SMK TBS Terakreditasi "B" Berikan Sekolah Gratis Bagi Anak Yatim dan Dhuafa

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Terinspirasi untuk menyediakan pendidikan murah dan bermutu,  Drs. Sumarno, M.Pd dan isterinya, Sugiarti, S.Pd, ahirnya mendirikan lembaga pendidikan SMK Tunas Bangsa Sejahtera (TBS) yang berlokasi di Jalan Cifor No. 60 Batuhulung Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Awalnya  yang bernaung di bawah Yayasan Tunas Bangsa Sejahtera yang   didirikan pada 4 Mei 2005 ini, menumpang di SMP PGRI 13 Kota Bogor, namun sejak Tahun Ajaran 2010-2014 pindah ke gedung sendiri dan meluluskan 4 angkatan.

“Alhamdulillah kami sudah mempunyai  gedung sendiri dan sudah terakreditasi B,”papar  Kepala SMK TBS, Sumarno di ruangan kerjanya, Jumat (31/7/15).  

Ditambahkannya, saat ini baru ada 2 jurusan  yang diselenggarakan yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang Teknik Komputer dan Jaringan serta Bisnis Manajemen dengan fokus Administrasi Perkantoran. Biaya sekolahnyapun relative terjangkau hanya Rp 150 ribu, begitu juga iuran perbulannya  Rp 150 ribu. Karena ada bantuan BOS Pusat, maka setiap siswa hanya membayar Rp 78 ribu setiap bulannya.

“Bagi peserta didik dari kaum dhuafa atau anak yatim , pihak yayasan memberikan kebijakan khusus, dengan membebaskan pembayaran serta dananya dari sumbangan dari salah seorang pendiri yayasan yang juga anaknya. Moch. Chandra Yuwana, ST  yang saat ini bekerja di  Kementrian BUMN. 

Sedang para pendiri dan pengurus yayasan sendiri semuanya masih keluarganya, Istrinya, Sugiarti S.Pd  yang juga pengajar di SMAN 5 Kota Bogor bertindak sebagai ketuanya, sekretarisnya Moch. Chandra Yuwana anak sulungnya, sementara bendahara yayasan Noviana Bagaskoro saat ini masih menuntut ilmu di SMA Negeri 5 Kota Bogor.

“Posisi saya di Yayasan Putra Bangsa Sejahtera ini sebagai Pembina dan sekarang dipercaya menjadi Kepala SMK,”pungkasnya. (Dadang HP)

Universitas Pakuan Gelar KKN untuk Mengabdi Kepada Masyarakat

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Universitas Pakuan (Unpak) Bogor menggelar pengelepasan mahasiswa/i  peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) periode 2015. Program ini diikuti oleh 755 orang mahasiswa/i semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan program studi keahlian masing-masing seperti Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Mereka akan disebar ke berbagai daerah yang ada disekitar Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Jumat (31/7/15) 

Seperti dirangkum dari penuturan beberapa orang peserta, mereka sangat siap terjun langsung ke lapangan untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai mahasiswa dengan berasaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi poin ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat.  “Tentunya dalam menghadapi KKN ini hal yang harus dipersiapkan sudah pasti fisik dan mental kita selain menyiapkan kebutuhan lainnya untuk bekal kita mendedikasikan ilmu yang kita punya kepada para warga” Devi menjelaskan kesiapannya.

“Empat pilar yang difokuskan dari program ini yaitu Pendidikan, Lingkungan, Ekonomi dan Kesehatan. Program seperti ini harus dipertahankan karena banyak bermanfaat untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup para warga yang ada disana” tutur Shara seusai acara dibubarkan. 

“Jika kondisi disana belum ada PAUD maka kita harus membuat PAUD dan memajukannya karena itu bagian dari prioritas kita. Terlebih saya mengambil program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)”  papar Dicky menjelaskan kontribusinya nanti. (Mad)

755 Mahasiswa Universitas Pakuan Dilepas KKN

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Sebanyak 755 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pakuan Bogor secara resmi dilepas Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka  disebar di 18 kecamatan dan 100 desa di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Acara Pelepasan dilakukan di halaman dalam Kampus Universitas Pakuan Bogor, Jum'at (31/7/15). 

Acara pelepasan dihadiri oleh Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan mantan Menteri Koperasi Indonesia Kabinet Pembangunan periode 1993-1998 Subiakto Tjakrawerdaya selaku Sekretaris Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan perwakilan universitas lainnya. 

Ketua panitia Nedin Badruzaman  menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah membumikan calon sarjana agar memasyarakat. "Membantu memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan IPM dan SDM, mencerdaskan masyarakat pedesaan, menghasilkan sarjana unggul, mandiri dan berkarakter disamping mengenalkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Selain itu juga dalam rangka membantu pemerintah melanjutkan program pemberantasan buta aksara," kata Nedin. 

Nantinya, peserta KKN Nedin menegaskan, para peserta untuk fokus pada pendidikan dengan membentuk PAUD baru bagi wilayah yang belum memiliki, membantu kegiatan PAUD yang sudah ada, mendata anak putus sekolah dan PKB paket ABC, mengadakan pelatihan penelitian tindakan kelas dan  meningkatkan pembinaan posdaya yang sudah ada. 

Sementara itu Sekretaris Yayasan Damandiri Subiyakto Cakrawerdaya menyampaikan KKN tematik ini bertujuan mencerdaskan bangsa, apalagi dengan melihat mayoritas kondisi keluarga yang ada di Indonesia yang masih prasejahtera, ditambah kondisi ekonomi yang kurang bagus  dan persaingan global. “Kaitan hal tersebut, keluarga prasejahtera harus ditingkatkan kecerdasan dan produktivitasnya hingga menciptakan hasil yang meningkat dan dapat bersaing dengan negara lain. Dengan kerjasama  kita mampu menghadapi persaingan global, karena kerjasama adalah jatidiri bangsa indonesia. Kita dorong masyarakat untuk bekerjasama meningkatkan kecerdasan dan produktivitas," ujar Subiakto.

Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini dalam sambutannya mengatakan. "Semoga kegiatan ini dapat menjadi berkah dan semangat bagi kalian, dalam rangka memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat agar mereka bangkit secara perekonomian maupun bidang lainnya menuju Indonesia yang berjaya dan makmur," tutur Bibin. 

Jumlah 755 peserta KKN terdiri dari Prodi Bahasa Inggris berjumlah 144 orang, Bahasa Indonesia 104 orang, Biologi 88 orang dan PGSD berjumlah 418 orang. Pelepasan diakhiri dengan penyematan jas almamater kepada 4 perwakilan mahasiswa kemudian dirangkai dengan penghargaan bagi masyarakat posdaya binaan Universitas Pakuan yang telah berhasil.(Mad)

Kadisbuparekraf Ajak Bawahannya Gerakan Jumat Bersih

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Menindaklanjuti program Bogoh ka Bogor Walikota Bogor, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor mengadakan Gerakan Jumat Bersih di lingkungan kantornya di Jalan Pandu Raya, Kel. Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Hal ini dikatakan Kepala Disbudarekraf Kota Bogor, H. Shahlan Rasyidi di sela-sela kesibukannya membersihkan pekarangan halaman kantor, Jumat (31/7/15).

Menurut Shahlan kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan selain untuk menunjang program Walikota Bogor, juga untuk menjalin rasa kebersamaan diantara para pegawainya.  Selain itu, semua merasakan pekerjaan yang selama ini mungkin tidak pernah dikerjakan, seperti membabat rumput, masuk ke saluran irigasi dan yang lainnya. 

Karena dikerjakan dengan gotong-royong, kegiatan inipun tidak memerlukan waktu lama, hanya beberapa jam saja, pekarangan kantor Disbudparekraf ini sudah terlihat bersih dan asri.

“Selesai beberesih kami juga makan tumpeng  bersama-sama,” ungkapnya. “Seperti rambut atau kumis yang habis dicukur, klimis,”gurau salah satu staf yang juga ikut dalam kegiatan beberesih tersebut. Selepas Jumat beberesih, Shahlan menerima audensi panitia pekan seni SD, SMP dan SMA Yayasan BPK Kota Bogor. (Dadang HP)

Lurah Sidak MOS Sambil Nostalgia

 

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Untuk memastikan pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) tidak terjadi perpeloncoan terhadap para peserta didik baru  yang dilakukan para seniornya, Lurah Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Syafei R melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah yang ada di wilayahnya, Kamis (30/7/15).

Didampingi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Albert Nanlohi dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Iyan Sofyan, Lurah mendatangi dua sekolah, yakni MI dan MTs Mambaul Islam, dan SMK  Yayasan Al Akhyar di Kampung Kalimurni  RW 01.

Saat mengunjungi MI dan MTs Mambaul Islam selain ingin melihat pelaksanaan MOS juga dimanfaatkan Lurah bernostalgia karena dia alumni dari Mambaul Islam
“Sebenarnya saya datang ke Sekolah Mambaul Islam sekaligus bernostalgia karena dulu saya sekolah disini, “ kata Syafei.

Syafei mengatakan, Sekolah Mambaul Islam merupakan satu satu sekolah tertua di Kelurahan Kencana.  Sekolah ini berdiri tahun 1950, banyak  alumni disini yang telah sukses.  “ Dulunya memang hanya sekolah madrasah, namun kini selain sekolah madrasah juga sekolah umum, “ kata dia.

Sidak dilanjutkan ke SMK Yayasan Al Akhyar  (YAK) yang lokasinya tidak jauh dari Mambaul Islam. Di sekolah  kejuruan ini, Lurah melihat langsung pelaksanaan MOS.   “Pelaksanaan MOS di SMK YAK telah berjalan cukup baik, tidak ada perpeloncoan kepada para siswa baru, “ ujar Syafei.

Pada kesempatan itu Lurah memberikan pengarahan kepada para siswa dan panitia MOS.  “ Saya tidak ingin mendengar ada kejadian yang tidak diinginkan selama pelaksanaan MOS.  Silahkan MOS tapi dengan cara yang wajar, dan mendidik, “ ingatnya.

Kepala SMK YAK Ade Abdul Haris mengatakan, peserta didik baru SMK YAK seluruhnya berjumlah 128 siswa.  Kegiatan MOS diisi selain diisi dengan sosialisasi kurikulum sekolah juga ceramah dengan nara sumber dari pihak Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Bogor.  “ Kegiatan MOS SMK YAK dilaksanakan selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu, “ kata Ade. (Isp)

Pemkot Apresiasi Kel. Kencana yang Telah Memanfaatkan Medsos

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pemerintah Kota Bogor menyampaikan aprersiasi kepada jajaran Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang telah memanfatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan bebagai informasi dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan di wilayahnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan jajarannya  yang selalu update dalam menyampaikan berbagai informasi melalui media sosial twitter,  dan media – media lainnya termasuk media cetak dan online, “ kata  Kepala  Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Adpenum) Heri Karnadi ketika melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Kencana, Kamis (30/7/15)

Heri melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Kencana didampingi Camat Tanah Sareal Taufik dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanah Sareal Astarine.  Kedatangan Kabag Adpenum dan Camat Tanah Sareal disambut Lurah Kencana Syafei R, para Kasi dan Staf Kelurahan Kencana.

Seperti diketahui, kata Heri Karnadi, Walikota Bima Arya telah menganjurkan kepada para pimpinan SKPD, Camat dan Lurah di Kota Bogor untuk memanfaatkan media sosial sehingga bisa berinteraksi langsung dengan warganya.

“Kelurahan Kencana merupakan salah satu Kelurahan yang paling aktif dibandingkan dengan Kelurahan-Kelurahan lainnya dalam berbagi informasi kegiatan Kelurahan melalui akun Twitter, “ kata Heri.

Dalam kunjungan kerjanya, Heri menerima  berbagai masukan dan saran dari Lurah, Kasi dan staf Kelurahan Kencana terkait dengan pelayanan kepada warganya.   Salah satu usulan yang disampaikan Lurah agar Pemkot Bogor bisa membangun ruang pelayanan yang refresentatif. 

“Kita belum punya ruang pelayanan, karena ruang pelayanan yang ada masih bersatu dengan ruang kerja seksi dan staf. Karena itu kita ruang pelayanan yang refresentatif, “ kata  Lurah Kencana Syafei.

Selain itu, usulan lainnya penambahan personil, karena staf yang ada masih kurang mamadai. “Seorang Seklur, empat orang Kasi dan  tiga orang staf yang ada di Kelurahan Kencana masih kurang. Idealnya satu seksi dibantu seorang staf, sehingga staf keseluruhannya berjumlah lima orang, “ ujar Syafei. (Isp)   


TEKS FOTO : Kabag Adpenum saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Kencana

Bupati Kesal, Logo Pemkab Bogor diplesetkan

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Logo pemerintah kabupaten (Pemkab) bogor, diduga dijiplak dan design dengan kata - kata plesetan oleh sekelompok orang. logo ini kini beredar di media sosial (Sosmed). Dalam logo tersebut tertulis dibagian paling atas kata-kata Dinas Kaulinan, kemudian dalam kotak tengah tertulis, kalimat, "ngenah mereunah" dibagian paling bawah logo tertulis kalimat Tegar Beriman, yang diapit oleh dua kujang dikanan dan sisi kirinya. 

Hal ini disikapi oleh para tokoh di Kabupaten Bogor sebagai pelecehan terhadap simbol negara. 

"Ini tidak bisa didiamkan, atas dasar apa mereka membuat logo seperti itu. Saya ingin tau siapa yang membuatnya dan apa filosofinya," tegas anggota DPRD Kab. Bogor sekaligus ketua DPC. Partai Hanura Kabupaten Bogor, Hendrayana, kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Kab. Bogor, Kamis (30/7/15).

Kepada wartawan, Bupati Bogor, Nurhayanti juga mengaku geram dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari dan memberikan sangsi terhadap orang yang membuat dan menyebarkan logo yang menggunakan embel - embel logo Pemkab Bogor itu. (Gio)

Ketua MUI Kabupaten Bogor Menyoal Fatwa BPJS

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.

Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Mukri Adji meminta agar fatwa MUI tentang sistem Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menyatakan bahwa penyelanggaraan BPJS tidak sesuai syariat Islam tidak dijadikan polemik. 

“Fatwa MUI tersebut jangan sampai menjadi polemik di masyarakat, karena walau bagaimana pun masyarakat membutuhkan BPJS,” ujar Ketua MUI Kabupaten Bogor, DR. KH. Mukri Aji.

Kendati demikian, Mukri Aji meminta agar BPJS duduk bersama dengan para ulama Kabupaten Bogor, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Agar sistem yanag dipakai BPJS tidak bertentangan dengan syari’at islam. Tidak membutuhkan biaya yang besar ko untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah,” ucap Mukri.

Mukri menyarankan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar BPJS, tidak harus menunggu keluarnya BPJS syari’ah.

Seperti yang ramai diberitakan MUI mengeluarkan fatwa, karena system di BPJS diduga kuat mengandung gharar.

“MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba,” kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok sepert dikutip di Tempo, Rabu, 29 Juli 2015.

Menurut Jaih, keputusan ini lahir sebulan lalu dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal. Acara itu melahirkan beberapa keputusan dan fatwa baru di berbagai bidang, salah satunya soal BPJS Kesehatan. Jaih turut hadir dalam pembahasan di ijtima.

Menurut Jaih, tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. “Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?” kata Jaih. (Gio)

Baznas Kabupaten Bogor Himpun Zakat Mal Rp 1,6 Milyar

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Perolehan zakat mal yang berhasil dihimpun Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Bogor hingga semester II tahun 2015 sudah menembus angka Rp 1,5 miliar lebih, bahkan pada saat Ramadhan lalu zakat yang berhasil dikumpulkan melampui target dari tahun sebelumnya yang menembus angka Rp 500 juta.

“Alhamdulillah, niat para warga di Bumi Tegar Beriman, untuk menunaikan rukun Islam keempat saat ini cukup tinggi, meski belum maksimal, karena tak semuanya mereka menyerahkannya ke Baznas,” kata Kepala Baznas Muhamad Lesmana, Kamis (30/7/15).

Zakat mal yang berhasil dikumpulkan Baznas, kata Lesmana untuk saat ini berasal dari para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor, lembaga pendidikan, perusahaan dan individu. “Kedepan kita akan gencarkan sosialisasi, agar target perolehan zakat harta atau yang kerennya sekarang ini disebut zakat profesi bisa meningkat,” ujarnya.

Lesmana, mengungkapkan dari Rp 1,5 miliar zakat mal yang dikumpulkan, sebesar 1,09 miliar diantaranya telah disalurkan kepada para penerima, baik itu perorangan maupun lembaga, seperti panti yatim. “Dana zakat yang kita salurkan itu umumnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu biaya pendidikan anak-anak yatim dan orang tua yang tak mampu,”ungkapnya.

Sedangkan sisa sebesar Rp 462 juta lebih dijadikan dana cadangan dan nantinya tetap akan salurkan, karena sudah banyak lembaga yang mengajukan proposal.”Nah sebelum dana titipan itu disalurkan, proposal yang masuk kita teliti keabsahan berkasnya. Ini penting, untuk menghindari adanya pengajuan proposal fiktif, karena dana itu harus kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kukuh Sri Widodo, Ketua Komisi I DPRD meminta Baznas lebih gencar mensosialisasikan keberadaan lembaganya ke masyarakat luas, sebab potensi zakat di Bumi Tegar Beriman ini sangat besar, tapi belum tergali sepenuhnya. “Ini diperlukan supaya, agar warga mampu yang ingin menunaikan kewajibannya ke lembaga ini meningkat, sebab Baznas merupakan satu-satunya lembaga pengumpul zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang,”tandasnya. (Gio)

Nurhayanti : WDP lebih Baik dari Pada Disclaimer dalam Penilaian BPK

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Hasil penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, masih dianggap wajar oleh bupati Bogor Nurhayanti.

“Nilai WDP itu lebih baik daripada disclaimer atau ditolak. Pemkab mendapatkan nilai itu karena banyak aset tanah, bangunan yang tidak bersertifikat," kata Bupati Bogor Nurhayanti kepada wartawan Kamis (30/07/15).

Nurhayanti menambahkan, nilai WDP hasil dari pemeriksaan BPK yang dilakukan Februari-Maret lalu ini kebanyakan adalah bangunan Sekolah Dasar (SD).

“Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk segera membereskan sertifikasi gedung sekolah-sekolah dasar dan 2.853 aset-aset ini akan disertifikatkan agar pada tahun 2018, Kabupaten Bogor masuk dalam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)," harapnya.

Nurhayanti juga berkilah, keterlambatan sertifikasi sekolah ini juga ikut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang menarik kewenangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari sebelumnya wewenang kabupaten atau kota.

“Karena petunjuk pelaksanaan DAK ditarik ke pusat, maka ikut mempengaruhi pendanaaan sertifikasi sekolah, namun persoalan ini sudah kami antisipasi lewat anggaran lain dan kami meminta segenap jajaran meningkatkan pengawasan," tandasnya. (Gio)

Dugaan Penipuan Penerimaan CPNS, MenPAN RB Mita Polda Jabar Segera Usut

XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Polda Jabar untuk mengusut tuntas dugaan penipuan terhadap ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jawa Barat.

Yuddy mengatakan tindak kejahatan tersebut sudah merugikan harta dan kepentingan masyarakat terutama CPNS. Bahkan kerugian yang dialami masyarakat tersebut mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Menurut salah satu korban seperti yang diberitakan, mencapai Rp.150 juta. Dan Korbannya mencapai sekitar 2000 orang dari berbagai wilayah di Jawa Barat,” katanya.

MenPAN merinci, tindak kejahatan yang dilakukan oknum tersebut sudah diatas 100 miliar rupiah. Sementara korbannya, tandas Yuddy merupakan masyarakat kecil yang benar-benar menginginkan menjadi pegawai negeri.

Ditegaskannya, MenPAN-RB selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengawasan dan pengadaan pegawai, bahwa kebijakan pemerintah di tahun fiskal 2015 melakukan moratorium pegawai.

“Pemerintah tidak mengangkat bahkan belum mengangkat satu orang pun pegawai di tahun 2015 ini, kecuali untuk tenaga guru, kesehatan dan penegak hukum. Dan itupun dilakukan dengan sangat selektif didasarkan pada kebutuhan dan pengajuan masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK),” tegasnya.

Dijelaskan Yuddy, Pejabat Pembina Kepegawaian tersbut diantaranya para menteri, para Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati.

“Selain itu tidak ada yang memiliki kewenangan mengajukan kebutuhan kepegawaian dan diujungnya harus ada persetujuan dan rekomendasi MenPAN” jelasnya.

Dipastikan Yuddy, diera pemerintahan Jokowi-JK, tidak ada lagi proses rekruitmen, penerimaaan dan penempatan pegawai yang harus membayar walau satu rupiah pun.

“Jika ada orang yang mengiming-imingi, menginformasikan bahwa ada penerimaan pegawai bahkan meminta imbalan, itu sudah pasti tindak pidana penipuan,” paparnya.

Kaitan dengan ini, pihaknya sudah menghubungi dan meminta Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Mugianto agar seluruh Kapolres di wilayah Jawa Barat mengusut tuntas kasus tersebut.

“Prioritas utama adalah para pelaku dan koordinator penipuan ini mengembalikan uang yang mereka tipu kepada para korbannya. Dan prioritas kedua melakukan penegakkan hukum peda pihak-pihak yang ternyata terlibat. Ketiga, meminta kepada pihak kepolisian di wilayah Jawa Barat untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak ada penerimaan CPNS di tahun 2015 ini,” tuntasnya. (Gio) 

Madia Gathering, KPUD Kunker ke PWI Kota Bogor

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Guna mensosialisasikan Pemilihan Umum  serentak beberapa waktu mendatang dengan mengusung tema Media Gathering, KPUD Kota Bogor yang dipimpin Undang Suryatna bersama 4 Komisioner yakni  Syamsudin, Siti Nilawati, Edi Kholki dan Bambang Wahyu, serta  Sekretaris KPU Aep Syaefudin juga beberapa stafnya mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai media dan organisasi, diantaranya PWI Kota Bogor, yang diterima langsung oleh Ketua PWI Kota Bogor dan  pengurus lainnya, Kamis (30/7/15). 

Menurut Undang,  keberhasilan KPUD Kota Bogor dalam menyelenggarakan pemilihan umum mulai dari Pilkada, Pilbup, Pilpres hingga Pileg tak lepas dari peran wartawan. 

Sebelum ke PWI Kota Bogor, rombongan penyelenggara Pemilu ini juga mengunjungi RRI Bogor. Ditambahkannya, ada beberapa perbedaan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dengan Pilkada serentak. Pilkada serentak akan dilaksanakan  pada tahun 2015, 2017 dan 2018.  Kota Bogor sendiri akan melaksanakan  Pemilu serentak mulai dari Pilpres, Pilwalkot, Pileg di tahun 2018.

“Alhamdulillah dalam pilkada yang sudah dilaksanakan, KPU Kota Bogor mendapat penghargaan 2 dari 6 kategori baik di tingkat provinsi maupun nasional,”ungkap Undang.

Penghargaan tersebut diantaranya mengenai Tranparansi dan Informasi juga  penyediaan akse bagi kaum marjinal. Kedepan,  lanjutnya, KPU ingi membuat MoU dengan PWI Kota Bogor serta yang lainnya,  agar program sosialisasi lebih terpogram dan semakin gencar.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor menyambut baik  rencana KPU Kota Bogor yang mengadakan beberapa kunjungan dan akan bekerja sama dengan PWI.

“Niatan KPU Kota Bogor untuk mengadakan kerjasama tentunya kita sambut baik, karena hajat KPU adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah kami akan sekuat tenaga  membantu KPU Kota Bogor,”papar H. Tarwono yang didampingi beberapa pengurus PWI Kota Bogor, diantaranya Dian Prima, Jacky A. Wijaya, Dadang HP, Wahyu BP, Azwar, M. Iqbal serta yang lainnya. Ditambahkannya, pengurus dan anggota PWI banyak yang bertugas di berbagai media baik cetak maupun elektronik, jadi berita mengenai  Pemilihan  Umum akan sangat mudah untuk disebarkan. (Mad)

Dinkes Kota Bogor Sosialisasi BPB

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Dalam sosialisasi persiapan Bulan Penimbangan Balita (BPB), disebutkan bahwa kesehatan balita menjadi salah satu tolak ukur dan prioritas yang harus segera ditangani. Hal ini mengingat setiap balita wajib dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, Sosialisasi ini berlangsung di Ruang Rapat I, Kamis (30/7/15). 

“Kesehatan balita sangat ditentukan dari status gizinya. Khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan pengecekan terhadap balita. Bila pada periode emas ini terjadi kurangnya asupan makanan dapat mengakibatkan  kondisi kesehatan dan otak balita kurang maksimal," kata Rubaeah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

Permasalahan pada balita juga terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola pengasuhan balita. Seperti ketidaktahuan ibu menyusui mengenai pentingnya ASI murni sebagai makanan terbaik bagi bayi yang mengakibatkan balita mengalami gizi buruk.

Permasalahan tersebut juga yang melatarbelakangi Gerakan Bulan Penimbangan Balita setiap tahunnya di seluruh Posyandu di Kota Bogor. “Penimbangan balita yang dilakukan secara rutin di Posyandu belum dapat menjaring semua balita yang ada. Sehingga dibutuhkan gerakan bulan penimbangan balita agar mencapai penimbangan 100%  balita. Gerakan BPB bisa dilanjutkan secara rutin bukan hanya di bulan agustus saja, tetapi setiap bulannya," kata Rubaeah.

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua TP PKK Kota Bogor Yanne Ardian dan Kepala Bidang Pembinaan Kehidupan Keluarga pada Dinkes Kota Bogor Sri Pinantari Hanum menjadi narasumber. Sosialisasi diikuti Camat se Kota Bogor, Dinas terkait, kader PKK dan Puskesmas se Kota Bogor. Gerakan BPB bertujuan untuk mendapatkan data yang mutakhir tentang jumlah balita menurut kelompok umur untuk mendapatkan gambaran status gizi 100% balita termasuk balita gizi buruk dan penanggulangannya. Antara lain lewat pemberian kapsul vitamin a dosis tinggi sehingga mencegah kebutaan pada anak. (Onizar)

Kota Bogor Raih Wahana Tata Nugraha dari Kemenhub

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Hasil penilaian lapangan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Kota Bogor tahap II dan tahap III telah diterima Pemerintah Kota Bogor. Hasil penilaian tersebut diserahkan oleh Pandu Yunianto, selaku Kepala Sub Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan RI, Kamis (30/7/15).

“Penghargaan WTN merupakan usaha peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang transportasi. Kami memeriksa sistem transportasi yang ada apakah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan kepentingan untuk rakyat,” ujar Pandu.

Selain meminta pihak-pihak yang berwenang atas sistem transportasi di Kota Bogor, Pandu turut mengimbau warga Kota Bogor untuk terus meningkatkan kesadaran dalam berkendara juga dalam memelihara fasilitas bersama. “Sehingga berkendara lebih aman, nyaman dan selamat,” tuturnya.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Ketersediaan dan kelayakan penataan sistem transportasi menjadi aspek penilaian penghargaan ini. (Mad)

Dispenda Sosialisasi Jenis Pajak Melalui Goes to School

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda ) Kota Bogor, Kamis, (30/7/15) menggelar program Goes To School di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Mereka memberikan informasi tentang berbagai jenis pajak daerah kepada siswa yang mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2015 – 2016.  

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada masyarakat khususnya para pelajar tentang perpajakan daerah,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Dispenda, Hera Herianingsih.  Para peserta menerima materi tentang pajak-pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Bogor berikut manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan yang juga telah dilaksanakan di SMAN 6 tersebut dikemas secara lugas dan santai serta disisipi permainan dan pemberian suvenir. “Alhamdulilah telah mendapatkan respon positif dan antusias yang besar dari para siswa dan para pengajar,” lanjut Hera yang berencana akan melanjutkan program serupa di berbagai sekolah lain.

Hal itu dilakukan karena para pelajar perlu mengetahui dan memahami pentingnya pajak untuk pembangunan. “Minimal mereka bisa mengingatkan orang tuanya untuk berdisiplin membayar pajak,” katanya. Mereka juga perlu paham pajak daerah dibayarkan atas jasa pelayanan hotel, restoran, parkir dan hiburan serta penggunaan air tanah, penerangan jalan umum, pemanfaatan bumi dan bangunan serta peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Sementara itu Ketua Masa Orientasi Peserta Didik Baru SMA Negeri 6 Kota Bogor Tahun Ajaran 2015 - 2016 Hj. Restiawati, MM bersyukur atas peran serta Dispenda pada kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDBS). “Ini untuk pertama kalinya  Dinas Pendapatan Daerah roadshow ke sekolah kami,” katanya sambil berharap para peserta didik bisa lebih memahami perpajakan. (Mad)

Rapat Paripurna DPRD Bahas Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS. Raperda ini dilatarbelakangi tingginya penyebarluasan HIV/ AIDS di Kota Bogor dalam 10 tahun terakhir. Hingga pertengahan tahun 2015, pengidap HIV di Kota Bogor mencapai 2.600 orang dan pengidap AIDS sebanyak 976 orang. Dalam rapat turut dibentuk panitia khusus pembahas Raperda tersebut, Rabu (29/7/15) 

“HIV/ AIDS harus ditanggulangi dengan langkah-langkah yang terkoordinir dan terpadu. Dukungan payung hukum diperlukan agar semua pihak terlibat tidak ragu dalam pelaksanannya,” ujar Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.

Dalam rapat tersebut Usmar juga memaparkan pertanggungjawaban pelaksanaan dana APBD Kota Bogor yang turut menjadi salah satu agenda. Disebutkan Usmar pendapatan daerah Kota Bogor tahun 2014 yang semula ditargetkan sebesar Rp 1,753 triliun terealisasikan sebesar Rp 1,757 triliun. “Dengan jumlah sebesar itu berarti realisasi pendapatan daerah Kota Bogor tahun 2014 mencapai 100,24% diatas target yang ditetapkan,” jelas Usmar. 

Selain itu dalam pengelolaannya, APBD Kota Bogor menyisakan pembiayaan anggaran sebesar Rp 300 miliar dan pemanfaatan belanja daerah yang mencapai angka 85,45%. (Yu).

Kebakaran di Bogor Timur, Satu Orang Mengalami Luka Bakar

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Satu unit rumah di Kampung Muara RT 04/RW 07, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor hangus terbakar, Rabu (29/7/15) siang. Selain menghanguskan satu rumah juga satu orang mengalami luka bakar.

Camat Bogor Timur Sudjatmiko mengatakan, satu unit rumah yang terbakar dihuni oleh dua kepala keluarga, yakni Amir (60) dan Eem (50)  Diduga penyebab kenakaran sekitar pukul 12.00 siang itu berasal dari tabung gas ukuran 30 Kg yang bocor dan meladak, karena di dalam rumah tersebut terdapat 40 tabung gas.  “Lokasi kebakaran sekitar 200 meter belakang unitex, “ kata Sujatmiko dalam pesan WhatsApp

Sujatmiko mengatakan, mobil pemadam sempat kesulitan masuk ke lokasi kejadian, karena akses jalan masuk terhalang oleh gapura sehingga terpaksa gapura tersebut diangkat. “ Ini menjadi perhatian bahwa jalan-jalan dipemukinan sedbaiknya tidak dipasang gapura karena akan menghambat kendaraan darurat yang akan masuk, “ ujarnya.

Ia menjalaskan, satu korban luka bakar bernama Baya (19). yaitu anak dari Eem. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ciawi Bogor.

Sementara itu sejumlah saksi mata menyebutkian, suara ledakan keras terdengar sesat terjadi kebakaran.  Suara ledakan itu berasal dari dalam rumah yang diketahui sebagai penjual tabung gas.(Isp)

TEKS FOTO : Rumah yang terbakar (kiri), Camat Bogor Timur Sujatmiko dilokasi kebakaran (kanan)

Kajari Kota Bogor : Narkoba Merupakan Senjata Pemusnah Massal

XPOSNEWS.com, (Bogor) - "Mari Tingkatkan Kualitas Hidup Kita, Masyarakat Kita, Jati Diri Kita, Sehat Tanpa Narkoba", demikian tema yang diusung dalam Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2015. Peringatan HANI di tingkat Kota Bogor tahun ini berlangsung di Balaikota Bogor, Rabu (29/7/15) lewat upacara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Katarina Endang Sarwestri bertindak selaku Inspektur Upacara. 

Wakil Walikota BogorUsmar Hariman mengikuti upacara bersama perwakilan kepala SKPD, unsur Muspida, camat dan lurah, DLLAJ, Satpol PP dan Linmas, PNS di lingkungan Setdakot Bogor beserta anggota Paskibra Kota Bogor dan perwakilan pelajar se Kota Bogor.

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara menyampaikan bahwa narkoba merupakan permasalahan global yang belum ditangani secara baik, bahkan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. “Ini permasalahan yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. 

Produksi narkoba secara global, lanjut Katarina, semakin meningkat dengan munculnya berbagai jenis narkoba baru. “Di Indonesia sendiri permasalahan narkoba sudah masuk tahap darurat, tidak kurang dari 4 juta jiwa rakyat indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Melihat jumlah peredarannya, Katarina mengatakan narkoba bisa dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal. “Untuk menyikapi hal tersebut, sangat dibutuhkan usaha untuk pemecahan permasalahan secara cepat dan tepat. Ada beberapa usaha yang dapat diambil, diantaranya upaya pemulihan rehabilitasi,” katanya.

Berdasar hasil riset, penyalahgunaan narkoba sudah menelan korban sekitar 2,1 % atau tidak kurang dari 4 juta jiwa. Untuk mengatasinya, pengedar narkoba dapat dihentikan dengan memberikan hukuman setimpal, salah satunya hukuman mati. “Hal ini diambil  agar dapat melindungi warga dan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya narkoba. Selanjutnya perampasan aset milik para produsen narkoba,” lanjut Katarina. Upaya pencegahan penyalahan narkoba juga menurutnya sangat penting dan utama. “Faktor dan aktor utama pencegahan narkoba yang paling efektif adalah keluarga yang harmonis,  yang bisa merupakan benteng paling kokoh," papar Katarina.

Katarina, sekaligus mewakili BNN, tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi semua lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Rangkaian upacara peringatan HANI 2015 kemudian diisi diisi dengan pemberian penghargaan kepada pegawai Kejari Bogor dan Kepolisian Kota Bogor. 

Acara ditutup dengan pembakaran narkoba jenis ganja dan jenis psikotropika yang merupakan barang bukti hasil operasi dan sitaan yang didapat pihak  kepolisian selama beberapa bulan terakhir.(Mad)

Peringati HANI, Usmar Himbau Pelajar Jauhi Narkoba

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2015 diikuti perwakilan pelajar se Kota Bogor. Beberapa sekolah yang turut berpartisipasi dalam upacara di Plaza Balaikota Bogor, RAbu (29/7/15) diantaranya SMPN 2 Bogor, SMKN 1 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMA Plus YPHB, dan SMA Regina Pacis.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Bogor Usmat Hariman mengingatkan akan bahaya narkoba. “Indonesia saat ini sudah memasuki fase darurat narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Indonesia telah mencapai 4 juta jiwa penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya dari kalangan dewasa saja, tapi dari kalangan remaja dan anak-anak pelajar yang sudah banyak memakai narkoba,” ungkap Usmar.

Untuk itu diakui Usmar peran pemerintah sangat diperlukan dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa. “Kita harus bersama-sama menyelamatkan generasi pelajar yang sangat rentan terhadap narkoba,“ katanya. Pemerintah Kota Bogor, lanjut Usmar, telah melakukan beberapa upaya, salah satunya melalui Dinas Pendidikan dengan melakukan edukasi selama masa orientasi pelajar baru ditingkat SD/ SMP/ SMA.

Salah satu pelajar yang ditemui usai upacara peringatan HANI 2015 di plaza Balaikota mengungkapkan sebagai pelajar diusahakan jangan sampai terpengaruh narkoba. “Sebisa mungkin menjauh dari hal-hal tersebut. Mengikuti kegiatan organisasi sekolah dan aktif ekstrakurikuler merupakan salah satu cara saya menjauh dari narkoba,“ kata Alif pelajar SMAN 6 Bogor. 

Pelajar yang lain mengungkapkan bahwa untuk menjauhi narkoba diperlukan peran orangtua dan keluarga dalam mendidik anak dari usia dini “Semoga Indonesia  bisa menjadi bangsa yang bebas dari narkoba,“ ujar Dela Siswi dari SMKN1 Bogor. (Mad)

Pemkot, DPRD dan BPKAD Kota Bogor Gelar Rapat Inventarisasi Barang Milik Daerah

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Dipimpin Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar Hari Cahyono serta didampingi Kepala BPKAD Kota Bogor, rapat inventarisasi barang milik daerah Kota Bogor dilaksanakan.

Usmar Hariman yang secara resmi membuka rapat mengatakan lewat rapat ini bersama-sama akan diselesaikan permasalahan menahun terkait aset yg sering menjadi temuan catatan audit BPK. “Selama 10 tahun terakhir sejak 2014, secara berkesinambungan Pemkot Bogor telah mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya identifikasi dan inventarisasi aset Kota Bogor,” jelas Usmar.

Hampir setiap tahun, lanjutnya, dalam audit BPK selalu meninggalkan angka 1,24  triliun yg tidak mampu dicatat, sehingga Kota Bogor belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Hari ini adalah hari pencanangan secara serentak penyelesaian identifikasi inventarisasi dan pencatatan, mulai OPD besar hingga yg kecil. Walikota meminta tanggung jawab penuh kepala OPD terkait laporan BPKAD," kata Usmar.

Selanjutnya Usmar menyampaikan, dalam menyelesaikan temuan tersebut BPKAD akan bekerja sama dengan Inspektorat dalam melakukan evaluasi dan pengawasan. "BPKAD bukanlah OPD terakhir, apapun hasil updating BPKAD hanya mengkompilasi laporan dari tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing OPD. Setiap tahun BPKAD menjadi tumpuan pembuatan laporan aset. Untuk itu penanggung jawab yang ada dimasing-masing SKPD  agar mampu bekerja lebih maksimal," lanjut Usmar. 

Pemerintah Kota Bogor akan merumuskan bentuk evaluasi dan punishment terhadap kepala SKPD terkait pembuatan laporan inventarisasi aset SKPD. “Saya mengharapkan dukungan dan pengawasan DPRD Kota Bogor dalam menjalani hal tersebut melalui komisi terkait,” pesan Usmar.

Sementara itu Kepala BPKAD Hanafi mengatakan setelah bekerjasama dan berkonsultasi dengan DPRD Komisi D, pihaknya berkomitmen mendapatkan dan memahami terhadap pengelolaan dan inventarisasi aset milik daerah. “Sudah 6 tahun secara berturut-turut Kota Bogor hanya meraih predikat WDP. Harapan kita maju satu langkah ke depan menuju WTP, untuk itu kami juga mengharapkan kepala SKPD mengawasi dan memantau pembuatan laporan inventarisasi aset persemester," ujarnya.

Dalam rapat tersaebut Hanafi memberikan pemaparan siklus pengelolaan barang milik daerah, yang diawali dengan perencanaan, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran.  Tahapan selanjutnya adalah penatausahan, selesai itu masuk ketahapan pengamanan dan pemeliharaan terakhir yaitu tahapan pembinaan, pengawaan dan pengendalian.(Mad)

Jepang Bantu Kota Bogor Rp 400 Milyar untuk Tangani Lingkungan

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pemerintah Jepang akan mengucurkan dana 30 juta US$ atau sekitar Rp 400 milyar, sebagai bantuan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk menangani lingkungan. Bantuan akan dikucurkan melalui kerjasama antara NIES, IPB dan Pemerintah Kota Bogor. Digunakan untuk membiayai program mitigasi dan aksi untuk antisipasi efek rumah kaca dan pemanasan global.

“Bogor akan menjadi pioner dari proyek bantuan Pemerintah Jepang untuk mengukur dan memonitor penggunaan enerji dan gas emisi,” jelas Walikota Bogor, Bima Arya setelah memaparkan konsep smart city dan green city Kota Bogor pada The International Forum for Sustainable Asia & Pasific 2015 di Yokohama Jepang, Rabu (29/7/15).

Menurut Bima, program pengelolaan lingkungan ini akan berlangsung selama 5 tahun kedepan. Bantuan diberikan dalam bentuk alat-alat untuk mengukur polusi, gas emisi dan penggunaan energi. Semua alat itu rencananya akan dipasang di sejumlah titik di Kota Bogor, seperti di pusat perdagangan, perumahan dan perkantoran. Tidak terkecuali di wilayah seputar Kebun Raya Bogor yang setiap hari dipadati kendaraan bermotor. (Humas /Mad)

Kota Bogor Jajaki Kerjasama dengan Kota Yokohama

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Di sela-sela kesibukan mengikuti Konferensi tanggal 27 – 31 Juli 2015, Walikota Bogor, Bima Arya menyempatkan diri bertemu dengan para pengusaha dan peneliti di Jepang. Pertemuan dimaksudkan untuk menjajaki kerjasama dan bantuan untuk Kota Bogor.

Bima juga diterima Wakil Walikota Yokohama, Namaru Suzuki untuk menjajaki kerjasama bidang lingkungan hidup. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Bima didampingi antara lain Kepala Bapeda Kota Bogor, Suharto dan Kepala Bagian Kerjasama, Dinar Dahlia Dahlan. Sementara Namaru Suzuki didampingi para staf ahlinya. Pada kesempatan itu, Namaru berbagi pengalaman tentang proses membangun Yokohama menjadi smart city.

Yokohama merupakan salah satu kota di dunia yang didesain menjadi kota cerdas. Mereka telah memaksimalkan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pelayanan publik dengan meminimalisir dampak lingkungan.

Pilihan kerjasama dengan Yokohama dinilai tepat, karena Kota Bogor sedang dikembangkan menjadi smart city. Langkah ke arah itu telah dimulai dengan mengarahkan Kota Bogor sebagai green city. (Humas /Mad)

Walikota Bertolak Ke Yokohama Penuhi Undangan ISAP

XPOSNEWS.com, (Bogor) - Walikota Bogor Bima Arya bertolak ke Yokohama, Jepang memenuhi undangan The International Forum for Sustainable Asia & The Pacific (ISAP) 2015 pada 27-29 Juli 2015. Dalam event internasional yang digagas National Institute for Environmental Studies (NIES) Jepang tersebut, akan mempertemukan para pemimpin lembaga negara & pemerintah kota, perwakilan dan ahli lingkungan hidup diseluruh wilayah Asia dan Pasifik, untuk berdiskusi, merancang action plan  dan melaksanakan kegiatan aksi green city, rendah karbon dan ramah lingkungan, termasuk memberikan bantuan kepada beberapa kota dalam mewujudkan aksi tersebut. 

Mendampingi Bima Arya dalam event tersebut diantaranya Kepala Bappeda Kota Bogor Suharto, dan Kabag Kerjasama Setdakot Bogor Dinar Dahlia Nalan. Turut hadir pula delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Kehadiran Bima bersama rombongan dalam forum tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan pembangunan lingkungan hidup di Kota Bogor.

Sesuai agenda, Walikota Bogor Bima Arya berkesempatan menyampaikan konsep Bogor Green City yang sekaligus membuka secara resmi salah satu Plenary Sessions. Dalam Plenary Session sendiri, Pemkot Bogor dipercaya untuk menyampaikan konsep rencana pembangunan lingkungan hidup dengan tema Promoting Mitigation Action Through Measuring, Reporting and Verification (MVR) System. 

NIES adalah lembaga independen dibawah Kementerian Lingkungan Hidup Jepang yang berkecimpungan dalam penelitian dan pendanaan lingkungan hidup. Dengan Akimasa Sumi selaku Presiden National Institute, lembaga ini bekerjasama dengan dunia usaha di Jepang memberikan bantuan di bidang lingkungan hidup kepada sejumlah pihak baik di Jepang maupun internasional. (Mad)