XPOSNEWS.com, (Cibinong) - Pasca kegaduhan publik terkait dana Silpa (Sisa Lebih Perhitungan) APBD 2014 dan buruknya kinerja dinas dan badan di lingkungan Pemkab Bogor, Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti, kini giat terjun ke lapangan memantau kinerja anak buahnya dalam pelayanan publik dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Namun hal itu dinilai sejumlah pihak tidak cukup, peningkatan kinerja jajaran Pemkab Bogor akan tercapai dengan perombakan komposisi pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas dan badan. Pergantian pucuk pimpinan dan pejabat menengah di OPD itu dinilai akan memacu motivasi dan semangat para PNS Pemkab untuk berkinerja baik.
"Khususnya, OPD yang terkait pembangunan infrastruktur jalan-jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pertamanan-kebersihan, koperasi-UKM serta pengelolaan aset. Saya kira Bupati sudah tahu OPD mana saja yang harus direfresh," ulas Koordinator Jaringan Mahasiswa Bogor Barat, Farid Abdul Mu'min, dalam siaran persnya, Minggu (13/9/15).
Farid merinci OPD-OPD yang dimaksudnya, antara lain Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, DLLAJ, Inspektorat Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Farid juga memberikan catatan khusus terhadap Bapeda yang dinilai gagal dalam membuat perencanaan pembangunan yang terarah dan sinergis. "Bapeda itu lini terdepan dalam menyinergikan semua rencana dan konsep kerja yang diusulkan masing-masing OPD. Jadi soal Silpa yang triliunan Rupiah dan kegagalan realisasi kegiatan juga akibat buruknya kinerja Bapeda," jelasnya.
Oleh karena itu, Farid berharap Bupati Nurhayanti mampu bersikap tegas terhadap anakbuahnya atau Kepala Dinas dan Badan yang sudah terbukti gagal mengoptimalisasi kinerja instansi yang dipimpinnya. "Harus ada perombakan besar, kalau tidak maka akan sulit mencapai target Kabupaten Termaju, atau setidaknya peningkatan capaian program," imbuh Farid.
Sekretaris Komite Pemantau Pembangunan (KPP) Coky Pasaribu, menambahkan, Bupati sekarang harus mampu membangun kembali kepercayaan publik pasca kegaduhan politik terkait lowongnya kursi wakil bupati juga akibat kinerja OPD yang mengecewakan dan banyaknya program Pemkab yang tidak terealisasi. Yaitu dengan mencopot para pejabat berkinerja buruk.
"Salah satu cara efektif dan realistis, ialah dengan mencopot para kepala dinas dan badan yang terbukti tidak mampu bekerja. Tolak ukurnya sederhana, yakni realisasi program dan capaian kinerja yang dapat dilihat dari audit internal, audit BPK dan BPKP serta pengawasan DPRD. Kalau tidak dicopot, ya Bupati pasti akan gagal," ujar Coky. (Gio)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar