XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Polda Jabar untuk mengusut tuntas dugaan penipuan terhadap ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jawa Barat.
Yuddy mengatakan tindak kejahatan tersebut sudah merugikan harta dan kepentingan masyarakat terutama CPNS. Bahkan kerugian yang dialami masyarakat tersebut mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
“Menurut salah satu korban seperti yang diberitakan, mencapai Rp.150 juta. Dan Korbannya mencapai sekitar 2000 orang dari berbagai wilayah di Jawa Barat,” katanya.
MenPAN merinci, tindak kejahatan yang dilakukan oknum tersebut sudah diatas 100 miliar rupiah. Sementara korbannya, tandas Yuddy merupakan masyarakat kecil yang benar-benar menginginkan menjadi pegawai negeri.
Ditegaskannya, MenPAN-RB selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengawasan dan pengadaan pegawai, bahwa kebijakan pemerintah di tahun fiskal 2015 melakukan moratorium pegawai.
“Pemerintah tidak mengangkat bahkan belum mengangkat satu orang pun pegawai di tahun 2015 ini, kecuali untuk tenaga guru, kesehatan dan penegak hukum. Dan itupun dilakukan dengan sangat selektif didasarkan pada kebutuhan dan pengajuan masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK),” tegasnya.
Dijelaskan Yuddy, Pejabat Pembina Kepegawaian tersbut diantaranya para menteri, para Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati.
“Selain itu tidak ada yang memiliki kewenangan mengajukan kebutuhan kepegawaian dan diujungnya harus ada persetujuan dan rekomendasi MenPAN” jelasnya.
Dipastikan Yuddy, diera pemerintahan Jokowi-JK, tidak ada lagi proses rekruitmen, penerimaaan dan penempatan pegawai yang harus membayar walau satu rupiah pun.
“Jika ada orang yang mengiming-imingi, menginformasikan bahwa ada penerimaan pegawai bahkan meminta imbalan, itu sudah pasti tindak pidana penipuan,” paparnya.
Kaitan dengan ini, pihaknya sudah menghubungi dan meminta Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Mugianto agar seluruh Kapolres di wilayah Jawa Barat mengusut tuntas kasus tersebut.
“Prioritas utama adalah para pelaku dan koordinator penipuan ini mengembalikan uang yang mereka tipu kepada para korbannya. Dan prioritas kedua melakukan penegakkan hukum peda pihak-pihak yang ternyata terlibat. Ketiga, meminta kepada pihak kepolisian di wilayah Jawa Barat untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak ada penerimaan CPNS di tahun 2015 ini,” tuntasnya. (Gio)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar