XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi tantangan mengingat perekonomian global dan regional sedang mengalami kelambatan. Untuk itu Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan berbagai sektor strategis ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Urgensi Penilai Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah, yang berlangsung Kamis (3/12/15) di Balaikota Bogor.
Di samping itu menurut Ade, serapan APBD terutama melalui proyek-proyek pemerintah di bidang infrastruktur terus dipercepat. “Industri sektor riil, investasi daerah, penerimaan daerah serta sektor-sektor strategis ekonomi lokal lainnya terus digerakan agar terus tumbuh dan menjadi kuat,” lanjutnya.
Untuk mendorong lancarnya proyek-proyek pemerintah, maka dibutuhkan peran penilai. Para penilai dituntut untuk meningkatkan integritas dan kompetensi profesinya. “Penilai harus independen dan senantiasa menjaga profesionalitas, serta bebas dari konflik kepentingan,” kata Ade mengingatkan.
Menyinggung penyelenggaraan FGD, Ade berharap kegiatan ini dapat menjadi media untuk bertukar informasi tentang pentingnya peran penilai pemerintah dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta menjadikan wujud awal sinergi yang akan dibangun kedepan antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah.
FGD kali ini diikuti 38 peserta dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, DPPKAD Kota Bogor, Bekasi, Kota Sukabumi, Tanggerang Selatan, Depok dan Karawang. Juga hadir Kasubdit Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Direktorat Penilaian DJKN dan Kasubdit Standarisasi Penilaian Bisnis dan SDA Direktorat Penilaian DJKN Muhamad Nahdi.(Mad)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar