XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Hasil penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, masih dianggap wajar oleh bupati Bogor Nurhayanti.
“Nilai WDP itu lebih baik daripada disclaimer atau ditolak. Pemkab mendapatkan nilai itu karena banyak aset tanah, bangunan yang tidak bersertifikat," kata Bupati Bogor Nurhayanti kepada wartawan Kamis (30/07/15).
Nurhayanti menambahkan, nilai WDP hasil dari pemeriksaan BPK yang dilakukan Februari-Maret lalu ini kebanyakan adalah bangunan Sekolah Dasar (SD).
“Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk segera membereskan sertifikasi gedung sekolah-sekolah dasar dan 2.853 aset-aset ini akan disertifikatkan agar pada tahun 2018, Kabupaten Bogor masuk dalam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)," harapnya.
Nurhayanti juga berkilah, keterlambatan sertifikasi sekolah ini juga ikut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang menarik kewenangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari sebelumnya wewenang kabupaten atau kota.
“Karena petunjuk pelaksanaan DAK ditarik ke pusat, maka ikut mempengaruhi pendanaaan sertifikasi sekolah, namun persoalan ini sudah kami antisipasi lewat anggaran lain dan kami meminta segenap jajaran meningkatkan pengawasan," tandasnya. (Gio)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar