XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Jum'at (22/4) lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan para Kepala OPD Pemprov. Jabar, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat dari KemenPAN-RB, dan Sekda Jabar.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja pimpinan OPD diwakili oleh dinas dan badan yang telah mencapai prestasi penilaian A, yaitu : Inspektorat Prov. Jabar, Bappeda Prov. Jabar, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar, Dinas Peternakan Prov. Jabar, Dinas Perkebunan Prov. Jabar dan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar.
Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Propv. Jabar, perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sehingga setiap dana yang dianggarkan outcomenya (hasilnya) dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam arahannya menekankan pentingnya perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD. Apa yang telah ditandatangani itu, menjadi perjanjian para kepala OPD dan menjadi bahan penilaian pimpinan, ujar Heryawan.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, bahwa anggaran sekarang adalah anggaran berbasis kinerja. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan yang lebih khusus kepada Allah Swt. Karena uang yang kita gunakan itu adalah hasil dari masyarakat melalui pajak, ujar Gubernur.
Oleh karena itu, Gubernur Heryawan meminta keseriusan pimpinan OPD, agar apa-apa yang telah tercantum dalam DPA itu dirinci kembali dalam penetapan pelaksanaan kegiatannya. "Menentukan suatu pokok/judul program, maka rincian kegiatannya harus sesuai dengan outcomenya". Jangan sampai dalam suatu program itu, outcomenya hanya rapat-rapat atau rakor saja", jelas Gubernur.
Kalau suatu program akan mencantumkan kegiatan sosialisasi, maka sasarannya (jumlah orang) harus jelas, apalagi jumlah penduduk Jabar yang 46 juta jiwa itu memerlukan pemahaman tentang program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti : Program Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Program Imunisasi, dll. Kegiatan sosialisasi suatu program harus mencapai jumlah orang yang banyak dan untuk itu mesti menggunakan media yang dapat menjangkau audience yang banyak pula, contoh : menggunakan media televisi berbasis nasional atau "gunakan media online yang pembacanya mencapai puluhan juta orang, jelas Gubernur.
Gubernur meminta, agar semua OPD di Pemprov. Jabar dapat mencapai penilaian minimal A dan OPD yang wajib mendapat penilaian A adalah, Inspektorat dan Bappeda. "Bahkan saya berharap kedua OPD itu mencapai nilai AA", dan OPD lainnya mencapai nilai A, pintanya. (HPP Jabar/Frida)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar