XPOSNEWS.com, (Bogor) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) membahas percepatan sistem satu arah (SSA) di seputaran Kebun Raya dan Istana Bogor.
"Saya kasih waktu satu minggu untuk memutuskan apakah SSA diberlakukan 45 hari kedepan, atau di pertengahan tahun ini," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam Rakor percepatan SSA di Balai Kota, Jumat (8/1).
Sementara menurut Kepala DLLAJ Kota Bogor dalam menjawab pertanyaan Wali Kota, Achsin Prasetyo berjanji dalam waktu 45 hari, rencana sistem satu arah (SSA) kendaraan di depan Istana Bogor bakal diterapkan.
"Untuk fisik dari Dishub sudah siap, tinggal jalan. Sekitar 40-45 hari selesai Pak Wali," jawab Achsin Prasetyo.
Kemudian Wali Kota memberikan tenggang waktu kepada DLLAJ untuk mempertimbangkan jadi tidaknya diberlakukan SSA dalam waktu dekat ini.
"Saya kasih waktu satu minggu untuk memutuskan apakah SSA diberlakukan 45 hari kedepan, atau di pertengahan tahun ini," kata Wali Kota Bogor.
Namun, Kepala Bappeda, Suharto mengingatkan, pembelakuan SSA jangan sampai memperlambat pembangunan pembangunan pedestrian di sekeliling Istana dan Kebun Raya Bogor.
"Karena anggaran pembangunan pedestrian ini berasal dari DAK pusat, kalau terlambat kita akan kena finalti," katanya mengingatkan.
Kapolres Bogor Kota, AKBP Andi Herindra, menyatakan siap mendukung program SSA yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Namun, ia menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam pemberlakuan sistem searah jarum jam tersebut.
"Seperti jalur-jalur yang bersinggungan langsung dengan SSA, jalan-jalan alternatif, ini harus diperhatikan bagaimana solusinya, begitu juga dengan keberadaan PKL, jangan sampai menjadi persoalan baru," katanya.
Dandim 0606/ Kota Bogor, Letkol Inf M Albar, juga mengingatkan pemberlakuan SSA juga perlu ada koordinasi dengan pasukan pengamanan Presiden (Paspampres) karena berkaitan dengan aktivitas Presiden di Istana Bogor.
"Ini perlu dikoordinasikan dengan Paspampres adanya SSA ini. Karena selama ini kegiatan keluar masuk Presiden dari istana tidak terjadwal, dan tidak teragendakan, ada tiga pintu KRB dan Istana yang menjadi akses keluar masuk Presiden," katanya.
Menanggapi seluruh masukan yang disampaikan oleh pejabat dan aparat terkait, Walikota meminta untuk mematangkan rencana SSA tersebut agar tidak terjadi kendala di lapangan.
"Menurut saya lebih baik ditunda setahun, dari pada kita jalankan SSA dengan tidak solid dan tidak matang, dari segi fisik, rambu-rambu dan sosialisasinya. Jika semuanya sudah solid baru kita bisa jalankan," kata Wali Kota. (Yu)
Jika Anda menyukai Berita ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman berita setiap ada berita yang terbit di XPOS NEWS
Print Berita Diatas
Print PDF
Posting Komentar