XPOSNEWS.com, (Bandung) - Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran di Kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda yang di hadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan membuka sesi tanya jawab dengan para Kepala Daerah, Selasa (22/9/15).
Walikota Bogor Bima Arya yang mengacungkan tangan pertama lalu curhat kepada Luhut terkait tekanan dan masalah kepala daerah dengan khususnya Ormas dan LSM, seperti dilansir dari news.detik.com, Selasa 22 September 2015.
Bima menyinggung soal surat kaleng dari Ormas yang dijadikan referensi bahan masalah hukum sehingga menimbulkan kegaduhan di daerah.
"Ketika datanya valid tidak ada masalah. Tapi ketika data masih simpang siur ditelusuri, maka itu semacam spekulasi yang kemudian diangkat oleh media lokal, ormas dan LSM," ungkap Bima.
Menurut Bima, pihaknya tidak anti kritik. Namun ketika masalah kecil yang datanya belum pasti valid sudah dibesar-besarkan maka akan menjadi santapan empuk untuk menjatuhkan.
"Kita tidak anti kritik. Tapi ketika kasus dibesar-besarkan, melebar ke mana-mana ini bisa jadi permainan ormas, LSM dan media lokal yang menjadi alat politik. Memang kalau tidak salah tidak perlu takut. Tapi kesalahan ini bisa dicari-cari dan kecenderungan merembet," kata dia.
Selain itu, Bima juga mengakui ketakutan jajarannya untuk menggunakan anggaran. Para Kepala Dinasnya khawatir ada kesalahaan sehingga berujung pada pemeriksaan hukum.
"Kadis-kadis di Bogor ini bilang ke saya, Pak kalau bisa semua proses di pusat saja saking takutnya ada kesalahan," tandasnya. (Mad)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar