XPOSNEWS.COM, (Bogor) - Dosen senior Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Bintatar Sinaga menilai selama satu tahun kepemimpinan Bima – Usmar penegakan hukum di Kota
Bogor di rasakan gamang. Begitu pula, dalam komunikasi, kata Bintatar kurang harmonis akibatnya tereduksi kewibawaan pemerintah daerah. Penilaian Dosen Senior Unpak ini diungkapkan dalam diskusi di Aula Soepomo, Universitas Pakuan Bogor, Selasa (28/4/2015).
Dalam diskusi tersebut juga menghadirkan Walikota Bogor Bima Arya, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, praktisi hukum Sugeng Teguh Santoso, Radjab Tampubolon Lebih dari 100 peserta mengikuti diskusi terdiri dari mahasiswa, praktisi hukum, para pakar, perwakilan OPD dan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut beberapa topik lain diangkat antara lain soal perizinan, PKL, ekonomi kerakyatan, kemacetan, kemiskinan, sampah dan tata ruang. Diskusi yang dibuka Rektor Universitas Pakuan, Bibin Rubini para nara sumber memaparkan pencapain dan progres positif serta harapan.
Diantaranya dengan menggunakan data sekunder, Sugeng Santoso berusaha memaparkan perihal pernyataan Walikota Bogor dengan capaian–capaian yang dikutipnya dari beberapa media cetak , elektronik dan on line.
Menanggapi berbagai kritikan Walikota Bima Arya menyatakan, pihaknya terbuka pada kritikan, asalkan fair dan objektif. Menurutnya mayoritas warga Kota Bogor menginginkan perubahan, dan perubahan dapat dilakukan dengan 2 jalan yaitu cara radikal dan cara kompromi bertahap. Tetapi untuk korupsi yang disebut Bima sebagai “praktek purbakala”, “Tidak ada kompromi dan toleransi,” tegasnya.
Terkait 6 prioritas utama Kota Bogor ada dua hal yang ditekankan Bima yaitu akselerasi dan penetrasi. “Untuk membantu penyelesaian masalah, kita dapat menggunakan teknologi. Pemerintah Kota Bogor selama beberapa waktu ini telah melaunching Bogor Green Room , SIM Puskesmas dan Perizinan secara online,” tambahnya.
Soal perizinan, Bima mengatakan, selama peruntukannya sesuai, lolos kajian ilmiah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, istilahnya on the track akan dipermudah.
Sedangkan Wakil Walikota Usmar Hariman mengedepankan fakta. Diantaranya terntang dijadikannya Kota Bogor sebagai pilot project penanggulangan kawasan kumuh dengan bantuan dari pusat sebesar 23 miliar.
Menyinggung kebersihan Usmar mengungkapkan kemampuan menggerakan 70 truk setiap hari untuk mengangkut sampah yang volumenya mencapai 800 ton ke TPA Galuga, serta bersama masyarakat membangun 42 bank sampah.
Terkait PKL, Usmar mengatakan, Pemerintah Kota Bogor senantiasa berusaha memanusiakan PKL dengan mengambil kebijakaan yang bermanfaat bagi semua pihak.(Isp)