XPOSNEWS.com, (Bandung) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan pengembangan kepegawaian melalui berbagai kegiatan menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas kelas dunia.
“Banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam pengembangan ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya, ada training pengembangan ASN. Kemudian juga ada sejumlah training-training yang melibatkan pakar-pakar pengembangan SDM, supaya SDM ASN semakin berkualitas, dampaknya kinerja performance pemerintah juga semakin bagus dan semakin bermanfaat kepada masyarakat seluas-luasnya,” kata Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan dalam jumpa pers pada acara Seminar Cyber Global Network Goverenment dan Peresmian Leadership Development Programe (LDP) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4).
Selanjutnya, kata Gubernur, ada riset edukasi ASN. Kalau ASN mau riset sekarang didorong, silakan dan risetnya akan dihargai. Kemudian, ada program 300 doktor. Jadi, nanti kalau ASN sudah diterima di fakultas tertentu, baik di luar maupun di dalam negeri, dengan catatan kampusnya memang kampus pilihan, maka akan dibebastugaskan dari pekerjaanya, supaya yang bersangkutan fokus dalam menempuh pendidikan S-3nya.
“ASN tersebut akan mendapatkan gajinya tanpa bertugas. Dari pada kuliahnya seperti sampingan, hari Sabtu saja, tentu konsentrasinya tidak akan penuh karena sehari-harinya harus bekerja. Kalau dia sudah mendapatkan beasiswa kemudian kita catat dan kita hargai ketika mereka telah menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik dan pulang ke tanah air untuk mengamalkan ilmunya,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tambah Gubernur, berkomitmen akan memberikan penghargaan baik penghargaan fungsional maupun penghargaan struktural bagi ASN yang sudah mempunyai dedikasi tinggi untuk belajar dan hasil pembelajarannya digunakan untuk kepentingan pengembangan pemerintahan di Povinsi Jawa Barat.
Kegiatan lainnya, adalah kompetisi atau pemilihan ASN teladan yang setiap tahun diselenggarakan. Hadiahnya biasanya berkunjung ke negara-negara yang birokrasinya sangat bagus, sudah kelas dunia. Ada juga TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan.
“Selama ini kan ada keluhan kekurangan penghasilan sehingga seringkali muncul perilaku-perilaku koruptif dan untuk mencegah itu, diantaranya dengan TPP. Honor-honor yang tidak jelas, kita cabut, kemudian diganti dengan TPP dengan beban kinerjanya 50 persen dan tunjangan langsungnya 50 persen. Ke depan kita ubah, yaitu 70 persen kinerja dan 30 persen tunjangan,” katanya. (HPP JABAR/Frida)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar