XN, (Bogor) - Dana anggaran yang digulirkan pada tahun 2009 bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang di kelola melalui Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Klapanunggal hingga saat ini masih berjalan, bahkan menurut Fasilitator UPK Kecamatan Klapanunggal untuk tahun ini dari anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang tersebar di 4 Desa yaitu pembangunan sarana dan prasaran jalan dan Ruang Kelas Baru (RKB) Pendidikan Usia Dini (PAUD). Demikian diungkapkan Jubidi saat di jumpai di ruang kerjanya ketika menerima kunjungan Ka Subag Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Ir. Suratmi, Rabu (8/10).
Jubidi menjelaskan Desa yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan adalam Desa Ligar Mukti yaitu pembangunan PAUD terdiri dari 2 lokal dengan luas bangunan 6 x 7 meter persegi dan Desa Bojong untuk pembangunan PAUD 1 lokal ukuran 6x7 meter persegi dengan nilai anggaran Rp. 181.287.000. Sementara Desa Lulut yaitu pembangunan jalan dengan Rabat Beton sepanjang 473 meter dengan lebar 2,5 meter dan tebal 12 centimeter dengan anggaran Rp. 186.036.000 berikut TPT selokan di sepanjang jalan tersebut yang saat ini sedang berjalan. “Sementara untuk dana pinjaman bergulir dengan pengembalian tertinggi Desa Bojong 95,80 persen sementara pengembalian terendah yaitu Desa Nampo yaitu 69,45 persen,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kendala yang dihadapi ditengah masyarakat saat ini adalah masih kurang kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat waktu dengan berbagai alasan, ada yang beralasan karena ini dana pemerintahan yang tidak harus dikembalikan. Namun pihaknya bersama tim kerjanya berusaha memberikan pemahaman masyarakat mengenai dana tersebut dengan berbagai cara sehingga ikut merasa memiliki demi kepentingan bersama.
“Lebih parah lagi yang terjadi ditengah masyarakat Desa Nampo karena adanya janji politik sang Calon Kades akan membayarkan piutang warga ketika dirinya menang, namun kenyataannya sang Calon Kades tersebut tidak jadi ikut serta dalam bursa pemilihan Kepala Desa karena berbagai alasan yang mengakibatkan dana pinjaman di Masyarakat tersebut masih tertahan,” tuturnya.(Humas)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar