XPOSNEWS.com, (Jakarta) - Komisi VIII DPR RI mempertanyakan program Kementerian Pemberdayaan-Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPPA) yang kurang dirasakan hingga ke desa, khususnya Program Aksi Daerah (PAD) dalam rangka Pencegahan Pornografi. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Iqbal Romzi dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (1/3).
Dari hasil pemantauan “Kementerian PPPA mengadvokasi Penyusunan Aksi Daerah pencegahan pornografi anak di 11 Provinsi. Mulai dari Jateng sampai ke Jabar. Di sini Sumatera Selatan dimana? Apa sudah dianggap aman Sumsel dari pornografi?,” jelas Iqbal.
Menurut Iqbal, Karena tidak dirasakannya program tersebut, mengakibatkan anggaran untuk Biro Perempuan dan Anak di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi kecil.
“Sepertinya, biro ini pelengkap penderita saja. Apakah itu anggarannya tidak ada sehingga tidak masuk anggaran daerah? Sangat miris di saat angka pornografi meningkat di banyak daerah,” tambah Iqbal.
Komisi VIII DPR RI, pekan ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemen-PPPA membahas “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dan Isu-Isu Aktual”. Dalam RDP ini, terlaporkan bahwa Komisi VIII minta Kemen-PPP untuk menyampaikan data laporan keuangan secara lebih terperinci dalam bentuk matriks untuk tiap program dan fungsi pada tahun 2015 sebagai bentuk pengawasan.
“Ada sekitar 8,05 persen anggaran Kemen-PPPA tidak terserap. Itu kemana. Dari pagu anggaran sekitar 217 miliar, ada 200 sekian miliar yang tidak terserap. Ini yang harus dilaporkan daftar realisasi anggarannya,” tegas Iqbal. (HPP Jabar/Mad)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar