XPOSNEWS.com, (Bogor) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kunjungi Kota Bogor dalam rangka pemberian dana bantuan darurat untuk Kota Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 250 Juta, Rabu (16/3).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengatakan, dirinya mewakili komisi VIII DPR RI yang mengurusi bidang kerja di komisi VIII yakni sosial dan penanggulangan bencana. Komisi VIII adalah mitra kerja dengan BNPB, dan sudah menjadi keharusan untuk membantu dan memberikan dana bantuan darurat.
"Apalagi dapil saya dulu Cianjur dan Kota Bogor, sesuai dengan undang-undang MD3 maka para wakil rakyat harus memperhatikan daerah pemilihannya," kata Deding saat ditemui xposnews.com di rumah makan padang Baranangsian, Bogor Timur, Kota Bogor.
Kota Bogor termasuk kota yang rawan bencana terutama banjir dan longsor. Sehingga penting juga memastikan adanya kesinambungan dan kepastian terkait rasa aman. “Seperti yang kami lihat di RW 6 Kelurahan Baranangsiang penduduknya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung yang rawan longsor meraka harus direlokasi,” ujar Deding.
Deding menuturkan, dirinya sudah memberi penjelasan kalau daerah itu tidak bisa ditinggali dan mereka harus pindah. Maka dari itu, program relokasi akan segera didesain dan direncanakan secara konperensif dengan wilayah-wilayah lain di semua kecamatan yang kemudian diajukan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. Kemudian dari BNPB di tembuskan ke Komisi VIII dan komisi VIII akan membantu sekaligus mendorong melalui pendanaan rehab dan rekon. “Dana bisa sekitar 10 Milliar sampai 20 Milliar tergantung kebutuhannya. Saya harap di tahun ini program kesinambungan tanggap bencana bisa terrealisasikan di Kota Bogor,” papar anggota fraksi Golkar ini.
Deding menambahkan, bahwa dirinya sebelum mengunjungi daerah yang rawan longsor telah bertemu dengan Walikota Bogor guna menanggulangi musibah-musibah longsor dan banjir yang terjadi di Kota Bogor harus diambil langkah-langkah antisipatif termasuk bagaimana yang sifatnya segera untuk ditanggulangi.
"Pak Walikota sudah sepakat dan akan mengabil langkah-langkah antispatif guna penanggulangan bencana," kata Deding.
Deding juga berharap dana bantuan darurat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah Kota Bogor dalam rangka menanggulangi tanggap darurat kemudian nanti bagaimana melakukan upaya relokasi dan hal-hal lain yang sifatnya pencegahan bencana dan pengurangan bencana di Kota Bogor.
"Karena Kota Bogor ini tempat singgahnya Presiden tiap akhir pekan untuk melakukan istirahat di Istana Bogor," tutur Deding.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, dana bantuan darurat bencana sebesar Rp250 juta tersebut adalah langkah awal dari perhatian pemerintah pusat terhadap Kota Bogor, karena wilayah Kota Bogor memang cukup strategis dan secara kebetulan Presiden tinggal di Kota Bogor tiap akhir pekan.
"Dana tersebut tidak akan cukup jika untuk mencover persoalan-persoalan bencana di Kota Bogor. Dana tersebut dipergunakan untuk membeli sarana prasarana kegiatan penanggulangan bencana di BPBD Kota Bogor," ungkap Ganjar.
Terkait dana rehab rekon, dirinya tidak akan buru-buru untuk menggajukan, karena perlu rencana yang matang dan dikonsultasikan dengan dinas terkait untuk menyamakan persepsi.
"Dana rehab rekon yang digulirkan oleh pemerintah pusat memang cukup besar, namun kita tidak ingin buru-buru sebelum pendataan riil kita punya, apalagi kita musti mematangkan dan menyamakan pandangan dengan dinas terkait," pungkasnya. (Mad)
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar