 |
| Ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono |
XPOSNEWS.com, (Subang) - Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional di Desa Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat harus berjalan lancar.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono sekarang pihaknya tengah menyusun Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang draft-nya sedang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Subang.
”Itu kepentingan nasional tidak boleh ada yang menghambat. Itu Otomatis, ya. kita menunggu (draft RTRW) dari Bappeda untuk segera dibuat,” tegas Beni kepada wartawan, Selasa (10/5/2016) di kantornya.
Termasuk di dalamnya penataan dengan zona-zona militer. Supaya sinkron dengan penataannya pihaknya juga membicarakan dengan Sesko supaya keberadaan zona militer tetap terjaga.
“Bukan hanya itu, Subang juga punya daerah zona-zona daerah militer. Supaya ke depanya bisa dilindungi. Tadi ada siswa sesko dia juga bicara soal RTRW, lalu kami tanya dari sisi militer apa? Kemudian dia menjelaskan zona-zona srategi militer di Subang.” bebernya.
Kata Beni, pihaknya ingin semuanya terbuka dalam memberikan informasi supaya nanti fungsinya tidak berubah.
Mengenai target pembangunan Pelabuhan kata Beni pihaknya telah meminta kepada Bappeda supaya segera menyiapkan draft-nya supaya segera diajukan.
“Karena kami anggap ini merupakan kebutuhan maka segera diajukan supaya segera dibahas. Pada dasarnya kami siap kapan saja (untuk membahasnya),” imbuhnya.
Mengenai luas lahan yang dibutuhkan, Beni memperkirakan bisa sampai ribuan hektar. Karena menyangkut kebutuhan perkantoran, pembuatan jalur interchange dan jalur jalan kereta yang masuk ke lokasi pelabuhan. ”mengenai kebutuhan tanah mungkin sampai ribuan (hektar), ya,” ujarnya lagi.
Sementara itu menurut Kepala Bappeda Kab Subang, Komir Bastaman, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam mengubah RTRW secara parsial.
”Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tugas Subang, yaitu merubah RTRW-nya secara parsial terutama di sana dari Pelabuhan Komunal menjadi Pelabuhan Utama,” jelasnya.
Kata Komir, Pemkab Subang membantu Pemerintah Pusat supaya dalam proses pembangunannya kondusif di lapangan. Termasuk pembebasan tanah.
”Dan yang mendesak sekarang ialah mengubah Perda RTRW itu diubah. Presiden Jokowi meminta supaya tahun 2017 sudah ada kegiatan pembangunan,” katanya. (Yayat)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar