XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Sejumlah peserta forum konsultasi publik digelar Bappeda Kabupaten Bogor, meminta agar visi misi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia agar ditinjau ulang. Sebab mereka menilai, capaian 25 penciri Kabupaten Bogor menyisakan dua tahun depan, apakah akan tercapai pencapaian Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.
Sejumlah kalangan berbagai kalangan antara lain, LSM, Praktisi, Ulama, ormas, wartawan mewakili PWI, mengusulkan perubahan visi misi menjadikan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Sebab kenyataan dilapangan jauh dari kenyataan dan dihawatirkan akan mencoreng muka sendiri di mata publik.
"Pembuatan Visi dan Misi Kabuapaten Bogor termaju, merupakan muatan politik Rachmat Yasain yang berasal dari partai Politik. Sedangkan bupati sekarang bukan dari partai politik. Kenapa harus malu", kata salah satu ustad yang ikut merumuskan Visi dan misi tersebut.
Sementara usulan PWI lebih menyorot keberadaan Ibukota Kabupaten Bogor, Cibinong yang dinilai masih semraut bahkan terkesan kumuh. Usulan lain agar Pemkab Bogor membauat peta wilayah seperti keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena hal ini membingungkan para investor untuk menanamkan investasinya.
"Dari beberapa penggantian kepala daerah Cibinong terlihat kumuh dan tak tertata sedangkan yang diwacanakan Kabupaten Bogor adalah termaju di Indonesia, sulit untuk dipenuhi. karena beberapa kreteria susah dipenuhi dalam kurun waktu 2 tahun kedepan," kata H Deden dalam usulannya.
Dia juga menyorot kurang perhatian Pemkab Bogor terhadap animo masyarakat setiap tahun dalam penerima siswa/i, Menurut H Deden diperkirakan 40 persen warga Kabupaten Bogor ingin sekolah di Kota Bogor mulai dari SMPN dan SMAN. Ini artinya kata dia Pemkab Bogor lemah dalam menterjemahkan keinginan warga dalam menimba ilmu. "Hal ini tak sejalan dengan keinginan Kabupaten termaju di Indonesia", tandas H Deden bersemanagat.
Tak kalah kritisnya LSM GNPK M Sinwa, menyorot ketidak hadiran para undangan seperi 40 camat, para Kadis dan kepala SKPD. Diaharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kritis, demi kemajuan Kabupaten Bogor. Namun kenyataan lain peserta undangan lebih di dominasi kalangan LSM, Ormas dan masyarakat lainnya. Meski usulan mereka cukup memberi arti dalam menyampaikan masukan.
Menurut M Sinwan, ketidak hadiran para SKPD dan camat itu patut menjadi catatan penting Bupati Bogor yang berniat ingin memajukan daerahnya. Oleh karenaitu Sinwan mendesak Bupati Bogor untuk segera memberi sanksi terhadap para pejabat tersebut. Mengingat rapat yang digelar Bappeda cukup berarti untuk masa depan Kabupaten Bogor. "Karena yang dibahas RPJMD", tandas Sinwan.
Sementara itu, Farum Konsultasi Publik pada perubahan RPJMD Kabupaten Bogor2013-2018 dan perubahan RPJP tahun 2005-2025 dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Dr Ir. Syarifah Sofiyah, atas masukan dan usulan akan ditampung serta disampaikan kepada Bupati Bogor.
"Terima semua masukan dan usulan akan kami sampaikan kepada Bupati Bogor," ujarnya,disela-sela menutup acara tersebut. (Gio)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar