Puluhan SMA Sederajat di Kota Bogor Tidak Bisa Ikut Ujian Nasional 2016

Kabid Dikmen Disdik Kota Bogor, H. Jana Sugiana, MPd.

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Ujian Nasional (UN) tahun 2016 Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA/SMK/MA/MAK dan Paket C akan dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016.

Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat, Firman Adam mengatakan, UN tahun ini di Jawa Barat secara keseluruhan akan diikuti sebanyak 538.000 peserta.

“UN dilakukan dengan dua metode, yaitu UN dengan metode Computer Basic Test (CBT)atau UN Berbasis Komputer dan metode Paper Basic Test (PBT) atau UN Berbasis Kertas,” kata Firman seperti yang telah diberitakan xposnews.com, Selasa (22/3).

(BACA JUGA) UN 2016 Jenjang SMA di Jawa Barat Diikuti 538.000 Peserta

Menurutnya, yang mengikuti UN Berbasis Komputer tahun ini di Jawa Barat kurang lebih 20 persen dari total peserta 538.000 siswa atau sekitar 112.000 peserta. Tersebar di 452 sekolah terdiri dari SMA, MA dan SMK. Sedangkan yang 80 persen lagi mengikuti UN Berbasis Kertas.

Untuk SMA UN berbasis kertas berlangsung selama empat hari dari tanggal 4 April hingga 7 April 2016, sedangkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama enam hari dari tanggal 4 April hingga 12 April 2016.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jana Sugiana mengatakan, dari 96 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Bogor yang akan mengikuti ujian nasional hanya 87 sekolah, sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 52 sekolah yang terdaftar tapi yang mengikuti ujian nasional hanya 47 sekolah.

"Dari jumlah 96 SMK yang terdaftar hanya 87 sekolah yang mengikuti ujian nasional dikarenakan sekolah tersebut belum mempunyai siswa kelas 12, sehingga sekolah tersebut tidak mengikuti ujian nasional tahun 2016, begitu pun dengan SMA dari jumlah keseluruhan 52 sekolah, yang mengikuti ujian nasional hanya 47 sekolah," kata Jana, Selasa (29/3).

Adapun sekolah yang akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk SMA ada 15 sekolah, MA 1 sekolah dan SMK ada 12 sekolah.    

"Peserta yang ikut ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA ada 4.099 peserta, MA 388 peserta, dan untuk SMK sebanyak 3.876 peserta," jelas Jana.

Terkait isu kebocoran soal dan kunci jawaban yang selalu muncul setiap tahun ketika jelang pelaksanaan UN, Jana mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin supaya hal tersebut tidak terjadi, karena dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dengan melakukan penjagaan ketat.

"Seluruh soal tersimpan di gudang rayon Delta Mas Bekasi, itu dilakukan penjagaan yang sangat ketat sekali, dari masuk gudang hingga pedistribusian ke daerah dikawal oleh pihak kemanan. Soal akan distribusikan pada tanggal 1 April pukul 04.00 WIB subuh dikawal oleh aparat keamanan secara lengkap, dan diperkirakan tiba di Kota Bogor pukul 06.00 WIB pagi. Jadi semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang," jelas Jana.

Titik akhir pendistribusian soal, lanjut Jana, di tempatkan dia dua titik lokasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk soal UN SMA titik bongkar di tempatkan di SMA Kesatuan Pulo Armin, dan untuk soal UN SMK serta sekolah kejar paket C akan dipusatkan di SMKN 1 jalan heulang," pungkas Jana. (Mad)

Inilah Jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di Kota Bogor, akan dimulai pada Senin, 4 April 2016.

Menurut laman unbk.kemdikbud. go.id untuk SMA UN berbasis kertas berlangsung selama tiga hari, sedangkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama enam hari.

Berikut jadwal UNBK Tahun 2016 untuk siswa SMA sederajat di Kota Bogor

Sumber : unbk.kemdikbud. go.id

Daftar Sekolah Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer di Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Terdapat 28 sekolah di Kota Bogor yang siap menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 4 April 2016 mendatang. 

Menurut laman unbk.kemdikbud. go.id jumlah sekolah di Kota Bogor yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer terdiri dari SMA sebanyak 15 sekolah, MA 1 sekolah dan SMK sebanyak 12 sekolah. Rata-rata jumlah peserta UNBK di satu sekolah mencapai 350 siswa.

UNBK atau yang disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.(Mad)

Berikut daftar sekolah peserta UNBK di Kota Bogor 

Katagori SMK sebanyak 12 sekolah :

1.   SMK NEGERI 1 BOGOR

2.   SMK NEGERI 2 BOGOR

3.   SMK NEGERI 3 BOGOR

4.   SMK BHAKTI INSANI BOGOR, KOTA BOGOR

5.   SMK BINA WARGA 1, KOTA BOGOR

6.   SMK BINA WARGA 2 KOTA BOGOR

7.   SMK INFOKOM BOGOR, KOTA BOGOR

8.   SMK PEMBANGUNAN BOGOR, KOTA BOGOR

9.   SMK PGRI 3 BOGOR, KOTA BOGOR

10. SMK WIKRAMA, KOTA BOGOR

11. SMK INFORMATIKA PESAT, KOTA BOGOR

12. SMK NEGERI 4, KOTA BOGOR

Katagori SMA sebanyak 15 sekolah :

1.   SMA NEGERI 1 BOGOR, KOTA BOGOR

2.   SMA NEGERI 2 BOGOR, KOTA BOGOR

3.   SMA NEGERI 3 BOGOR, KOTA BOGOR

4.   SMA NEGERI 4 BOGOR, KOTA BOGOR

5.   SMA NEGERI 5 BOGOR, KOTA BOGOR

6.   SMA NEGERI 6 BOGOR, KOTA BOGOR

7.   SMA NEGERI 7 BOGOR, KOTA BOGOR

8.   SMA NEGERI 8 BOGOR, KOTA BOGOR

9.   SMA NEGERI 9 BOGOR, KOTA BOGOR

10. SMA NEGERI 10 BOGOR, KOTA BOGOR

11. SMA KOSGORO BOGOR, KOTA BOGOR

12. SMA PESAT, KOTA BOGOR

13. SMA YPHB BOGOR, KOTA BOGOR

14. SMA BOGOR RAYA, KOTA BOGOR

15. SMA IT UMMUL QURO, KOTA BOGOR

Untuk Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1 sekolah yakni :

1.   MA NEGERI 2 BOGOR, KOTA BOGOR

Sumber : unbk.kemdikbud. go.id

SMAN 4 Kota Bogor di Edukasi Anti Korupsi Oleh Komunitas PBAK

XPOSNEWS.com, (Bogor) Komunitas Perempuan Bogor Anti Korupsi (PBAK) menyambangi SMAN 4 Kota Bogor pada Rabu (30/3). Kunjungan tersebut dalam rangka program memberikan pembelajaran tentang anti korupsi kepada siswa/i. Pembelajaran anti korupsi ini dilakukan selama tiga jam dengan memberikan persentasi pemaparan korupsi, penayangan film, hingga melakukan game.

Ketua Komunitas Perempuan Bogor Anti Korupsi (PBAK) Hania Rahma mengatakan, kegiatan edukasi anti korupsi di SMAN 4 Kota Bogor ini bertujuan untuk menciptakan sekolah yang transparan, bersih, partisipati dan akuntabel. Hal ini karena edukasi tentang korupsi tidak hanya ditujukan bagi siswa/i saja, tetapi juga bagi guru. Agar sekolah mampu memperbaiki tata kelola administrasinya dengan lebih trasnparan. “Progam ini akan dilakukan ke 32 sekolah mulai dari SD, SMP, SMA/SMK/MA di Kota Bogor selama satu tahun penuh,” ujar Hania.

Sekretaris Dinas Pendidikan H. Fahrudin mengatakan, program ini gagasan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor dengan komunitas PBAK untuk mengedukasi sekolah dari mulai murid hingga gurunya. Karena bahaya korupsi dimulai dari hal sepele dan dimana saja seperti disekolah. Seperti menyontek yang menjadi kebiasaan bahkan dianggap sepele. Padahal hal sepele tersebut memicu tindakan korupsi yang lebih besar dikemudian hari. “Intinya disini mengedukasi dan melatih siswa menjadi diri sendiri dan percaya dengan dirinya,” jelas Fahrudin

Wakil Kesiswaan SMAN 4 Kota Bogor Dadi mengatakan, kegiatan ini sangat bagus sebagai pembelajaran langsung dari pihak-pihak yang berkompenten dan sangat memahami tentang bahaya korupsi. Tidak hanya sekadar melalui pembelajaran dikelas saat Mata Pelajaran PPKN, Agama ataupun Budi Pekerti dengan waktu yang terbatas. “Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi siswa yang akan menjadi generasi kedepan sehingga tidak akan salah langkah,” terang Dadi.

Sementara itu, Siswa kelas XI Yafi Yasya Fadilah mengatakan, dirinya sangat senang dengan adanya edukasi anti korupsi dari komunitas PBAK. Apalagi pembelajaran ini bisa mencegah korupsi sejak muda yang turut ditambah dengan game anti korupsi. “Edukasi ini memberikan siswa pengetahuan akan bahaya korupsi sekaligus bisa mencegah terjadinya korupsi di sekolah,” pungkas Yafi (Yu)

Iwan Purwana : Akhir 2018, Jawa Barat 100 Persen Teraliri Listrik

XPOSNEWS.com, (Bogor) - General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana mengungkapkan, rasio elektrifikasi listrik di wilayah Provinsi Jawa Barat sampai 2016 ini sudah mencapai 94 persen. Targetnya, pada tahun 2018 nanti, seluruh wilayah Jawa Barat sudah teraliri listrik hingga 100%. 

Menurut Iwan, saat ini jumlah pelanggan PLN 90% nya adalah rumah tangga. Dan tingkat konsumsi paling besar masih dipegang oleh sektor industri. “Ini disebabkan tingkat pemakaiannya yang 24 jam,” kata Iwan di sela acara Seminar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlangsung di Kantor PT. PLN (Persero) Area Bogor, Jl. Pajajaran, Selasa (29/3) kemarin.

Iwan mengatakan, sampai tahun 2016 masih adanya desa-desa di Jawa Barat yang belum teraliri listrik karena terkendala akses pasokan. “Kalau dari pembangkitnya cukup, tetapi jangkauan ke pelosok-pelosok daerah butuh waktu untuk menarik jaringan listrik seperti SUTR, JTM, dan lain-lain. Paling banyak daerah yang belum teraliri listrik itu di antaranya di Pangandaran, Tasik, Garut, dan Cianjur Selatan,” sebutnya.

Pihaknya optimistis tahun 2018 akhir, wilayah Jawa Barat telah terdistribusikan aliran listrik. Apalagi dengan program pemerintah pusat 35 giga watt, kini PLN diberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa dan pembebasan lahan.

“Untuk mendukung 35 giga watt itu, di Jawa Barat sekarang ini punya dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Di Jatigede dan di Cisokan, Bandung Barat yang diperkirakan tahun 2019 bisa beroperasi. Sedangkan sumber pasokan pembangkit paling besar saat ini masih dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara,” pungkasnya. 

Target di atas sesuai dengan target Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan (Aher). Aher menargetkan akhir tahun 2018 seluruh Kepala Keluarga (KK) di Jawa Barat harus sudah 100% dapat mengakses energi listrik. (Urip)

Pasca Ambruknya SMK Grafika Mardiyuana, Siswa Diliburkan Dua Hari

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pasca platfon terbang akibat hujan angin yang menerjang sekolah Mardiyuana, sekitar 336 siswa SMA dan SMK terpaksa diliburkan selama dua hari.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Grafika Mardiyuana, Mario Marcelius kepada Bogornews.com, Rabu (30/03).

"Anak-anak kami liburkan selama dua hari, masuk lagi hari jumat. Situasional saja, jika tidak memungkin akan kami liburkan lagi. Hari ini kami akan melakukan kerja bakti untuk melakukan bersih-bersih," ujarnya.

Mengingat kelas 12 akan menghadapi Ujian Nasional, Mario mengemukakan untuk sementara akan menggunakan kelas SD dan SMP.

"Kebetulan ada tiga ruangan yang kosong. Tiga ruangan lain kami pinjam ke SD dan SMP.Untuk UN, kami akan menggunakan kelas tersebut," terangnya.

Sementara itu guru desain yang bernama Tommy, mengatakan pada saat kejadian sedang mengajar di kelas 10. Dirinya tidak menyangka akan terjadi peristiwa tersebut.

"Kejadiannya demikian cepat, hitunganya menit. Tiba-tiba atap sudah keangkat saja," ujarnya.

Untungnya saja, lanjutnya, ketika saat pertama platfon akan terangkat, dia sudah menginstruksi ke murid-murid untuk keluar kelas. Sehingga saat platfon bena-benar terbang,  tidak ada siswa yang menjadi korban.

"Untung saja sebelumnya anak-anak sudah saya suruh keluar kelas sambil merapat ke tembok. Kalau tidak, mungkin banyak yang terluka," terangnya.

"Memang ada satu siswa yang terluka. Itu karena tersandung saat evakuasi awal," pungkasnya. (Isp)

Organda Minta Sterilkan Jalur dari Parkir Liar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Para pengusaha dan pemilik angkutan kota (angkot) di Kota Bogor menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) 1 April nanti.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Moch. Ischak AR, sebelum pelaksanaan sosialisasi SSA di Gedung Pengujian Kendaraan, Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Bogor Selatan, Selasa (29/03).

"Terakhir kita melakukan pemantapan pada 4 Maret lalu, yaitu rapat dengan para pengurus Kelompok Kerja Unit (KKU) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) dan semua menyatakan dukungannya pada program SSA ini," jelas Ischak.

Meski demikian, Ischak mengatakan, para pengemudi angkot melalui Organda memberikan catatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Mereka meminta supaya disterilkannya beberapa jalur alternatif dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar.

"Jika masih tetap seperti itu, mustahil program SSA akan berhasil, malahan akan menjadi bom waktu," ungkap Ischak di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Ischak mengatakan, di jalan paledang merupakan tempat pertemuan antar trayek. Jika jalan paledang masih tetap seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemacetan yang cukup panjang dan parah.

"Jalan Paledang adalah jalan pendukung yang nantinya menjadi tempat pertemuan antar trayek. Mobil-mobil yang parkir di bahu jalan seperti mobil penjemput anak sekolah, mobil dinas kebersihan, dan lain-lain, jika tidak disterilkan dari parkir liar, jangan harap program SSA akan berhasil," pungkasnya. (Mad) 

Cellica : POPKAB Karawang Ajang Pencarian Atlet Potensial

XPOSNEWS.com, (Karawang) - Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Karawang adalah ajang pencarian bibit-bibit atlet untuk mewakili Kabupaten Karawang pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional, sebagai wadah dan pembinaan bagi siswa berprestasi  dalam bidang olahraga, serta untuk memupuk dan mempererat tali silaturahmi antar guru dan siswa di Kabupaten Karawang. 

Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana membuka kegiatan POPKAB Tingkat Kabupaten Karawang yang dihadiri Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag, Sekertaris Daerah Kab. Karawang Drs. H. Teddy Rusfendi Sutisna, Ketua KONI Kabupaten Karawang, Kadisdikpora Kab. Karawang, Ketua Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Karawang, Kepala UPTD PAUD, SD se-Kab. Karawang, bertempat di Lapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang, Selasa (29/3).

Dalam paparannya Bupati Karawang menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan ajang pencarian bibit-bibit atlet potensial yang nantinya mampu berprestasi diberbagai cabang olahraga, baik ditingkat Provinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional sehingga bisa berprestasi dan membawa nama harum Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang menambahkan bahwa, “persoalan menang atau kalah bukan menjadi persoalan yang utama, tetapi bagaimana caranya kita melahirkan sesuatu yang baik yang memiliki integritas, dedikasi untuk membawa nama harum Kabupaten Karawng ke tingkat Nasional”, ujar Cellica.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyampaikan, terima kasih kepada seluruh Kepala Sekolah, Dewan Guru, para wasit, para pelatih, para pembimbing yang senantiasa selalu membimbing anak-anak didik semuanya.

Selanjutnya Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana berharap bahwa, melalui kegiatan ini akan terjalin silaturahmi dan persaudaraan antar pelajar serta para guru dimasing-masing sekolah sehingga prestasi dapat diraih sehingga dapat membawa nama Kabupaten Karawang sampai ke tingkat Provinsi bahkan Nasional.

Sementara Kadisdikpora Kabupaten Karawang Drs. H. Dadang Sugardan, M.Pd mengatakan, kegiatan POPKAB ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 2 April 2016, yang menjadi peserta dalam kegiatan adalah sekolah tingkat SMA/SMK sederajat Kelas X dan XI yang diikuti oleh 40 sekolah terdiri dari 1.248 atlet, SMP sederajat Kelas VII dan VIII diikuti oleh 84 sekolah sediri dari 364 atlet dan dari SD Negeri maupun Swasta kelas V dan dari pendidikan usia dini yang diikuti oleh 30 UPTD PAUD, TK terdiri dari  1.110 atlet. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 2.722 atlet dari 154 sekolah yang ada di Kabupaten Karawang dengan 484  official dan pelatih. 

"Atlet yang menjadi juara 1 di POPKAB berhak untuk mewakili pada Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) tingkat Provinsi Jawa Barat," Ujar Dadang Sugardan.

Adapun Cabang Olahraga yang dipertandingkan adalah 10 Cabor, seperti atletik, tenis meja, bulutangkis, sepak bola mini, catur, bola voli/voli mini, renang, pencak silat, karate, dan basket, dan 1 olahraga tradisional. Tropy yang diperebutkan dalam POPKAB kali ini adalah Piala Bergilir Bupati Karawang untuk juara 1 tingkat SMA/SMK, SMP dan SD, serta Piala tetap DISDIKPORA untuk juara 1, 2, dan 3 tingkat SMA/SMK, SMP, dan SD. (Yayat)

Atap Sekolah SMK Mardi Yuana Bogor Roboh

Kabid Dikmen Disdik Kota Bogor, Jana Sugiana saat dikonfirmasi wartawan xposnews.com di RS Vania Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Peristiwa robohnya atap sekolah SMK Mardi Yuna (MY) berlokasi di Jalan Siliwangi, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Tengah, bukan karena fisik bangunannya sudah tua dan rusak, tapi itu akibat bencana alam, kata Kabid Dikmen Disdik Kota Bogor, Jana Sugiana, Selasa petang (29/3) kepada xposnews.com.

Menurut Jana Sugiana, usai melihat korban dalam perawatan di RS Vania yang lokasi tak jauh SMK MY, korban yang mendapat perawatan rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Itupun setelah dilakukan scanning dan tidak ada masalah, kondisinya tidak parah hanya tinggal dua orang lagi, yaitu penjaga Kantin Sekolah dan satu pelajar.

Kabid Dikmen mengaku merasa kaget, ketika mendapat kabar bahwa sekolah MY kena musibah bencana alam saat turun hujan dibarengi angin kencang terjadi di Kota Bogor. “Karena tadi pagi, Jana Sugiana mengaku baru pulang memberikan arahan ke siswa – siswi SMK MY,” ungkapnya.

Jana mengaku, sudah melaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota bahwa kegiatan belajar mengajar yang terkena angin puting beliung ada dua lokal. Dari dua lokal tersebut memang akan dipergunakan sebagai tempat untuk berlangsungnya Ujian Nasional (UN).

"Dua lokal yang terkena angin puting beliung, tadinya akan dipakai UN. Dengan kejadian itu, kegiatan UN akan menggunakan ruangan SMA di lingkungan MY, yang tidak terpakai oleh kegiatan UN ," kata Jana.

"Kegiatan belajar mengajar besok (Rabu – red) untuk sementara, para siswa belajar di rumah dan bukan diliburkan. Kemudian hari berikutnya, kegiatan belajar mengajar siswa SMK akan menggunakan SMA atau SMP yang lokalnya tidak terpakai," pungkasnya. (Mad)

Soenmandjaya Roekmandis Wacanakan Lahirnya Provinsi Bogor Raya

XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat V Soenmandjaja Roekmandis mendorong lahirnya Provinsi Bogor Raya, menggantikan Kabupaten Bogor saat ini. Sebab, secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah cukup untuk dinaikkan status menjadi setingkat provinsi.

“Dengan 5 juta jiwa penduduk, itu setara dengan penduduk sebuah negara di Eropa. Untuk efektivitas pelayanan masyarakat, idealnya Kabupaten Bogor menjadi provinsi tersendiri,” jelas Soenmandjaja melalui siaran pers, Selasa (29/3).

Secara historis, tambah Soenmandjaja, Bogor merupakan salah satu karesidenan di antara lima karesidenan di Provinsi Jawa Barat sebelum lahirnya UU Nomor 5 tahun 1974. 

Karesidenan Bogor tersebut meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kotamadya Bogor.

“Sehingga, melihat unsur-unsur pembentukan sebuah provinsi dan urgensi pembentukannya tersebut, bisa saja diusulkan studi ke arah pembentukan Provinsi Bogor Raya,” ujar Anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Menurut Soenmandjaja, selain empat daerah eks Karesidenan Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari Provinsi Bogor Raya tersebut.

Di sisi lain, wilayah Kabupaten Bogor dapat dimekarkan menjadi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, dan Kabupaten Bogor Selatan.

“Namun, semua itu harus mealui studi yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk daya dukung sumber daya alam,” tambah Anggota Komisi III DPR RI ini.

Soenmandjaja berharap dengan adanya pembentukan provinsi baru bernama Provinsi Bogor Raya ini dapat lebih maksimal menjadi daerah penyangga bagi Jakarta sebagai ibukota negara.

“Juga rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas untuk provinsi Jawa Barat saat ini,” jelas Soenmandjaja. (Mad)

Kodam III Siliwangi Dukung Program Citarum Bestari

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Kasdam III Kodam III Siliwangi Brigjen TNI, Wuryanto  , dalam rapat program Citarum Bestari, yang berlangsung di Makodam III Siliwangi, Senin (28/3) kemarin, menegaskan jajaran Kodam III Siliwangi mendukung sepenuhnya program Citarum Bestari.

Dukungan tersebut, merupakan bagian dari dukungan jajaran TNI untuk mendukung program pemerintah untuk menyukseskan program perbaikan lingkungan hidup diantaranya penataan sungai.

Langkah serupa sudah dilaksanakan TNI AD untuk memperbaiki kondisi Sungai Ciliwung.

Hal yang menjadi catatan, perbaikan kondisi sungai diantaranya Sungai Citarum, membutuhkan partisipasi semua pihak, bahkan membutuhkan peran lintas pemerintah daerah karena sampah di Sungai Ciliwung diantaranya berasal dari kawasan Bogor, Jabar. Khusus untuk perbaikan Ciliwung, pemerintah, masyarakat dan TNI sudah melaksanakan Pembersihan sampah.

Sementara itu,sambung  Wuryanto Untuk dukungan perbaikan Sungai Citarum, juga diperlukan perbaikan karena kondisinya masih memprihatinkan.Sungai Citarum memegang peranan penting sehingga masalah banjir dan penyebabnya perlu segera dilakukan langkah antisipasi. Sungai Citarum, ujar Wuryanto harus diselesaikan secara tuntas sehingga seluruh program perbaikan Sungai Citarum yang tersebar di berbagai sektor layak didukung oleh Kodam III Siliwangi. (HPP Jabar/Hilda)

Disdik Jabar Usung Tiga Sukses Penyelenggaraan UN

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, H. Asep Hilman mengatakan, pihaknya mengusung tiga sukses dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2016 ini. Pihak Panitia Penyelenggara diminta melakukan upaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam penyelenggaraan UN ini.

“Segala upaya kita akan berakhir dengan cape saja, dan diperparah dengan makian andaikan kita tidak mengusungnya dengan tiga suskses dalam penyelenggaraan UN ini,” kata H. Asep Hilman dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan UN Tahun 2016 di Aula ki Hadjar Dewantara, Gedung Disdik Jabar Lantai IV, Jalan dr. Radjiman, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Sukses yang pertama, jelas Asep Hilman, adalah sukses dari sisi perencanaan.

“Alhamdulillah dari sisi perencanaan mulai dari penunjukkan percetakan, penyerahan naskah soal sampai dengan pencetakannya sudah berjalan sukses,” katanya.

Sukses yang kedua, katanya, sukses dari sisi pelaksanaan. Sukses pelaksanaannya termasuk dalam mendistribusikan.

“Yang terakhir adalah sukses administrasi, termasuk budgeting yang didalamnya harus kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan tiga sukses ini akan bermuara pada sukses hasil ujian nasional itu sendiri. Sekecil apapun ada hal yang muncul di lapangan, sekiranya tidak bisa dipecahkan sendiri karena harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami, secepatnya lakukan konsultasi. Kita hotline 24 jam melalui semua saluran, baik email, SMS, group WA maupun Line dan saluran-saluran lainnya. Silahkah gunakan saluran-saluran itu dalam rangka mengusung tiga sukses penyelenggaraan UN sekarang ini,” katanya. (HPP Jabar/Frida)

Gubernur Jawa Barat Berhentikan Bupati Sumedang

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan SK Mendagri tentang Pemberhentian Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat kepada Wakil Bupati Eka Setiawan di Gedung Sate, Senin (28/03) kemarin.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.32-971 Tahun 2016 ini selain memberhentikan Ade Irawan dari jabatannya sebagai Bupati Sumedang, juga menunjuk Wakil Bupati Eka Setiawan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Sumedang sampai dilantik menjadi Bupati Sumedang pada sisa masa jabatan tahun 2013-2018.

Keputusan  Mendagri ini ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Maret 2016 dan ditandatangani Mendagri RI Tjahjo Kumolo.

"Surat Mendagri ini menyatakan pemberhentian Ade Irawan sebagai Bupati Sumedang, juga sekaligus mengukuhkan Pelaksana Tugas atau Plt Bupati Sumedang dan menugaskan Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan sebagai Plt Bupati Sumedang," kata Ahmad Heryawan usai penyerahan surat tersebut.

Gubernur mengatakan, DPRD Kabupaten Sumedang segera memproses Plt Bupati Sumedang menjadi bupati definitif dan juga segera memilih Wakil Bupati Sumedang definitifnya.

Disebutkan sebagai pertimbangan pada surat keputusan ini, Ade Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Dia juga dikenai denda sebesar Rp 50 juta, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Bandung No. 133/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg  tanggal 23 November 2015.

Putusan pengadilan ini adalah dasar pemberhentian Ade Irawan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 83 yang menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (korupsi, dst) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (HPP Jabar/Frida)

USAID PRIORITAS Jawa Barat Gelar TOT Bagi Fasda Jenjang SMP/MTs

Praktik mengajar di sekolah, guru kembangkan matematika dalam kehidupan sambil kembangkan keterampilan literasi siswa dalam proses belajar Matematika, di SMPN 1 Plered

XPOSNEWS.com, (Cirebon) - Sekolah telah menunjukkan kemajuan proses pembelajaran dan budaya membaca. Kinerja guru dan siswa telah menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, namun belum banyak karya tulis siswa yang orisinal, panjang, dan teliti. Karya siswa yang panjang berupa laporan, narasi, cerita, dan semacamnya masih relatif sedikit. Karya siswa yang teliti berupa tulisan yang terstruktur sesuai jenis tulisan dan mutu isinya sesuai tingkat kelas masih perlu didorong.

Demikian disampaikan oleh Stuart Weston, Direktur USAID PRIORITAS, sebagaimana disampaikan oleh Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, pada pelatihan untuk pelatih (TOT) tingkat Jawa Barat di Hotel Swiss-Bel, Cirebon (21/3) lalu. Pelatihan diselenggarakan oleh badan pembangunan internasional USAID dalam rangka implementasi program PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunity for Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students). 

Ai Meryani praktik mengajar Bahasa Inggris dalam kehidupan seraya dorong keterampilan literasi siswa dengan membuat cerita bergambar berbahasa Inggris, di MTsN 2 Cirebon

Pelatihan yang merupakan kerjasama USAID PRIORITAS dan Dinas Pendidikan Jawa Barat ini berlangsung selama empat hari (21-24/3) dan diikuti oleh lima puluh orang fasilitator daerah (fasda) untuk pembelajaran jenjang SMP/MTs dari enam daerah kab/kota mitra USAID PRIORITAS di Jawa Barat. 

Erna Irnawati menyebut pelatihan paket tiga berfokus pada literasi, yakni kemampuan membaca dan menulis yang pada akhirnya akan menghasilkan karya siswa orisinal. Guru didorong untuk lebih kreatif sehingga strategi pembelajaran lebih bervariasi untuk memberi kesempatan siswa membaca dalam proses pembelajaran dan lebih intensif memeriksa pemahaman murid dalam membaca.

“Siswa kemudian didorong untuk mampu menulis dengan pikiran sendiri dan melahirkan karya tulis yang panjang, teliti, dan menarik,” ujar Erna. 

Erna Irnawati pantau langsung praktik mengajar di sekolah guna pastikan peserta pelatihan mampu memandu pembelajar literasi berjalan secara efektif

Selama empat hari, menurut Erna, peserta berlatih melakukan penilaian autentik, mengembangkan matematika dalam kehidupan, mendorong keterampilan informasi (Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS), mengembangkan membaca ekstensif (Bahasa Inggris), dan portofolio. Pada hari ketiga, Rabu (23/3), seluruh peserta melakukan praktik mengajar di SMPN 1 Plered dan MTsN 2 Cirebon untuk mencoba strategi pembelajaran yang mendorong keterampilan literasi.

Ai Meryani, guru di SMPN 2 Singaparna, Tasikmalaya, sebut tingkat literasi siswa sangat bergantung pada kualitas proses pembelajaran yang kuncinya dimainkan dirinya sebagai guru. “Dari pelatihan ini, saya mendapat banyak strategi mendorong siswa mencari informasi dan menulis dengan mengembangkan ide berdasarkan hasil bacaan,” ujarnya di sela-sela praktik mengajar. 

Yeti Heryati, staf USAID PRIORITAS ahli pembelajaran jenjang SMP/MTs, memandang penting fokus pelatihan pada literasi. Sejauh ini para guru masih kurang mampu memantik kreativitas dan menggali potensi siswa. “Pelatihan ini menjadi masukan penting bagi para guru juga dosen untuk mengembangkan program pembelajaran/perkuliahan yang kondusif bagi siswa/mahasiswa mengembangkan keterampilan informasi dan literasi,” tuturnya. (CJ/Dindin S)

SMP Rimba Teruna dan SMAN 1 Cileungsi Juara I LKBB

XPOSNEWS.com, (Bogor) - SMA Negeri 1 Cileungsi dan SMP Rimba Teruna Bogor berhasil merebut Juara I Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) Championship ke-4 2016 Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor. Keduanya mengantongi gelar juara berdasarkan hasil penilaian para dewan juri.

SMAN 1 Cileungsi Juara I untuk tingkat SMA/SMK/MA, sementara SMP Rimba Teruna juara I di tingkat SMP/MTs dan sederajat lainnya. Kejuaraan Baris Berbaris ini digelar di GOR Indoor Pajajaran Bogor. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Adi Novan secara resmi mengumumkan para pemenang dan menutup lomba, Minggu (27/3).

Berikut ini pengumuman para juara. Untuk tingkat SMP juara II, III, harapan I dan II diraih oleh SMPN 1 Cileungsi, SMPN 2 Bogor, SMPN 13 Bogor, dan SMPN 1 Ciomas.

Sementara untuk tingkat SMA keluar sebagai juara II SMAN 6 Bogor, juara III SMAN 1 Bogor, dan untuk juara harapan I dan II diraih SMAN 7 dan SMAN 2 Bogor. (Urip).

Enam Mahasiswa IPB diterjunkan Melakukan Vaksinasi Unggas

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Enam mahasiswa Fakultas Kehewanan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) ikut ambil bagian dalam kegiatan vaksinasi unggas di wilayah Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.  Kegitan vaksinasi unggas di wilayah Kelurahan Kencana dalam upaya mencegah virus H5N1 atau Flu Burung yang kini ditengarai kembali merebak di Indonesia. 

“Kami sengaja mengajak mahasiswa IPB, karena mereka sedang melalukan praktek kerja lapangan. Ini praktek  calon – calon dokter hewan, “ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor Azrin Syamsudin saat mendampingi para mahasiswa dan para vaksinator baru- baru ini.

Selain melakukan vaksin, kata Azrin, pihaknya  juga  sambil melakukan sosialisasi kepada para pemlik hewan peliharaan, untuk menjaga kebersihan kandang – kandang hewan peliharaannya. (Isp)

Cegah Virus H5N1 Ratusan Unggas Milik Warga Kencana divaksin

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Guna  mencegah  wabah virus H5N1 atau flu burung yang ditenggarai kembali menyerang unggas di Indonesia, Dinas Pertanian Kota Bogor bekerjasama dengan aparat Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, melakukan vaksinasi terhadap  ratusan unggas milik warga Kelurahan Kencana.

Selain melibatkan petugas dari Kelurahan Kencana yang telah dilatih oleh Dinas Pertanian, juga melibatkan 6 mahasiswa Fakultas Kehewanan (FKH), Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor Azrin Syamsudin mengatakan, vaksinasi unggas – unggas peliharaan warga, merupakan program rutin  setiap tahun Dinas Pertanian Kota Bogor.  “ Kita telah melatih petugas dari Kelurahan untuk melakukan vaksinasi unggas peliharaan warga di wilayahnya, “ ujar Azrin, Jum’at (25/3) lalu.

Selain melakukan vaksin, kata Azrin, pihaknya  juga  sambil melakukan sosialisasi kepada para pemlik hewan peliharaan, untuk menjaga kebersihan kandang – kandang hewan peliharaannya.

Mengenai keterlibatan mahasiswa IPB, sambung Azrin, pihaknya mengajak mahasiswa IPB, karena mereka sedang melalukan praktek kerja lapangan. “ Ini praktek  calon – calon dokter hewan, “ujarnya.

Khusus untuk wilayah Kota Bogor sendiri, Ia menuturkan berdasarkan data dari Dinas Pertanian, wilayah yang endemis di Kota Bogor adalah wilayah Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara dan Kecamatan  Tanah Sareal.

Lurah Kencana Kecamatan Tanah Sareal Syafei R menjelaskan, di wilayahnya memang banyak warga yang memelihara unggas, oleh Karena itu vaksinasi unggas sebagai upaya pencegahan flu burung menjadi penting untuk dilakukan.“Sebelumnya petugas Kelurahan yang ditunjuk Dinas Pertanian  telah melakukan pendataan unggas milik warga, “ imbuhnya.

Ichsanudin salah satu  vaksinator Kelurahan Kencana menambahkan, pihaknya mentargetkan, sekitar 2000 hewan khususnya unggas di vaksin wilayahnya. “ Target kita 2000 unggas kita vaksin, “ pungkasnya. (Isp)

Ruas Tol Cikampek - Jakarta Dihijaukan 10 Ribu Pohon

XPOSNEWS.com, (Karawang) - Sebanyak 10 Ribu bibit pohon ditanam di sepanjang ruas tol Cikampek-Jakarta pada kilometer 47 hingga kilometer 71. Penanaman ini merupakan upaya penghijauan dan mencegah terjadinya banjir yang masuk menggenangi jalan tol. Sebab pohon yang ditanam adalah pohon mahoni, bintaro, bungur, tembesi dan kalpataru yang memiliki resapan air yang cukup tinggi dan berguna untuk mencegah longsor.

Penanaman dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di kilometer 59+200 jalur tol menuju arah Bandung, Sabtu (26/03) lalu. Program penanaman pohon ini merupakan sinergi dari 70 BUMN melalui CSR nya yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gubernur Aher mengungkapkan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian BUMN dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat tepat, sebab keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam melestarikan lingkungan.

 Menurutnya, salah satu ujung dari seluruh proses pembangunan adalah pelestarian lingkungan dan daya dukung alam yang berkelanjutan sebab semakin bertambahnya jumlah penduduk dan padatnya suatu daerah memerlukan daya dukung alam yang memadai.

“Tentu ini sangat tepat, BUMN bersinergi dengan LHK karena keduanya punya peranan penting dalam pelestarian lingkungan,” kata Aher.

Aher berharap BUMN yang beroperasi bahkan berkantor pusat di wilayah Jawa Barat agar 20 persen program CSR nya terutama penghijauan di ruas tol dilakukan di Jawa Barat.

“60 persen tol di Indonesia itu ada di Jawa Barat jadi kalau ada CSR dari BUMN minimal 20 persennya dilakukan di Jawa Barat,” ujarnya.

Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, penanaman pohon di ruas tol merupakan solusi mengatasi lahan kritis di Indonesia. “Saat ini ada 5,5 Juta hektare luas lahan kritis di Indonesia karena itu diperlukan 22 Milyar bibit pohon untuk mengatasi lahan kritis,” ujarnya.

Oleh sebab itu Menteri BUMN Rini Soemarno meminta kepada BUMN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penghijauan lingkungan. “Saya juga berharap penghijauan tidak hanya disekitar tol tapi juga di pelabuhan, bandara dan tempat-tempat lain,” kata Rini. (HPP Jabar/Yayat)

Gubernur dan Wagub Sampaikan LKPJ Tahun 2015 di Sidang Paripurna DPRD Jabar

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur, Deddy Mizwar, Kamis (24/3) secara bergantian membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk hasil kerja Tahun 2015. Dalam waktu kurang lebih 50 menit, Buku LKPJ setebal satu centimeter atau 30 halaman itu, dibaca secara bergantian dihadapan para anggota dewan dalam acara Sidang Paripurna yang menganggendakan LKPJ Gub/Wagub Tahun 2015.

Sidang paripurna secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Prov. Jabar, Ineu Purwadewi Sundari yang didampinggi empat wakilnya. Dalam sambutan pembukaan sidang, Ineu Purwadewi menegaskan, bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 69 dan 71 disebutkan antara lain, Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran  berakhir.

Menurut Ineu Purwadewi, bahwa teknis pembahasan LKPJ masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Gubernur dalam LKPJ Tahun 2015, menyampaikan beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan program Tahun 2015. Antara lain, bahwa Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 46,70 juta jiwa yang menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau 18,28 % dari keseluruhan pendudukan Indonesia, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,47 %. LPP 1,47 % tersebut dapat dikendalikan sebesar, 0,05 % dari kondisi tahun 2014 sebesar 1,52 %.. Menurut gubernur, besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk dapat dijadikan sebagai kekuatan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat dilaksanakan melalui pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan serta percepatan pemerataan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, berdasarkan formulasi baru dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan BPS, maka IPM Tahun 2015 mencapai 69.49, atau meningkat 0,69 poin dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 68.80. IPM Tahun 2015 sebesar 69.49 itu terdiri dari indeks pendidikan sebesar 60.45 poin, indeks kesehatan 80.80 poin dan indeks daya beli sebesar 68.69 poin, terang gubernur.

Seiring dengan dinamika dan tantangan ekonomi, pada skala regional, nasional dan global, capaian pembangunan di bidang ekonomi tahun 2015 menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan, pertama, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,03 % atau berada diatas rata-rata nasional yang hanya 4,79 %. Kedua, Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 3,35 %. Ketiga, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (atas dasar harga konstan) mencapai 25,84 juta rupiah, atau meningkat sebesar 0,90 juta rupiah, dibanding tahun 2014 yang sebesar 24,94 juta rupiah.

Gubernur menekankan, bahwa untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi, dibutuhkan kerja kedras dan sinerjitas yang kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam hal, pertama, menurunkan indeks gini yang saat ini sebesar 0,41 poin; kedua, menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini sebesar 9,57 %, kondisi ini lebih rendah dari nasional yang saat ini mencapai 10,96 %; dan ketiga, memperluas kesempatan kerja untuk mengendalikan pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 8,72 %.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat pada tahun anggaran 2015. Selebihnya disampaikan pula pelaksanaan detail hasil pelaksanaan capaian kinerja pemerintahan berbasis misi dan urusan pemerintahan. Yaitu meliputi misi pertama, membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; misi kedua, membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan; misi ketiga, meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparfatur dan perluasan partisipasi publik; misi keempat, mewujudkan masyarakay yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan; dan kelima, meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pembangunan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Pada penutupan sidang paripurna DPRD tentang LKPJ, Ketua DPTD Ineu Purwadewi menjelaskan, bahwa setelah penyampaian Nota LKPJ Gubernur ini, selanjutnya menjadi kewajiban DPRD untuk membahasnya lebih lanjut, yaitu melalui panitia khusus (Pansus) yang akan bekerja sampai tanggal 29 April dan hasilnya dilaporkan dihadapan rapat paripurna.

Usai sidang paripurna DPRD tersebut, kemudian Gubernur dan wakil gubernur serta Ketua DPRD dan para wakilnya dengan jalan kaki menuju Gedung Sate untuk meninjau Pameran Pembangunan Pemprov. Jabar. (HPP Jabar/Frida)

Denda Rp30 Juta Bagi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bogor melakukan forum komunikasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Kamis (24/3) di ruang rapat sekda. Forum komunikasi ini terkait masih banyaknya peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak pembayaran hingga menimbulkan kerugian bagi BPJS Kesehatan Kota Bogor.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bogor Anurman Huda mengatakan, kesadaran membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri masih sangat rendah. Padahal dampak dari para penunggak bukan hanya bagi pesertanya sendiri tetapi juga BPJS Kesehatan Kota Bogor dan Rumah Sakit karena peserta tersebut tidak aktif membayar. “Ada sekitar 40 ribu peserta yang menunggak iuran dengan total kerugian 8 Milliar,” ujar Anurman seusai forum.

Anurman menuturkan, menghindari kerugian lebih banyak BPJS Kota Bogor akan mulai memberlakukan denda maksimal Rp 30 juta bagi peserta yang menunggak. Terkecuali bagi peserta BPJS Kesehatan yang selama 45 hari tidak rawat inap (hanya rawat jalan) tidak akan dikenakan denda saat melunasi. Denda berlaku bagi peserta yang dalam waktu 45 hari sakit, yang terbukti orang tersebut hanya mau membayar ketika sakit saja. “Tujuan denda ini untuk mendidik jangan hanya bayar ketika sakit saja,” jelas Anurman.

Selain tentang penunggakan, lanjut Anurman, BPJS juga mengajak masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cara mendaftar online atau bisa juga melalui koperasi secara kolektif, namun sifatnya tetap mandiri. Hal ini karena target di 2019 nanti warga Kota Bogor sudah harus memiliki kartu JKN. “Biaya iurannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 bagi kelas tiga Rp 30 ribu, kelas dua Rp 51 ribu dan kelas satu Rp 80 ribu,” tutur Anurman.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, bagi 40 ribu orang peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak harus dilakukan verifikasinya. Apakah peserta tersebut benar tidak mampu membayar atau memang kurang kesadaran dirinya. Namun, jika ternyata memang benar tidak mampu ini menjadi tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar masyarakat tidak mampu bisa masuk ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Terkait tunggakannya, Pemkot belum mendapatkan formula untuk menyelesaikan hutang 8 Milliar,” terang Ade.

Ade menambahkan, saat ini pegawai K2 di Pemkot Bogor juga belum bisa terdaftar di BPJS Kesehatan. Hal ini karena ada peraturan bagi peserta BPJS yang harus dikalikan dengan UMK sementara gaji K2 belum mencapai UMK. Padahal Pemkot Bogor sudah menganggarkan di bagian Dinas Pendidikan sebagai bentuk keberpihakan Pemkot kepada guru honorer. “Kedepan ini harus ada jalan keluarnya, agar anggaran juga bisa terserap dan tidak mubazir,” pungkas Ade (Urip)

Pemprov Jabar Berikan Uang Kadeudeuh Atlet Sebesar Rp3 Miliar

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Pemprov Jabar Menyerahkan uang kadeudeuh untuk para atlet Asean Paragames VIII tahun 2015 di Singapura, Asean Civil Games (ACSG) di Malaysia, dan Special Olympics Asian Pasific (SO.ASPAC) regional Games 2013 di New Castle Australia.

Uang kadeudeuh yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar sebesar Rp. 3.389.900.000 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (23/3) kemarin.

Adapun besaran tiap-tiap atlet dari masing-masing kontingen tidak sama, seperti kontingen Asean Paragames VIII tahun 2015 mendapatkan uang kadeudeuh sebesar Rp. 2.182.000.000, kontingen atlet ACSG sebesar Rp. 904.000,000, kontingen Special Olympic Asian Pacific Regional Games dan Pekan Olahraga Nasional tahun 2014 di Makasar sebesar Rp. 150.000.000. (Frida)    

Sekdakot Bogor, Minimnya Pelayanan RS dan Puskesmas Jadi Penyebab Tingginya Angka Kematian

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Tingginya angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir di Kota Bogor cukup memprihatinkan. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan langkah penyelamatan yang harus dilakukan  untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Salah satunya adalah perbaikan pelayanan di Rumah Sakit. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (SekdaKota Bogor Ade Sarip Hidayat, usai membuka lokakarya penyamaan persepsi penyusunan organisasi program penyelamatan ibu melahirkan dan bayi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) di The Mirah Hotel, Jalan Pangrango Bogor, Kamis (24/3).

“Pemkot Bogor menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Kedua, Puskesmas tidak hanya sekadar melakukan pendataan dan pencatatan terhadap ibu hamil. Tetapi, mencatat juga rekam jejak pemeriksaan kehamilan si ibu hamil yang bersangkutan,” ujar Ade. 

Langkah-langkah di atas penting dilakukan karena berdasarkan  data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor sejak tahun 2012-2015, minimnya pelayanan RS dan Puskesmas jadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Ade juga menekankan pentingnya membuat catatan rekam medis ibu hamil untuk membuat rujukan jika diketahui ada masalah. 

“Jadi jangan membuat rujukan setelah usia kehamilan tua yang justru akan menjadi masalah,” jelas Sekda.

Penyebab tingginya angka kematian bagi ibu hamil juga bermuara dari masyarakat itu sendiri. Ade menyoroti proses melahirkan yang dilakukan oleh paraji atau dukun beranak. Masyarakat lebih memilih ke paraji ketimbang ke petugas kesehatan. 

Ade juga menyoroti hambatan administrasi yang kerap menyadi penyebab pasien gagal ditangani dengan baik. Salah satunya adalah ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau bahkan seperti belum terdaftar sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga masyarakat sendiri yang akhirnya kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

“Bahkan mungkin kematian ibu hamil ini juga karena faktor usia yang masih sangat muda ketika hamil, atau bahkan juga sebaliknya saat hamil usianya sudah tua. Sehingga hal-hal ini meningkatkan risiko kematian ibu hamil,” terang Ade.

Oleh sebab itulah, menurut Ade, pentingnya edukasi yang perlu dilakukan termasuk peran dari institusi untuk menekan angka kematian ibu hamil khususnya maupun bayi baru lahir dan bayi, yaitu peran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). (Urip)

Gubernur Kukuhkan TPAKD Jawa Barat, 3 Program Kerja Siap Dilaksanakan

XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro 22 Kota Bandung, Kamis (24/3).

Dalam struktur TPAKD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai pembina. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai pengarah, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai koordinator dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Regional 2 Jawa Barat sebagai Wakil Koordinator.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono selaku Pengarah TPAKD Jawa Barat menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan, TPAKD Jawa Barat didukung oleh kelompok kerja yang berjumlah 5 kelompok kerja.

Kelompok Kerja Data dan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan diketuai oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan diketuai oleh Dirut Bank BJB. Kelompok Kerja Riset dan Pengembangan diketuai oleh Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Bandung Koordinator Jawa Barat.

Selanjutnya Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi diketuai oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 2 Jawa Barat. 

Adapun kelompok kerja beranggotakan para Kepala Daerah di Jawa Barat, Asosiasi pelaku usaha dan pimpinan serta industri jasa keuangan.

Lebih jauh Sarwono mengatakan, bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat tidak berhenti sampai pada pembentukannya saja, namun lebih penting dari itu adalah pembentukan TPAKD harus dibarengi dengan program kerja.

"Program kerjanya bukan hanya kongkret, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan perluasan dan percepatan akses keuangan di suatu daerah serta sejalan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh industri keuangan," kata Sarwono. 

Selain itu, TPAKD Provinsi Jawa Barat sudah memiliki tiga program kerja yang telah dipilih dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016.   

Pertama, upaya peningkatan kesejahteraan TKI di suatu kabupaten di Jawa Barat oleh perbankan melalui perluasan dan percepatan akses KUR yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah tertentu di Jawa Barat dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, di sisi lain daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, mendorong industri keuangan untuk lebih berperan dalam pengembangan usaha rintisan melalui pembiayaan pada industri kreatif.

"Tingkat keberhasilan dan efektivitas program kerja TPAKD tersebut akan dievaluasi secara periodik melalui ukuran kerja atas pelaksanaan program yang telah disusun," pungkas Suwarno. (HPP Jabar/Frida)

Asep Hilman : Target Kita Distribusi Naskah Soal UN 2016 Zero Erorr

XPOSNEWS.com, (Bandung) - "Kalau kita lengah, kita abai hal sekecil apapun, itu bisa berdampak pada kelangsungan proses UN nanti," Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Asep Hilman. Dirinya terus mengingatkan kepada jajaran panitia ujian nasional agar tidak lengah dan tidak abai terkait dengan penyelenggaraan ujian nasional 2016.

Salah satu titik rawan yang tidak boleh lengah, kata Asep Hilman, adalah ketika melakukan proses pengepakan soal. Pengepakan harus sesuai dengan jumlah siswa per kabupaten/kota dan per mata pelajaran.

“Kita upayakan untuk tidak ada lagi soal yang tertukar atau ada soal yang terselip. Kita terus kontrol. Mudah-mudahan tahun kita bisa zero error. Zero error itu, bukan hanya dalam konteks pengepakan saja, tapi juga dalam proses loading di gudang dan proses pendistribusiannya hingga sampai tujuan titik bongkar di kabupaten/kota se-Jawa Barat,” kata Asep Hilman.

Terkait dengan kendaraan untuk mendistribusikan soal-soal UN 2016 hingga sampai titik bongkar di kabupaten/kota Jawa Barat, H. Asep meminta kepada para petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat agar mengecek kelaikan kendaraan dengan cermat dan teliti, sehingga tidak timbul problemtika di jalan, seperti mobil mogok atau ban pecah.

“Kami mengingingkan pada posisi ketika naik naskah ke mobil maupun ketika nanti sampai di kabupaten/kota turun naskah, dalam kondisi yang baik,” kata Asep Hilman.

Sementara proses perjalanan kendaraan pengangkut soal dari mulai titik loading di Gudang Delta Mas di Bekasi, hingga sampai di titik lokasi bongkar kabupaten/kota, akan dikawal oleh petugas dari pihak kepolisian dan dari Disdik Jabar.

Asep Hilman berharap, ketika posisi dari titik pemberangkatan sampai ke titik bongkar, diharapkan aman dan tepat waktu. Juga ketika naskah-naskah soal itu sudah pada posisi di kabupaten/kota, para panitia UN tingkat kabupaten/kota se-Jabar harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dari soal-soal tesebut.

“Patuhi saja SOP, dalam kondisi ini jangan ada inovasi, SOP saja pegangannya. Kalau ada alasan-alasan tertentu di dalam melaksanakan SOP, cepat komunikasikan. Ini dokumen rahasia negara, apapun bentuknya tentu proteksi kita sedini mungkin adalah mengamankan dokumen ini sampai pada waktunya dikerjakan oleh anak-anak kita,” pungkasnya. (HPP Jabar/Hilda)

Kesra Sekdakot Bogor Sosialisasikan Dana Bansos

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Puluhan anggota Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), DKM, para Ketua RW, RT diwilayah Kecamatan Bogor Timur, mengikuti sosialisasi Pelaksanaan dana hibah/ bantuan sosial (Bansos), oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setdakot Bogor. Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bogor Timur, Kamis (24/3)

Kasubag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakot Bogor, Boyse Nugraha, mengatakan melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat yang tadinya awam, tidak tahu proses dan aturannya seperti apa, bisa paham dan mengerti tentang pengajuan dana hibah dan bansos ini.

“Hari ini kami jelaskan secara rinci mulai dari proposal, pengajuan, pencairan sampai mereka memperoleh dana itu,” ujar Boyse. 

Boyse menjelaskan pihaknya telah mengundang narasumber dari hulu hingga ke hilir perihal pengajuan hibah/bansos. Narasumber dari Kesbangpol didatangkan untuk menambah pengetahuan seputar peraturan kelembagaan dan organisasi yang berbadan hukum.

Sedangkan untuk masalah penganggaran dan pencairan, narasumber dari BPKAD akan berbagi ilmu. Dan untuk teknisnya prosesnya  dari Bagian Kemasyarakatan, serta terakhir dari Bagian Dalprog untuk masalah monitoring dan evaluasi.

“Kalau mereka sudah mengerti diharapkan tidak ada lagi prasangka buruk terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Sementara yang menjadi sasaran dari kegiatan sosialisasi ini dijelaskan Boyse adalah kelembagaan di masyarakat seperti LPM, BKM, DKM Masjid, RW dan RT. “Kami sangat senang karena mereka sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini mereka mengerti dan paham,” harap Boyse (Yu)

Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Bogor Meningkat Tiap Tahun

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kota Bogor terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar lokakarya penyelamatan ibu melahirkan dan bayi lahir.

Lokakarya digelar di The Mirah Hotel, Jalan Pangrango, Kecamatan Bogor Tengah. Lokakarya dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, diikuti para kepala Puskesmas dan praktisi kesehatan. Turut hadir Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah, Kamis (24/3).

Ketua panitia lokakarya, Sri Pinantari Hanum mengatakan, Kota Bogor memiliki rencana aksi dalam program penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Program ini bertujuan agar seluruh elemen terkait di Kota Bogor memiliki kesamaan pandangan, terhadap kondisi gawat darurat penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.

“Program ini, bertujuan untuk menyepakati upaya pelaksanaan gerakan penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir,” kata Sri.

Sri menjelaskan berdasarkan data Dinkes Kota Bogor, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2014 silam jumlahnya tercatat hanya sebanyak 6 kasus saja untuk kematian ibu.

“Untuk data tahun 2012, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 7 kasus. Bayi baru lahir (0-28 hari) 18 kasus, dan bayi (1-11 bulan) berjumlah 6 kasus,” ungkap Sri.

Sedangkan di tahun 2013, angka kematian ibu dan bayi ini justru meningkat tajam dari yang sebelumnya hanya 7 kasus kematian ibu naik menjadi 13 kasus. Begitu juga dengan kematian bayi. Jika di tahun 2012 jumlah kematian bayi baru lahir hanya 18 kasus, di tahun 2013 jumlahya melonjak menjadi 51 kasus.

Sementara jumlah kematian bayi tercatat naik juga menjadi 11 kasus dari yang sebelumnya di tahun 2012 berjumlah 6 kasus.

“Di tahun 2014 angka kematian ini turun kembali, baik kematian ibu maupun kematian bayi baru lahir dan kematian bayi. Untuk kematian ibu di tahun 2014 ini tercatat 6 kasus, kematian bayi baru lahir 45, dan kematian bayi 10,” paparnya.

Sementara di tahun 2015, angka kematian ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2015 lalu. Dimana untuk angka kematian ibu mencapai kasus, kematian bayi baru lahir 51, dan kematian bayi 14. (Yu)