 |
| MCK Komunal (SLBM) Desa Nagrak, Kec. Sukaraja |
XN, (Bogor)-Angka buang air besar sembarangan (BABS) alias tidak menggunakan layak sanitasi di wilayah Kabupaten Bogor masih tinggi. Karena itu,setiap tahun Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor prioritaskan penyadaran kepada masyarakat di Kabupaten Bogor.
%2Bnagrak.jpg) |
| MCK Komunal (SLBM) Desa Balai Kambing, Kec.Jonggol |
Demikian diungkapkan Kepala DKP Kabupaten Bogor, HM Subaweh , di ruangan kerjanya, Selasa (30/2) kemarin. Menurutnya, dari data sanitasi dasar Kabupaten Bogor masih terdapat lebih dari 160 ribu yang belum memiliki akses jamban rumah tangga sehat dan masih terdapat 120 ribu lebih masyarakat tidak memiliki akses sanitasi yang membuang limbah klosetnya ke kali.
Dipaparkan, mengejar target internasional , universal akses, yaitu 100-0-100, dimana tahun 2019 diharapkan akses air minum 100 %, wilayah kumuh 0% dan akses sanitasi 100%, maka diperlukan kerjasama berbagai stakeholder, terutama dalam hal ini adalah 100% akses sanitasi layak.
 |
| IPAL Komunal (SANIMAS) Cibinong |
Oleh karena itu, tegas Subaweh yang juga mantan Kepala Disduk Kabupaten Bogor, tahun 2014 telah dimulai program 500 unit stimulan jamban pada 10 desa dengan nilai stimulant sebesar 675.000,- per unit jamban. Kebutuhan dana sisa menjadi swadaya masyarakat. Melalui program ini diharapkan peningkatan akses sanitasi tidak seluruhnya menjadi beban APBD, tetapi juga melibatkan investasi dan peran masyarakat.
Selain itu DKP Kabupaten Bogor, masih kata Subaweh, telah mencetak wirausaha jamban melalui pelatihan, sehingga diharapkan pembangunan jamban sehat ini dapat menjadi peluang usaha masyarakat yang selain meningkatkan kesejahteraan juga membangun lingkungan yang sehat di wilayah setempat.
 |
| IPAL (SANIMAS) Sanjak, Kec. Citeureup |
Oleh karena itu, tegas Subaweh yang juga mantan Kepala Disduk Kabupaten Bogor, tahun 2014 telah dimulai program 500 unit stimulan jamban pada 10 desa dengan nilai stimulant sebesar 675.000,- per unit jamban. Kebutuhan dana sisa menjadi swadaya masyarakat. Melalui program ini diharapkan peningkatan akses sanitasi tidak seluruhnya menjadi beban APBD, tetapi juga melibatkan investasi dan peran masyarakat.
Selain itu DKP Kabupaten Bogor, masih kata Subaweh, telah mencetak wirausaha jamban melalui pelatihan, sehingga diharapkan pembangunan jamban sehat ini dapat menjadi peluang usaha masyarakat yang selain meningkatkan kesejahteraan juga membangun lingkungan yang sehat di wilayah setempat.
 |
| Kegiatan Stimulan Jamban |
Namun, terlepas dari upaya telah dilakukan DKP Kabupaten Bogor, Subaweh menghimbau kepada pihak swasta yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bogor untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi dalam pembangunan sarana sanitasi masyarakat, agar mempercepat target 100 % sanitasi layak di Kabupaten Bogor tahun 2019 tercapai.
Lebih-lebih pihak swasta, diharapkan yang akan mengalokasikan CSR dalam sektor sanitasi agar berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sehingga model dan bentuk program CSR dapat lebih efektif dan tepat sasaran.(Gio/Jai)
Posting Komentar