lancar Hafiy menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena tekanan yang sama pada keempat sisi triplek yang akan kuat menyangga beban yang berat secara bersama-sama. “Asal bendanya diletakkan berada di titik tengah triplek, maka gelas kertas akan kuat menyangga. Tetapi bila Ibu berdiri di salah satu sisi triplek ini, maka gelas kertas dibawahnya akan langsung ambles,” terang Hafiy disambut tepuk tangan Femmy.

Dijelaskan oleh Luluk, kegiatan bereksperimen siswa dengan ilmu sains ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di MI Roudlatul Banat Taman Sidoarjo. Sejak mendapatkan pelatihan dari USAID PRIORITAS, tercetuslah ide mereka untuk membuat pentas sains bertajuk ‘Ayo Bereksperimen Sains’ yang digelar sebulan sekali pada Hari Sabtu. “Kegiatan ini disambut antusias oleh siswa dan memunculkan ide-ide sains yang menarik dan belum pernah dijumpai selamai ini. Salah satunya adalah timbangan gelas kertas ini,” terang Luluk. (CJ/Dian Kusuma Dewi)

Pemprov Jabar Raih Penghargaan KPK

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat daerah lainnya mendapat penghargaan KPK tentang capaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara.

Hal demikian terungkap saat acara Evaluasi Pengelolaan LHKPN dan Sosialisasi Tata cara pelaporan melalui e-LHKPN, Rabu (14/12/2016) bertempat di Ball room Hotel Grand Royal Panghegar Bandung.

Keempat daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kota Bekasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar & Banten dan DPRD Kabupaten Pangandaran. Penilaian LHKPN itu, didasarkan pada kriteria Kepatuhan terhadap regulasi KPK, Tingkat Kepatuhan dan Upaya Penegakkan sanksi. Salah satu hasil capaian LHKPN dari Pemprov. Jabar, yaitu : dari wajib lapor 131 pejabat telah patuh sebanyak 126 orang atau 96,18 % ; belum patuh wajib isi form A sebanyak 1 orang dan form B 4 orang.

Penghargaan disampaikan langsung oleh Pejabat KPK, Heri, didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Acara Evaluasi LHKPN dan sosialisasi tata cara e-lhkpn diikuti oleh unsur eksekutif tingkat Provinsi Jawa Barat, dan Kab/Ko dan unsur DPRD Kab/Ko se-Jabar. (HPP Jabar/Frida)

Bupati Bogor Ajak Kaum Perempuan Ciptakan Kesalehan Sosial

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Terwujudnya kesalehan sosial di Kabupaten Bogor merupakan salah satu penciri Kabupaten Termaju di Indonesia, untuk mendorong terbangunnya kesalehan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor mengajak kaum perempuan Kabupaten Bogor dan pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk meningkatkan kualitas spiritualnya melalui kegiatan pengajian bulanan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Baitul Faidzin, Rabu (14/12/2016).

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk tidak meninggalkan nilai-nilai agama, taat beribadah, dan berupaya mewujudkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang damai, kondusif, religious, dan manusiawi.

“Itulah tujuan dasar pengembangan majelis taklim sejak awal pembentukannya, yakni sebagai sarana belajar dalam menambah ilmu dan keyakinan beragama. Untuk mewujudkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga yang menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga yang berkualitas dengan ketahanan sosial yang kuat,” papar Nurhayanti.

Katanya menambahkan, meskipun proses belajar sangat penting yang lebih penting adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya ilmu yang disampaikan dalam pengajian majelis taklim tidak akan memberikan manfaat nyata apabila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Rutinitas ini hendaknya tidak menjadikan BKMT kehilangan daya sebagai organisasi yang berhikmad pada umat. Akan tetapi menjadi sarana penyegaran keimanan dan ketaqwaan bagi para anggotanya, sehingga penyegaran rohani melalui kegiatan BKMT berpotensi meningkatkan umat akan pentingnya menjaga aqidah dijalan yang diridhoi allah,” tegasnya.

Ia juga meminta agar BKMT terus mengembangkan kualitasnya sebagai majelis keilmuan yang dapat memberikan arah bagi masyarakat untuk menjadi komunitas yang bermoral, berkualitas, produktif dan bersih dari penyimpangan sosial. “Serta mampu membentengi diri dan keluarga masyarakat Kabupaten Bogor dari pemahaman yang sesat dan menyesatkan,” imbuh Bupati. (Edy Murti)

Ahmad Hadadi : Peserta BPJS Kesehatan Jabar Tercatat 28 Juta Jiwa

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintan Provinsi Jawa Barat maupun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jabar untuk meningkatkan jumlah kepesertaan masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, untuk di Jawa Barat tercatat jumlah peserta sebanyak 28.414.936 jiwa dan dari jumlah tersebut 4.441.217 jiwa dari segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.

“Kita targetkan hingga akhir 2016 bisa mencapai 70%, sisanya 30 % bisa terpenuhi dalam 2 tahun kedepan, untuk tahun 2017 bisa mencapai 85% dan 2019 semua masyarakat Jabar sudah menjadi peserta,” ucapnya.

Menurut Ahmad, masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan salah satunya karena kurangnya pemahaman mereka tentang program ini serta kesadaran yang kurang akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita akan terus melakukan pemahaman secara persuasif dan melakukan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita tidak rugi jika menjadi peserta,” kata Ahmad, usai melakukan Forum Diskusi bertajuk “Bincang JKN-KIS bertemakan “Sinergi Kekuatan Bangsa Untuk Perlindungan Pekerja, di Hotel Mercuri, Rabu (14/12/2016).

Ahmad menyatakan, hingga bulan September 2016 besaran klaim yang sudah dikeluarkan mecapai Rp 5 triliun atau meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp6 triliun.

“Kita prediksi hingga akhir tahun 2017 yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp7,5 triliun,” ucapnya. (Hilda)

Pejabat Negara di Provinsi Jabar Telah Laporkan Harta Kekayaan Capai 96,18%

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Untuk mencegah korupsi di setiap lini pemerintahan, baik daerah maupun pusat, maka setiap penyelenggara atau pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, para pejabat negara di Provinsi Jawa Barat yang telah melaporkan harta kekayaannya mencapai 96,18%.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut dalam acara Rapat Evaluasi Pengelolaan LHKPN yang digelar oleh KPK di Hotel Grand Royal Panghegar, Jl. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Rabu (14/12/16). Acara ini digelar dari 14-16 Desember 2016.

Selain itu, dilakukan pula sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, serta bimbingan teknis mengenai tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN) di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan BUMD se-Jawa Barat. Hal ini dilakukan tak lain adalah untuk menuju tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih (good and clean governance).

"Ada 96,18% penyelenggara negara di Jawa Barat yang sudah laporkan harta kekayaannya, jadi hampir 97%. Berarti masih ada yang belum melaporkan. Hati-hati saja, nanti TPP-nya bisa dipotong," ungkap Aher dalam sambutannya.

"Terus sanksi lainnya, ketika nanti masuk dalam persaingan untuk posisi eselon di atasnya, kita akan hitung diantara mereka kalau belum melaporkan harta kekayaannya. Ya itu jadi catatan," tambah Aher usai acara pembukaan rapat evaluasi.

Secara keseluruhan, terdapat sembilan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang wajib menyampaikan LHKPN, yaitu: Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I dan Eselon II), Pejabat Administrasi (Eselon III), Kepala Subbagian Keuangan di lingkungan OPD Provinsi, Kepala Bagian Keuangan Setda Provinsi, Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Direksi/Komisaris dan Pejabat pada BUMD Provinsi, dan Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. Data-data para pejabat wajib LHKPN nantinya akan terus diperbaharui dan menjadi masukan pada database LHKPN KPK.

Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam regulasi ini diatur tentang kewajiban penyampaian LHKPN dan sanksi administrasi bagi penyelenggara negara berkaitan dengan penyampaian pelaporan harta kekayaannya.

Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 119/Kep.321-Org/2008 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 119/Kep.1102-Org/2011. Kedua keputusan tersebut mengatur tentang penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang wajib menyampaikan LHKPN.

"Terbitnya regulasi tersebut merupakan perwujudan komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Aher. (HPP Jabar/Frida)

DWP Kota Bogor Peringati HUT ke-17 Gelar Seminar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-17,  Dharma Wanita Persatuan (DWP) mengadakan seminar di Gedung Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (14/12/2016). Seminar yang dibuka oleh Sekretaris Korpri Rudi Suryanto turut dihadiri pula 25 anak yatim yang mendapat santunan dari DWP.

“Sebagai organisasi wanita yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu harus bisa berperan aktif menyelesaikan masalah di masyarakat yang bersifat antisipatif. Terutama membina mental anak-anak agar memiliki kepribadian dan berbudi pekerti luhur, serta dapat memperdayakan perempuan yang ada di Bogor” ujar Rudi. Anggota DWP diharapkan turut mensukseskan program-program pemerintah Kota Bogor.

Kaum wanita, lanjut Rudi, hendaknya bisa selalu kritis melihat problematika di zaman yang serba maju ini, terlebih sekarang masih marak terjadi kekerasan terhadap anak dan ibu rumah tangga serta makin banyaknya broken home di Bogor. DWP bisa menjadi motivator bagi para korban. Terlebih jika ikut bergerak memerangi peredaran narkoba melalui  sosialasasi yang dilakukan.

Tahun ini DWP fokus pada pembinaan organisasi supaya sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya di 2017 berencana untuk mengembangkan skills para anggota agar bisa turut mendukung MEA dan menjadi pelaku ekonomi dalam keluarga.  (Yu)

Alih Kelola SMA/SMK, Jadi Sarana Pelestarian Seni-Budaya

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, bahwa alih kelola SMA/ SMK ke Provinsi akan menjadi sarana dalam mengupayakan peletarian seni-budaya Jawa Barat.

Aher menuturkan bahwa pelestarian seni budaya, akan efektif bila diprogramkan dengan apik, dan salah satunya diupayakan melalui lembaga pendidikan.

"Banyak usulan diantaranya dari Dewan Kebudayaan Jawa Barat, bahwa pelestarian seni budaya itu harus diprogramkan dengan kuat baik secara kultural, ataupun kelembagaan. Nah diantara kelembagaan yang bisa efektif untuk 'ngamumule' seni Jawa Barat itu diantaranya adalah lembaga pendidikan," kata Gubernur Aher, usai membuka Kegiatan Pasanggiri 'Sanglingan Bentang Jaipongan' Jugala Raya Tahun 2016, di Gd. AACC (Majestic), Jl. Braga Bandung, Selasa (13/12/2016).

Selanjutnya, sambung Aher, akan dipetakan jenis seni- budaya apa saja di SMA/ SMK di Jawa Barat, sesuai dengan kekhasan, dari mana seni itu berasal.

"Nah di pendidikan itu tadi dibagi zona yah, kan ada sejumlah seni Jawa Barat itu asalnya dari daerah mana, katakanlah tarian A dari kawasan Karawang maka nanti pelestariannya lebih dominan di Karawang. Kemudian kesenian B katakanlah dari Tasikmalaya nanti dominannya di situ. Kita (Jawa Barat) punya 254 jenis seni budaya, ada tarian, musik, dan lain - lain," papar Aher.

Sementara terkait penerapannya, Aher mengungkapkan bahwa materi seni- budaya akan dijadikan ekstrakulikuler saja. Hal ini Dirinya maksudkan agar tak menjadi beban bagi sekolah, ataupun bagi peserta didik itu sendiri.

Aher percaya, peletarian budaya perlu masuk ke kehidupan masyarakat masa kini secara 'smooth', tanpa harus menjadi beban. Artinya budaya harus hidup, tanpa pemaksaan. Justru dengan 'pembebanan' dikhawatirkan malah akan mengurangi ketertarikan.

Adapun bentuk pelestarian seni- budaya lainnya, yakni seperti yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni, Kegiatan Pasanggiri 'Sanglingan Bentang Jaipongan' Jugala Raya Tahun 2016. (HPP Jabar/Frida)

Pengidap HIV-AIDS Kota Bogor Tinggi, Didominasi oleh Pelajar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Penanggulangan penularan virus HIV-AIDS di Kota Bogor harus mendapat penanganan lebih intens. Dari jumlah penduduk Kota Bogor yang menyentuh satu juta jiwa, tercatat 600 orang positif mengidap HIV. Mayoritas dari mereka adalah pelajar yang berusia 15 sampai 19 tahun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala KPA Iwan Suryawan saat Rapat Kerja Daerah KPA Kota Bogor yang dilaksanakan di Sempur Park Hotel, Selasa (13/12/2016).

“Jika tahun ini kita hanya sosialisasi di majelis taklim dan  sekolah, tahun depan kita akan sosialisasi langsung ke tiap-tiap rumah warga,” ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, Kota Bogor memiliki 340 kader di masing-masing kelurahan, dan semuanya siap untuk membantu warga. Jumlah kader yang menempati peringkat satu nasional ini diharapkan bisa menjadi penyalur informasi utama untuk penanggulangan AIDS.

Iwan memaparkan, tahun depan, dari 140 ribu total rumah yang ada di Kota Bogor, minimal 20% rumah harus mendapat sosialisasi langsung mengenai penanggulangan AIDS. Sosialisasi terutama akan dilakukan di keluarga yang bermasalah. Karena terindikasi bahwa keluarga bermasalah cenderung rentan terkena virus HIV yang menular lewat penggunaan jarum suntik bekas narkoba atau melalui seks bebas. (Yu)