XPOSNEWS.com, (Bandung) - Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro 22 Kota Bandung, Kamis (24/3).
Dalam struktur TPAKD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai pembina. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai pengarah, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai koordinator dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Regional 2 Jawa Barat sebagai Wakil Koordinator.
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono selaku Pengarah TPAKD Jawa Barat menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan, TPAKD Jawa Barat didukung oleh kelompok kerja yang berjumlah 5 kelompok kerja.
Kelompok Kerja Data dan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan diketuai oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan diketuai oleh Dirut Bank BJB. Kelompok Kerja Riset dan Pengembangan diketuai oleh Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Bandung Koordinator Jawa Barat.
Selanjutnya Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi diketuai oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 2 Jawa Barat.
Adapun kelompok kerja beranggotakan para Kepala Daerah di Jawa Barat, Asosiasi pelaku usaha dan pimpinan serta industri jasa keuangan.
Lebih jauh Sarwono mengatakan, bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat tidak berhenti sampai pada pembentukannya saja, namun lebih penting dari itu adalah pembentukan TPAKD harus dibarengi dengan program kerja.
"Program kerjanya bukan hanya kongkret, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan perluasan dan percepatan akses keuangan di suatu daerah serta sejalan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh industri keuangan," kata Sarwono.
Selain itu, TPAKD Provinsi Jawa Barat sudah memiliki tiga program kerja yang telah dipilih dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016.
Pertama, upaya peningkatan kesejahteraan TKI di suatu kabupaten di Jawa Barat oleh perbankan melalui perluasan dan percepatan akses KUR yang telah disediakan oleh pemerintah.
Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah tertentu di Jawa Barat dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, di sisi lain daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, mendorong industri keuangan untuk lebih berperan dalam pengembangan usaha rintisan melalui pembiayaan pada industri kreatif.
"Tingkat keberhasilan dan efektivitas program kerja TPAKD tersebut akan dievaluasi secara periodik melalui ukuran kerja atas pelaksanaan program yang telah disusun," pungkas Suwarno. (HPP Jabar/Frida)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar