Buruh Tuntut Janji Presiden Saat Kampanye, Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak

Ketua DPD F.SP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau F.SP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, akan melakukan peringatan Hari Buruh atau May Day.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah F.SP LEM Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan, isu yang akan diangkat dalam May Day kali ini, masih menagih janji kepada Persiden Joko Widodo saat kampanye terkait dengan Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak.

“Hingga saat ini belum tampak ada realisasi, justru Peraturan Pemerintah  No 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang diterbitkan tidak melibatkan para buruh dalam pembahasannya sehingga banyak penolakan,” katanya.

Menurut Sidarta, hingga saat ini masih sedikit perusahaan yang telah menggunakan aturan Struktur dan Skala Upah dalam penggajihan, ini terjadi menyusul masih minimnya pengawasan dari pemerintah, padahal aturan tersebut tercantum dalam Undang-undang 13 tahun 2003 pasal  92, dimana perusahan harus menyusun Struktur dan Skala Upah.

“Hingga saat ini banyak perusahaan belum mematuhi Undang-Undang No.13/ 2003 pasal 92 yang menyatakan perusahaan harus menyusun struktur dan skala upah, yang menghargai masa kerja, pendidikan, kopetensi dan golongan,” tuturnya.

Sidarta menyatakan, para buruh juga meminta kepada presiden untuk segera mengatasi buruknya pelayanan BPJS yang diterima masyarakat, khususnya para buruh yang saat ini mencapai 40 juta beserta keluarganya.

“Masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, dengan berbagai macam alasan rumah sakit menolak mereka,” katanya.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryaman mengatakan, kepada seluruh buruh yang ada di Jawa Barat mempersilahkan untuk memperingati May Day yang akan berlangsung 1 Mei mendatang.

" 1 Mei adalah hari buruh, apa pun perayaannya, mari kita rayakan dengan baik, maka silahkan untuk merayakan hari buruh dengan baik tanpa harus mengganggu pihak-pihak lain." kata Aher.

Aher menghimbau, agar perayaan May Day nanti kepada para buruh untuk tetap bersikap tertib saat melaksanakan peringatan.

"Jangan sampai peringatan Hari Buruh berujung pada aksi anarkis yang justru akan berdampak buruk bagi buruh yang bersangkutan." pungkas Aher. (HPP Jabar/Frida)   

Pengurus FKDM dan FPK Kota Bogor Periode 2015-2020 Dikukuhkan

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kota Bogor periode 2015-2020 resmi dikukuhkan. Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman secara resmi melantik para pengurus yang berlangsung di Gedung Bale Seda BKPP Wilayah I Bogor, Jumat (29/4).

Menurut Usmar, kedua forum ini didirikan sesuai amanat Permendagri No. 12 tahun 2006. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa semua daerah harus membentuk FKDM dan FKP. Hampir 90% provinsi sudah membentuk forum ini. Khusus di Jawa Barat sudah 25 kota dan kabupaten. 

“Hari ini di Kota Bogor kami bentuk walaupun SK nya sudah dikeluarkan sejak 2015,” ujar Usmar.

Usmar menambahkan, meski pengurusnya baru dilantik hari ini, tetapi FKDM sudah bekerja dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor. Mereka memberikan masukan-masukan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kemungkinan akan muncul di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang sekarang mulai marak, seperti kemunculan paham-paham yang dilarang bisa diwaspadai masyarakat, dan FKDM ini sendiri dapat memberikan informasi dan edukasi sedini mungkin bagi masyarakat,” kata Usmar. 

Sedangkan terkait dengan penganggaran, Usmar menuturkan, karena ini sudah diamanatkan dalam peraturan maka Pemerintah Kota Bogor akan membantu melalui APBD. 

“Kami akan coba genjot di perubahan sehingga teman-teman bisa cepat bergerak membentuk forum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan,” papar Usmar. 

“Dan yang paling penting adalah sistem informasinya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti Hp atau Smartphone serta medsos,” tambah Usmar.

nilai-nilai kebangsaan. Isu-isu berbau pembauran menjadi isu yang sangat sensitif yang mudah dimanfaatkan oleh oknum yang menginginkan bangsa ini menjadi chaos. 

Diharapkan dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini, komunikasi antara satu etnis dengan etnis lainnya bisa difasilitasi oleh forum ini. (Mad)

LKPJ Gubernur Tahun 2015 Diterima Seluruh Fraksi DPRD Jabar

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Dalam sidang paripurna yang berlangsung Jum’at (29/4) seluruh Fraksi di DPRD Jabar menerima pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemprov. Jabar tahun 2015 yang sudah disampaikan dalam LKPJ Gubernur tahun 2015.

Terkait dengan rekomendasi LKPJ Gubernur tahun 2015, Wakil Ketua Fraksi Gerindra , Daddy Rohanady dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan kendati seluruh anggota di DPRD Jabar menerima LKPJ Gubernur Jabar tahun 2015, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki.

Hal yang dianggap paling urgen, diantaranya pekerjaan yang belum tuntas untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan PON tahun 2016. Di beberapa lokasi venue, masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan karena di awal tahun 2016 belum tuntas.

"Untuk beberapa sarana yang belum tuntas, seperti venue tinju di Pelabuhan ratu, diminta antara Mei atau Juni 2016 dapat terselesaikan," kata Daddy.

Di sisi lain, Daddy menambahkan, dari hasil penelusuran di lapangan, di beberapa daerah seperti di Pantura masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi lingkungan buruk seperti sanitasi buruk. 

"Ini menunjukkan program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang saat ini dikelola Dinsos belum maksimal memberikan manfaat memperbaiki kebiasaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih." pungkas Daddy. (HPP Jabar/Hilda)

Kapolda Jabar : Hari Buruh Perlu Pengamanan Terpadu, Potensi Anarkis Harus Diminimalisir

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Kepolisian seluruh Jawa Barat disiagakan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis para buruh dalam peringatan May Day yang berlangsung Minggu (1/5/2016) mendatang.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Jodie Rooseto menjelaskan, di peringatan May Day ini tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan oleh berbagai instansi terkait.

Pasalnya, berbagai bentuk kerawanan seperti aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis tidak bisa dipungkiri bisa terjadi.

“Potensi kerawanan saat May Day itu ada aksi unjuk rasa anarkis dan aksi sweeping ke perusahaan-perusahaan yang terkadang dengan kekerasan,” ungkap Jodie, seperti dilansir FOKUSJabar, Kamis (28/4).

Oleh karena itu, jajaran kepolisian di seluruh Kabupaten maupun Kota wilayah hukum Polda Jawa Barat agar bersiaga dan meminimalisir potensi ancaman.

”Perlu pengamanan terpadu dalam mengamankan aksi unjuk rasa anarkis dan aksi sweeping,” terangnya. (Hilda)

Jabar Berpeluang dapat Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Jawa Barat berpeluang mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah pusat yaitu penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, penghargaan itu bisa diraih jika Jawa Barat tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan Satyalencana Karyabakti Praja Nugraha, seperti yang diraih Jabar tahun 2016.

“Mudah-mudahan, Saya minta doa dari semua, Jabar mendapat penghargaan tertinggi Parasamya Purna Karya Nugraha. Syaratnya, Jabar harus tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan Satyalencna Karyabakti Praja Nugraha,” kata Aher.

Kesempatan itu sangat lebar didapat, mengingat penilaian tahun 2016 dihargai tahun 2017 hingga 2018 nanti.

“Penghargaan yang saat ini kita dapatkan hasil penilaian tahun 2015, kemudian nanti tahun 2017 mudah-mudahan kita dapat lagi hingga 2018, di akhir masa jabatan Saya sebagai Gubernur. Kita bekerja dengan baik saja, InshaAlloh dapat penghargaan,” kata Aher.

Namun yang terpenting sesungguhnya menurut Aher adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari hasil kinerja Pemerintah yang baik. (HPP Jabar/Frida)

Angkot Bogor Mogok Massal, Pemkot Kerahkan Transpakuan dan Truk Pol PP

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Sesuai janjinya aksi mogok angkutan kota (angkot) akan berlangsung selama tiga hari. Hari ini ratusan angkot kembali melakukan Aksi mogok.

Beberapa trayek seperti 02, 03, 06, 08, 11, dan 13 melakukan aksi mogok dan menyebabkan penumpukan penumpang. 

Penumpang yang ingin menuju wilayah Bubulak, menumpuk di bundaran Bogor Trade Mall (BTM) Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Akhirnya, mereka diangkut menggunakan truk TNI menuju Bubulak, sebagai pengganti trayek angkot 03 yang tengah mogok.

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) melakukan kerja keras demi melayani warga masyarakat yang tidak bisa berangkat akibat aksi mogok.

"Kita kerahkan sebanyak 30 armada bus Trans pakuan, ada juga bantuan 4 truk dari yonif 315,2 truk dari Pol PP dan 3 Truck dari polres Bogor Semuanya berjalan menyesuaikan mengikuti rute yang terkena dampak aksi mogok ini," ujar Kadis LLAJ kota Bogor, Achsin Prasetyo.

Dari keseluruhan armada yang dikerahkan untuk mengangkut penumpang yang menumpuk di setiap titik masing-masing armada dijaga oleh 1 personil kepolisian, 1 personil TNI kodim 0606 kota Bogor, dan petugas DLLAJ.

Achsin juga menambahkan, selain truk TNI, truk Pol PP, penumpang yang terlantar bisa juga naik Trans Pakuan.

"Yang mau ke wilayah Bubulak atau yang melintasinya, bisa naik truk TNI atau truk Pol PP, naiknya bisa dari depan BTM," jelas Achsin.

Lanjutnya, penumpang juga bisa menaiki Trans Pakuan menuju Bubulak, tanpa dipungut biaya. (Urip)

Peringati May Day, Buruh Jabar akan Datang Ke Jakarta

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Arif Minardi mengatakan dalam rilisnya, dalam memperingati hari Buruh 1 Mei atau May Day, mereka akan datang untuk berunjuk rasa di Jakarta.

Ada ribuan buruh yang akan datang dari seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat. Mereka menuntut Presiden untuk merealisasikan janji kampanyenya.

“Diantara janji kampanye Jokowi saat itu pada buruh adalah menciptakan kerja yang layak, upah layak dan hidup yang layak. Nah hingga saat ini janji itu menurut kami masih belum terealisasi, dan juga belum dijelaskan dari maksud kalimat tersebut” kata Arif.

DPP FSP LEM SPSI juga menuntut penegakan hukum, khususnya untuk pemberantasan korupsi sebaiknya dilakukan tanpa tebang pilih dengan proses yang benar dan fair. 

“Otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sebaiknya tidak melakukan kriminalisasi dan politisasi terhadap pengelola perusahaan swasta atau BUMN dan kaum buruh yang sedang memperjuangkan hak-hak normatif  dalam rangka membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya” jelas Arif.

Untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas buruh Indonesia dan industri dalam negeri FSP LEM SPSI menolak kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA). FSP LEM SPSI juga mununtut agar pemerintah Presiden Joko Widodo menyelamatkan ekonomi nasional dan melakukan revolusi ekonomi disamping revolosi mental. (HPP Jabar/Frida)

Bupati Minta Petugas Lapas Harus Bebas Narkoba

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Memperingati hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52, Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menjadi Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Bogor di Rutan Kelas II B Gunung Sindur, Rabu, (27/4).

Bupati dalam paparanya menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan harga mati sebagai wujud kegigihan tekad seluruh jajaran pemasyarakatan.

"Program pemberantasan narkoba di lapas, rutan dan cabang rutan berupa razia yang dilakukan oleh internal ataupun bekerja sama dengan instansi lain, tes urine kepada seluruh petugas pemasyarakatan serta pemberian tindakan tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba telah dilakukan dan akan terus dilakukan," tegasnya.

Lapas Kelas II B Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Lebih lanjut Bupati mengatakan, tema Hari Bhakti ke-52 yaitu wujudkan pemasyarakatan Pasti Smart. Pasti merupakan singkatan dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, adapun Smart berarti serious, minded, active, responsive dan talk. 

Kedua slogan tersebut bukan sekadar dua kata sederhana tanpa makna, namun bukti keseriusan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemasyarakatan serius untuk berbenah diri. "Kasus-kasus yang telah terjadi terutama narkoba, jangan dijadikan penghambat untuk terus terpuruk dalam stigma negatif, namun jadikan pendongkrak semangat untuk tetap membuktikan dedikasi dan pengabdian," tegasnya. (Zai/Gio)

Kemenhub Keluarkan Payung Hukum Uber dan GrabCar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan payung hukum dan mengizinkan angkutan berbasis daring Uber Taxi dan GrabCar beroperasi. Sebelumnya Kemenhub meminta agar Kominfo memblokir layanan Uber Taxi dan GrabCar pertengahan pada Maret lalu.

“Kita tidak bisa pungkiri, ini untuk memudahkan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, seperti dilansir dari BBC Indobesia, Rabu (27/4) kemarin.

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Menteri (PM) No. 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016, dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016.

Meskipun telah mendapatkan izin, Uber Taxi dan GrabCar serta berbagai perusahaan angkutan berbasis daring terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Pertama, perusahaan berbasis online harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Kedua, perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia. 

"Setelah mendapatkan izin, perusahaan akan memiliki kartu pengawasan, yang harus diperbarui setiap satu tahun," jelas Pudji.

Meskipun PM NO. 32 resmi berlaku sekitar lima bulan lagi, Uber Taxi dan GrabCar tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pada 31 Mei, karena keduanya sudah terlebih dahulu beroperasi. (Mad)

Samsat Jabar Gandeng Bank Nasional, Beri Kemudahan Transaksi Bagi Wajib Pajak

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Samsat Pemprov. Jawa Barat menggandeng bank nasional, mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini mulai beranjak dan diperbaharui melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank swasta nasional dimanapun. Melalui mekanisme baru tersebut, para wajib pajak diberi kemudahan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak.

Dengan hadirnya layanan tersebut, maka dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Juga, diharapkan tunggakan wajib pajak yang terlambat kian berkurang sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hal itu, dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat launching pembayaran e-Samsat di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Rabu (27/4).

"E-samsat, sebelumnya diluncurkan oleh bank daerah, seiring perkembangan zaman partisipasi bank lain turut pula meluncurkan layanan serupa, mengingat semua bank kini sudah mempunyai sarana ATM," jelas Aher.

Gubernur Jabar mengapresiasi atas kehadiran e-Samsat dengan bergabungnya beberapa bank swasta nasional yang turut mendukung program tersebut.  

"E-Samsat  merupakan inovasi pelayanan di bidang pajak sehingga harus disambut secara positif dengan adanya e-Samsat kini kualitas layanan publik terutama di sektor pajak dapat meningkat," ungkap Aher. (Hilda)

Disdik Jabar Siapkan Sekolah Pesantren Negeri Setingkat SMA

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat, Asep Hilman, gelar sosialisasi program kegiatan sepanjang tahun 2016 diantaranya adalah program Sekolah Pesantren Negeri setingkat SMA.

"Ada beberapa program yang sedang dipersiapkan, salah satunya adalah membangun sekolah printis setingkat SMA yang berbasis pesantren," kata Asep Hilman pada saat gelar sosialisasi program kerja di Hotel Garden Permata, Bandung, Rabu (27/4).

Asep mengatakan bahwa program sekolah setingkat SMA berbasis pesantren saat ini sudah ada di tujuh lokasi di Jawa Barat, dan ini akan menjadi percontohan untuk daerah lain. 

Diantaranya SMK Negeri Lembang, SMK  Negeri Tanjungsari, SMK Negeri 1 Cibadak Sukabumi, SMK Negeri 6 Garut serta beberapa di daerah lain yang juga menerapkan program tersebut.

Asep berharap, lulusan dari sekolah setingkat SMA berbasis pesantren tersebut akan membangun karakter pribadi yang baik dan memahami agama dengan benar.

"Minimal kedepan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki satu Sekolah Pesantren Negeri," harapnya.

Sementara terkait alih pengelolan SMA/SMK per Januari 2017 menjadi pengelolaan Provinsi Jawa Barat, Asep Hilman mengatakan, bahwa Disdik Pemprov. Jabar sudah siap sepenuhnya untuk mengelola.

"Verifikasi aset sekolah sudah selesai bulan Maret 2016 kemarin, tinggal proses selanjutnya. Kami akan cocokan data dengan kabupaten dan kota di seluruh Jabar," katanya.

Asep menambahkan, Alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjalan mulus dan seluruh daerah semuanya mendukung.  

"Alhamdulillah, tidak ada penolakan, semuanya berjalan kondusif." pungkasnya. (Hilda)

FKSAKB : Mempermanenkan SSA Adalah Kebijakan Amburadul yang Menyengsarakan

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang mengatasnamakan Forum Komunitas Sopir Angkot Kota Bogor mengontrog Kantor Balaikota Bogor, di Jalan Ir Djuanda, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Rabu (27/4). Para sopir angkot ini merasa dirugikan lantaran, Pemkot Bogor telah mempermanenkan kebijakan SSA dan kebijakan tersebut adalah kebijakan amburadul yang menyengsarakan sopir angkot.

Dalam aksinya ini, para sopir angkot membentangkan spanduk bertuliskan penolakan SSA, di depan pintu masuk Balaikota tempat  Bima Arya bekerja, mereka menyuarakan aspirasinya diatas mobil yang menggunakan pengeras suara. Akibatnya, aksi para sopir angkot ini melumpuhkan jalur SSA, dan membuat kemacetan panjang di pusat kota hujan tersebut.

Aksi demo bermula dari Bale Binarum, Bogor Timur, mereka berkonvoi menuju Balaikota melalui Jalan SSA dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi penolakan SSA, dan para sopir tersebut juga melakukan sweeping sopir angkot lainnya untuk bergabung.

Koordinator aksi Empay Supardi mengatakan, SSA penyebab timbulnya gesekan antar sopir, dengan adanya penerapan SSA di lingkar Kebun Raya Bogor (KRB) menyebabkan bertumpuknya rute trayek angkutan kota. 13 trayek angkot dan bus miniarta turut menambah panjangnya kemacetan di Jalan Otista hingga pertigaan Suryakencana dan Jalan-jalan penyangga alternatif kota.

Juga, lanjut Empay, terganggunya distribusi jalur angkot sehingga mengganggu distribusi pengguna jasa angkutan, timbulnya konflik sosial ekonomi antar sopir trayek angkot, inefisiensi pengguna BBM sehingga tidak ramah lingkungan, inefektifitas waktu perjalanan sehingga mengurangi waktu rotasi (putaran) angkutan, tingginya laju kecepatan jalan lingkar KRB berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Tidak hanya itu, tambah Empay, akibat diberlakukan SSA kini pengguna jasa angkot telah beralih menggunakan kendaraan pribadi. 

"Lihat kini di kota bogor sudah menjamur kendaraan alternatif berbasis online, akibat diberlakukannya SSA. Kami merasa bahwa jika SSA terus dijalankan oleh pemkot bogor maka akan semakin mempersulit kehidupan para sopir angkot." jelas Empay.

Forum Komunitas Sopir Angkot Kota Bogor (FKSAKB) dalam tuntutannya menyampaikan beberapa butir tuntutan, yakni; meminta agar pemkot bogor membatalkan Sistem Satu Arah (SSA) dan kembalikan jalur seperti semula, karena Sistem SSA sangat merugikan. FKSAKB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit anggran pelaksanaan uji coba SSA, juga FKSAKB meminta agar pengurus Organda Kota Bogor dibubarkan karena tidak berpihak kepada sopir angkot dan pemilik angkot.  

Sementara itu, tersiar kabar bahwa ada beberapa kendaraan angkot yang mengalami kerusakan disekitar Jalan Bangka, Bogor Timur, akibat menarik penumpang dan tidak ikut serta dalam unjuk rasa di Balaikota, para sopir yang melakukan pengrusakan merusak kendaraan serta melakukan perampasan.

Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Organda Kota Bogor, M. Ischak oleh xposnews.com, Ketua Organda Kota Bogor membenarkan adanya pengrusakan kendaraan angkot disekitar Jalan Bangka, bahkan sampai memecahkan kaca angkot oleh para sopir angkot yang melakukan sweeping. Tidak hanya itu, para sopir yang melakukan pengrusakan tersebut melakukan perampasan dompet yang berisi uang setoran dan surat-surat kendaraan angkot.

"Besok Organda akan menginventarisir jumlah kendaraan angkot yang mengalami kerusakan, akibat sweeping sesama sopir angkot melalui ketua jalur masing-masing," Jelas Ischak. (Mad)

Aher : DOB di Jabar Menunggu Aturan Pusat

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Jabar masih harus menunggu kepastian perubahan aturan dari pemerintah Pusat. 

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, ada beberapa perubahan peraturan dari Pemerintah soal pembentukan DOB. "Saya harus liat dulu detailnya, tapi yang pasti ada perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat yang harus kita tunggu, sehingga pembentukan DOB di Jabar tertunda" katanya kepada awak media, Rabu (27/4).

Menurut Aher, di Jabar sendiri ada 3 DOB yang sudah dipersiapakan. "Seperti yang sudah diketahui DOB di Jabar yang sudah diusulkan itu adalah Garut Selatan, Bogor Barat dan Sukabumi Utara" papar Aher. Ketiga daerah itu menurut Aher sudah sangat siap dijadikan DOB, bila melihat dari potensi alam dan SDMnya. (HPP Jabar/Hilda)

Wabup Subang : Akibat Rendahnya Tanggung Jawab Petugas, Peredaran Narkoba Terjadi di Lapas

XPOSNEWS.com, (Subang) - Wakil Bupati Subang, Imas Aryumningsih mengingatkan supaya meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan melakukan tindakan tegas kepada penjaga Lapas yang melakukan pelanggaran. 

Oleh karena itu perlu dilakukan melaksanakan razia internal, tes urine kepada seluruh warga binaan secara rutin dan pemberhentian kepada petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba.

“Adanya peredaran narkoba di dalam Lapas karena masih rendahnya tanggung jawab petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan,” ujarnya dalam sambutan pada Apel Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 di Lapas Kelas IIA Subang, Rabu (27/4).

Pada kesempatan tersebut menyerahkan dua ribu pohon bibit mahoni Acara diawali penyerahan simbolis kepada Wakil Bupati Subang sekaligus pemberian penghargaan kepada warga binaan yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba di lapas subang.

Pada kegiatan dihadiri oleh Kepala Lapas Subang, Budi Sarwono, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Subang, Suwarna dan Pimpinan Cabang BRI Subang. (Yayat)

Kodam III Siliwangi Dukung Penerapan UU Tentang Lingkungan Hidup

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Kodam III Siliwangi memberikan dukungan penuh diterapkannnya UU tentang Lingkungan Hidup.

Oleh karenanya penyelenggaraan sosialisasi UU tentang Lingkungan Hidup dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal demikian, diungkapkan Kasdam III Siliwangi, Brigjen Muryanto, dalam acara sosialisasi UU Lingkungan Hidup, di Graha Tirta, Jalan Lombok Kota Bandung, Rabu (27/4).

Muryanto, lebih lanjut memaparkan sosialisai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sangat penting. Apalagi di daerah yang sudah terjadi kerusakan lingkungan seperti Jabar diantaranya di Sungai Citarum yang dilanda pencemaran yang cukup berat, mutlak kepada masyarakat diberikan pemahaman perihal UU Lingkungan.

UU tentang Lingkungan Hidup, kendati sudah berlaku 5 tahun, kenyataannya pencemaran lingkungan di Sungai Citarum masih terjadi. Praktek buang sampah maupun limbah dengan kondisi tersebut masih terjadi, ini menunjukkan masyarakat belum mempunyai kesadaran dalam mengimplementasikan UU tentang Lingkungan Hidup.

Oleh karenanya, ujar Muryanto dengan hadirnya berbagai stakeholders dalam sosialisasi UU Lingkungan Hidup dapat terbangun pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk dapat mengimplemntasikan UU tentang Lingkungan Hidup. (HPP Jabar/Hilda)

UNIMIG Mencatat Ribuan TKI di Luar Negeri Terkena PHK

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Aliansi Buruh Migran Internasional UNIMIG atas ribuan korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan Group Bin Laden.

Aktivis UNIMIG, Solihul menjelaskan,  saat ini ada 3000 lebih warga Indonesia yang mengalami PHK dan belum menerima gaji sejak Januari 2016 di Perusahaan Bin Laden.

“Jika masing-masing mereka digaji per bulan sebesar 1.100 hingga 1.400 real dan tunjangan sebesar 2.000 real, maka per bulan mereka mendapatkan sekitar 7 juta rupiah dalam rupiah,” katanya.

Solihul menjelaskan, kasus PHK massal TKI yang berada di Arab Saudi bukan terjadi karena adanya kasus jatuhnya Crane yang menimpa ribuan jama’ah haji pada Bulan September 2015 lalu atau bulan haji. Melainkan, sudah terjadi sejak bulan puasa, yaitu pada Bulan Juni 2015.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Sudrajat meminta UNIMIG segera berkirim surat ke Komisi IX dan Komisi I DPR RI untuk meminta adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Komisi I berkaitan dengan hubungan bilateral negara Indonesia dengan Arab Saudi.

“Komisi IX  akan segera memanggil pihak PPTKIS dan pihak asuransi Jasindo yang telah menelantarkan TKI di sana. Sudah banyak TKI kita yang overstayer dan diabaikan hak-haknya. Jangan sampai, bertambah karena persoalan ini,” kata Adang. (HPP Jabar/Frida)

Kepala SDN Sumbergondo 2 Batu, Berhasil Ubah Sekolah Kurang Bermutu Jadi Sekolah Rujukan

Sri Winarni

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - “Awal menjabat kepala sekolah, saya dihadapkan dengan banyak masalah. Mulai dari guru yang kurang disiplin dalam mengajar, sering terlambat, pembelajaran berjalan konvensional, dan masyarakat kurang dilibatkan dalam pengembangan sekolah. Banyak yang bilang karena ini sekolah di desa maka hal itu wajar,” urai Sri Winarni, Kepala SDN Sumbergondo 2 Batu Jawa Timur, mengawali paparannya dalam acara Kopi Darat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dengan dukungan ACDP (Analytical and Capacity Development Partnership), di Jakarta, Rabu (27/4). 

SDN Sumbergondo 2, Batu, Jawa Timur, adalah sekolah mitra kohor 3 USAID PRIORITAS yang mulai bermitra tahun 2014. Sekolah yang berada di daerah pedesaaan lereng Gunung Arjuna ini berhasil menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya karena peran kepemimpinan kepala sekolah. Kemitraan dengan USAID PRIORITAS dimanfaatkan kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Dia melibatkan guru dan komite sekolah dalam merancang perubahan di sekolah. Kepala sekolah juga terbuka dalam pengelolaan anggaran sekolah. PSM dilibatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. 

”Para guru membuat komitmen baru dalam mengajar dengan pendekatan pembelajaran aktif. Saya juga aktif melakukan supervisi sekaligus melakukan pendampingan kepada guru. Pembelajaran secara berkala dievaluasi bersama melalui kelompok kerja guru (KKG) sekolah. Guru yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran aktif dijadikan rujukan bagi guru lainnya,” katanya lagi.

Dampaknya, kini semua guru kelas sudah menerapkan pembelajaran aktif, siswa difasilitasi untuk belajar dengan memanfaatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan hasil belajar siswa meningkat. Mereka berhasil meraih peringkat 1 UASBN tingkat kecamatan, dari sebelumnya hanya peringkat 15. Sekolah ini juga ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur menjadi sekolah rujukan bagi sekolah lainnya. 

Menurut Trihananing Tyas, guru kelas VI, pembelajaran aktif di kelasnya menjadi lebih optimal karena dukungan kepala sekolah dan komite sekolah yang menyediakan kebutuhan untuk pelaksanaan pembelajaran aktif. “Saat menghadapi UASBN (ujian akhir sekolah bertaraf nasional), siswa kami menjadi lebih siap karena dalam pembelajaran mereka sudah terbiasa belajar dengan praktik, mempresentasikan hasil karyanya yang ditulis dari hasil pemikiran dan kata-katanya sendiri. Jadi mereka lebih percaya diri dan terbiasa tidak mencontek,” katanya. (CJ/Anwar Holil)

Disperindag Jabar Gelar Pelatihan WUB Hadirkan Pakar Manajeman Wirausaha

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat menggelar Pelatihan Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) di Hotel Naripan, Jl. Naripan, Kota Bandung yang dimulai dari tanggal 25 hingga 29 April 2016.

"Pelatihan Pembentukan WUB ini diikuti oleh 100 orang peserta berasal dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi," kata Panitia Pelatihan Pembentukan WUB Disperindag Jabar, Hj. Agustiana, Rabu (27/4).

Pada saat bersamaan, jelas Agustiana, pihaknya juga menggelar pelatihan pembentukan WUB di Hotel Lingga, Jl. Soekarno Hatta, Kota Bandung. Diikuti oleh 91 orang peserta.

Selain menghadirkan para pakar manajemen wirausaha antara lain Dr. Dwi Purnomo,STP,MT, Salamun Taufik,SP, MPPar, Anas Bunyamin,STP,Msi dan Marlis Nawawi,SPt,MSi, Disperindag Jabar juga menghadirkan pengusaha sukses sebagai pembicara. Diantaranya Peri Tristanto, Kiki Gumrlar pengusaha Chocodot Garut dan Fadli pengusaha Cireng Kamsia.

"Kita hadirkan pengusaha sukses sebagai narasumber untuk berbagi kisah dan kiat suksesnya kepada para peserta," katanya. (Frida)

Walikota Bogor Cipika-Cipiki dengan Dua Tersangka Kasus Angkahong

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Dalam hari jadi ke-53 Bhakti Pemasyarakatan di Lapas Paledang Bogor, Walikota Bogor Bima Arya sempat dipertemukan dengan dua tersangka kasus lahan warung jambu atau angkahong, IG dan HYP

Usai menyanyikan lagu "Darah Muda", Bima langsung turun dari panggung dan menemui  bawahannya yang telah  menghuni hotel prodeo Paledang. Begitu ketemu, Bima langsung berjabat tangan dan cipika-cipiki. Mereka bertiga berdiskusi kecil sambil berbisik. 

Momen pertemuan tidak terlalu lama hanya sekitar 5 menit. Mereka berdua langsung dibawa lagi oleh petugas ke ruang sel. Seusai pertemuan, IG dan HYP yang ditemui xposnews.com mengatakan tidak ada pesan khusus yang disampaikan oleh walikota Bogor. 

"Tidak ada, hanya beliau pesan agar kami selalu menjaga kesehatan. Itu saja kok," kata IG singkat.

Ketika ditanya lebih lanjut apa kegiatan selama berada di tahanan. Baik IG maupun HYP berkata kompak. "Berbanyak ibadah," pungkasnya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor, Andhie Fajar Arianto mengatakan, masa penahanan salah satu tersangka berinisial HYP seharusnya selesai pada hari ini, namun Penuntut Umum (PU) telah mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap ketiga tersangka, dengan alasan kasus sedang masuk ke dalam proses persidangan, dan ada beberapa syarat formil dari internal harus dilalui.

“Seluruh tersangka kami perpanjang hingga 30 hari kedepan, demi berjalannya proses penyidikan,” ujar Andhie kepada awak media, Rabu, (27/4).

Menurutnya, tim PU juga sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinan untuk memaksimalkan proses persidangan nanti.

Ia menambahkan, jika nantinya selama masa perpanjangan penahanan berkas belum mencukupi, maka tidak menutup kemungkinan masa perpanjangan penahanan bisa diberlakukan lagi. (Isp)

10 Rumah Terendam Banjir di Kelurahan Baranangsiang

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Akibat meluapnya selokan yang berasal dari saluran irigasi aliran Sungai Ciliwung sejak pukul 13.45 WIB sepuluh rumah di RT 5 Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor terendam air setinggi 50 cm, Rabu (27/4).

Adapun sepuluh rumah yang teredam akibat meluapnya selokan saluran irigasi di RT 5 Kelurahan Barangsiang rumah milik, Ace (56), Rundono (50), H. Jaja (54) dan satu warung nasi padang milik Uni (57).

Sementara Warga di Jati Asih yang terendam milik, Boy Tupa (48), Kanta (71), Yani (38) , Pepen (49) dan Pondok Pesantren Darul Ulum.

Luapan selokan terlihat seperti air terjun karena permukaan sungai irigasi lebih tinggi dari jalan. Banyaknya tumpukan sampah terlihat di pinggiran selokan yang lebarnya hanya sekitar satu meter.

Pihak kelurahan Baranangsiang dengan sigap dibantu oleh aparat TNI langsung terjun membantu membersihkan dan menginventarisir serta menghitung kerugian yang diakibatkan luapan selokan irigasi yang merendam rumah warga. (Urip) 

Asrama Kujang di Jogjakarta Diresmikan Gubernur Jabar

XPOSNEWS.com, (Jogjakarta) - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meresmikan Asrama Kujang milik Pemprov Jabar di Kota Jogjakarta Provinsi DIY. 

Dalam sambutannya, Ahmad Heryawan menekankan agar asrama itu dipergunakan sebaik mungkin. "Meski ini adalah resminya milik Provinsi Jabar, tetapi pengelolaannya tetap diserahkan kepada Yayasan yang selama ini mengurus segala keperluan Asrama" ujar Aher, Selasa siang (26/4).

Ahmad Heryawan juga mensyukuri Asrama yang baru diresmikannya itu, adalah Asrama terbaik di Jogjakarta dibanding dengan asrama serupa milik provinsi lain.

"Alhamdulillah ternyata setelah selesai dubangun, asrama ini menjadi yang terbaik terbesar dan termegah" katanya.

Selain menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Jabar, diharapkan asrama Kujang juga bisa menjadi anjungan seni budaya Jabar di Jogkakarta. (HPP Jabar/Frida)

Kemhan : PT DI Jangan Berpuas Diri, Drone Wulung Harus Dikembangkan

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Meski sudah berhasil memproduksi wulung dan mendapatkan sertifikat Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA), PT DI diharapkan jangan berpuas diri.

“Ini masih baru, harus dikembangkan lagi agar lebih sempurna,” ujar Kepala Pusat Kelaikan Baranahan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama TNI M. Sofyan usai menyerahkan sertifikat IMAA kepada PT DI.

Sebab menurutnya luas wilayah perbatasan Indonesia sangat panjang sehingga memerlukan banyak drone untuk mengawasainya. Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung ini mampu terbang sejauh 120 KM dengan waktu terbang selama 2-3 jam.

“Kalau bisa jarak terbangnya makin jauh, lama terbangnya bisa 24 jam dan bisa lebih tinggi lagi,” kata M. Sofyan. (HPP Jabar/Frida)

Drone Wulung Milik PT DI, Drone Pertama Bersertifikat IMAA

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Sertifikat Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA) yang diterima Drone Wulung menjadi yang pertama diterima di ASEAN. Dengan demikian Wulung siap untuk diproduksi dalam jumlah besar.

"Di Asia Tenggara yang mengikuti standar pesawat baru Indonesia," kata Chief Engineer untuk PTTA, PTDI, Bona P Fitrikananda.

Untuk membangun Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) PTDI melibatkan 100 insinyur hingga mekanik pesawat untuk melahirkan drone siap produksi. Selama proses ujicoba hingga sertifikasi, PTDI memakai 5 unit drone. Bila berhasil mengantongi sertifikat dari IMAA, Wulung akan menyerahkan 3 unit kepada Kementerian Pertahanan, sedangkan sisanya dipakai untuk tahap pengembangan drone fase berikutnya.

"Komponen lokal di atas 75%. Airframe bikin sendiri, yang belum komponen elektronik, pilot control, dan kamera belum ditemukan (diproduksi) di Indonesia," ungkap Bona (HPP Jabar/Frida)

PT DI Terima Sertifikat IMMA untuk Drone Wulung

XPOSNEWS.com, (Bandung) - PT Dirgantara Indonesia (DI) menerima sertifikat Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA) untuk Pesawat Terbang Tanpa awak (PTTA) Wulung.

Sertifikat diserahkan oleh Badan Sarana Pertanahan (Baranahan) Kemenhan RI kepada PT DI “Alhamdulillah akhirnya PTTA Wulung mendapatkan sertifikat resmi dari IMAA, setelah 2 tahun proses pembangunannya,” kata Direktur Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Andi Alisjahbana usai serah terima kepada awak media, Selasa (26/4).

PTTA Wulung merupakan pesawat tanpa awak dengan kemampuan aotu pilot, menggunakan konsep modular composite structure, ruang akses yang luas dan mudah dalam perakitan.

PTTA Wulung memiliki bobot maksimal 125 kilogram , kapasitas tangki bahan bakar 35 liter, menggunakan single piston engine tipe pusher bertenaga 22 tenaga kuda.

“Misi utama dari wulung tersebut adalah intelejen, pengawasan dan pengintaian,” ungkap Andi. (HPP Jabar/Frida)

Peringati Hardiknas 2016, Disidik Jabar akan Beri Penghargaan Insan Pendidikan

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap tanggal 2 Mei. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendiknas, seluruh daerah di Indonesia akan menyelenggarakan Upacara . Peringatan Hardiknas di Pemprov. Jawa Barat tahun 2016 selain upacara, juga akan diisi dengan pemberian penghargaan untuk para insan pendidikan. Hal itu dikatakan Sekretaris Disdik Jabar, Karyono dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (26/4).

Menurut Karyono, penghargaan  dalam rangkaian  Hardiknas tahun 2015 akan diberikan scara simbolik. Penghargaan diberikan kepada  pengelola manajemen BOS  terbaik, Alquran braille untuk penyandang cacat, peserta OSN SD, SMP dan SMA/SMK serta insprirasi untuk  guru teladan.

Adapun siswa yang akan mengikuti upacara tersebut, lanjut Karyono, berasal dari sekolah di Kota Bandung yang dekat dengan area Gedung Sate sebanyak 1000 siswa dari SMA/SMK. Untuk  Pengerahan siswa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PGRI.

"Hardiknas  tahun ini  mengangkat "Tema Nyalakan Pelita Terangkan Cita-cita" dan dilaksanakna di Gedung Sate Bandung," pungkas Karyono. (Hilda)

Pemerintah Ajak Konsumen Aktif Perjuangkan Haknya

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan A. Djalil mengajak seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Seruan ini disampaikan pada perayaan puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta, hari Senin (26/4).

“Konsumen Indonesia harus sadar akan kualitas produk sehingga hal tersebut akan mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan mutu. Konsumen cerdas juga mampu membatasi diri dengan mengonsumsi hanya sesuai kebutuhan. Selain itu, sudah saatnya kita memanfaatkan informasi digital dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan mempercepat penyebaran informasi,” ujar Mendag Tom, kepada awak media, Senin (26/4).

Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai IKK Indonesia tahun 2015 hanya sebesar 34,17 dari nilai maksimal 100. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai perhitungan IKK di 29 negara Eropa pada tahun 2011 yang sudah mencapai 51,31.

Mendag Tom menjelaskan, dengan nilai IKK 34,17 menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen Indonesia baru berada pada level paham. Artinya, konsumen Indonesia sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya mampu menerapkan dan memperjuangkannya. Akibatnya, konsumen Indonesia menjadi sangat rentan untuk dieksploitasi. Untuk itulah, pemerintah mengajak seluruh konsumen Indonesia agar menjadi konsumen yang kritis dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

Salah satu fakta konsumen Indonesia belum mampu memperjuangkan haknya dapat dilihat dari perilaku konsumen dalam mengadu ketika terjadi masalah. Dari 1 juta penduduk Indonesia, jumlah pengaduan konsumen hanya sebesar 4,1. Sementara di Korea Selatan, jumlah pengaduan konsumen di setiap 1 juta penduduk sudah mencapai 64 pengaduan. Hal ini menunjukkan konsumen Korea Selatan tidak ragu untuk melakukan pengaduan.

Apabila ditelusuri lebih jauh lagi, rendahnya perilaku pengaduan konsumen disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap institusi perlindungan konsumen yang ada. Dari survei lain yang dilakukan Kemendag, diketahui hanya 22,2% masyarakat Indonesia yang mengetahui institusi perlindungan konsumen, termasuk mengetahui fungsi dan peranannya. Sebanyak 38,6% masyarakat Indonesia hanya kenal terhadap institusi perlindungan konsumen, tetapi tidak tahu fungsi dan peranan institusi tersebut. Bahkan, sebanyak 39,2% masyarakat Indonesia tidak mengetahui sama sekali mengenai institusi perlindungan konsumen. Terkait hal tersebut, Mendag Tom menegaskan bahwa institusi perlindungan konsumen masih perlu diperkuat agar lebih dikenal dan dapat memberi manfaat yang nyata bagi konsumen Indonesia.

Mendag Tom menyatakan pelaku usaha juga wajib memiliki tata nilai perlindungan konsumen. Dengan tren pasar ke depan yang semakin terbuka, aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) produk yang dikonsumsi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan para pelaku ekonomi. Semakin konsumen merasa yakin dan terlindungi, maka semakin tinggi pula penggunaan produk dalam negerinya. Pada akhirnya, pelaku usaha dalam negeri justru akan semakin diuntungkan.

“Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak untuk menghadirkan perekonomian yang kuat melalui keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha,” lanjut Tom.

Mendag Tom menegaskan, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa adalah konsumen. Hal ini berarti konsumen merupakan kelompok ekonomi terbesar. Konsumen juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selama lima tahun terakhir, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB Indonesia telah mencapai rata-rata 55,4%. Bahkan pada saat krisis ekonomi dunia di tahun 1997-1998, konsumsi kelompok menengah menjadi kunci penyelamat Indonesia dari kelesuan ekonomi yang mendalam.

“Potensi konsumen harus mampu dioptimalkan untuk dapat mengambil peran aktif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan nasional. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi membangun pasar dalam negeri yang kuat,” tegas Tom.

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Di samping itu, peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini juga dijadikan momentum penting untuk mencanangkan langkah-langkah konkret Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen untuk lima tahun ke depan. Cakupannya meliputi tiga pilar utama, yakni peningkatan efektivitas peran pemerintah, peningkatan pemberdayaan konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Salah satu target utama penguatan perlindungan konsumen dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan IKK Indonesia, dari 34,17 menjadi 50,0.

“Arah kebijakan Perlindungan Konsumen Nasional untuk lima tahun ke depan adalah memperkuat pondasi perlindungan konsumen dan mempercepat pelaksanaan upaya perlindungan konsumen di sektor strategis. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan menciptakan pasar yang lebih berkeadilan,” tegas Menteri Sofyan.

Selanjutnya, Kemendag akan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Perlindungan Konsumen dengan mengacu pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen tersebut. Kedua dokumen ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dijadwalkan selesai paling lambat akhir tahun ini.

Upaya penguatan perlindungan konsumen dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan pada sembilan sektor strategis, yaitu obat, makanan, dan minuman; jasa keuangan; jasa pelayanan publik; perumahan/properti; jasa transportasi; jasa layanan kesehatan; jasa telekomunikasi; barang-barang konsumsi tahan lama; serta e-commerce.

Pemerintah akan segera menetapkan landasan hukum Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Aksinya, menurut rencana dalam bentuk Peraturan Presiden. Untuk itu, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas dan Menteri Perdagangan untuk segera menindaklanjuti.

Dengan dukungan dan partisipasi semua pihak, pemerintah mengharapkan pelaksanaan perlindungan konsumen Indonesia akan meningkat signifikan, sehingga dapat mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan. (Humas Kemendag RI/Mad)

Gebyar SMK 2016, Penuh Inovasi

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Ada begitu banyak produk inovatif yang dipamerkan peserta Gebyar SMK Kota Bogor 2016. Selain sepeda motor berbahan bakar gas, juga ditampilkan teknik atap rumah otomatis, alarm kunci motor, genset mini 12 volt untuk menerangi lampu-lampu di rumah, pengendali lampu rumah dengan menggunakan remote tv dan HP. 

Tidak mau kalah, siswa SMKN 2 Bogor menampilkan SMART CAR bertenaga surya. Mobil itu bisa mencapai kecepatan maksimal 40 km/jam dengan beban di atas 60 kg dan 60km/jam dengan beban 40 kg. Juga ditampilkan robot sensor ultra sonik yang bergerak mengikuti prinsip kerja sonar pada kelelawar.

Sementara itu SMK Wikrama, menampilkan satu rangkaian MOCC, alat pembuat sinar mengganti sinar surya untuk  bunga chrysan. Pada tahun 2015 MOCC mendapat medali emas pada ajang Indoneaian Science Project Olympiad 2015 di Tangerang. “Sedangkan Smart Hanging Garbage Graber (SHAGG) yang merupakan prototype mesin otomatis pengangkut sampah mengapung di sungai, menjadi finalis di Semarang pada Indonesian Science  Project Olimpiad 2016.” kata Dwi Agus siswa kelas XII yang didampingi Naufal Prakoso XI.

Sedangkan SMAK Bogor, menunjukan gas and smoke auto sampler, alat pendeteksi udara yang mampu  mengukur kadar O2, Co2 dan gas lainnya." Dengan alat kita bisa mengetahui kelayakan udara yang dapat dihirup lengkap dengan standar dan komparasinya," jelas Erma Julia siswa kelas 13 SMAK Bogor.

Sementara itu SMKN 3 Kota Bogor, memberikan jasa pengecatan kuku bagi siswi yang dikenal dengan Teknik Kecantikan Naik Art dengan harga 1500 / kuku dengan motif apa saja. ”Untuk teknik Catok/curly hairs styling harganya 15.000, untuk kepang 10.000.” kata Sindi Agustin, siswa kelas XII jurusan kecantiikan rambut SMKN 3 Kota Bogor.

SMK lain menampilkan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Mulai dari trainer teknik kendaraan roda dua dan roda empat, ada juga teknik membatik oleh SMKN 1 Kota Bogor dan pengolahan limbah kertas dan plastik menjadi barang bernilai ekonomi oleh SMK Wikrama.(Rahmat Maulana)

Usmar : Gebyar SMK Kota Bogor 2016 Luar Biasa !!!

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman terpukau ketika meninjau Gebyar SMK Kota Bogor tahun 2016. “Luar biasa,” katanya. “Ini banyak sekali inovasi yang dibuat para siswa SMK di bawah bimbingan para guru mereka,” lanjutnya ketika melihat stand-stand peserta di Parkir Barat GOR Pajajaran, Senin (26/4). Usmar pun sempat  mengamati sepeda motor berbahan bakar gas hasil karya siswa SMK Mekanika Bogor.

Menurut Sekdisdik Kota Bogor, karya ini bisa diperbaharui. “Selain tidak menimbulkan polusi, produk ini juga bagus untuk mensiasati peralihan dari minyak ke gas dan gas itu bisa dibuat.” ujarnya.

Sedangkan menurut Kukuh Eros, guru SMK Mekanika, sepeda motor ini telah diujicoba   selama setahun. “Sekarang motor ini dapat dioperasikan dengan top speed sampai 50-60 km / jam,” jelas Kukuh yang didampingi Nara Nandika dan Rahmat Nurohim siswa kelas XI Otomotif SMK Mekanika. (Rahmat Maulana)

863 Siswa Kota Bogor Unjuk Kemampuan di O2SN 2016

XPOSNEWS.com, (Bogor) - O2SN menjadi ajang pembuktian bagi 863 atlit dan 36 official untuk  saling menunjukan  hasil pembinaan yang telah mereka lakukan selama setahun. Mereka akan unjuk kemampuan pada 11 cabang bagi atlet SD, 12 cabang bagi atlet SMP dan 8 cabang bagi atlet SMA/SMK. Pertandingan berlangsung mulai 26 sampai  30 April 2016 di beberapa lokasi.

Menurut Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, banyaknya peserta  menandakan O2SN merupakan ajang yang tepat bagi begitu banyak siswa sekolah untuk mencetak prestasi secara akademik dan memiliki kondisi fisik yang prima. Itu sebabnya Usmar berharap O2SN berikutnya dapat diikuti peserta lebih banyak. 

“Semakin banyak yang ikut O2SN menandakan semakin banyak siswa Kota Bogor yang sehat dan siap menimba ilmu sehingga meraih hasil lebih optimal.” 

Pada O2SN Kota Bogor tahun ini, Kecamatan Bogor Utara sebagai Juara Umum sebelumnya, diperkuat 128 atlet,  Kecamatan Bogor Barat 145 atlet, Kecamatan Tanah Sareal  154 atlet, Kecamatan Bogor Timur 95 atlet plus official, Kecamatan Bogor Tengah 53 atlet dan Kecamatan Bogor Selatan menyertakan 214 atlet. (Rahmat Maulana)