Tantowi Terpilih Jadi Dubes RI Untuk New Zealand

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota BKSAP DPR RI, atas prakarsa untuk melaksanakan acara pelepasan dirinya dari kursi Dewan, karena terpilih menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand (Selandia Baru).

“Saya harus menerima kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjadi wakil beliau, karena Duta Besar menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri adalah bentuk representasi dari Presiden, Rakyat, dan Negara Indonesia di negara agreditasi,” ucap Tantowi dalam sambutannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

Baginya hal itu adalah bukan tugas mudah, menurutnya menjadi Duta Besar sekaligus Kepala Perwakilan RI di negara agreditasi adalah pengejawantahan dari kiprah dirinya di Komisi I DPR selama dua periode.

“Menjadi Dubes sebenarnya melanjutkan apa yang saya jalankan di Komisi I terkhusus fungsi-fungsi diplomasi selama saya menjadi Anggota dan Pimpinan BKSAP,” ujar politisi Golkar itu.

Tantowi menjelaskan bahwa tugas Duta Besar sebagaimana digariskan oleh Presiden, dapat disarikan menjadi empat bidang yang merupakan program prioritas, yakni : penguatan NKRI, diplomasi ekonomi, penguatan dan pemberdayaan serta perlindungan warga negara Indonesia dan badan usaha Indonesia di luar negeri, dan penguatan diplomasi bilateral, regional, dan dunia.

Dari keempat bidang tersebut, lanjutnya, semua ada kaitannya dengan DPR. Penguatan NKRI tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri apalagi oleh Kepala Perwakilan Duta Besar, khususnya bila berhadapan dengan negara yang menganut sistem parlementer.  Akses masuk eksekutif agak lebih sulit bila dibandingkan dengan akses yang dimiliki oleh anggota parlemen. 

“Saya sangat berharap GKSB Indonesia – New Zealand dapat benar-benar dimanfaatkan, karena kita punya permasalahan yaitu mengenai internasionalisasi isu Papua. Penguatan GKSB dalam kaitan Papua adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Jadilah tamu saya yang pertama sebelum yang lain datang, sebab New Zealand adalah salah satu negara tercantik di dunia. Tolong do’a kan saya, agar selalu sukses dalam menjalankan tugas,” mantapnya. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Ketua DPR RI Apresiasi Aksi Damai 212

XPOSNEWS.com, (Jakarta) Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi umat Islam yang telah menunjukkan bahwa islam selalu menyampaikan aspirasi secara damai.

"Semua tentunya bersyukur bahwa unjuk rasa, aksi damai di depan Gedung DPR RI yang berlangsung hari ini, berjalan lancar, tertib, aman dan damai,"Kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Hari Selasa, (21/2/2017)

Selain itu, Lanjutnya, perwakilan umat muslim yang berunjuk rasa juga diterima sangat baik oleh DPR RI yang diwakili oleh Komisi III DPR. "Seluruh aspirasi mereka, suara mereka, keinginan mereka pasti akan didengarkan kemudian dibahas sebelum ditindak lanjuti oleh DPR RI,"ujarnya. 

Menurut Setya, pertemuan perwakilan umat muslim dengan Komisi III DPR merupakan tradisi yang sangat baik dan harus dicontoh oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat di muka umum, meski hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan Konstitusi.

"Saya juga turut berbangga bahwa seluruh komponen bangsa telah memahami jika negara kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta mengedepankan supremasi hukum dalam penyelesaian sebuah kasus hukum,"ujarnya.

Karena itu, sebaiknya seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak justru mencampuradukkannya dengan mekanisme politik, apalagi sampai mempolitisir proses yang sedang berlangsung.

Setya mengatakan, dapat kita lihat dan rasakan saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang beberapa diantaranya dinilai berbeda cara pendang dengan pengunjuk rasa, namun diterima dan dipersilahkan untuk berbicara ditengah ratusan massa, oleh saudara kita yang berunjuk rasa.

"Para alim ulama, para pemuka agama juga telah menganjurkan hal yang sama untuk sama sama membuktikan bahwa Islam adalah ajaran damai, membawai rahmat bagi seluruh kalangan, seluruh golongan dan mengayomi perbedaan,"tambahnya.

Setnov juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang bertugas, Polri dan TNI yang sangat baik menjaga berjalannya unjuk rasa yang disuarakan oleh saudara-saudara kita. sehingga aksi berjalan lancar, aman dan damai.  "Saya juga melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ditemani oleh Kapolda Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Edi Laksmana turun langsung mengamankan aksi damai ini,"ujarnya.

Pada kesempatan itu, dirinya berdoa semoga para demonstran dapat selamat kembali ke tujuan serta Sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya. "Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar dan menerima nserta menindak lanjuti seluruh aspirasi rakyat, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Mari kita hidupkan terus suasana demokrasi ini sebagai kekuatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,"terangnya. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Komisi III DPR RI: Jangan Sampai Ada Persepsi, Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam Ke Ulama

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Anggota Komisi III, Abu Bakar Al Habsy mengapresiasi langkah aksi massa yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima perwakilan FUI di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (21/02/2017).

“Kami mengapresiasi langkah FUI untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, karena memang ini rumah rakyat dan wakil rakyat. Saya memahami FUI, karena setiap kasus penistaan agama selalu ditangkap, tapi berbeda dengan ini, terdakwa penista agama namun tidak ditangkap. Hal inilah yang menjadikan ‘permasalahan’,”jelas Abu Bakar.

Di sini, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, publik melihat telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, dan itu sangat nampak. Habib Rizieq dikenai berbagai perkara, ustad Bachtiar Nasir dikenai TPPU (tindak pidana pencucian uang). Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada Ahok, kenapa dana miliaran rupiah yang digunakan untuk mendukung Ahok tidak diperiksa. Hal ini tentu menimbulkan persepsi tersendiri dari publik. Dimana kalau Ahok selalu benar terus, sementara Habib Rizieq dan ulama selalu salah terus.

“Kita Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jangan sampai ada persepsi di masyarakat bahwa Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam Ke Ulama. Kalau sampai itu terjadi, bahaya sekali. Meski demikian sebagaimana dikatakan tadi bahwa kami sudah berbuat maksimal dengan melakukan hak angket. Namun sejauh ini masih sembilan puluh orang, dan itu tergantung dalam sidang paripurna mendatang. Kita sudah berbuat, tapi Allah SWT juga yang menentukan. Untuk tuntutan penegakan hukum, kami Komisi III akan tetap menyalurkan aspirasi tersebut ke Polri dalam rapat kerja mendatang,” pungkas Al Habsy.

Senada dengan Al Habsy, Muhamad Syafi’i juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi hukum saat ini. Begitupun dengan ungkapan tidak adanya kriminalisasi terhadap ulama. Pemerkosaan hukum tidak boleh terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Romo ini juga berharap agar FUI juga membantu pihaknya dalam menyebarkan hak angket, yakni lewat cara meloby fraksi-fraksi dan anggota yang belum menandatangani hak angket tersebut. Agar perjuangan empat fraksi sebelumnya yang menginisiasi hak angket berbuah hasil. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Komisi III DPR RI Terima Perwakilan Massa Aksi Damai 212

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Komisi III DPR RI menerima perwakilan massa aksi damai 212 yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) yang tengah berdemo di halaman Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

“Kami baru saja menerima perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI) untuk menyerap beberapa aspirasi yang ingin mereka sampaikan.  Ada beberapa aspirasi yang disampaikan  FUI, salah satunya adalah tentang pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama alias Ahok yang notabene berstatus sebagai tersangka,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang memimpin pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa segala aspirasi atau tuntutan masyarakat ke DPR RI itu akan diakomodasi oleh DPR RI melalui sebuah mekanisme yang ada. Dimana di DPR RI telah bergulir hak angket dari sejumlah fraksi.

“Ada sembilan puluh anggota dewan dari empat fraksi yang sudah menandatangani hak angket, tinggal pengesahannya di DPR. Lalu, apakah ini akan berhasil? Tergantung pada peta politik yang ada di DPR RI sendiri,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Selain itu, perwakilan FUI yang dipimpin  Sekjen MUI Muhammad al-Khathat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Diantaranya meminta Komisi III DPR RI yang notabene membidangi masalah hukum untuk mendesak mitra kerjanya, yakni Polri untuk menahan terdakwa kasus penistaan Al Quran, Ahok. Hal ini untuk menghindari terdakwa mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu terdakwa, Ahok kembali mengulangi perbuatannya, menghina agama Islam. Dengan masih menggunakan pakaian seragam dinas, PDH, ia mengatakan akan berencana membuat wifi yang akan dinamai dengan Al Maidah, dengan password Kafir sambil tertawa. Hal ini tentu sangat melecehkan dan menghina kami. Jika terdakwa tidak ditahan, kami khawatir umat Islam akan emosi dan malah melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kami meminta Komisi III untuk mendesak Polri menahan terdakwa Ahok,” papar Al Khathah.

Tuntutan ke tiga dan ke empat dalam aksi tersebut adalah meminta Komisi III DPR untuk mendesak Polri menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam. Serta menghentikan tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa. Muhammad Al Khathah juga meyakini bahwa aksi FUI ini bukanlah aksi politik, namun murni sebagai tuntutan terhadap kasus penghinaan Al Quran dan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Usai menerima perwakilan dari aksi massa FUI, Ketua Komisi III DPR RI, Bamsoet  didampingi  Wakil Ketua Komisi III, Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota Komisi III lainnya, seperti Arsul Sani, Muhammad Syafi’i, Abu Bakar Al Habsyi, Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Riska Mariska, dan Refrizal langsung menemui puluhan ribu massa  yang tengah melakukan aksi di halaman gedung DPR RI. Dihadapan puluhan ribu umat Islam yang tergabung dalam FUI, Bamsoet mengatakan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang ada di negeri ini. (*)

Sumber : Parlemantaria DPR-RI

Hak Angket Untuk Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menyatakan  Aksi Bela Islam 21 Februari 2017 atau yang dikenal dengan Aksi 212, jangan sampai umat Islam mengambil tindakan sendiri atas tidak kunjung diberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari posisi sebagai Gubernur DKI.

“Ini sudah berulang kali aksinya, jangan sampai umat Islam ini mengambil tindakan sendiri,” jelas Refrizal di sela-sela Aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

Oleh karena itu, Politisi PKS ini menilai Hak Angket yang diajukan DPR kepada pemerintah adalah salah satu upaya menegakkan keadilan.

“Saya minta tegakkan keadilan, nonaktifkan segera Ahok. Di DPR akan bergerak Hak Angket, saya salah satu inisiator Hak Angket akan terus perjuangkan agar ini diterima,” jelas wakil rakyat dari Sumatera Barat ini.

Sebagaimana diketahui, pada 21 Februari 2017 para ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mendatangi DPR RI untuk meminta agar Ahok segera dinonaktifkan sementara. Selain itu, mereka juga meminta agar tidak terjadi kriminalisasi atas para ulama yang diperiksa oleh kepolisian dengan dugaan tindakan pencucian uang.

“Tadi semua aspirasi diperjuangkan, ada yang diterima oleh pimpinan dpr, ada yang besok raker dengan Kapolri agar tidak dikriminalisasi para ulama. Mereka minta kalau bisa dihentikan (SP3) kasus yang menimpa Habib Rizieq,  Bachtiar Nasir, dan sebagainya,” jelas Refrizal.

Jika presiden tidak kunjung menonaktifkan sementara Ahok, maka, tegas Refrizal, DPR akan terus perjuangkan Hak Angket di Rapat Paripurna DPR. “Karena kita berkeyakinan pemerintah telah melanggar UU 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya

Diketahui, dalam kasus Penistaan Agama, Ahok didakwa dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. Pasal 156 KUHP akan bersinggungan dengan persoalan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” di UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1.

Sedangkan, Pasal 156a, menyebutkan hukuman selama-lamanya lima (5) tahun yang dalam UU Pemda tersebut, harus dinonaktifkan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. (*)

Sumber : Parlemetaria DPR-RI

Forum Tahunan IBRAF Bahas Digitalisasi dan Konvergensi Media

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Forum Tahunan Penyiaran negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yaitu OIC Broadcasting Regulatory and Authorities Forum (IBRAF) digelar di Bandung pada 22-23 Februari 2017 mengambil tema Media for World Harmony.

Forum ini diawali dengan penyelenggaraan international conference yang diikuti delegasi dari berbagai negara antara lain, Turki, Maroko, New Zealand, Korea Selatan, Singapura dan Australia.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sekaligus Presiden IBRAF, Yuliandre Darwis mengatakan tujuan diadakan pertemuan tahunan ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa penyiaran memiliki peran dalam menghadirkan harmoni kehidupan antar bangsa.

"Kami juga akan saling bertukar informasi tentang trend dunia penyiaran dan berbagai regulasi yang muncul serta cara mengantisipasinya," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (22/2/2017).

Menurutnya, masalah digitalisasi dan konvergensi media menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tahunan ini. Dia menilai, belum semua negara memberikan kewenangan pada regulator penyiaran untuk ikut mengatur media-media baru.

"Tentu menjadi sangat menarik, jika masing-masing negara mendapat 'sharing' pengalaman dari negara lain tentang pengaturan media baru dalam konvergensi media," ungkapnya.

Yuliandre berharap, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri IBRAF dapat memberikan kontribusi untuk mencapai pemahaman bersama dengan negara-negara anggota lainnya.

"Saya berharap Indonesia memberikan kontribusi positif bagi negara-negara lain untuk dijadikan dasar dalam rangka merancang solusi dan jalan implementasinya," pungkasnya. (HPP Jabar/Frida)

Pemprov Jabar akan Bangun Big Data Center

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan membangun Big Data Center guna menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat.

Aher sapaan Gubernur Jabar menjelaskan tujuannya untuk mengefektifkan pemantauan pembangunan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Nanti isinya pelayanan satu pintu. Kita ingin ada data yang lengkap misalnya kita punya data SMA yang ada di Jawa Barat, termasuk di dalamnya kepala sekolah dan infrastrukturnya," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (22/2/2017).

Aher menambahkan pihaknya akan mengumpulkan data dari berbagai elemen yang ada agar bisa memudahkan pelayanan publik. Selain itu untuk memudahkan pengawasan yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Ketika ada pembangunan, saya tinggal klik sehingga diketahui perkembangannya," pugkasnya. (Hilda)

Pemkot Bogor Segera Perbaiki Jalan Penghubung Kampung Mandala Ciparigi Akibat Lonsor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Kerusakan akibat longsornya jalan penghubung  di Kampung Mandala RT 01/09, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara pada Selasa (21/02/2017) pagi akan secepatnya diperbaiki. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya saat mengunjungi lokasi longsor sore harinya dan didampingi Lurah Ciparigi. Bima segera menginstruksikan Kecamatan dan Kelurahan untuk berkordinasi dengan PLN, PGN dan Telkom karena di lokasi banyak jaringan dan utilitas lain yang dikhawatirkan ikut rusak..

Bima juga meminta untuk dibuat pembatas agar lokasi longsor tidak dilalui warga, karena kondisi tanah sekitarnya sangat rentan terjadi longsor susulan. Hal itu dilakukan sambil dibuat penutupan untuk menahan derasnya air sungai. Sedangkan untuk perbaikan jalan tersebut akan diambil dari biaya tak terduga untuk penanganan bencana. Bima memastikan, "Diusahakan cepat diperbaiki." 

Menuurut Darman (70), salah seorang warga  setempat, longsornya jalan penghubung ke RT 01/09 tersebut karena hujan deras yang terus mengguyur. Debit air sungai jadi bertambah  sehingga saluran air tidak mampu menampung dan akhirnya air meluap ke jalan. Pada jam 09.00 pagi saat salah seorang warga melewati jalan selebar empat meter tersebut, terdengar bunyi gemuruh dari bawah dan seketika tanah langsung amblas. Beruntung warga tersebut selamat karena langsung lari ke ujung jalan. "Sekarang warga takut lewat jalan ini dan harus memutar ke jalan lain,” katanya. (Urip)

Bank Dunia Tawarkan Kota Bogor Sebagai Pilot Project Snapa

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Kota Bogor kembali dipilih sebagai pilot project. Kali ini Bank Dunia yang menawarkan Kota Bogor sebagai pilot project penerapan aplikasi Sub National Poverty Assessment (Snapa). Aplikasi berbasis website ini diklaim mampu menyatukan seluruh data dari 17 Dinas yang menangani penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor.

Kepala Bidang Perencanaan, Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Bogor Rudiyana mengatakan, selama ini dinas yang ada di Kota Bogor masing-masing melakukan pendataan. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendata tenaga kerja, Dinas kesehatan yang mendata jumlah pasien, kematian ibu dan anak, serta Dinas Pendidikan yang  mendata pelajar dan dinas-dinas lainnya. “Semua data tersebut disimpan sendiri-sendiri dan hanya akan dipublikasi jika diminta datanya,” jelas  Rudi seusai briefing staf Selasa (21/02/2017) di Balaikota, Bogor.

Dengan memanfaatkan aplikasi Snapa, semua data tersebut akan diintegrasikan dalam satu aplikasi. Selain mengintegrasikan data, Snapa juga memudahkan dinas untuk menganalisa data-data yang ada, sehingga strategi penanggulangan dan penangan kemiskinan ke depan akan diperkuat dengan basis data dan fakta yang lebih kuat.

“Snapa juga bisa memperlihatkan kondisi fiskal Pemkot Bogor, khususnya besaran porsi APBD yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya untuk membantu masyarakat tidak mampu,” kata dia.

Menurutnya, analisa tidak hanya dilakukan kepada warga miskin saja tetapi juga warga yang rentan miskin. Pasalnya, sampai pada tingkat kesejahteraan 15 persen sangat rentan menjadi miskin ketika terjadi krisis moneter, PHK, bencana dan lainnya. Selain itu, lewat Snapa bisa terlihat pertumbuhan perkapita masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. “Setelah adanya Snapa, diharapkan bisa terlihat jumlah realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di seluruh OPD.” pungkasnya. (Madiqtera)

Majukan Perekonomian, Provinsi Jambi Jalin Kerjasama dengan Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Guna menjalin kerja sama di bidang perekonomian, Yayasan Desa Tuntas Jambi kunjungi Kota Bogor. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Yayasan Desa Tuntas, Irina Safitri Rusdi diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman di Paseban Sura Dipati Balaikota Bogor, Senin (20/02/2017) lalu.

Irina mengungkapan, Jambi memiliki program yang dinamakan Program Desa Tuntas. Di dalam program tersebut terdapat lima pilar, tiga diantaranya yakni karakter, keluarga yang bagus, dan ekonomi. “Di dalam bidang perekonomian, kami akan mengajukan kerja sama dengan Kota Bogor. Kerja sama yang terjalin bisa saja berupa pertukaran produk,” ujarnya.

Kerja sama tersebut menurutnya berupa pertukaran produk dari daerah masing-masing. Produk dari Jambi dapat dipasarkan di Kota Bogor, pun sebaliknya produk Kota Bogor dapat dipasarkan di Jambi. Selain itu, dalam menyukseskan program, Irina juga mengajak Kota Bogor bekerja sama dalam pembentukan Baitul Maat Wat Tamwil (BMT) di Jambi. Irina berharap agar Kota Bogor dapat memberikan ilmu terkait BMT, juga pendampingan. “Kami pilih Kota Bogor, sebab Kota Bogor bisa menjadi referensi kami dalam membangun perekonomian bidang jasa,” lanjut Irina.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas S. Rasnana membenarkan adanya kerja sama yang terjalin. Menurt Anas, kerja sama yang terjalin memang sebatas kerja sama dan pertukaran ilmu. Sebab menurutnya, program yang sudah ada di Jambi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebenarnya sudah sama dengan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP) milik Kota Bogor. 

“Kita bertukar pengalaman terutama dibidang koperasi, dalam hal ini BMT. Sebagai contoh, di Kota Bogor sudah ada BMT yang sukses memiliki lima cabang dalam empat tahun dengan karyawan sebanyak 10.000 karyawan, yakni BMT Berkah,” tutur Anas. (Rahmat Maulana)

Yayasan Desa Tuntas Provinsi Jambi Belajar Koperasi ke Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anas S Rasmana, menerima rombongan Yayasan Desa Tuntas Jambi. Kunjungan yang dilakukan dalam rangka Studi Banding tersebut berlangsung di Paseban Sura Dipati, Balaikota Bogor, Senin (20/02/2017) lalu.

Gerakan Desa Tuntas merupakan gerakan independen kota kabupaten di Jambi yang mendorong tercapainya gerakan Desa Emas 2017. Mereka ke Kota Bogor bermaksud belajar terkait dengan 5 pilar yang menjadi dasar pedoman dalam melaksanakan gerakan Desa Tuntas. Diantaranya tentang pembelajaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bogor.

“Kami sampaikan,  Pemerintah Kota Bogor terus berupaya menghidupkan perkoperasian dan menggulirkan dana simpan pinjam yang sudah hampir mencapai 68 Kelurahan,” ungkap Usmar.

Selain menjelaskan tentang pengembangan perkoperasian, pada kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Anas S Rasmana menjelaskan tentang keberadaan BMT di Kota Bogor yang salah satunya sudah memiliki omset yang luar biasa. Dalam kurun waktu 3 tahun BMT ini sudah mempunyai omset di atas Rp 40 miliar. (Rahmat Maulana)     

Program USAID PRIORITAS Bantu Tingkatkan Kualitas Sekolah Lab LPTK

XPOSNEWS.com, (Malang) - Memasuki tahun ke lima, USAID PRIORITAS Jawa Timur akan segera berakhir. Menutup kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), USAID PRIORITAS mengadakan pertemuan mitra LPTK tingkat provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 20 Februari 2017. Pertemuan ini mengundang seluruh mitra LPTK dan Konsorsium di Jawa Timur. Tujuannya adalah berbagi pengalaman praktik baik di perkuliahan dan kemitraan sekolah – LPTK yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur. Hadir pada kesempatan tersebut juga hadir para rektor LPTK dan perwakilan konsorsia LPTK, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Ibu Dra Zubaidah, MM.

Lynne Hill, Teaching and Learning Advisor USAID PRIORITAS yang hadir mengatakan kerjasama USAID PRIORITAS dengan LPTK ini sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi praktik baik yang dikumpulkan dari para dosen, guru sekolah mitra LPTK dan calon guru yang menjadi mahasiswa LPTK.

“USAID PRIORITAS telah melaksanakan beragam kegiatan dengan mitra LPTK dan sekolah, kemudian akan segera menyelesaikan program ini. Peran ini akan digantikan oleh LPTK dan konsorsium yang hadir disini untuk melanjutkan kegiatan peningkatan kulaitas pendidikan yang lebih baik. Untuk itu saya berharap dengan adanya pertemuan ini, dapat merumuskan strategi kedepan agar program ini dapat berkelanjutan dan pendidikan yang lebih baik akan terus dilaksanakan,” ungkap Lynne Hill.

Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Bapak Prof Dr AH Rofi’uddin, M. Pd mengungkapkan bahwa beliau telah beberapa kali mengikuti kegiatan praktik mengajar di sekolah lab mitra UM dan melihat langsung perubahan sekolah ke arah yang lebih baik dan budaya guru dalam mengajar juga sudah berubah setelah adanya pelatihan USAID PRIORITAS. “Memang tidak mudah untuk mengubah paradigma mengajar baik guru maupun dosen namun proses ini akan terus kami kawal meskipun program USAID PRIORITAS sudah berakhir. Sudah menjadi tugas LPTK untuk dan memperkuat kapasitas dosen sehingga mereka bisa menghasilkan calon guru yang berkualitas,” terangnya.

Sebagai ajang berbagi pengalaman praktik yang baik, ditampilkan testimoni dari sekolah mitra mengenai pembelajaran PAKEM di tingkat SD/MI yang dibawakan oleh SDN Percobaan 2 Malang dan pembelajaran kontekstual di tingkat SMP/MTs yang disampaikan SMPN 18 Malang.

Bapak M Hasanuddin Jaelani, S. Pd Guru SDN Percobaan 2 Malang mengungkapkan, pelatihan yang diberikan oleh USAID PRIORITAS banyak memberikan manfaat kepada guru. Banyak hal yang sudah dilakukan setelah mendapatkan pelatihan dari USAID PRIORITAS. “Dampak nyata yang paling terlihat adalah perubahan cara mengajar guru menjadi lebih aktif, siswa menghasilkan beragam karya inovasi, dan keterlibatan komite sekolah untuk pengembangan sekolah semakin besar,” terangnya.

Dari sisi pembelajaran lanjut guru yang akrab dipanggil Pak Dindin ini menjelaskan, guru semakin siap dalam melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan reviu setelah pembelajaran selesai. “Ini sangat bermanfaat bagi kami karena sebelumnya dalam melakasanakan pembelajaran, kami jarang melakukan reviu sehingga kadang kami bingung dalam melaksanakan pembelajaran untuk tahun selanjutnya. Namun dengan adanya reviu pembelajaran kami lebih bisa menyiapkan perangkat pembelajaran untuk semester selanjutnya,” terangnya.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan piagam apresiasi kemitraan yang diberikan USAID PRIORITAS Jawa Timur kepada LPTK, Konsorsia LPTK, Fasilitator LPTK dan sekolah mitra LPTK. 

Untuk meningkatkan kapasitas  dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru pra (mahasiswa calon guru) dan dalam jabatan, serta membantu kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan, USAID PRIORITAS Jawa Timur telah bekerjasama dengan 3 LPTK yakni Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

USAID PRIORITAS juga bekerjasama dengan LPTK konsorsium yaitu dari 3 LPTK diatas yaitu: Universitas Negeri Jember, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Universitas PGRI Madiun, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, IAIN Tulungagung, dan IAIN Ponorogo.

Untuk kerjasama dengan sekolah mitra laboratorium LPTK, USAID PRIORITAS telah melakukan kerjasama dan melatih guru, kepala sekolah, dan pengawas dari 29 sekolah laboratorium LPTK yang terdiri dari 10 sekolah lab mitra UNESA (6 SD dan 4 SMP),  10 sekolah lab mitra UINSA (6 MI dan 4 MTs), dan 9 sekolah lab mitra UM (6 SD dan 3 SMP).

Lebih dari 8.054 dosen LPTK mitra telah mendapatkan pelatihan praktik yang baik dalam pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah yang memberikan manfaat langsung pada 33.284 mahasiswa calon guru.

USAID PRIORITAS juga melatih 140 sekolah laboratorium dan mitra LPTK untuk digunakan mahasiswa sebagai tempat praktik mengajar di sekolah yang telah menerapkan pembelajaran aktif dan manajemen berbasis sekolah.(CJ/Dian Kusuma Dewi)

Attamimi : Indonesia Sudah Menjadi Produsen Narkoba

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Jumlah pengguna Narkoba di Indonesia saat ini dipredilsi sudah mencapai lebih dari 3 juta orang. Maka pantas Indonesia saat ini bukan lagi tempat transit narkoba tetapi sudah menjadi pasar yang besar. Hal itu diungkapkan Sekjen Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) Lufti Attamimi, dalam Deklarasi Front Anti Narkoba Nasional Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Sabtu (18/2/2017).

"Dulu Indonesia hanya sebagai daerah transit narkoba, tetapi sekarang menjadi pasar bahkan produsen. Tidak heran kalau jumlah pengguna narkoba di Indonesia kini lebih dari tiga juta orang. Ini menghawatirkan" katanya.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Menurut Attamimi jumlah dana yang digunakan untuk belanja narkoba itu mencapai Rp 75 triliun. Jumlah yang sangat besar itu bisa digunakan untuk yang bermanfaat.

"Bayangkan uang sebesar itu hanya untuk merusak generasi kita. Maka dari itu tidak lagi bisa diam, harus diperangi harus dicegah", paparnya.

Attamimi juga menyampaikan, LPOI mendesak Presiden untuk tidak mengampuni terpidana mati bandar narkoba. Tidak mengampuni, tidak memberi remisi dan lain-lain. (HPP Jabar/Hilda)

Deklarasi Front Anti Narkoba Jawa Barat

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Front Anti Narkoba Nasional Jawa Barat resmi dideklarasikan di Gedung Sate, Sabtu (18/2/2017). Hadir dalam deklarasi itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar, Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi. Di hadapan peserta deklarasi yang kebanyakan siswa SMA se Bandung Raya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan sekolah harus jadi rumah kedua bagi siswa.

"Sekolah harus jadi rumah kedua bagi siswa. Jadi tugas guru harus bisa menjadi orang tua kedua juga bagi siswa. Buat lingkungan sekolah senyaman mungkin" katanya.

Dengan suasana yang nyaman menurut Gubernur, siswa akan terhindarkan dari pergaulan yang negatif, seperti halnya juga ketahanan keluarga yang mengadirkan kehangatan di rumah.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

"Ketahanan keluarga dan sekolah yang nyaman akan mencegah pergaulan negatif, karena siswa atau anak-anak tidak akan mencari pergaulan baru yang negatif dan pada ujungnya terhindar dari narkoba" jelasnya.

Front Anti Narkoba Nasional Jawa Barat dideklarasikan atas inisiatif Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan didukung oleh Pemerintah baik Provinsi, Kepolisian, TNI dan juga berbagai ormas. (HPP Jabar/Hilda)

Keberadaan 11.000 TKA di Jawa Barat, Kemenkumham Perketat Pengawasan

XPOSNEWS.com (Bandung) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap 11.000 warga negara asing (WNA), 5.000 di antaranya berstatus tenaga kerja asing (TKA).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Susy Susilawati, pekerja asing di Jawa Barat didominasi warga Korea Selatan. Tercatat, sebanyak 74.000 TKA se-Indonesia dan 5.000 di antaranya adalah warga Korea Selatan yang bekerja di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sekitar 5.000 warga Korea Selatan bekerja di Jawa Barat," katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (17/2/2017).

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Susy menambahkan pihaknya mengawasi keberadaan orang asing di Jawa Barat dengan mengintensifkan masa berlaku visa kedaluwarsa. Namun, selama ini keterbatasan Kantor Imigrasi menjadi kendala pengawasan orang asing.

“Namun kendalanya, total orang asing yang ada di Jabar lebih dari 11.000 orang, sedangkan Kantor Imigrasi hanya ada delapan,” pungkasnya. (Hilda)

Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2/2017) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.

Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Dewan Minta Masyarakat Aktif Gunakan Hak Pilihnya di Putaran Kedua

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali meminta masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua Pilkada Serentak 2017. Hal itu agar tidak terjadi klaim masyarakat tidak bisa menyoblos karena kehabisan kertas suara.

"Kami mengimbau masyarakat proaktif menggunakan hak pilihnya. Minimal menjelang pemungutan suara tidak ada di DPT (Daftar Pemilih Tetap) ya lapor secepatnya ke penyelenggara Pilkada di KPPS/TPS. Karena masih banyak warga yang acuh tak acuh. Sehingga ketika mau memilih, namanya terlanjur tidak ada di DPT. Akhirnya tidak bisa memilih," tegas Zainuddin Amali pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,  Jumat (17/2/2017).

Karena itu politisi Golkar itu mengimbau agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengingatkan secara langsung warga yang belum terdaftar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus segera menyelesaikan perekaman data E-KTP bagi warga yang belum terekam datanya.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

"Partisipasi di putaran pertama sudah bagus. Memang ada kelemahan kita tentang update data. Yang meninggal dan pindah tidak terdata. Ini kelemahan yang terjadi dari pemilu ke pilkada. Makanya di putaran kedua nanti, sudah harus diantisipasi sekarang. Makanya masyarakat juga harus aktif, lapor kalau belum terdaftar, jangan sampai masalah administrasi jadi penghalang untuk menggunakan hak pilih," pungkasnya. (*)

Sumber : Parlementaria DPR-RI

Kejuaraan Futsal Najamudin Cup I 2017 Diikuti 27 Tim

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Sebanyak 26 tim ikut ambil bagian dalam Kejuaraan Futsal memperebutkan Tropy Najamudin Cup I tahun 2017 yang digelar di Lapangan Futsal Tirtania Pamoyanan, Sabtu dan Minggu ( 18-19 Pebruari 2017).

Menurut Ketua Panitia kejuaraan, Maulana ST, kejuaran Futsal ini diprakarsai oleh Komunitas Bogor Peduli Olah Raga (KORPORA).

"Kebetulan ketua KORPORA Kang Najamudin yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, dan piala yang diperebutkan yaitu piala Najamudin,"kata Maulana.

Maulana menjelaskan, dari 26 Tim yang ikut serta dalam kejuaraan tersebut dibagi dalam dua grup, dengan sistim gugur. 

" Ini kali pertama digelar sehingga kami berharap akan menjadi  sebuah wadah bagi pecinta olah raga futsal, "ungkapnya.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Menurutnya, event olah raga ini juga menjadi ajang silaturahim antar pemuda dan para komunitas futsal di kota Bogor. (*)

Sumber : BOGORnews.com

Apa Kata Najamudin, Manfaat dan Tujuan Berolahraga Futsal?

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Ketua Pembina Komunitas Bogor Peduli Olah Raga (KORPORA) Najamudin mengungkapkan, ada empat manfaat digelarnya kejuaraan Futsal Najamudin Cup.

Ke empat manfaat dimaksud, dengan olah raga futsal melatih kreativitas ruangan yang sempit sehingga merpersulit mendapatkan ruang gerak yang bebas membuat para pemain futsal selalu mencari pergerakan agar dapat mencetak gol. "Karena hal itulah seorang pemain futsal harus memiliki kreativitas agar mendapatkan kemenangan dari lawannya dengan cara mencetak gol, " ungkapnya.

Menurut Najamudin, kreativitas yang tinggi diperlukan dalam bermain futsal, jika tidak para pemain akan sulit untuk mencetak gol. "Kretivitas itulah yang mengasah otak kanan selalu bekerja dengan ektra sehingga muncul ide ide kreatif lainnya,"terangnya, Jum`at (17/2/2017).

Lebih lanjut diungkapkan, Quick thinking (kecepatan berfikir)

Kecepatan berfikir bagi pemain futsal  sangat diperlukan dalam permainan futsal.

"Kecepatan berfikir akan menguntungkan team dalam bermain, jika lambat dalam berfikir mustahil akan melewati para pemain lawan dengan mudah,"urainya.

Najamudin memaparkan, bermain futsal memerlukan sebuah improvisasi terhadap pemain lainnya dengan cepat serta membuat taktik jitu agar dapat mencetak gol.

"Hasil quick thinking (kecepatan berfikir) sangat membantu kita pada saat mengambil keputusan baik didalam lapangan atau diluar lapangan sehingga mampu mengatasi suatu masalah degan cepat dan tepat," paparnya.

Selain itu, olah raga futsal untuk melatih kekompakan. Olahraga futsal yang dimainkan oleh 5 orang ini harus selalu kompak. Menjaga kekompakan dalam sebuah team sangat diperlukan untuk bisa menguasai pertandingan. Sebuah team yang solid akan merepotkan lawan dan akan selalu mendapatkan kemenangan disetiap pertandingannya.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

"Jadi dengan kata lain, sebuah team hebat sekalipun jika tidak menjaga kekompakan mustahil bagi mereka mendapat kemenangan, " kata Najamudin yang akrab disapa Kang Naja.

Bermain futsal, kata Kang Naja, terlihat mudah dan gampang, tinggal  menendang menghadang dan menciptakan gol. Namun, tetap harus memiliki skil yang cukup dalam bermain futsal.

Lebih lanjut ia mengatakan, olah raga futsal untuk menjaga dan menambah kebugaran tubuh. Olahraga futsal sama dengan olah raga lainnya untuk menyehatkan tubuh dan menjaga kebugaran. Meskipun sehat bagi tubuh, bermain futsal juga memiliki batasan. "Jika hal itu diabaikan bukanlah sehat yang akan kita dapatkan melainkan cedera, " ucapnya.

Najamudin juga mengingatkan tetang pentingnya berolahraga rutin setiap hari.Setidaknya kita lakukan olah raga di pagi hari selama 30 sampai satu jam. Namun jika terlalu lama berolah raga akan membuang energi yang telah dikumpulkan, "Jadi olah raga cukup 30 menit sampai satu jam setiap harinya " imbuhnya. (*)

Sumber : BOGORnews.com

Smart City Penuhi Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Di depan ratusan peserta Seminar Smart City dan Government Career to Build It, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, "Smart City" merupakan jawaban bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat melayani dan menyikapi perkembangan di masyarakat. 

"Penerapan konsep Smart City harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mengimbangi cepatnya pertumbuhan sektor privat,” kata Bima saat menjadi nara sumber seminar yang berlangsung di Aula Rektorat Universitas Parahyangan, Bandung, Jumat (17/2/2016).

Pada seminar yang juga bagian dari kegiatan Alumni Day Universitas Parahyangan Bandung 2017 itu, Bima menegaskan, jika pemerintah daerah tidak dapat melakukan akselerasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menyikapi kondisi kekinian, maka peran Pemerintah tidak akan berjalan optimal.

Oleh karena itu, " Penting untuk segera melakukan akselerasi teknologi dan Kota Bogor percaya Smart City adalah jawabannya," lanjut Bima.  

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menyikapi perkembangan di masyarakat antara lain  dengan membangun Call Center sebagai rumah atau wadah informasi dari masyarakat ke pemerintah. Yang terpenting dan utama adanya koneksi antara "rumah" dengan kondisi di lapangan. 

”Sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan warga,” Kata Bima yang didampingi Rektor Universitas Parahiyangan Bandung, Mangadar Situmorang.

Pemerintah Kota Bogor menjadi salah satu Pemerintah daerah yang saat ini menerapkan konsep kota pintar (smart city). Hal itu dilakukan melalui empat aspek, masing-masing konektivitas, konten, komuniti, dan kolaborasi (4-K). Selain itu keberhasilan penerapan konsep kota pintar juga dipengaruhi pemahaman kepala daerah terhadap perkembangan teknologi digital dalam membantu proses pelayanan bagi masyarakat.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Tetapi menurutnya, dalam membangun konsep "smart city", tidak hanya  pintar secara teknologi tapi juga harus didukung peran masyarakat atau sumber daya manusia yang berkualitas. "Konsep kota pintar perlu didorong, tidak hanya secara infrastruktur tapi juga di aspek lainnya, utamanya adalah manusianya," katanya. (Rahmat Maulana)

Kabupaten Lampung Timur Belajar Perizinan di Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Melihat keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola pajak dan perizinan, membuat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu belajar ke Kota Bogor. Rombongan yang dipimpin Bupati Lampung Timur, Chusnia Chalim diterima Wali Kota Bogor, Bima Arya di Ruang Paseban Punta, Balai Kota, Jumat (17/2/2017).

Menurut Chusnunia,  selain bermaksud mempelajari soal pajak, pihaknya juga membutuhkan banyak informasi tentang sejumlah program dan keberhasilan yang telah diraih Pemerintah Kota Bogor. "Intinya, kami membutuhkan banyak masukan. Apalagi Kota Bogor juga menjadi pilot project beberapa program di bidang perizinan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, jantung dari proses reformasi birokrasi adalah kebijakan. Sebab hasil dari sebuah kebijakan bisa dirasakan langsung masyarakat. Maka Pemerintah Kota Bogor membenahi sektor perizinan. "Pembenahan di sektor perizinan dampaknya bukan hanya sistemik. Tetapi juga berdampak pada kultural. Apalagi warga juga membutuhkan kepastian waktu dalam proses perizinan," jelas Bima.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Oleh karena itu, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor kini telah menyederhanakan semua proses perizinan untuk memudahkan masyarakat. Langkah itu sekaligus menjadi  bagian dari peningkatan pelayanan dalam rangka reformasi birokrasi. "Kami semua berkomitmen mulai dari atas sampai ke bawah, inovasi teknologi yang tiada akhir, penyediaan sarana prasarananya hingga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat," katanya. (Rahmat Maulana)

2 Abad KRB, Menjadi Momentum Pengenalan Pada Dunia Luar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Peringatan 200 tahun atau dua abad Kebun Raya Bogor (KRB) jatuh pada Kamis (18/05/2017) mendatang. Rencananya peringatan itu  akan dirayakan dengan penuh makna, sambil  mengekspos KRB ke kancah internasional.

Sedikitnya 100 hingga 200 tamu dari berbagai kalangan pemerintah, pebisnis, ilmuwan dan aktivis tingkat nasional dan internasional diundang untuk hadir dalam perayaan yang akan diisi dengan berbagai pertunjukan spektakuler tersebut. “Akan ada pertunjukan orkestra Adi MS,” ujar Arief Muchris, Koordinator Perayaan 200 KRB saat audiensi dengan Wali Kota Bogor, Kamis (16/02/2017) di Paseban Punta, Balaikota Bogor.

Arief menuturkan, peringatan dua abad KRB memang sangat istimewa. Tak ayal, akan ada perbedaan pada tahun ini  dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya akan mengubah pola komunikasi menjadi lebih ramah dan fleksibel, merevitalisasi pelayanan publik seperti dalam pengelolaan kebersihan dan pelayanan perpustakaan. Pastinya  momen 200 tahun akan dijadikan sebagai pintu masuk perubahan bagi  KRB. “Di usianya sekarang Kebun Raya Bogor sudah harus jadi subyek lebih aktif dan komunikatif sehingga  bukan lagi hanya sebatas objek pariwisata saja,” jelasnya.

Menurut Arief, KRB memang bukan sekadar tempat rekreasi keluarga, sebab sejatinya KRB merupakan tempat edukasi, konservasi hingga pusat budaya tentang kebogoran. Maka pada perayaan nanti selain orkestra, juga akan digelar  seminar internasional konservasi, seminar tokoh kebogoran atau kesundaan, pertunjukan Eco Domn, lomba maraton dan rangkaian kegiatan lainnya. “Juga ada kegiatan art action, pengunjung mengumpulkan sampah lalu akan diberi pelatihan mendaur ulang sampai pada 25 Februari mendatang,”tambahnya.

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
     data-ad-slot="2445840773"
     data-ad-format="auto">

Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, hal terpenting dari momentum 200 tahun KRB adalah menguatkan konsep KRB kedepan. KRB merupakan aset luar biasa yang dimiliki Kota Bogor, meskipun masih banyak beberapa keterbatasannya seperti tempat parkir. Ia menginginkan KRB sebagai etalase Kota Bogor yang tidak dimiliki kota lainnya,  bisa semakin dikenal di kancah internasional. “Banyak ikon-ikon KRB yang bisa diperkenalkan seperti Taman Meksiko, Pohon Cinta dan lainnya pada perayaaan nanti,” katanya (Madiqtera)

LPTK dan Asosiasi Profesi Lanjutkan USAID PRIORITAS

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Menjelang berakhir program pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Jawa Barat berkomitmen melanjutkan praktik baik yang selama lima tahun telah dikembangkan oleh USAID PRIORITAS. UPI, UIN Bandung, dan LPTK konsorsiumnya menyatakan komitmen kuat untuk merawat serba praktik baik dampak program. Terlebih lagi, sekolah binaan UPI dan UIN juga menghendaki LPTK pembinanya untuk terus menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah guna memelihara dan menyebarluaskan praktik baik tersebut.

Demikian komitmen yang mengemuka pada pertemuan LPTK mitra USAID PRIORITAS di Hotel Holiday Inn Bandung, Selasa (14/2/2017). Hadir pada kesempatan ini tidak kurang dari  110 peserta dari unsur pimpinan perguruan tinggi mitra dan konsorsiumnya (UPI, UIN, Unpas, Uninus, STIE Siliwangi, dan IAID Ciamis), kepala sekolah dan guru dari sekolah mitra/lab LPTK, beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemenag Kota Bandung.

“Para dosen yang telah dilatih USAID, yang selama ini telah menjadi fasilitator pelatihan program USAID, merupakan aset penting yang memiliki potensi untuk menjamin sustainabilitas program USAID di LPTK. Tim fasilitator ini merupakan modal dan tenaga potensial bagi UPI untuk terus melakukan upaya revitalisasi LPTK,” ujar Rektor UPI Prof Furqon, Ph.D, saat memberikan tanggapan atas presentasi dosen UPI E Kosasih dan guru SDN Sukarasa 3-4 Bandung Lilis Widiawati yang mempertunjukkan praktik baik perkuliahan, pembelajaran, dan pengembangan literasi di pergguruan tinggi dan sekolah. Prof Furqon mengatakan, model  -model yang dikembangkan USAID PRIORITAS ini bukan hanya perlu dipelihara tapi lebih dari itu perlu disebarluaskan untuk apa yang ia sebut sebagai upaya reformasi dan revitalisasi LPTK yang tengah dilakukan di kampusnya. 

Sementara itu, Rektor UIN Bandung Prof Dr Mahmud, M.Si melihat peluang untuk menjamin keberlanjutan praktik baik warisan program USAID terletak pada assosiasi profesi pendidikan yang ada di kampus UIN. “Ke depan, kami akan mengoptimalkan asosiasi sarjana pendidikan Islam yang ada di kampus ini. Asosiasi-asosiasi inilah yang akan menindaklanjuti pengembangan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai model yang dikembangkan oleh USAID,” tegasnya. Prof Mahmud juga menyebut kampusnya dan kampus-kampus LPTK lain perlu meniru USAID yang membangun kemitraan antara LPTK dan sekolah.  

Dr Aan Hasanah, M.Ed, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Bandung, menyebut keberhasilan guru di sebuah sekolah mencerminkan keberhasilan LPTK dalam merancang dan menjalankan proses pendidikan dalam menyiapkan calon guru. Begitupun sebaliknya, ketidakberhasilan guru memfasilitasi proses pembelajaran merupakan bukti konkret ketidakberhasilan LPTK dalam program-programnya. “Untuk itu, kemitraan antara LPTK dengan sekolah merupakan suatu keniscayaan yang selalu membawa manfaat timbal-balik, bagi LPTK dan sekolah sekaligus,” tutur Aan. Keuntuangan mutualisme simbiotik dalam kemitraan LPTK-sekolah seperti itu juga ditegaskan oleh Ani Sumiani, guru MTs Negeri 2 Kota Bandung, saat tampil berbagi pengalaman praktik baik pembelajaran pada pertemuan ini.

Mohamad Ilham Argiansyah, mahasiswa FTK UIN Bandung, berbagi pengalamannya saat ia mengikuti proses perkuliahan dan saat melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di madrasah. Menurut Ilham, proses perkuliahan yang sangat praktis dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa itu telah memudahkan dirinya dalam melaksanakan PPL. “Bagi saya, dosen itu telah menjadi model bagi saya dalam memfasilitasi proses pembelajaran di madrasah. Perkuliahan itu sendiri merupakan contoh praktis proses pembelajaran kontekstual yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan,” katanya. Sebelumnya, Dosen IPA FTK UIN Yudi Dirgantara tampil berbagi praktik baik perkuliahan sejalan dengan pendekatan USAID. “Begitu pulang dari Medan setelah mengikuti pelatihan untuk pelatih (TOT), saya langsung waktu itu menerapkan model perkuliahan USAID sebelum saya melatih dosen-dosen lain,” ujar Yudi mengenang antusiasmenya empat tahun lalu. Menurut Yudi, waktu itu para mahasiswanya tampak antusias dan puas mengikut proses perkuliahan. 

Direktur USAID PRIORITAS Stuart Weston mengatakan, kerjasama USAID PRIORITAS dengan LPTK sudah berjalan dengan sangat baik. Dampak program yang terjadi di LPTK dan sekolah mitra berupa praktik baik dalam perkuliahan dan pembelajaran menunjukkan hasil kerjasama yang baik. “Para dosen dan guru telah merekam praktik baik tersebut dalam buku praktik baik LPTK yang kamit terbitkan awal bulan ini. Kami berharap, praktik baik di LPTK dan sekolah itu kiranya dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut oleh LPTK dan sekolah,” katanya. Stuart juga yakin, pertemuan ini merupakan kesempatan yang baik untuk mempersamakan persepsi dan menyusun strategi keberlanjutan program USAID PRIORITAS yang akan segera berakhir.

Di akhir pertemuan, para peserta dari enam LPTK dan delapan belas sekolah mitranya, yakni 12 SD/MI dan 6 SMP/MTs yang berada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, itu kemudian melakukan diskusi merancang kegiatan untuk keberlanjutan program USAID PRIORITAS. Pembahasan terutama difokuskan pada penguatan kemitraan antara LPTK dan sekolah dalam meneruskan berbagai praktik baik pembelajaran, manajemen, dan budaya literasi sehingga kedua belah pihak memetik manfaat imbal-balik. [CJ/Didin Solihudin]

Gubernur Kukuhkan 700 Kepala Sekolah SMA/SMK Se-Jawa Barat

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa (14/2/2017) mengukuhkan 700 kepala sekolah SMA/SMK se-Jawa Barat, bertempat di Ruang Bale Asri Pusdai Bandung.

Pengukuhan diawali pengambilan sumpah terhadap lima orang kepala sekolah yang mewakili 700 orang kepala sekolah se-Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutannya menekankan pentingnya kehadiran para guru dalam memajukan pendidikan. "Majunya suatu bangsa, tidak mungkin tanpa kehadiran pendidikan yang baik dan pendidikan yang baik tidak mungkin tercapai tanpa adanya kehadiran dan peran guru yang baik," ujar Gubernur.

Gubernur menceritakan kembali mengenai pentingnya peran dan kehadiran seorang guru dengan mengisahkan saat jatuhnya Jepang dalam perang dunia II tatkala Hirosima dan Nagasaki di Bom Atom oleh Amerika Serikat. "Saat itu ketika bom atom dijatuhkan Amerika ke Kota Hirosima dan Nagasaki, Pangeran Hirohito langsung jatuh pingsan dan ketika ia siuman, maka ucapan yang pertama keluar dari mulutnya adalah "masih seberapa banyak guru yang tersisa"?.

     style="display:inline-block;width:728px;height:15px"

     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"

     data-ad-slot="8997143380">

Dari kisah tersebut, jelas Gubernur, artinya peran guru sangat penting dalam memajukan suatu negara dan bangsa.

Atas dasar itu gubernur mengajak para kepala sekolah yang baru dikukuhkan untuk memajukan pendidikan khususnya di Jawa Barat.

Dalam kesempatan pengukuhan tersebut, hadir Sekda Prov. Jabar, Iwa Karniwa, Bunda Literasi Jabar, Netty Prasetiyani Heryawan, Kadisdik Prov. Jabar, Ahmad Hadadi dan para pimpinan OPD Prov. Jabar lainnya. (HPP Jabar/Frida)

Satpol PP Kota Bandung Gelar Pasukan untuk Tegakkan Aturan

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Bandung melaksanakan apel masuk kerja dan gelar pasukan di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (14/2/2017).

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Dadang Iriana mengatakan, gelar pasukan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

“Aparatur penegak hukum harus bertindak tegas dalam penegakkan aturan. Kunci kesuksesan Satpol PP dan Satlinmas terletak pada sikap yang tegas kepada para pelanggar aturan,” ucapnya.

Tahun ini, Pemkot Bandung menambah 350 tambahan personil Satpol PP dan Satlinmas guna melaksanakan penertiban umum dari yang ada saat ini sebanyak 378 orang.

     style="display:inline-block;width:728px;height:15px"

     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"

     data-ad-slot="8997143380">

Selain itu, Satpol PP juga ditunjang dengan fasilitas prasarana sejumlah 136 unit yang terdiri dari truk, minibus, pick up, double cabin, elf, sedan, motor Pamwal, motor trail dan motor operasional petugas.

Di awal tahun 2017 ini, Satpol PP telah berhasil menertibkan 1 buah megatron, penyegelan 1 tower, turun naskah dan penyegelan 7 billboard, penyitaan 270 botol minuman beralkohol, pemasangan stiker peringatan 1 hotel dan 1 minimarket, penertiban 142 pedagang kaki lima, penertiban 23 pelanggar parkir liar, penertiban 3 pelanggar reklame, penertiban 3 pelanggaran PMKS dan pemasangan Satpol Line pada perusakan trotoar. (Hilda)

Tiga Daerah di Jawa Barat Siap Laksanakan Pilkada Serentak 2017

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memastikan semua permasalahan yang terjadi di lapangan jelang Pilkada Serentak tiga daerah di Jabar ini sudah mendapatkan solusinya.

Masalah yang mengemuka, kata Deddy, diantaranya seperti di Kabupaten Bekasi. “Di Kabupaten ini terdapat sebanyak 45.165 warga yang memiliki hak pilih, namun belum mengantongi e-KTP,” katanya pada pertemuan antara Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Jabar di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, (14/02/2017).

Namun pemerintah setempat, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), telah mengeluarkan surat keterangan (suket) yang telah disampaikan ke KPU setempat.

"Orang-orang yang belum punya e-KTP, sudah teratasi dengan membuat surat keterangan (suket). Kalau kecurangan-kecurangan itu kewenangan Bawaslu, harus juga diklarifikasi kecurangan seperti apa, juga kalau keamanan kewenangannya ada di kepolisian," katanya.

Anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan, jelang pilkada bupati/ walikota tahun 2017 di Jawa Barat, besok, Rabu (15/02/2017), tidak ditemukan kendala yang berarti. Apalagi saat ini hanya ada tiga kabupaten/ kota, terdiri dari dua kota, dan satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada yakni, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Dengan rincian, Kabupaten Bekasi, terdiri dari 3.958 TPS, 1.974.831 pemilih, 49.088 pemilih pemula, 2.235 pemilih difabel. Kota Cimahi 980 TPS, 375.722 pemilih, 11.663 pemilih pemula, 894 pemilih difabel, dan Kota Tasikmalaya: 1.120 TPS, 474.061 pemilih, 15.972 pemilih pemula, 783 pemilih difabel.

     style="display:inline-block;width:728px;height:15px"

     data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"

     data-ad-slot="8997143380">

"Intinya dari keseluruhan yang tadi kita bicarakan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Alhamdulillah teratasi, seperti tadi di Kota Cimahi ada namanya Posko Disdukcapil," katanya.

"Jadi 2017 ini adalah tonggak, yang juga nantinya menjadi bahan evaluasi baik dari sisi regulasi maupun mekanisme pelaksanaan, untuk setiap tahapan Pilkada Serentak ini, untuk nanti menjadi contoh di Pilkada selanjutnya, sampai ke hajat besar di tingkat Pemilihan Presiden," tambah Eni.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Abas Basari mengatakan, dari 45.165 warga yang belum memiliki e-KTP tersebut, 20.027 diantaranya belum merekam e-KTP, sementara sisanya sudah merekam e-KTP namun belum selesai pembuatannya.

Sementara di Kota Cimahi, juga masih terdapat 2.020 warga yang belum memiliki e-KTP. Sebagai solusi, Disdukcapil setempat membuka posko pelayanan bagi warga yang belum memiliki surat keterangan (suket).

"Adapun di Kota Tasikmalaya, hanya ada 700-an orang yang belum memiliki e-KTP, namun kendala tersebut sudah 'clear'," katanya. (HPP Jabar/Frida)