XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan mediasi dengan segenap unsur civil society, dibantu oleh Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Tim Pengawas TKI DPR. Masyarakat sipil yang terdiri dari LSM atau Ormas, Jaringan Buruh Migran Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Perempuan, dan Lingkaran Aku Cinta Indonesia, yang merupakan organisasi menaungi pekerja di Hongkong.
Fahri yang juga sebagai Ketua Timwas TKI memandang positif pengawasan dan koreksi yang dilakukan oleh civil society. Menurutnya sudah menjadi hal yang lazim, ketika masyarakat melakukan pengawasan kepada para pejabat negara.
"Karena mereka dibiayai oleh APBN, saya berterimakasih, saya memandang positif dari pada pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman civil society kepada Anggota Dewan termasuk juga kepada saya," ujar Fahri saat melakukan jumpa pers, di ruang pertemuan lantai 3, Nusantara III, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Dia juga menyadari, DPR memang harus lebih sering bersama masyarakat, sebab legislatif berfungsi mengawasi kinerja eksekutif, yang tentunya peran masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah sangat membantu tugas DPR. Wakil Ketua Bidang Kesra ini juga memahami DPR dan masyarakat harus bersatu mengontrol kerja pemerintah.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1724258498575409"
data-ad-slot="2445840773"
data-ad-format="auto">
"Sebab eksekutif itu memang terlalu luas, susah diawasi. Eksekutif memakan 99 persen dari APBN kita dan pegawainya jutaan, di seluruh dunia ada pegawainya. Makanya kalau DPR dan masyarakat tidak bersatu maka kita mengontrolnya susah," papar Fahri.
Mediasi ini berkaitan dengan keberatan segenap pihak atas kicauan Fahri Hamzah di twitter yang dianggap telah merendahkan martabat pekerja Indonesia di luar negeri. Untuk sementara laporan ini masih ditangguhkan MKD DPR dengan alasan kurangnya berkas administratif.
Fahri yang telah menghapus kicauannya itu mengaku tak bermaksud menyinggung perasaan siapa pun. Dia juga menjelaskan, sebetulnya kicauan itu tidak berdiri sendiri, tetapi tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan kondisi terkini. Sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, ia mengaku sangat mengetahui nasib pekerja Indonesia di luar negeri.
"Saya memandang positif dan dewan telah menyiapkan sistem mekanisme yang baik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya kira itu tetap jalan dan tidak ada masalah, tidak perlu khawatir soal itu," jelas Fahri. (*)
Sumber : Parlementaria DPR-RI
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar